Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang memperkuat tata kelola data pemerintahan melalui konsolidasi peran Wali Data dan Wali Data Pendukung dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Tugas sebagai Wali Data dan Wali Data Pendukung yang digelar di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Deli Serdang, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperjelas sekaligus memperkuat tugas setiap perangkat daerah dalam proses pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, integrasi, hingga publikasi data sektoral.
Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Deli Serdang, Arifin Faisal Tarigan, mengatakan penguatan peran Wali Data diperlukan agar pemerintah daerah memiliki data berkualitas yang dapat digunakan dalam setiap tahapan pembangunan.
“Data tersebut nantinya digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta mewujudkan pengambilan keputusan yang berkualitas dan berbasis data,” ujar Arifin.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Deli Serdang juga mendorong terbentuknya berita acara kesepakatan sebagai bentuk penguatan tugas dan komitmen Wali Data maupun Wali Data Pendukung dalam mengelola data sektoral.
Kepala Dinas Kominfostan Deli Serdang Sandra Dewi Situmorang mengatakan transformasi digital menuntut perubahan cara pandang pemerintah terhadap data.
Data, menurutnya, tidak lagi dapat diposisikan sebatas kumpulan angka atau dokumen administratif, tetapi harus dipandang sebagai aset strategis yang menjadi fondasi pengambilan kebijakan.
“Data adalah harta karun baru. Data bukan lagi sekadar himpunan angka atau dokumen pelengkap administrasi, melainkan aset yang nilainya sangat tinggi jika dikelola, diolah dan dimanfaatkan secara tepat,” katanya.
Sandra juga mengibaratkan data sebagai kompas pembangunan. Program pemerintah akan sulit tepat sasaran apabila proses perencanaan tidak didukung informasi yang valid, berkualitas, dan selalu diperbarui.
“Kebijakan pembangunan daerah yang berdampak nyata bagi masyarakat hanya bisa lahir jika dilandasi oleh data yang valid, berkualitas dan selalu diperbarui atau up-to-date. Inilah urgensi utama dari kerangka kerja Satu Data Indonesia,” ujarnya.
Dalam implementasinya, Wali Data bertugas mengelola data daerah mulai dari pengumpulan, pemeriksaan kesesuaian berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia, pengelolaan, hingga penyebarluasan.
Sementara Wali Data Pendukung yang berada di masing-masing perangkat daerah memiliki peran mengonsolidasikan data sektoral sebelum disampaikan kepada Wali Data tingkat kabupaten.
“Untuk itu, mari kita bersinergi dan mengintegrasikan data. Mengingat data pemerintah merupakan aset publik yang wajib dikelola secara terbuka, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang lebih berkualitas,” kata Sandra.
Untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia, Kominfostan Deli Serdang telah menyiapkan infrastruktur berupa “rumah data” yang nantinya diisi dan diperbarui secara bersama oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Rumah datanya sudah kami siapkan. Harapan kami, OPD-OPD dapat mengisi rumah data tersebut dengan data yang lengkap dan berkualitas. Sehingga ketika terjadi perubahan data di salah satu perangkat daerah, perubahan tersebut dapat terintegrasi dan diperbarui pada sistem lainnya,” jelas Sandra.
Setiap data yang dimasukkan juga didorong memenuhi standar data, dilengkapi metadata, serta memiliki kemampuan interoperabilitas agar dapat dipertukarkan dan digunakan lintas sistem pemerintahan.
Selain rumah data, Kominfostan tengah mengembangkan sistem terintegrasi melalui super apps. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menghubungkan berbagai aplikasi dan data yang selama ini dikelola masing-masing perangkat daerah.
Langkah integrasi diperlukan karena salah satu tantangan tata kelola data pemerintah adalah masih tersebarnya informasi pada berbagai OPD. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan angka, duplikasi penginputan, kesulitan pencarian informasi, hingga proses pertukaran data yang kurang efisien.
“Data yang kita miliki harus jelas, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Data makro tetap kita perlukan, tetapi kita juga harus memiliki data mikro yang lebih detail sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan,” katanya.
Sandra menegaskan data yang akurat menjadi fondasi penting dalam menyusun perencanaan maupun penganggaran daerah.
Dengan basis data yang kuat, pemerintah dapat memetakan kebutuhan masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan secara lebih tepat, mulai dari pembangunan infrastruktur, kebutuhan sumber daya manusia, jaringan teknologi informasi hingga peningkatan pelayanan publik.
“Kenapa kita bisa mempunyai perencanaan yang matang? Karena diawali oleh data yang benar. Penganggaran kita ke depan harus berdasarkan data yang benar,” tegasnya.
Data yang terintegrasi juga dinilai penting untuk mendukung transparansi pemerintah kepada masyarakat, termasuk ketika menjelaskan penggunaan anggaran maupun capaian pembangunan daerah.
Karena itu, Pemkab Deli Serdang mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat komitmen pengelolaan data, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menjaga validitas informasi, serta menerapkan standar data yang sama.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi momentum menyatukan persepsi dan komitmen seluruh perangkat daerah menuju tata kelola data yang semakin transparan, terintegrasi, akuntabel, dan dapat dipercaya.
“Data berkualitas, layanan berdampak, bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang menjadi tujuan kita bersama melalui Satu Data Indonesia,” pungkas Sandra.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
