Beranda blog Halaman 101

Pemerintah Luncurkan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak 2026–2030

Penulis
Reta
-

Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan angka kematian ibu dan anak di Indonesia dengan meluncurkan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak Tahun 2026–2030 di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (23/7). Kerangka kerja ini disusun untuk menerjemahkan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 ke dalam strategi dan intervensi yang lebih operasional di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen ini memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator, dan kerangka aksi yang diperlukan untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan anak secara nasional.

Tercatat, angka kematian ibu (AKI) menurun dari 189 (data Survei Penduduk 2020) menjadi 144 (data SUPAS 2025). Meski demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa disparitas capaian dan kapasitas sistem kesehatan antarwilayah. Hal tersebut mencerminkan belum meratanya akses dan kualitas layanan kesehatan, serta masih ada beberapa faktor sosial yang memengaruhi kesehatan ibu dan anak. Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas tiap wilayah.

Pada tahun 2029, Indonesia harus mencapai target penurunan AKI menjadi 77 per 100.000 kelahiran hidup dan penurunan angka kematian bayi (AKB) menjadi 9,96 per 1.000 kelahiran hidup.

“Kematian ibu dan anak bukan hanya indikator kesehatan masyarakat, tetapi juga indikator pembangunan suatu negara yang harus dijaga dengan baik. Peningkatan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas nasional di dalam RPJMN 2025–2029 dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Muara dari investasi pada kesehatan ibu dan anak adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari peningkatan indeks modal manusia atau human capital index, yaitu besarnya potensi kontribusi SDM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti.

Dokumen kerangka kerja ini disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan didukung Kementerian Kesehatan serta kementerian lain. Selanjutnya, akan dilakukan diseminasi regional dan pilot project di 10 provinsi di Indonesia, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Kepala Badan Pusat Statistik, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, serta para kepala daerah dari wilayah Papua, serta perwakilan UNFPA, UNICEF, KOICA, DFAT melalui KITA SEHAT, dan IPAS turut menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi pelaksanaan upaya penurunan kematian ibu dan anak sesuai peran dan kewenangan masing-masing.

Salah satu upaya tindak lanjut pelaksanaan kerangka kerja ini adalah dengan melakukan uji coba pelaksanaan Project for Improving Maternal and Newborn Health in Papua of Indonesia, kolaborasi Pemerintah Indonesia, KOICA, dan UNICEF untuk memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di wilayah tersebut. Kepala Daerah di wilayah Papua menandatangani komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak 2026-2030 melalui Project for Improving Maternal and Newborn Health in Papua of Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan, “Mari kita sinergikan kebijakan, program, serta peran kementerian dan lembaga agar intervensi yang dilakukan semakin tepat sasaran. Pemerintah daerah juga diharapkan terus berinovasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di daerah, didukung oleh sumber daya dari pemerintah pusat, sehingga upaya penurunan kematian ibu dan anak dapat berjalan lebih efektif. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan siap memperkuat sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian, serta menjembatani kebijakan sektoral yang relevan bagi daerah, terutama wilayah dengan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.”

Penyusunan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak didukung oleh UNICEF dan UNFPA yang memperkuat kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak di Indonesia. Perwakilan UNICEF Indonesia Maniza Zaman mengatakan, “UNICEF mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas kepemimpinan yang kuat dan komitmennya dalam meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan ibu dan anak. Tidak boleh ada seorang ibu pun yang kehilangan nyawanya saat melahirkan, dan tidak boleh ada seorang anak pun yang meninggal akibat penyebab yang sebenarnya dapat dicegah. Kerangka Nasional ini mencerminkan tekad Indonesia untuk menjangkau setiap ibu dan setiap anak dengan layanan kesehatan yang berkualitas, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan. Kami berkomitmen untuk mendukung implementasi Kerangka Kerja yang jelas ini guna menyelamatkan lebih banyak nyawa serta memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tumbuh sehat, dan berkembang secara optimal.”

Pelaksanaan uji coba di lokasi terpilih diharapkan dapat menghasilkan praktik baik, pembelajaran, serta rekomendasi penguatan kebijakan dan program yang dapat direplikasi dan diperluas secara berkelanjutan. Harapannya, penerapan kerangka kerja ini dapat mendorong perbaikan tata kelola dan meningkatkan kinerja dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di seluruh wilayah Indonesia.

