.webp)
Pemerintah Kota Blitar mengambil langkah serius dalam mengatasi lonjakan kasus dispensasi nikah karena kehamilan remaja. Hingga akhir Juli 2025, lebih dari 15 anak di bawah usia 18 tahun tercatat mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar, Parminto menjelaskan bahwa kasus pengajuan dispensasi nikah karena kehamilan diluar nikah pada anak masih menjadi PR bersama yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.
Menurutnya, setiap permohonan dispensasi tidak bisa langsung dikabulkan. Ada tahapan yang harus dilalui, seperti asesmen psikologis, edukasi untuk pasangan dan orang tua, hingga mediasi di pengadilan.
“Perlu menjadi perhatian bagi orangtua ya untuk turut serta menjaga putra-putrinya, mengingat bila suatu saat terjadi yang tidak diharapkan proses penerbitan dispensasi nikah tidak serta merta mudah diajukan harus melalui beberapa tahapan dan putusan pengadilan,” ungkapnya.
Melihat tren peningkatan ini, DP3AP2KB Kota Blitar pun ambil langkah untuk memperkuat edukasi untuk pelajar SD – SMP. Materinya seputar batasan pergaulan, perlindungan diri, dan pendidikan seksual sesuai usia.
“Edukasi sejak dini menjadi kunci, kami ingin anak anak tahu mana yang boleh dan tidak boleh dalam berinteraksi, agar sejak dini anak paham tentang menjaga diri dan tidak terpengaruh lingkungan negatif,” terangnya.
Parminto juga menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah sebagai benteng utama perlindungan anak. Pemerintah pun mendorong orang tua untuk lebih terbuka dan aktif mendampingi anak menghadapi masa pubertas dan perubahan sosial yang cepat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
