.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengawal penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian kepada sejumlah kelompok petani di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Rabu.
Seperti diketahui program bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, mengurangi biaya produksi, meningkatkan mutu pengolahan tanah, penyediaan air, meningkatkan Intensitas Pertanaman (IP), serta meningkatkan produktivitas hasil.
Anggota IV BPK RI Haerul Saleh mengatakan kunjungannya ke Situbondo bersama dengan jajaran Kementerian Pertanian, itu dalam rangka pemeriksaan kinerja ketahanan pangan tahun 2021 sampai semester I tahun 2023.
Selain itu juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) belanja barang dan belanja modal mendukung komoditas unggulan tahun 2022 sampai triwulan III tahun 2023.
“Kamu mencari tahu apakah proker-proker itu telah sesuai dengan rencana dan harapan apakah sudah terpenuhi dan tepat sasaran,” ujar Haerul melalui keterangan persnya, Rabu (1/11/2023).
Ia menjelaskan, berdasarkan penemuan di Jabar, tanaman sawit tidak lagi ditemukan di daerah tersebut.
“Kenapa? karena titipan. Ini merupakan kekeliruan yang seharusnya tidak lagi terjadi,” katanya.
Haerul menegaskan, proker dari Kementan yang dilaksanakan dapat memakmurkan dan menyejahterakan rakyat. Sebab, BPK belum menemukan pengelolaan uang yang tidak berorientasi rakyat.
Oleh karenanya, dia meminta Kementan untuk membuat proker-proker yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat pertanian.
“Kalau tidak tepat, manfaatnya tidak akan dapat. Berarti ada kerugian negara jadi kehilangan manfaat dan tujuan pengelolaan keuangan negara menjadi tidak terpenuhi.” tegasnya.
Ia pun meminta dukungan dari seluruh jajaran Kementan untuk mengawasi bantuan yang diberikan kepada petani.
“Pemerintah daerah diminta juga untuk mengawasi bantuan yang diberikan kepada petani, mengingat banyak kasus bantuan hilang dan akan menjadi temuan BPK,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Suwandi yang hadir mewakili Menteri Pertanian ( Mentan) menegaskan, Kementan akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK secepat mungkin.
“Seluruh dokumen yang menjadi temuan rekomendasi dari BPK. Kami siap melaksanakan dan menindaklanjuti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” tutur Suwandi.
Sebagai informasi, capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Kementan oleh BPK telah mencapai 83,81 persen per tanggal 23 Oktober 2023.
“Mentan Amran Sulaiman telah memberikan instruksi pemfokusan program Kementan pada 2024 untuk produksi padi dan jagung,” jelasnya, dilansir dari Kompascom
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
