.webp)
SuaraPemerintah.ID – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsy, menyatakan keterbukaan partainya untuk menyambut partai mana pun yang ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Hal ini termasuk kemungkinan merapatnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Siapa pun yang merapat, kita bangga kepada Prabowo untuk merangkul semua pihak,” ujar Aboe Bakar di Hotel Sahid, Jakarta, pada Minggu (22/9). Ia menambahkan bahwa koalisi ini siap menerima partai-partai yang ingin bergabung dan memperkuat pemerintahan yang akan datang.
Aboe juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlalu khawatir jika nantinya tidak ada partai oposisi dalam pemerintahan mendatang. Menurutnya, meski semua partai politik berada di koalisi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah.
“Prinsipnya, DPR tidak akan diam. Mereka akan menjadi kontrol terhadap semua kebijakan pemerintah yang perlu dikontrol,” ungkapnya. Aboe menegaskan bahwa meski PKS menjadi bagian dari koalisi pemerintah, fraksi PKS di DPR RI tidak akan menjadi sekadar pendukung tanpa kritik. “Kami juga akan tetap memberikan masukan, seperti yang kami lakukan saat bergabung di era SBY. Kami memberikan kritik yang konstruktif dan membangun,” lanjutnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Puan Maharani, memberikan sinyal bahwa partainya mungkin akan bergabung dengan kabinet Prabowo-Gibran. “Semuanya mungkin saja,” ujar Puan. Namun, ia menambahkan bahwa keputusan tersebut baru akan diketahui setelah pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subianto berlangsung.
“Keputusan apakah kami bergabung dengan kabinet Prabowo-Gibran baru akan diketahui setelah pertemuan itu terjadi,” pungkas Puan.
Baca juga:Â Puan Beri Sinyal PDIP Segera Merapat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isyarat dari PDIP ini memperkuat spekulasi tentang komposisi koalisi yang akan terbentuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara partai-partai di DPR diharapkan tetap menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah.
