.webp)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengikuti kegiatan Pembukaan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2026 (1447 H) di Kantor Kementerian Perhubungan, pada Jumat (13/3).
Kegiatan dibuka oleh Menteri Perhubungan dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Ketua KNKT, Kepala Korlantas Polri, perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN sektor transportasi, serta mitra kerja terkait. BNPB diwakili oleh Deputi Sistem dan Strategi, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I, dan Plt. Kepala Biro Keuangan.
Dalam sambutannya, Dudy Purwagandi Menteri Perhubungan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran yang merupakan tradisi penting dalam memperkuat kebersamaan keluarga.
“Berdasarkan hasil survei, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan mencapai sekitar 143 juta orang, sehingga menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memastikan sistem transportasi yang aman, tertib, dan lancar,” ujarnya.
“Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu ini akan menjadi pusat koordinasi nasional dalam memantau penyelenggaraan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian, sekaligus menangani berbagai dinamika yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.
Menteri Perhubungan juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi antar petugas di lapangan, pengawasan yang tegas namun humanis, komunikasi publik yang baik, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi gangguan selama periode angkutan Lebaran.
Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu akan beroperasi mulai 13–30 Maret 2026, serta dijadwalkan ditutup pada 31 Maret 2026 pukul 09.00 WIB.
Posko ini berfungsi sebagai pusat kendali, komunikasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam memantau penyelenggaraan transportasi selama periode mudik dan arus balik.
Selain posko pusat, juga dibentuk sekitar 1.650 simpul posko pelayanan dan monitoring di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengecekan sarana dan prasarana transportasi melalui kegiatan ramp check untuk memastikan seluruh moda transportasi memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi.
Mewakili Kepala BNPB, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati menekankan pentingnya antisipasi potensi bencana yang dapat mempengaruhi jalur dan simpul transportasi, khususnya pada moda transportasi darat. BNPB mendorong pengelola transportasi untuk menyiapkan rencana kontinjensi, mitigasi bencana, dan penanganan kedaruratan sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan apabila terjadi bencana yang berpotensi mengganggu arus mudik.
Selain itu, platform InaRISK dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana pada berbagai simpul transportasi seperti jalur rel kereta api, bandara, pelabuhan, stasiun, serta jalur transportasi lainnya yang berada di wilayah rawan bencana.
Menanggapi usulan BNPB, Menteri Perhubungan menyampaikan dukungan dan mendorong agar posko turut menyiapkan simulasi penanganan apabila terjadi bencana, sehingga petugas di lapangan memiliki pemahaman yang jelas mengenai langkah dan skenario yang harus dilakukan.
Sebagai tambahan, BNPB juga telah menugaskan personel untuk bertugas di Posko Pusat Angkutan Lebaran melalui unit kerja yang bertanggung jawab terhadap wilayah DKI Jakarta guna mendukung koordinasi penanganan potensi kejadian kedaruratan selama periode angkutan Lebaran.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