“Tidak ada seorang ibu pun yang seharusnya kehilangan nyawa saat memberikan kehidupan. Persalinan biasanya menjadi salah satu momen paling membahagiakan bagi seorang perempuan dan keluarganya, bukan peristiwa yang mengancam jiwa. UNFPA bangga dapat mendukung kerangka kerja pemerintah ini, yang merupakan langkah krusial untuk mengurangi kematian ibu yang dapat dicegah di Indonesia. Dengan memperkuat komitmen kita terhadap keluarga berencana yang berkualitas, asuhan kebidanan yang kompeten dan percaya diri, serta layanan obstetri gawat darurat yang efektif, kita dapat memastikan bahwa setiap kehamilan direncanakan dan setiap persalinan aman,” kata Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia, Hassan Mohtashami.

Penguatan kolaborasi lintas sektor, lintas kementerian/lembaga, serta dukungan mitra pembangunan, diharapkan dapat menekan faktor penyebab kematian ibu selama kehamilan dan melahirkan, serta tidak ada anak yang kehilangan kesempatan hidup sehat akibat ketimpangan layanan kesehatan.

“Harapannya dengan sinergi dan komitmen, kerangka kerja nasional ini dapat diimplementasikan secara lebih efektif, mendorong perbaikan kinerja, mempercepat penurunan kematian ibu dan anak di seluruh wilayah dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik ke depan. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Semoga momentum ini makin memperkuat sinergi kita bersama melangkah untuk memastikan setiap anak dan ibu memperoleh kehidupan yang sehat dan berkualitas,” pungkas Sesmen Teni.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian Ekraf dan Yayasan AMANAH Perkuat Pengembangan Talenta Kreatif di Aceh

Penulis
Reta
-

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) memperkuat sinergi strategis bersama Yayasan Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) guna mengakselerasi pengembangan talenta, hilirisasi produk unggulan, dan perluasan akses pasar bagi para pelaku ekonomi kreatif di Aceh. Kolaborasi ini direalisasikan melalui optimalisasi program Creative Hub serta Creative by Indonesia.

“Filosofi Kementerian Ekraf adalah ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Tentu potensinya ada di creative hub yang dimiliki AMANAH sehingga aktivasinya bisa dilakukan, baik terkait talenta maupun wirausaha berbasis komunitas sehingga semakin banyak pegiat ekraf rintisan yang bisa naik kelas,” kata Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, saat menerima audiensi Yayasan AMANAH di kantor Kementerian Ekraf, Kamis (23/7).

Langkah ini merupakan keberlanjutan dari peninjauan langsung Menteri Ekraf saat momentum Relaunching AMANAH pada April 2026. Menurutnya, peluang peningkatan kapasitas pegiat ekraf dan wirausaha muda bisa dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi sehingga akselerasi tercipta setelah mereka melewati tahap inkubasi.

“Kementerian Ekraf punya program flagship yaitu Creative by Indonesia. Sebetulnya program ini siap mengakselerasi local heroes go national and national champion go global. Bersama AMANAH, kita bisa mengkurasi bareng produk kreatif dan talenta terbaik yang siap memperkuat komersialisasi IP, scale up akses pendanaan, dan menjadi contoh sukses para pegiat ekraf dari Aceh,” ucap Menteri Ekraf.

Sementara itu, Ketua Yayasan AMANAH, Syaifullah Muhammad, menyampaikan bahwa Creative Hub AMANAH kini telah dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti galeri UMKM, studio musik, studio podcast, greenhouse, hingga ruang inovasi bisnis yang menaungi pelbagai subsektor ekonomi kreatif di Aceh.

“Kami siap mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Aceh. Creative Hub AMANAH tinggal diperkuat lagi menjadi ruang kolaborasi untuk mencetak talenta, mendorong UMKM, serta mengakselerasi jenama lokal to the next level bersama Kementerian Ekraf,” kata Syaifullah Muhammad.

