.webp)
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi Suryadnayana, memimpin entry meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pelayanan Peradilan pada Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan di bawahnya untuk Semester II Tahun 2025, di Jakarta, Selasa (5/8).
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari peran konstitusional BPK untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil, yang akan fokus pada layanan peradilan di peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, khususnya terkait dengan penanganan perkara.
Anggota I BPK mengatakan bahwa pemeriksaan ini dirancang dengan pendekatan risk based audit dan solution-based thinking untuk memberikan pandangan yang komprehensif atas capaian kinerja pemerintah. Pemeriksaan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang tertuang dalam ASTACITA Presiden.
“Dalam konteks peradilan, ASTACITA menjadi landasan untuk penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan adaptif,” ujar Anggota I BPK.
Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang mendukung implementasi ASTACITA dan visi misi BPK serta MA, yang mencakup meningkatkan layanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan dan memastikan keberhasilan transisi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke MA.
“Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anggota I BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data terkait layanan peradilan. Tujuannya adalah untuk memahami proses bisnis, mengidentifikasi risiko dan kelemahan sistem pengendalian internal, serta menentukan area kunci yang akan menjadi fokus pemeriksaan lebih rinci.
Anggota I BPK berharap pemeriksaan ini akan mendorong MA untuk meningkatkan kinerjanya antara lain melalui penguatan peran Badan Pengawas (Bawas) MA, meningkatkan sinergi dan digitalisasi proses bisnis MA.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua MA, Sunarto, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suharto, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Sarjono, dan para pejabat struktural di lingkungan MA dan tim pemeriksa BPK.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
