Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan pertumbuhan industri di Gresik harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Kemajuan industri tidak boleh hanya dinikmati pelaku usaha dari luar daerah, sementara masyarakat Gresik justru menjadi penonton.
“Kita tidak ingin masyarakat Gresik menjadi penonton. Kita tidak ingin industrinya tumbuh, tetapi masyarakat Gresik tetap miskin dan yang kaya justru yang di luar Gresik. Itu yang tidak kita inginkan,” ujar Menko Muhaimin di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, Gresik, Jawa Timur, Sabtu (08/08/2026).
Menurutnya, Gresik telah berkembang menjadi salah satu kota industri dengan aktivitas ekonomi yang besar. Kondisi tersebut harus diikuti dengan kemampuan masyarakat setempat untuk mengambil bagian dalam rantai ekonomi yang tumbuh di wilayahnya.
Karena itu, pemerintah mendorong penguatan keterhubungan atau link and match antara masyarakat, lembaga pendidikan, termasuk pesantren, dengan dunia industri. Masyarakat harus memiliki kompetensi, keterampilan, dan kapasitas usaha yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang berkembang.
“Kompatibilitas ini penting. Bagaimana masyarakat kita punya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga ketika industri tumbuh, masyarakat lokal juga ikut tumbuh,” katanya.
Menko Muhaimin mengatakan pesantren memiliki posisi strategis untuk membangun keterhubungan tersebut. Pesantren memiliki ekosistem yang kuat, dekat dengan masyarakat, serta telah mendapatkan kepercayaan publik dalam menyiapkan sumber daya manusia.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan yang paling efektif salah satunya dilakukan melalui pendidikan. Karena itu, pesantren didorong tidak hanya menyiapkan santri untuk menjadi SDM yang unggul, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat di sekitarnya agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi.
“Ada dua target utama. Pertama, melahirkan wirausahawan yang tangguh, kreatif, dan inovatif. Kedua, menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan dan perkembangan dunia ekonomi dan industri,” ujarnya.
Pemberdayaan juga perlu menyasar pelaku usaha di sekitar pesantren. Menko Muhaimin menilai masih banyak usaha masyarakat yang tumbuh secara tradisional dan belum memiliki daya saing maupun kompetensi yang cukup untuk masuk ke rantai ekonomi yang lebih besar.
Karena itu, penguatan ekosistem sosial ekonomi pesantren dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak lainnya. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membuka akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, legalitas usaha, hingga akses pasar dan industri.
Di sisi pendidikan, transformasi juga diperlukan agar kurikulum, kompetensi tenaga pendidik, dan sarana pembelajaran mampu mengikuti perubahan kebutuhan dunia kerja. Dengan begitu, lulusan lembaga pendidikan di Gresik dapat memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Menko Muhaimin menegaskan, jangan sampai keberadaan industri yang besar justru menciptakan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Industri harus menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan yang membuka kesempatan kerja, usaha, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Ia mengatakan pendekatan tersebut sejalan dengan orientasi baru pembangunan yang didorong Presiden Prabowo Subianto, yakni memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Tidak ada jalan lain kecuali kita mengubah pola kerja. Tantangannya semakin kompleks. Kita harus menghadirkan pola kerja baru agar kemajuan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Menko Muhaimin.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