Strategi akselerasi ini memprioritaskan optimalisasi subsektor kriya, fesyen, dan pengembang konten digital melalui pendekatan heksaheliks yang berkelanjutan. Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan lokal serta produk ekonomi sirkular ditargetkan mampu meningkatkan nilai tambah industri, memperkuat daya saing regional, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Darurat Sampah Bandung Raya, Zulkifli Hasan Ajak Warga Mulai Pilah Sampah dari Rumah

Penulis
Reta
-
Kondisi darurat sampah di Jawa Barat, khususnya Bandung Raya, membutuhkan gerakan bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Penanganan harus dimulai dari hulu melalui pemilahan sampah dari rumah, diperkuat teknologi pengolahan, hingga pembangunan fasilitas pengolahan skala besar.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Apel Siaga Jabar Berseka, Aksi Pilah Sampah dari Rumah di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (24/7). Kegiatan yang diikuti sekitar 4.000 peserta ini menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia.
“Darurat sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Ini membutuhkan gerakan bersama. Pemerintah menyiapkan sistem dan teknologi, sementara dari rumah kita mulai dengan langkah paling sederhana: pilah sampah,” ujar Zulkifli Hasan.
Menko Pangan mengingatkan kondisi Bandung Raya membutuhkan penanganan segera. Kapasitas TPA Sarimukti semakin terbatas, sementara PSEL Legok Nangka diperkirakan masih membutuhkan waktu sekitar tiga tahun hingga beroperasi.
“Kita tidak bisa menunggu tiga tahun sambil membiarkan sampah terus menumpuk. Yang bisa kita kerjakan hari ini, kita kerjakan bersama. Pilah dari rumah, olah yang bisa diolah, sehingga hanya residu yang masuk ke TPA,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan tragedi longsor TPA Leuwigajah pada 2005 yang merenggut 157 korban jiwa sebagai pelajaran bahwa persoalan sampah dapat berkembang menjadi bencana apabila tidak ditangani secara serius.
Selain perubahan perilaku, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi. Dalam kegiatan tersebut, Menko Pangan menyerahkan Lahsamor, inovasi pengolah sampah organik hasil riset BRIN, kepada perwakilan masyarakat. Teknologi ini dapat membantu mengolah sampah organik menjadi kompos dari sumbernya sekaligus mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA.
“Teknologi harus hadir menjawab persoalan masyarakat. Kalau sampah bisa diselesaikan sebagian dari rumah dan lingkungan kita sendiri, beban TPA akan jauh berkurang,” kata Menko Pangan.
Usai apel, Menko Pangan bersama Gubernur Jawa Barat dan peserta melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Sport Jabar Arcamanik. Rangkaian dilanjutkan dengan peninjauan pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot di Kelurahan Sukamiskin sebagai contoh ekonomi sirkular berbasis masyarakat.
Kegiatan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala BRIN Prof. Arif Satria, Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, Forkopimda, TNI/Polri, akademisi, komunitas, pelaku usaha, pelajar, serta masyarakat.
Menko Pangan menegaskan, menghadapi darurat sampah Jawa Barat tidak ada satu solusi tunggal. Gerakan memilah dari rumah, teknologi pengolahan, kolaborasi masyarakat, serta percepatan infrastruktur harus berjalan bersama agar persoalan sampah dapat ditangani dari hulu hingga hilir.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

200 Pelaku UMKM Ikuti Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Akses Pembiayaan

Penulis
Reta
-

Sebanyak 200 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengikuti Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Akses Pembiayaan bagi UMKM yang digelar di Aula UPTD P3W, Jumat (24/7/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, khususnya melalui pemahaman mengenai peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta akses terhadap berbagai sumber pembiayaan.

Bagi pelaku UMKM, penguatan kapasitas menjadi salah satu faktor penting untuk mengembangkan usaha. Selain kemampuan produksi dan pemasaran, pelaku usaha juga perlu memahami aspek literasi keuangan serta berbagai mekanisme untuk dapat mengakses peluang pasar dan pembiayaan secara tepat.

Salah satu peserta, Maya, mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas jejaring sekaligus menambah wawasan dalam mengembangkan usaha.

“Yang pertama tentu silaturahmi dan networking. Kita bisa bertemu dengan sesama pelaku usaha dan menjalin kemitraan yang bisa saling menguntungkan antar-UMKM,” ujar Maya.

Pemilik brand Kalendep itu juga mengatakan, keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut dilatarbelakangi keinginan untuk memperluas pemasaran produk yang dihasilkan.

“Produk saya layak untuk dinikmati semua kalangan. Karena itu saya ingin memperluas pemasaran,” katanya.

Menurut Maya, pemahaman mengenai literasi keuangan juga menjadi hal penting bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Akses pembiayaan, kata dia, tidak dapat dilakukan tanpa pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan dan mekanisme pembiayaan.

