.webp)
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama menyambut positif kebijakan pemerintah terkait pembatasan potongan komisi aplikator ojek online (ojol) maksimal 8 persen melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi para pengemudi transportasi daring yang selama ini menghadapi tekanan dari besarnya potongan tarif oleh perusahaan aplikator.
“Langkah tersebut menjadi angin segar bagi pekerja sektor informal yang selama ini berada dalam posisi rentan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Lia menilai, kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pengemudi ojol agar memperoleh penghasilan yang lebih layak dan proporsional.
Sebelumnya, ia mengaku kerap menerima aspirasi dari komunitas pengemudi ojol di Jawa Timur yang mengeluhkan ketidakseimbangan antara tarif perjalanan dengan biaya operasional, seperti bahan bakar, tenaga, dan waktu kerja.
Dalam berbagai forum audiensi, para pengemudi juga menyoroti kebijakan promosi aplikator yang dinilai justru membebani pihak driver.
Merespons hal tersebut, Lia mendorong pemerintah pusat untuk tidak hanya menetapkan regulasi, tetapi juga memastikan implementasi di lapangan berjalan optimal melalui pengawasan yang ketat.
“Pengawasan harus diperkuat agar kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pengemudi,” ujarnya.
Melalui aturan baru tersebut, pemerintah menetapkan potongan komisi aplikator maksimal 8 persen, sehingga pengemudi berhak menerima sedikitnya 92 persen dari total biaya perjalanan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan driver sekaligus menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih adil dan berkelanjutan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
