Beranda blog Halaman 100

Indonesia dan Tiongkok Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Perdagangan hingga Teknologi Digital

Penulis
Reta
-

Hubungan bilateral Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terus menunjukkan perkembangan yang semakin erat melalui penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis, mulai dari perdagangan, investasi, industri, hingga ekonomi digital dan teknologi. Berbagai pertemuan yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir menjadi momentum penting untuk memperluas kolaborasi sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Sebagai bagian dari rangkaian penguatan kerja sama tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya juga menerima kunjungan Wakil Gubernur Provinsi Fujian beserta delegasi bisnis Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks (TCTP), yang mencerminkan tingginya minat dunia usaha Tiongkok untuk memperluas investasi di Indonesia. Sebelumnya, pada 16 Juli 2026 di Shanghai, Menko Airlangga juga turut menandatangani Deklarasi World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri organisasi kerja sama kecerdasan buatan tingkat global tersebut.

“Laporan dari perusahaan agensi Jepang, JETRO, menyampaikan bahwa perusahaan asing yang investasi di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70 persen. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung,”  jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Kunjungan Kehormatan Delegasi Bisnis RRT serta Dubes RI Untuk RRT, Kamis (23/07).

Hingga saat ini, sejumlah perjanjian perdagangan telah terjalin diantara kedua negara diantaranya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang mulai berlaku pada 2010 serta Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang efektif berlaku pada 2022. Sejalan dengan hal tersebut, nilai perdagangan bilateral terus menunjukkan tren yang kuat, dengan nilai perdagangan berdasarkan data Indonesia mencapai sekitar USD154 miliar, sementara berdasarkan data Tiongkok tercatat sekitar USD160 miliar. Sejumlah komoditas ekspor Indonesia diantaranya yakni ferroalloy, nikel matte, lignit, batubara, hingga minyak sawit.

Lebih lanjut, Tiongkok juga merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia dengan kontribusi yang terus meningkat di berbagai sektor strategis. Untuk semakin mendorong realisasi investasi, Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai insentif fiskal yang kompetitif, antara lain fasilitas tax holiday hingga 100% sesuai dengan besaran dan kriteria investasi, tax allowance, investment allowance, serta fasilitas super tax deduction guna mendukung peningkatan investasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

“Kita terbuka untuk bekerja sama dengan partner global termasuk China, baik itu untuk trade investment maupun di sektor jasa maupun di sektor pendidikan. Dan saya mengundang bisnis pemusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi,” pungkas Menko Airlangga.

Di sektor pendidikan, saat ini kolaborasi dengan perguruan tinggi terkemuka seperti Tsinghua University telah diwujudkan melalui berbagai kegiatan riset dan seminar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bali. Sementara itu pada sektor otomotif, Pemerintah mendorong penguatan investasi perusahaan otomotif Tiongkok, seperti BYD dan Chery, yang kini telah berhasil menembus jajaran lima besar pangsa pasar otomotif di Indonesia. Di bidang ekonomi digital, Pemerintah juga terus mendorong investasi pada industri semikonduktor, pembangunan infrastruktur serat optik, pengembangan aplikasi digital, serta infrastruktur pusat data (data center) sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga melakukan diskusi bersama dengan sejumlah pelaku usaha dari Tiongkok. Dari pihak Indonesia, sejumlah pelaku usaha dari berbagai sektor juga turut dihadirkan, diantaranya industri tekstil, alas kaki, furnitur, pendidikan, kemasan plastik, kawasan industri, elektronik, hingga energi terbarukan.

“Hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok ini terus menunjukkan perkembangan yang semakin kuat dan komprehensif. Pemerintah berkomitmen untuk terus membuka peluang dan memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, tidak hanya di bidang perdagangan dan investasi, tetapi juga pada sektor-sektor strategis seperti industri, pendidikan, ekonomi digital, dan teknologi,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Duta Besar Indonesia untuk RRT Djauhari Oratmangun, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Dida Gardera, serta Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Tekankan Peran Keluarga Pejabat dalam Membangun Budaya Antikorupsi di Jabar

Penulis
Reta
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui pelibatan keluarga pejabat dalam upaya pencegahan korupsi. Keluarga dinilai memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai antikorupsi sekaligus mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas hasil kolaborasi KPK bersama Pemda Provinsi Jabar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Jumat (24/7).