“Tidak serta-merta kita bisa mengakses pembiayaan. Alhamdulillah, di sini kami dibekali ilmu dari perbankan, OJK, dan Indotrading. Saya kira wawasan ini penting kalau kita ingin mengembangkan usaha,” ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Syariah Indonesia (BSI), Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Indotrading.

Melalui kegiatan tersebut, pelaku UMKM diharapkan semakin memahami peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah, memperluas jaringan kemitraan, serta memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai akses pembiayaan. Dengan demikian, UMKM tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas usahanya, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke ekosistem pasar yang lebih luas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rico Waas Minta PUD Pasar Medan Bertransformasi, Targetkan Jadi Mesin Pencetak Keuntungan

Penulis
Reta
-

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan penekanan keras kepada jajaran PUD Pasar Kota Medan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan II, yang berlangsung di Balai Kota, Senin (27/7/2026).

Rico Waas menuntut perusahaan pengelola pasar tersebut bertransformasi total tidak lagi bekerja secara monoton, melainkan bertindak layaknya entitas bisnis profesional yang mampu mendatangkan investasi dan mencetak keuntungan besar bagi perusahaan.

​”Saya ingin jajaran PUD Pasar menjadikan perusahaan ini sebagai tempat investasi dan mesin pencetak keuntungan bagi perusahaan, bukan sekadar bekerja biasa. Kita harus bisa mengembangkan pasar yang lebih modern,” tegas Rico Waas di hadapan manajemen PUD Pasar dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait yang hadir.

Dalam rapat yang juga diikuti oleh Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman itu, Rico Waas menilai saat ini pengelolaan PUD Pasar belum sepenuhnya optimal. Ia memberikan tenggang waktu kepada seluruh jajaran PUD Pasar untuk membenahi sistem pengelolaan pasar secara menyeluruh.

​”Saya harap tim ini menjadi tim yang solid dan saling menguatkan. Namun ingat, apabila PUD Pasar melakukan kecurangan, saya tidak akan sungkan-sungkan memberikan teguran keras,” ujar Rico Waas.

Dibalik peringatan keras tersebut, Rico Waas juga mengapresiasi terobosan baru yang mulai dirancang PUD Pasar. Salah satu yang menyita perhatiannya adalah rencana peluncuran Petisah Night Market dan dan pembentukan pasar percontohan.

Menjawab teguran dan instruksi tegas Wali Kota Medan tersebut, Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, menyatakan komitmennya untuk langsung tancap gas lewat langkah-langkah strategis seperti pengelolaan tata kelolah, optimalisasi pendapatan, peningkatan pelayanan serta digitalisasi.

“Kami berkomitmen penuh untuk meningkatkan kinerja perusahaan,” Ungkapnya.

Secara singkat Anggia juga memaparkan Inovasi yang akan dikembangkan oleh PUD Pasar, diantaranya menghadirkan dashboard digital, petisah night market, pembuatan GCG, dan pembentukan pasar percontohan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

LAMR Riau Tegaskan Ketahanan Energi Harus Berbasis Kebudayaan, Bukan Sekadar Teknologi

Penulis
Reta
-

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, menegaskan bahwa ketahanan energi tidak cukup hanya dibangun melalui kemajuan teknologi, efisiensi ekonomi, dan kebijakan negara, tetapi juga harus berlandaskan kebudayaan sebagai fondasi nilai dalam mengelola sumber daya alam.

Hal tersebut disampaikan Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil saat menyampaikan materi bertajuk “Ketahanan Energi Berbasis Kebudayaan: Sebuah Perspektif dari Riau” di hadapan 170 pejabat pembimbing dan perwira siswa Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara (Seskoau) Angkatan ke-65 di Balairung Tenas Effendy, Balai Adat LAMR Provinsi Riau, Senin (27/7).

Menurut Datuk Seri Taufik, perubahan global telah melahirkan berbagai konsep seperti transisi energi, energi hijau, energi baru terbarukan, dan ketahanan energi. Namun, di balik seluruh pembahasan tersebut, masih ada satu aspek mendasar yang sering diabaikan, yaitu kebudayaan.

