Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menilai skema penyaluran bantuan sosial (bansos) yang ada saat ini sudah saatnya ditransformasikan ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi antara program perlindungan sosial dengan pendekatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi kunci strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menciptakan efisiensi anggaran negara.
“Loh, kalau bantuannya banyak seperti ini kenapa kita tidak arahkan saja kepada peningkatan kemampuan kapasitas kehidupannya melalui peningkatan UMKM misalkan, pendekatan UMKM. Ya pendekatan UMKM kepada masyarakat yang ini menjadi objek bansos. Jadi masyarakat yang penerima bansos saat ini, itu sebetulnya bisa didekati melalui pendekatan kelompok maupun pendekatan individu untuk dinaikkan kelas melalui pendekatan UMKM,” ujar Herman saat ditemui dikutip dari Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (02/07/2026).
Ia memaparkan, ketepatan sasaran dalam penyaluran klaster perlindungan sosial merupakan instrumen penting yang secara langsung berkontribusi pada penghematan tata kelola keuangan nasional di tengah transisi integrasi data tunggal pemerintah. “Bagaimana juga mengintegrasikan dari program-program tersebut supaya bisa terkontrol dengan baik. Tepat sasaran yang penting. Karena ketepatan sasaran juga adalah bagian dari penghematan keuangan negara. Dan bahkan kalau kemudian disisir lagi kepada masyarakat yang mampu, masyarakat yang berhak untuk menerimanya, tentu ini menjadi perhitungan kelanjutannya,” ujarnya.
Melalui momentum ini, BAKN DPR mendorong agar program-program bansos ke depan tidak lagi bersifat konsumtif, melainkan produktif dengan membuka akses permodalan dan pasar yang lebih luas bagi masyarakat rentan.
“Membuka akses pasar, membuka akses permodalan, dan bahkan pendekatan KUR yang sangat besar ini bisa didekatkan kepada masyarakat yang saat ini mereka memang menerima bantuan sosial dari berbagai sektor. Nah ini yang saya kira penting BAKN, selain membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam berbagai sisi, termasuk keuangan dan tata kelola,” jelasnya.
Akselerasi transformasi kebijakan ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya mengamankan uang rakyat dari potensi penyimpangan, tetapi juga langsung berdampak nyata pada kesejahteraan publik. “Juga bagaimana ending-nya adalah juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira ini penting dan saya sampaikan juga tadi kepada adik-adik dari FISIP Unswagati Cirebon ini,” pungkas Herman.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
