Respons cepat pemerintah pusat dalam menangani ancaman kekeringan ekstrem di Maluku Utara mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Langkah siaga BNPB dan BMKG yang langsung menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) setelah menerima surat resmi dari Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, dinilai sangat ampuh menekan dampak kemarau panjang di wilayah Maluku Utara.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam rapat evaluasi pelaksanaan OMC yang berlangsung di ruang Emergency Operation Center (EOC), Kantor Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Bandara Sultan Baabullah, Ternate, Selasa (8/9/2026).
Wagub mengungkapkan, penanganan cepat ini berawal dari laporan dan permohonan resmi yang dikirimkan Ibu Gubernur Maluku Utara pada 27 Agustus 2026 kepada BNPB dan BMKG. Surat tersebut berisi permintaan bantuan darurat modifikasi cuaca menyusul makin meluasnya wilayah yang mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) dan kekeringan ekstrem.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim OMC atas respons yang begitu cepat terhadap surat kami yang dikirim tanggal 27 Agustus kemarin. Luar biasa, surat dari Ibu Gubernur langsung direspons cepat oleh BNPB dan BMKG di pusat,” ungkapnya.
Menurut Wagub, kecepatan penanganan dari pemerintah pusat ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku Utara, terlebih di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah pada tahun 2026.
“Bantuan penanganan ini membuat kami benar-benar merasakan perhatian penuh dari pusat. Ini bukti nyata hadirnya negara untuk masyarakat di daerah,” tambahnya.
Wagub menjelaskan bahwa penanganan kekeringan melalui OMC sangat krusial karena dampaknya tidak hanya memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melainkan sudah mengancam ketahanan air minum dan sektor pertanian warga.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, beberapa wilayah seperti Weda (Halmahera Tengah), Kao dan Malifut (Halmahera Utara), Pulau Bacan (Halmahera Selatan), hingga Kabupaten Kepulauan Sula mulai mengalami krisis pasokan air baku.
“Dampaknya sudah meluas. Sekitar 85 persen masyarakat kita mengandalkan air permukaan dan sumur gali. Begitu kemarau melanda lebih dari satu hingga dua bulan, krisis air bersih langsung terjadi. Karena itu, penanganan lewat pembasahan lahan dan hujan buatan ini sangat membantu masyarakat,” jelas Wagub.
Ia menambahkan, intervensi rekayasa cuaca yang berjalan sejak 5 September ini terbukti berhasil menurunkan hujan di berbagai titik rawan sehingga menekan kemunculan titik api (hotspot) dan mengembalikan ketersediaan air.
Mengingat pentingnya penanganan kekeringan ini bagi masyarakat, Wagub berharap langkah intervensi dari BNPB dan BMKG dapat diperpanjang dari jadwal semula yang berakhir pada hari ini (Selasa, 8/9/2026).
“Jika secara teknis indikatornya memungkinkan, kami sangat berharap operasi penanganan ini bisa diperpanjang. Kami juga sudah berkomunikasi ke tingkat kementerian di Jakarta agar penanganan ini terus berlanjut satu minggu ke depan demi memulihkan kondisi lahan dan sumber air warga,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Stasiun Sultan Baabullah Ternate, Desindra Deddy Kurniawan, memaparkan bahwa wilayah Maluku Utara pada pertengahan Agustus lalu telah memasuki kategori kekeringan ekstrem dengan Hari Tanpa Hujan (HTH) mencapai lebih dari 60 hari di beberapa wilayah, seperti Halmahera Utara, Halmahera Barat, Morotai, dan Pulau Batang Dua.
Menurutnya, selama periode OMC tanggal 5–8 September, hujan terpantau berhasil turun di sejumlah area target yang meliputi Halmahera Timur (Subaim, Maba), Halmahera Utara (Tobelo), Sofifi, Morotai, Halmahera Barat, hingga Halmahera Selatan.
Sementara itu, Sekprov Samsuddin A. Kadir serta Analis Kebencanaan Ahli Pratama BNPB, Farach, mengonfirmasi bahwa intensitas karhutla berhasil ditekan secara signifikan setelah turun hujan. Oleh karena itu, data dan informasi ini akan disampaikan secara paralel ke BNPB Pusat.
Usai memimpin rapat evaluasi ini, Wagub Sarbin beserta rombongan meninjau langsung kesiapan pesawat di apron Bandara Sultan Baabullah Ternate. Operasi penaburan garam (NaCl) ini mengandalkan 1 (satu) unit pesawat jenis Cessna Caravan 208 dengan nomor registrasi PK-SNL yang dikerahkan oleh BNPB.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