Mengusung tema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi”, kegiatan tersebut diikuti jajaran pejabat eselon II, yakni setingkat kepala dinas, kepala biro, dan kepala badan, beserta suami atau istri masing-masing.

Ibnu menyampaikan, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pendidikan, pencegahan, dan pelibatan masyarakat. Dalam konteks tersebut, keluarga menjadi salah satu lingkungan terdekat yang memiliki peran strategis dalam membangun dan menjaga integritas seseorang.

“Yang harus dibentengi bukan hanya pribadi pejabatnya, tetapi juga pasangannya. Keluarga atau pasangan yang berintegritas adalah mereka yang memberikan kesejukan di dalam rumah tangga. Hal ini mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kemampuan dan penghasilan masing-masing. Setidak-tidaknya, pasangan menjadi pengingat utama untuk tidak melakukan korupsi,” jelas Ibnu.

Menurutnya, dukungan keluarga dapat menjadi faktor penting dalam mencegah seseorang terjerumus ke dalam praktik korupsi. Sebaliknya, tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang mengambil jalan yang tidak berintegritas.

Karena itu, Ibnu menekankan pentingnya keterlibatan pasangan dalam upaya membangun budaya integritas. Keluarga diharapkan dapat menjadi ruang pertama untuk saling mengingatkan, menjaga gaya hidup yang wajar, serta memperkuat komitmen untuk menolak korupsi dan gratifikasi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan pentingnya menjunjung tinggi integritas bagi para pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Barat beserta pasangan masing-masing selama mengemban amanah dan melaksanakan tugas.

“Agar tetap berintegritas, tidak ada niat untuk melakukan korupsi maupun menerima gratifikasi. Tujuan utamanya agar ketika mengakhiri masa jabatan nanti, seluruh pejabat dapat menyelesaikannya dengan husnul khatimah,” ujar Erwan.

Erwan menilai pendidikan antikorupsi yang diinisiasi bersama KPK merupakan langkah preventif yang penting. Ia menggarisbawahi agar tidak ada tuntutan gaya hidup dari keluarga, terutama suami atau istri, yang justru membebani tugas pasangannya sebagai pelayan masyarakat.

“Seperti yang dicontohkan oleh perwakilan KPK, sering kali seseorang sudah berniat bekerja dengan integritas, namun karena desakan dari pasangannya, akhirnya terjerumus korupsi. Makanya kita undang pasangannya dalam pendidikan ini agar mereka memahami bagaimana cara memberikan support yang positif,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ibnu menambahkan bahwa upaya menciptakan ekosistem antikorupsi membutuhkan peran aktif berbagai elemen masyarakat. Mulai dari masyarakat umum, tokoh agama, hingga tenaga pendidik memiliki peran penting untuk saling mengingatkan dan menanamkan nilai-nilai integritas dalam lingkungan masing-masing.

Melalui kegiatan Keluarga Berintegritas, KPK terus mendorong penguatan pendidikan dan pencegahan korupsi dengan pendekatan yang melibatkan lingkungan terdekat pejabat publik. Dengan demikian, nilai-nilai integritas tidak hanya diterapkan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dari Kemacetan ke Ruang Terbuka, Ritme Hidup Baru Mulai Tumbuh di KIPP Nusantara

Penulis
Reta
-

Pukul lima sore, lalu lintas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara mulai lengang. Di salah satu halte di depan Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), sejumlah pegawai terlihat berjalan santai dan menunggu bus dalam kota gratis menuju hunian masing-masing. Tidak ada perjalanan berjam-jam yang harus ditempuh sebelum tiba di rumah, cukup menghabiskan waktu 10 menit perjalanan.

Bagi Mirfa, seorang pegawai ASN dari Otorita IKN yang telah menetap di Nusantara selama satu tahun, perubahan yang paling terasa bukan hanya lokasi kantor yang dekat, tetapi juga ritme hidup yang berbeda.

“Dulu setelah pulang kerja rasanya sudah capek karena perjalanan panjang. Sekarang selesai kerja masih sempat jogging atau ikut latihan badminton. Rasanya hari belum benar-benar selesai setelah jam kantor,” ujarnya.

