Di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat sebesar 5,61% (yoy) pada triwulan I 2026. Capaian tersebut didukung dengan tingkat inflasi yang terkendali dalam rentang sasaran sebesar 3,34% (yoy) pada Juni 2026.
Perkembangan realisasi inflasi tersebut ditopang oleh komponen inflasi inti sebesar 2,76% (yoy), harga diatur pemerintah (Administered Prices/AP) sebesar 3,42% (yoy), dan harga bergejolak (Volatile Food/VF) sebesar 5,58% (yoy). Capaian inflasi ini tidak terlepas dari koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia melalui penguatan strategi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) serta kolaborasi lintas sektor.
“Pengendalian inflasi menjadi sangat penting di tengah berbagai tantangan saat ini, khususnya pada volatile food. Upaya mendorong peningkatan produktivitas dan kelancaran distribusi perlu dilakukan melalui perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang disinergikan dengan BUMN Logistik, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR, mitigasi dampak cuaca ekstrem, dan penyediaan data pangan yang terintegrasi,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (Rakor TPIP-TPID) Wilayah Bali-Nusa Tenggara (BaliNusra), di Bali, Senin (27/07).
Guna memitigasi tantangan tersebut sekaligus mendorong produktivitas dan produksi pangan, Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral, serta penguatan koordinasi TPIP dan TPID. Salah satunya dengan menyelenggarakan rapat koordinasi tersebut.
Dalam rakor itu, dibahas tentang bagaimana langkah menjaga inflasi harga bergejolak (Volatile Food/VF), sebab masih terdapat banyak tantangan dan risiko ke depan yang perlu diantisipasi. Tantangan itu yakni antara lain disparitas harga antar wilayah yang masih tinggi, dinamika cuaca dan potensi El Nino, serta alih fungsi lahan dan hambatan distribusi pangan.
Rakor TPIP-TPID Wilayah BaliNusra menyepakati lima komitmen strategis sebagai upaya pengendalian inflasi yang mencakup Mendorong regenerasi dan kapasitas petani untuk mendukung pariwisata; Mengimplementasikan Good Agricultural Practices (GAP) dan Internet of Things (IoT) dalam pertanian dan perikanan modern; Memitigasi dampak dinamika cuaca; Mengoptimalkan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang tepat sasaran, waktu, dan lokasi; serta Memperkuat kelancaran distribusi dan hilirisasi komoditas penyumbang inflasi khususnya produk hortikultura.
“Sejalan dengan upaya meningkatkan produktivitas pertanian, Pemerintah terus memperkuat akses permodalan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Pertanian (KUP), termasuk Kredit Usaha Peternakan dan Kredit Usaha Alsintan guna meningkatkan kapasitas usaha, mendukung pengembangan usaha tani, dan daya saing sektor pertanian secara berkelanjutan,” ujar Deputi Ferry.
Kegiatan rakor ini dilaksanakan bersamaan dengan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang mengangkat tema “Sinergi Peningkatan Produktivitas dan Distribusi untuk Stabilitas Pangan di tengah Tantangan Iklim dan Dinamika Pariwisata. Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, yang menegaskan pentingnya sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak, untuk mendukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
“Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki potensi produksi pangan yang dapat dimaksimalkan sebagai langkah pengendalian inflasi. Sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan untuk mendorong produktivitas pertanian dan kelancaran distribusi yang selama ini menjadi perhatian kita bersama,” kata Sekda Dewa.
Masih dalam rangkaian kegiatan tersebut, Rumah Tani Nusantara sebagai mitra offtaker Pemerintah bersama sejumlah Perumda di wilayah BaliNusra terus menjajaki kerja sama penyediaan dan distribusi komoditas pangan strategis melalui skema Kerjasama Antar Daerah (KAD), guna menjaga ketersediaan pasokan serta mendukung pengendalian inflasi pangan di daerah.
Sejalan dengan itu, sebagai salah satu BUMN Logistik, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkomitmen mendukung pelaksanaan KAD melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, serta memperkuat koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat meningkatkan efisiensi biaya distribusi pangan.
Turut hadir dalam rangkaian agenda tersebut yaitu antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Asisten Deputi Kemenko Pangan, Direktur Badan Pangan Nasional, Executive Director ASDP, Pimpinan Wilayah Perum BULOG Bali, perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-BaliNusra, pelaku usaha pangan, serta perwakilan TPID se-BaliNusra.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
