Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mendorong perubahan politik anggaran penanggulangan kemiskinan agar setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
“Politik anggaran yang benar adalah bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara ini benar-benar memiliki spirit pemberdayaan dan kemandirian. Setiap rupiah yang keluar dari APBN kita adalah anggaran untuk memandirikan masyarakat,” ucap Menko Muhaimin dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, anggaran penanggulangan kemiskinan perlu secara bertahap bergeser dari pola bantuan yang bersifat karitatif menuju program pemberdayaan yang membuka akses terhadap pekerjaan, usaha, dan peningkatan pendapatan.
“Kalau orang yang selama ini menerima bansos diberdayakan dan mandiri, otomatis jumlah penerima bansos akan berkurang. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi pelaku ekonomi,” jelasnya.
Karena itu, Menko Muhaimin mendorong agar anggaran pemberdayaan terus diperbesar, terutama untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah juga perlu mengambil bagian melalui dukungan anggaran dan program pemberdayaan yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Dalam jangka panjang, ia berharap bantuan sosial semakin terfokus pada kelompok yang membutuhkan perlindungan, terutama lanjut usia dan penyandang disabilitas. Sementara itu, masyarakat yang memiliki kapasitas untuk mandiri perlu memperoleh dukungan agar dapat beralih menjadi pelaku ekonomi produktif.
Menko Muhaimin juga menyampaikan bahwa Presiden telah menambah anggaran khusus pemberdayaan pada tahun ini. Salah satu fokusnya adalah transformasi pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK), menyusul persoalan sekitar 1,6 juta lulusan SMK yang masih menganggur.
Menurutnya, persoalan pengangguran terdidik perlu ditangani melalui pembenahan menyeluruh, mulai dari arah kebijakan anggaran hingga strategi pendidikan. Pendidikan menengah dan perguruan tinggi harus semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan ekonomi agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai.
“Pendidikan mulai dari menengah hingga perguruan tinggi adalah cara kita memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kelas ekonomi masyarakat kita,” tegasnya.
Anggaran harus dirancang untuk menjawab persoalan nyata, sementara pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan program pemberdayaan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Abdul Haris menyampaikan pada Rakornas Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat tahun 2025, sebanyak 250 perguruan tinggi telah mengimplementasikan komitmen pendampingan desa.
“Jumlah desa binaan meningkat dari 17.108 desa pada tahun 2025 dan menjadi 18.849 desa pada tahun 2026. Bahkan 10 perguruan tinggi menyumbang porsi terbesar dengan 12.056 desa binaan,” ucap Haris.
Dalam forum tersebut, sebanyak 12 perguruan tinggi menyatakan komitmen menyediakan beasiswa bagi 2.792 kader pemberdayaan masyarakat desa. Komitmen ini menjadi salah satu bentuk dukungan perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang berperan langsung dalam pemberdayaan masyarakat desa.
Di antaranya, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Siber Asia, Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Nusa Cendana, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia, Universitas Sragen, Universitas Kristen Duta Wacana dan Politeknik Pelayaran Nasional Surakarta.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, kementerian dan lembaga, serta dunia usaha, Kemenko PM mendorong agar kebijakan penanggulangan kemiskinan semakin terintegrasi dengan agenda penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, pemberdayaan diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi menjadi jalan bagi masyarakat untuk mandiri dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