“Pada akhirnya energi bukan hanya persoalan sumber daya, tetapi juga persoalan peradaban. Apakah sumber daya itu menjadi kesejahteraan atau justru melahirkan bencana sangat ditentukan oleh cara manusia memandang dan memperlakukannya. Di situlah kebudayaan memainkan peranan yang menentukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ketahanan energi bukan hanya kemampuan menyediakan energi secara berkelanjutan, tetapi juga kemampuan masyarakat membangun nilai, etika, dan perilaku yang menjamin sumber energi tetap lestari, dimanfaatkan secara adil, serta diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dalam paparannya, Datuk Seri Taufik mengaitkan konsep tersebut dengan Asta Gatra sebagai dasar Ketahanan Nasional Indonesia. Menurutnya, kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sosial budaya masyarakat.

“Kekayaan alam tanpa budaya yang kuat hanya akan menghasilkan eksploitasi. Sebaliknya, kebudayaan yang hidup akan melahirkan tanggung jawab, disiplin, kemampuan beradaptasi, dan kesadaran menjaga keseimbangan antara kebutuhan hari ini dan kepentingan generasi mendatang,” kata Datuk Seri Taufik.

Beliau juga mengangkat konsep Tapak Lapan, sistem pengetahuan masyarakat Melayu Riau yang telah diwariskan turun-temurun. Menurutnya, konsep tersebut merupakan contoh nyata ketahanan energi berbasis budaya yang telah dipraktikkan jauh sebelum dunia mengenal istilah sustainability, resilience, maupun energy security.

Melalui Tapak Lapan, masyarakat Melayu diajarkan untuk tidak bergantung pada satu sumber penghidupan. Ketika laut tidak memungkinkan untuk melaut, mereka berladang, memanfaatkan hutan, sungai, kebun, serta mengembangkan berbagai keterampilan. Dari pengalaman itu lahir tiga prinsip utama, yaitu diversifikasi, adaptasi, dan keberlanjutan.

“Dalam ungkapan adat disebutkan, makan tidak menghabiskan, minum tidak mengeringkan. Nilai inilah yang menjadi inti pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Datuk Seri Taufik menegaskan, LAMR memiliki peran strategis dalam menjaga sistem nilai yang menjadi landasan pengelolaan sumber daya alam. Meski bukan lembaga teknis di bidang energi, LAMR terus memperkuat pendidikan budaya, pelestarian adat, serta pewarisan nilai-nilai Melayu kepada generasi muda, termasuk melalui keberhasilan memasukkan mata pelajaran Budaya Melayu Terintegrasi (BMT) ke dalam Dapodik Nasional.

Datuk Seri Taufik menambahkan, ketahanan energi tidak dapat diukur semata-mata dari besarnya cadangan minyak, gas, atau kapasitas pembangkit listrik. Tolok ukur sesungguhnya adalah kemampuan masyarakat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

“Ketahanan energi berbasis kebudayaan bukan sekadar slogan, melainkan paradigma pembangunan yang memadukan kekuatan sumber daya alam dengan kekuatan nilai-nilai budaya. Nilai adat melahirkan karakter, karakter melahirkan tanggung jawab, dan tanggung jawab melahirkan pengelolaan sumber daya yang arif. Dari sanalah tumbuh ketahanan energi sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia,” tegasnya.

Di akhir pemaparannya, Taufik mengajak TNI Angkatan Udara bersama LAMR untuk membangun dialog dan merumuskan konsep ketahanan energi berbasis kebudayaan sebagai kontribusi Riau bagi pembangunan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program Makan Bergizi Gratis Diawasi Ketat, BGN Ancam Tutup SPPG yang Melanggar

Penulis
Reta
-

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, dan tata kelola yang telah ditetapkan. SPPG yang tidak mampu memenuhi standar tersebut akan dibina dan dievaluasi. Namun, apabila tetap tidak menunjukkan perbaikan, operasionalnya akan dihentikan.

 

 

Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh dikompromikan oleh kelalaian dalam pelaksanaannya. Menurutnya, menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, dan mutu gizi merupakan komitmen yang harus dipegang oleh setiap SPPG demi melindungi kesehatan para penerima manfaat serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG.

 

 

“Kita akan perbaiki, akan kita tegur, kalau memang tidak bisa perbaiki kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga,” kata Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak SPPG di Bogor, Jumat (24/7).

 

 

Sudaryono menegaskan bahwa BGN akan menerapkan prinsip pembinaan yang disertai dengan penegakan disiplin. SPPG yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan apresiasi, sementara yang mengabaikan ketentuan akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.

