.webp)
Pemerintah Kabupaten Cilacap tengah menyusun rencana kontinjensi banjir sebagai langkah strategis dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Penyusunan dokumen ini menjadi upaya penting mengingat kondisi geografis Cilacap yang banyak memiliki daerah cekungan dan intensitas curah hujan yang kian tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan, dari total 269 desa dan 15 kelurahan di Cilacap, terdapat 127 desa dan kelurahan yang masuk kategori rawan banjir dan tersebar di sejumlah kecamatan.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah antisipatif yang terintegrasi agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujarnya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir di Kantor BPBD Cilacap, Selasa (21/10/2025).
Menurut Taryo, hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi baru-baru ini menjadi peringatan bagi semua pihak. Dalam waktu semalam, beberapa kelurahan di wilayah kota Cilacap terendam banjir dengan ketinggian hampir mencapai satu meter di sejumlah titik.
Rencana kontinjensi, kata Taryo, tidak hanya berupa dokumen teknis, tetapi juga sebuah proses perencanaan yang menyeluruh. Melalui proses tersebut, setiap sektor penanggulangan bencana akan memiliki kesamaan persepsi mengenai skenario penanganan, pembagian tanggung jawab, serta kebutuhan sumber daya yang diperlukan.
Penyusunan rencana ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta unsur lintas sektor lainnya. Data dan informasi dari seluruh pihak akan diverifikasi untuk memastikan akurasi sebelum dilakukan analisis kebutuhan dan penyusunan rancangan awal dokumen kontinjensi.
Taryo menegaskan, tujuan utama dari penyusunan rencana kontinjensi banjir ini adalah untuk meminimalisasi dampak bencana dan menjadi pedoman pengambilan keputusan cepat pada saat keadaan darurat. Lebih lanjut, rencana kontinjensi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan kesiapan sumber daya, serta memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat terdampak bencana banjir.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
