Mitigasi dan penanganan interaksi negatif manusia dan gajah di Taman Nasional Way Kambas bukan sekadar isu konservasi satwa, tetapi juga menyangkut isu kemanusiaan, keamanan wilayah, serta keberlanjutan pembangunan berbasis keanekaragaman hayati. Tanpa intervensi yang tepat dan sistematis, interaksi negatif ini berpotensi menjadi ancaman jangka panjang bagi kelestarian gajah dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, penanggulangan interaksi negatif gajah yang terintegrasi dengan pemulihan ekosistem di Taman Nasional Way Kambas menjadi sebuah kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. Upaya ini penting untuk memastikan keberlanjutan konservasi gajah sumatera sekaligus menjaga keharmonisan relasi antara manusia dan satwa liar di salah satu lanskap penting Pulau Sumatera.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan permasalahan tersebut, pelaksanaan kegiatan mitigasi dan penanganan interaksi negatif gajah sumatera didukung melalui Bantuan Presiden yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara. Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan akuntabel, telah dibentuk Komite Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di Taman Nasional Way Kambas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Deputi Bidang Dukungan Program Strategis Presiden Sekretariat Presiden, Marsekal Muda (Marsda) TNI Dedi Saprudin Samsudin, turun langsung meninjau perombakan pusat pelestarian alam pada Jumat, 24 Juli 2026. Lawatan kerjanya membawa satu pesan tegas dari Istana. Kelestarian satwa endemik tak boleh sekadar menjadi catatan sejarah akibat buruknya pengelolaan maupun maraknya perselisihan antara manusia dengan gajah liar. Pada Kunjungan tersebut didampingi oleh Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera, Sekretaris Itjen dan Kepala BTN Way Kambas.
Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Joko Yunianto menyampaikan kepada Deputi Bidang Dukungan Program Strategis Presiden Sekretariat Presiden dan Ketua Komite Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera, Brigadir Jenderal TNI Sriyanto, pentingnya penguatan tata kelola dan pengawasan dalam pelaksanaan program.
Penegasan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 443 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 299 Tahun 2026 tentang Komite Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di Taman Nasional Way Kambas. Sesuai ketentuan tersebut, pembagian peran pengawasan meliputi reviu pencairan anggaran oleh APIP Kementerian Sekretariat Negara, reviu dokumen pertanggungjawaban anggaran oleh APIP Kodam XXI/Radin Inten, serta reviu Barang Milik Negara (BMN) oleh APIP Kementerian Kehutanan.
Selain itu, ditekankan pula pentingnya memperkuat koordinasi pengawasan secara berkelanjutan antara Kepala Komite, Deputi Bidang Dukungan Program Strategis Presiden, biro terkait di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), APIP Kementerian Sekretariat Negara, dan APIP Irdam. Sinergi tersebut diharapkan mampu memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan program Bantuan Presiden untuk mitigasi dan penanganan interaksi negatif gajah sumatera di Taman Nasional Way Kambas, Kementerian Kehutanan secara proaktif menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan pendampingan dan asistensi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Langkah ini merupakan wujud komitmen dan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam menerapkan prinsip good governance, sehingga setiap tahapan program dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan manfaat optimal bagi upaya konservasi gajah sumatera, pemulihan ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
