.webp)
SuaraPemerintah.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui usulan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang diperpanjang hingga kuartal II 2024.
Usulan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Selasa (9/1) lalu.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso seusai acara Seminar Nasional “Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)” di Jakarta, Rabu (10/1).
“Kemarin sudah diputuskan tinggal kita proses, mungkin namanya yang akan ganti,” kata Susiwijono.
Namun, mengenai teknis program BLT tersebut, Sesmenko Susiwijono mengatakan akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang akan diselenggarakan minggu ini.
“Teknisnya akan kita bahas, kemarin kan (BLT El Nino) hanya untuk November-Desember. Sekarang dari sisi kebutuhan tadi untuk menjaga daya beli, mendorong pertumbuhan ekonomi semuanya. Kita kuartal I dan II butuh untuk itu. Tapi teknisnya seperti apa, kita adakan Rakortek minggu-minggu ini,” ujarnya.
Pada Sabtu lalu (6/1), Menko Airlangga menyalurkan BLT El Nino berupa beras 10 kg kepada 2.200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia mengatakan, tujuan dari penyaluran BLT tersebut agar daya beli di masyarakat tetap terjaga di tengah dampak fenomena El Nino.
Selama November-Desember 2023, pemerintah menyiapkan program bantuan beras dan BLT El Nino ke seluruh daerah di Indonesia dengan total anggaran mencapai Rp7,52 triliun. Program tersebut menyasar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp400 ribu per dua bulan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) merupakan perwujudan kehadiran negara untuk membantu masyarakat, dan tidak terkait dengan kegiatan politik.
Menurut Arief pemberian bansos hampir dilakukan pemerintah setiap tahun, bukan hanya saat menjelang pemilu. “Jadi tidak ada politis, ini murni untuk masyarakat dan ini bukan tiba-tiba menjelang pemilu saja. Dari tahun kemarin, dari dulu, dari jaman dulu,” ujar Arief.
Ia menegaskan tidak ada atribut atau warna politik dalam setiap pemberian bansos ke masyarakat. “Insya Allah tidak, kan tidak ada atribut politik. Ini negara yang hadir, tolong dijelaskan negara yang hadir, siapapun pemimpinnya, memikirkan untuk masyarakat,” kata dia.
Menurutnya, saat ini bantuan sosial sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pemerintah juga memikirkan untuk memperpanjang bantuan sosial yakni berupa bantuan pangan ke masyarakat hingga Juni 2024, dari rencana sebelumnya pada Maret 2024. “Masyarakat di bawah perlu sekali dibantu,” ujarnya.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
