.webp)
Wakil Bupati Tanah Laut, H. M. Zazuli, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar pada Selasa (7/4/2026) di Gedung Idham Chalid.
Kegiatan tersebut diawali dengan arahan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, yang menekankan pentingnya konsistensi, sinkronisasi, dan penyelarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing, serta kesejahteraan masyarakat. Acara secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dalam sambutannya menyampaikan capaian pembangunan daerah tahun 2025 yang menunjukkan hasil positif, bahkan melampaui sejumlah indikator nasional.
Di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan mencapai 76,10, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Laju pertumbuhan ekonomi juga tercatat sebesar 5,22 persen, melampaui angka nasional sebesar 5,04 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan berada di angka 3,73 persen, menjadikan Kalsel sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah kedua secara nasional.
Gubernur juga menegaskan pentingnya penyelarasan RKPD dengan agenda pembangunan nasional, termasuk penguatan sumber daya manusia, peningkatan investasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
Dalam forum tersebut, berbagai program strategis turut dibahas, seperti pengendalian banjir terpadu, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, hingga pengembangan kawasan ekonomi dan sektor unggulan daerah.
Kehadiran Wakil Bupati Tanah Laut, H. M. Zazuli, menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berharap program pembangunan yang dirancang dapat semakin terarah, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tuntung Pandang.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, para bupati/wali kota se-Kalimantan Selatan, instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
