Kepala BPOM Taruna Ikrar membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan untuk Ghana Food and Drugs Authority (Ghana FDA): Training on Strengthening Vaccine Regulatory Oversight di Auditorium Merah Putih BPOM, Senin (31/8/2026). Peningkatan kapasitas ini dilakukan dalam rangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) sebagai dukungan kerja sama pembangunan internasional Indonesia kepada negara sahabat melalui pendanaan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (Indonesian AID/LDKPI) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pembukaan kegiatan ini dihadiri oleh Director of Center for Laboratory Services and Research Ghana FDA Patrick Owusu-Danso. Hadir pula perwakilan LDKPI, Kementerian Luar Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan, dan PT Bio Farma.
“Kerja sama Indonesia dan Ghana sangat strategis untuk mendorong akses dan ekspor produk farmasi Indonesia ke pasar Afrika. BPOM secara aktif memfasilitasi program capacity building bagi national regulatory authority (NRA) negara mitra dalam kerangka KSS secara intensif,” ujar Taruna Ikrar mengawali sambutannya.
Kegiatan peningkatan kapasitas ini bertujuan mendukung proses transfer teknologi produksi vaksin tetanus-difteri (Td) dari PT Bio Farma (Persero) kepada Atlantic Life Science (ALS) Ghana. Melalui pelatihan dan pendampingan teknis, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan Ghana FDA dalam menjalankan fungsi regulatori terkait produksi vaksin hasil transfer teknologi tersebut, sekaligus memperkuat sistem regulatori obat dan vaksin di Ghana.
“Ghana berharap untuk dapat memberdayakan kapabilitas produksi vaksin, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menguatkan akses vaksin lokal di Ghana. Kemandirian vaksin sangat penting untuk ketahanan kesehatan mengingat Afrika masih bergantung pada 99% vaksin impor,” ujar Patrick Owusu-Danso.
Ghana FDA merupakan salah satu regulator rujukan di kawasan Afrika Barat yang berpotensi menjadi acuan bagi regulator lain di kawasan tersebut. Pelaksanaan capacity building bagi FDA Ghana memiliki nilai strategis bagi BPOM sebagai WHO-Listed Authority (WLA) dalam memperkuat jejaring kerja sama dengan regulator obat di kawasan Afrika dan mendorong penerapan regulatory reliance. Pengalaman dan pembelajaran dari kerja sama dengan Ghana FDA diharapkan dapat menjadi referensi penerapan regulatory reliance dengan negara-negara Afrika lainnya yang telah memiliki memorandum of understanding (MoU) dengan BPOM, yaitu Tanzania, Kenya, Mozambik, dan Sudan. Hal tersebut pada akhirnya berpotensi memfasilitasi akses dan meningkatkan ekspor produk farmasi Indonesia ke pasar Afrika.
“Transfer teknologi industri vaksin membutuhkan sistem pengawasan regulatori yang kokoh. BPOM hadir mengawal kepatuhan terhadap aspek regulatori sehingga vaksin hasil kolaborasi tersebut memenuhi standar keamanan, mutu, dan efikasi. Dengan status sebagai WLA sejak Desember 2025, BPOM siap terus aktif berbagi ilmu dan pengalaman kepada negara sahabat,” papar Taruna Ikrar lagi.
Program KSS BPOM dengan Ghana FDA diwujudkan melalui rangkaian Training on Strengthening Vaccine Regulatory Oversight yang akan berlangsung mulai 31 Agustus–12 September 2026 di Jakarta dan Bandung. Program ini diikuti oleh 14 peserta, yang terdiri dari 12 orang dari Ghana FDA dan 2 orang dari Noguchi Memorial Institute of Medical Research (NMIMR).
Kegiatan hari pertama kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan mengenai organisasi BPOM serta sistem regulatori obat dan vaksin Indonesia yang dibawakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi 1) William Adi Teja. Dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang berjalan hangat antara peserta dari Ghana FDA dengan Deputi 1 BPOM serta Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Ade Irma Haryani.
Program pelatihan di hari berikutnya mencakup 3 topik utama, yaitu marketing authorization (MA) dan good manufacturing practice (GMP) serta laboratory (potency test and lot release). Program tidak hanya diisi dengan sesi paparan materi dan diskusi, tetapi peserta juga akan berkesempatan untuk melakukan sesi BPOM tour dan site visit ke PT Bio Farma.
“Indonesia dan Ghana memiliki aspirasi yang sama dalam memperkuat sistem regulasi nasional serta memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap produk kesehatan yang aman, efektif, dan bermutu. Program ini tidak hanya menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman, tetapi juga membuka peluang bagi kolaborasi, pertukaran keahlian, dan penguatan kemitraan kelembagaan jangka panjang antara kedua otoritas regulasi,” harap Taruna Ikrar.
Kepala BPOM berharap hubungan Indonesia-Ghana yang terjalin selama program ini akan terus berlanjut setelah sesi pelatihan ini berakhir. Para peserta juga diharapkan dapat berkontribusi pada kerja sama teknis lebih lanjut dan peluang peningkatan kapasitas antara BPOM dan Ghana FDA.
“Kami berterima kasih yang tulus kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini BPOM, Biro Kerja Sama dan Humas, atas kebaikan, profesionalisme dan kepemimpinan yang mewujudkan terlaksananya pelatihan ini. Kami mengharapkan pelatihan yang produktif, kerja sama yang bermanfaat bagi kedua negara,” tukas Patrick.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