 

 

“Mungkin kalau SPPG-nya bandel, SPPG-nya nggak disiplin, SPPG-nya atau petugasnya nggak disiplin, petugasnya nggak bagus ya kita mesti hentikan. Kita harus berani. Yang bagus kita reward, yang jelek kita mesti kasih punishment juga,” tegasnya.

 

 

Ia menjelaskan bahwa inspeksi mendadak dilakukan secara acak di sejumlah lokasi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi di lapangan sekaligus memberikan apresiasi dan semangat kepada SPPG beserta para petugas yang telah menjalankan operasional sesuai dengan petunjuk teknis (juknis).

 

 

Dari hasil pemantauan dari SPPG yang dikunjungi yaitu SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02 dan SPPG Tegal Bundil 5, sebagian besar telah menjalankan operasional sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, menurutnya, tantangan terbesar bagi SPPG yang telah menerapkan SOP adalah menjaga kualitas dan variasi menu agar penerima manfaat tidak merasa bosan.

 

 

“Yang sudah bagus itu tantangannya tinggal satu yaitu variasi dari menunya. Supaya yang anak-anak maupun yang ibu-ibu yang memang mengkonsumsi itu kemudian bisa tidak bosan,” ungkapnya.

 

 

Sudaryono juga mengajak masyarakat dan media untuk turut mengawal pelaksanaan Program MBG dengan memberikan masukan apabila menemukan pelayanan yang belum sesuai standar. Menurutnya, pengawasan publik merupakan bagian dari upaya bersama untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BKN Percepat Implementasi Manajemen ASN melalui Pedoman Monitoring Pembinaan

Penulis
Reta
-

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Rapat Koordinasi Pembinaan Langkah-Langkah Strategis Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 23–24 Juli 2026 di Kota Malang, Jawa Timur. Forum yang diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BKN ini, bertujuan membahas penyelarasan kebijakan, sekaligus pematangan draf Surat Edaran (SE) Kepala BKN tentang Monitoring Pembinaan Manajemen ASN yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pembinaan.

Penyusunan Surat Edaran ini sendiri merupakan bagian dari upaya BKN memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional. Melalui pedoman ini, pelaksanaan monitoring diharapkan memiliki standar yang seragam sehingga mampu memastikan setiap instansi pemerintah menyelenggarakan manajemen ASN sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan itu, Wakil Kepala BKN, Suharmen, menegaskan bahwa monitoring pembinaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi penguatan tata kelola ASN yang berorientasi pada peningkatan kualitas birokrasi. “Pembinaan yang sistematis dan terukur yang kita bangun saat ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan instrumen strategis untuk menjamin kepastian implementasi manajemen ASN di seluruh instansi. Langkah ini kita lakukan untuk transformasi pengawasan yang adaptif, mendorong terwujudnya sistem merit, serta memberikan solusi konkrit atas berbagai kendala teknis yang dihadapi pengelola kepegawaian di daerah maupun pusat,” ungkapnya.

Pada sesi pembahasan teknis, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Wisudo Putro Nugroho, memaparkan substansi draf Surat Edaran beserta landasan hukumnya. Materi yang dibahas meliputi ruang lingkup monitoring pembinaan, mekanisme pelaksanaan, pembagian peran para pihak, hingga aspek legalitas yang menjadi dasar pelaksanaan monitoring oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Selain itu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Putri Hartati, mempresentasikan skema implementasi beserta peta jalan (roadmap) pelaksanaan monitoring pembinaan. Paparan tersebut mencakup tahapan pelaksanaan, instrumen evaluasi, indikator keberhasilan, serta penyelarasan program kerja lintas unit di lingkungan BKN.

Penyiapan rancangan peraturan pembinaan ini bertujuan menghadirkan mekanisme pembinaan yang lebih sistematis, adaptif, dan berbasis tata kelola yang baik. Penyempurnaan draf Surat Edaran Kepala BKN tentang Monitoring Pembinaan diharapkan segera rampung sehingga dapat menjadi pedoman resmi dalam memperkuat implementasi manajemen ASN, mempercepat penerapan sistem merit, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenhan Lepas 399 Peserta P3MD Ikuti Pelayaran Widya Wisata KRI dr. Wahidin Sudirohusodo ke Bali

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Donny Ermawan Taufanto didampingi Ibu Yayuk Donny Ermawan Taufanto secara resmi melepas keberangkatan KRI dr. Wahidin Sudirohusodo (WSH-991) dalam pelayaran Widya Wisata bagi peserta didik (serdik) Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) Batch 1 Angkatan Soedirman Tahun Anggaran 2026 di Dermaga 107 Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (26/7/2026).

