.webp)
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan dilakukan secara bertahap, mengingat keterbatasan anggaran. Menurutnya, dengan dana yang terbatas, proyek besar ini akan diprioritaskan di beberapa wilayah tertentu, seperti Jakarta dan Semarang, sebelum diperluas ke kawasan lain.
“Giant sea wall itu kan lebih utamanya untuk Jakarta sebetulnya. Memang iya program besarnya posisi utara Jawa, tapi kan dengan keterbatasan anggaran pastinya kan kita potong-potong nih, Jakarta, Semarang, gitu kan,” ujar Dody ditemui di Kantornya, Senin (18/11).
Giant sea wall merupakan proyek jangka panjang yang dirancang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim, terutama terkait dengan abrasi dan banjir pesisir di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, akan memfokuskan anggaran pembangunan pada tahapan awal berupa pembuatan tanggul laut.
Dody menambahkan bahwa untuk tahap awal, perkiraan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp1,3 triliun dalam lima tahun ke depan. “Giant sea wall itu kan produk akhir bukan produk awal. Produk awalnya kan misalnya sekarang tanggul, sekarang Bu wamen sudah mencoba mengerjakan sanitasi, kemudian mengontorkan air baku dari beberapa waduk terkait, gitu-gitulah,” jelasnya.
Dody mengungkapkan pembangunan proyek giant sea wall akan melibatkan kerjasama antar kementerian dan lembaga pemerintah. Sehingga gambaran besar dan kebutuhan anggarannya akan dipastikan setelah koordinasi dengan instansi lainnya.
“Anggaran besarnya sih kita punya, tapi kan itu kan proyek bersama antar kementerian ya. Kami mesti berdiskusi ulang dengan seluruh pemangku kepentingan, Bappenas, Keuangan, kemeterian terkait, Pertanian, Pendidikan, Agama, dan lain-lain,” katanya.
“Agar kemudian program apapun yang dibebankan kepada kita untuk dikerjakan itu memang sudah hasil diskusi matang dengan para lembaga terkait dan semua sudah sesuai dengan perencanaan jangka menengah, jangka panjang dari Bappenas,” imbuhnya.
Dody juga menjelaskan bahwa beberapa proyek infrastruktur lainnya yang ditugaskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum terpaksa ditunda. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menahan anggaran infrastruktur, termasuk anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.
“Jadi sebenarnya 2025 hanya tinggal kerjanya saja kan, tapi karena arahan pekerjaan begitu, kemudian semua anggaran utama yang terkait infrastruktur sementara dibintang dulu,” terangnya.
Sebelumnya, Dody mengungkapkan semua anggaran infrastruktur ditahan oleh Sri Mulyani atas perintah Presiden Prabowo, termasuk milik Kementerian PU.
“Semua dana infrastruktur kan sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan, sesuai arahan Pak Presiden. Sampai kita kemudian antara kementerian menjadi duduk sama-sama,” ucap Dody saat ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
