BerandaParlemenSonny Danaparamita Minta Pemerintah Optimalkan Penanganan Karhutla

Sonny Danaparamita Minta Pemerintah Optimalkan Penanganan Karhutla

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sonny T. Danaparamita meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul terdeteksinya ribuan titik panas di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan dan Sumatera.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh lengah menghadapi ancaman musim kemarau. Hal itu disampaikannya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (21/7/2026).

- Advertisement -

“Begitu melihat pemberitaan hari ini, saya langsung berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Kehutanan, Bapak Dwi Januanto. Saya meminta agar situasi ini segera diberikan atensi penuh,” kata Sonny Danaparamita.

Sonny Danaparamita menjelaskan, berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan per 16 Juli 2026, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Selatan mencapai 383,07 hektare, terdiri atas 29,44 hektare lahan gambut dan 353,63 hektare lahan mineral. Sementara secara nasional, luas kebakaran hutan dan lahan sejak Januari hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 107 ribu hektare.

Ia menambahkan, ribuan hotspot yang terdeteksi satelit tidak seluruhnya merupakan titik api aktual (*fire spot*). Di Kalimantan Selatan, laporan Dirjen Gakkum mencatat terdapat 34 hotspot kategori sedang hingga tinggi yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Tapin sebanyak 13 titik.

“Untuk fire spot atau kebakaran riil, saat ini tengah ditangani di dua lokasi lahan semi-gambut, yakni di Kabupaten Tanah Bumbu (2 Ha) dan Kota Banjarbaru (2 Ha). Syukurlah, kualitas udara masih dalam kategori sedang dan aktivitas penerbangan di Bandara Syamsuddin Noor masih normal dengan jarak pandang 10 km,” ujarnya.

Sonny Danaparamita mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menetapkan status siaga sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026.

Menurutnya, sejumlah upaya mitigasi juga telah dilakukan, antara lain Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembukaan pintu air untuk pembasahan lahan gambut, patroli terpadu dan mandiri, serta penyiagaan 180 personel Brigdalkar Manggala Agni di daerah operasi Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut.

Meski demikian, ia menilai kapasitas penanganan karhutla masih belum sebanding dengan potensi ancaman yang dihadapi. Berdasarkan hasil kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah, jumlah personel maupun peralatan pengendalian karhutla dinilai masih kurang memadai.

“Berdasarkan hasil kunjungan kerja saya ke beberapa daerah, terlihat jelas bahwa jumlah personel maupun peralatan pengendalian karhutla memang kurang memadai. Oleh karena itu, dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kehutanan, saya sudah secara tegas meminta agar kementerian menambah jumlah personel dan peralatannya, termasuk memaksimalkan penggunaan teknologi terkini,” ucapnya.

Sonny Danaparamita menegaskan penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan Kementerian Kehutanan. Menurutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga harus memperkuat koordinasi agar penanganan di lapangan berjalan lebih efektif.

Ia mengusulkan optimalisasi anggaran mitigasi pra-bencana melalui APBD, percepatan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), integrasi anggaran lintas sektor termasuk Dana Desa, serta pemanfaatan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB bagi daerah dengan keterbatasan anggaran.

Selain pemerintah, Sonny Danaparamita meminta perusahaan perkebunan dan kehutanan turut mengambil peran aktif dalam penanganan karhutla dengan memberikan dukungan personel maupun sarana pemadaman di wilayah konsesinya.

“Perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan, yang wilayah sekitarnya sering menjadi langganan titik hotspot, harus proaktif memberikan dukungan personel maupun armada. Perusahaan-perusahaan ini tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri dan berlepas tangan dari tanggung jawab kelestarian lingkungan di sekitar konsesi mereka,” tegasnya.

Sonny Danaparamita memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi penanganan kebakaran hutan dan lahan agar dampak ekologis, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

TERPOPULER PRAHUM

OPINI PRAHUM