.webp)
Kondisi pangan nasional hingga awal Februari 2026 berada dalam tren yang terkendali. Hal ini tercermin dari pergerakan inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan yang menunjukkan penurunan signifikan, baik secara bulanan maupun tahunan, menjelang momentum Ramadan hingga Idulfitri.
Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan secara tahunan tercatat sebesar 1,14 persen. Sementara secara bulanan justru mengalami deflasi 1,96 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa dinamika harga pangan nasional masih berada dalam koridor stabil, meskipun terdapat penyesuaian harga pada beberapa komoditas strategis.
“Inflasi bulan ke bulan, month to month, menurut komponennya, komponen harga yang diatur pemerintah dan juga harga bergejolak mengalami deflasi. Komponen harga bergejolak ini mengalami deflasi 1,96 persen. Komponen ini memberikan andil deflasi terbesar yaitu 0,33 persen,” ujar Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS, Ateng Hartono, di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Ateng menjelaskan bahwa secara tahunan, komponen harga bergejolak masih mengalami inflasi 1,14 persen. Beberapa komoditas pangan pokok tercatat memberikan andil inflasi, antara lain beras, daging ayam ras, dan bawang merah. Namun demikian, kontribusi tersebut dinilai masih wajar dan tidak mengganggu stabilitas inflasi pangan secara keseluruhan.
Secara historis, inflasi pangan di Januari 2026 mengalami penurunan dibandingkan Desember 2025. Inflasi pangan tahunan yang pada Desember 2025 sempat mencapai 6,21 persen berhasil ditekan menjadi 1,14 persen pada Januari 2026. Sementara itu, tren depresiasi juga terjadi pada pergerakan inflasi pangan bulanan. Inflasi pangan bulanan yang pada Desember 2025 berada di level 2,74 persen, kemudian menurun dan menjadi deflasi 1,96 persen di Januari 2026.
Untuk inflasi umum nasional, BPS mencatat inflasi tahunan sebesar 3,55 persen, sedangkan secara bulanan terjadi deflasi 0,15 persen. Penurunan inflasi ini juga terjadi di sejumlah wilayah yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pada Desember 2025 di tiga wilayah tersebut terjadi inflasi yang cukup tinggi. Namun di Januari 2026 mulai stabil yang dipengaruhi oleh terjadinya penurunan harga pangan.
“Kelompok makanan, minuman, dan sembako menjadi penyumbang deflasi terbesar pada ketiga provinsi tersebut, seperti Aceh yang utamanya didorong oleh penurunan (harga) telur ayam dan cabai merah, sedangkan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat utamanya didorong oleh penurunan harga cabai merah,” jelas Ateng.
Tren inflasi yang mulai melandai saat memasuki momentum Ramadan tahun ini menjadi bukti sahih ampuhnya program intervensi pangan yang dilaksanakan pemerintah. Untuk itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan terus memperkuat dan mengintensifkan program intervensi pangan yang dijalankan secara konsisten guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM), akses masyarakat terhadap pangan pokok strategis dengan harga terjangkau terus diperluas. Hingga 29 Januari 2026, Bapanas telah melaksanakan 296 kegiatan GPM di 56 kabupaten/kota, meningkat 71,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 173 kegiatan GPM.
Selain itu, pemerintah juga terus melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk beras dan jagung pakan. Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pelaksanaan SPHP telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Bapanas tengah mempersiapkan penugasan serta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Sebagai bagian dari stimulus ekonomi kuartal I 2026, pemerintah juga akan kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Program ini direncanakan satu kali salur untuk alokasi Februari dan Maret 2026, dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai 33.244.408 setiap bulannya. Masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan yang disalurkan oleh Perum Bulog.
Komitmen menjaga stabilitas harga pangan juga ditegaskan oleh Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, yang menekankan bahwa pemerintah tidak menoleransi praktik penjualan pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen.
“Ini perintah Bapak Presiden. Stabilkan harga. Kita jaga harga pangan sampai Ramadan hingga selesai. Tidak boleh ada pengusaha di seluruh Indonesia menjual di atas HET. Kalau ada, Satgas Pangan Polri akan bekerja, bila perlu menindaknya,” tegas Amran.
Ia menambahkan bahwa pasokan komoditas pangan strategis saat ini berada dalam kondisi aman. “Beras aman, jagung aman, gula konsumsi aman, bawang, telur, daging. Ini semua aman. Fokus kita sekarang memastikan stabilisasi harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