Sebanyak 399 peserta didik mengikuti pelayaran Widya Wisata menuju Taman Puputan Margarana, Bali, sebagai bagian dari rangkaian pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan.

Dalam sambutannya, Wamenhan mengapresiasi semangat dan dedikasi para peserta yang telah mengikuti berbagai tahapan pembinaan karakter. Kegiatan Widya Wisata ini bertujuan menanamkan nilai-nilai nasionalisme, semangat pengorbanan, serta pengabdian kepada bangsa melalui keteladanan I Gusti Ngurah Rai dan para pejuang kemerdekaan.

Wamenhan juga menyampaikan bahwa P3MD merupakan program strategis yang diinisiasi langsung oleh Presiden RI untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul.

Pada kesempatan tersebut, Wamenhan mengingatkan seluruh peserta agar senantiasa mematuhi setiap aturan dan prosedur yang berlaku selama berada di atas kapal. Wamenhan menekankan bahwa aspek keamanan dan keselamatan harus menjadi prioritas utama sepanjang pelayaran.

Melalui kegiatan Widya Wisata ini, diharapkan para peserta tidak hanya memperoleh wawasan sejarah dan kebangsaan, tetapi juga pengalaman langsung yang dapat memperkuat karakter, jiwa kepemimpinan, serta semangat bela negara sebagai bekal menjadi pemimpin masa depan Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, wamenhan didampingi Wagub URI, Dankodaeral III dan jajaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Berlakukan Bea Masuk 0 Persen untuk Industri MRO dan Petrokimia, Dorong Daya Saing Nasional

Penulis
Reta
-

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2026 sebagai bagian dari Paket Stimulus Ekonomi Semester II Tahun 2026. Aturan ini memberikan tarif Bea Masuk 0% untuk impor barang tertentu yang digunakan industri perawatan dan perbaikan pesawat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang menjadi bahan baku industri petrokimia.

Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu dunia usaha menghadapi tekanan ekonomi global yang menyebabkan biaya produksi meningkat. Dengan beban biaya yang lebih rendah, pelaku usaha diharapkan dapat menjaga kegiatan usahanya, meningkatkan efisiensi, dan tetap berdaya saing.

Bagi industri MRO, tarif Bea Masuk 0% berlaku untuk impor barang dan bahan yang digunakan dalam proses perawatan dan perbaikan pesawat. Melalui insentif ini, biaya operasional perusahaan dapat ditekan sehingga layanan perawatan pesawat di dalam negeri menjadi lebih kompetitif.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan tarif Bea Masuk 0% atas impor LPG yang digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia. Penurunan biaya bahan baku ini diharapkan dapat membantu industri petrokimia memproduksi bahan baku dengan biaya yang lebih efisien. Pada akhirnya, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh berbagai industri lain yang menggunakan produk petrokimia sebagai bahan baku.

Kebijakan tersebut diatur dalam PMK Nomor 50 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 26/PMK.010/2022. PMK ini ditetapkan pada 15 Juli 2026 dan mulai berlaku 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. Khusus untuk impor LPG sebagai bahan baku industri petrokimia, tarif Bea Masuk 0% berlaku selama enam bulan melalui pos tarif 9845.10.00 dan 9845.20.00.

Ketentuan pelaksanaan fasilitas Bea Masuk bagi industri MRO diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur tentang kriteria dan tata cara pemanfaatan insentif fiskal berupa penurunan tarif bea masuk yang diberikan kepada Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang melakukan impor barang dan/atau bahan khusus digunakan untuk kegiatan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara. Adapun kriteria perusahaan industri petrokimia yang dapat memanfaatkan skema khusus atas impor LPG sebagai bahan baku diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1944 Tahun 2026. Impor LPG dengan kode HS 2711.12.00 dan 2711.13.00 oleh perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut memperoleh fasilitas Bea Masuk 0% melalui pos tarif 9845.10.00 dan 9845.20.00.

“Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor riil. Melalui efisiensi biaya produksi, pelaku industri diharapkan memiliki ruang yang lebih besar untuk berinvestasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat daya saing,” ungkap Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...100101102...4,861Halaman 101 dari 4,861