Cerita serupa juga dirasakan banyak pekerja dari berbagai lembaga dan dunia usaha yang kini tinggal di kawasan Nusantara. Kehadiran hunian, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga, layanan kesehatan, hingga pusat kuliner mulai membentuk ritme kehidupan baru yang lebih dekat antara tempat tinggal dan tempat bekerja. Konsep ini sejalan dengan pendekatan kota layak huni yang menempatkan kualitas hidup masyarakat sebagai pusat pembangunan kota.

Konsep kota yang menghubungkan hunian, perkantoran, kawasan komersial, hingga fasilitas publik membuat banyak aktivitas dapat dilakukan tanpa harus bergantung pada kendaraan. Jalur pejalan kaki dan jalur sepeda yang saling terkoneksi memudahkan masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan nyaman.

Bagi sebagian orang, perubahan itu mungkin hanya soal perjalanan yang lebih singkat. Namun bagi mereka yang menjalaninya setiap hari, sepuluh menit perjalanan pulang berarti waktu yang kembali dimiliki. Waktu yang dulu habis di kemacetan kini berubah menjadi kesempatan untuk berlari di sore hari, mengikuti komunitas berkebun, bersepeda bersama teman, bercengkerama dengan kualitas lebih baik dengan keluarga atau sekadar menikmati ruang terbuka sebelum matahari terbenam.

Di akhir pekan, Mirfa kerap mengajak keluarganya berjalan kaki menikmati ruang terbuka di sekitar kawasan. Baginya, kota bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga tempat membangun kehidupan.

“Saya berharap ke depan semakin banyak fasilitas yang lengkap, sekarang jalur pejalan kaki semakin terhubung, sangat nyaman rasanya jalan sore hari, menikmati senja di belakang Istana Garuda sambil menghirup udara sore di IKN yang bersih. Saya senang sekali sih,” katanya sambil mengawasi anaknya bermain.

Nusantara masih terus bertumbuh. Jalan baru dibangun, layanan publik terus dilengkapi, dan aktivitas ekonomi bertumbuh dan berkembang. Di balik pembangunan fisik tersebut, gaya hidup sehari-hari warga yang menetap perlahan ikut berubah, ditandai bukan hanya oleh fasilitas sarana dan prasarana yang berdiri, tetapi juga oleh hadirnya waktu yang lebih berkualitas, akses yang semakin mudah, udara yang segar dan harapan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Dorong Kemandirian Farmasi, Tempo Scan dan Sino Biopharmaceutical Bentuk TCBI

Penulis
Reta
-

 BPOM terus memperkuat perannya dalam mendukung kemajuan industri farmasi nasional, khususnya sektor biofarmasi, melalui regulasi yang kredibel, percepatan inovasi, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam pembentukan PT Tempo Chia Tai Tianqing (CTTQ) Biopharmaceutical Indonesia (TCBI), perusahaan kolaborasi antara Tempo Scan Group dan Sino Biopharmaceutical Limited yang diresmikan di Tempo Scan Tower, Jakarta pada Jumat (24/7/2026). Sinergi ini diharapkan menjadi tonggak pengembangan industri biofarmasi Indonesia.

Saat ini, Indonesia memiliki kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas produksi farmasi dalam negeri mengingat tingginya ketergantungan terhadap produk impor. “Indonesia saat ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam pengembangan industri farmasi. Kita memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Ketika masyarakat sakit, mereka membutuhkan obat-obatan sehingga penguatan industri farmasi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak,” ujar Kepala BPOM.

Berdasarkan data BPOM, sekitar 90% produk farmasi berbasis sintesis kimia masih diimpor. Sedangkan produk biologis, termasuk biosimilar, hampir 100% masih berasal dari luar negeri. Karena itu, BPOM menyambut baik investasi Tempo Scan dan Sino Biopharmaceutical untuk mengembangkan berbagai terapi biologis, termasuk untuk pengobatan kanker dan diabetes yang kebutuhannya terus meningkat di Indonesia.

“Melihat target obat-obatan yang akan dikembangkan melalui joint venture ini sangat luar biasa. Ini sangat membantu masyarakat, terutama untuk terapi kanker dan diabetes yang masih didominasi produk impor,” katanya.

Taruna menambahkan bahwa BPOM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga membangun ekosistem regulasi yang mampu mempercepat inovasi dan meningkatkan daya saing industri farmasi nasional. Hal tersebut diperkuat dengan keberhasilan BPOM memperoleh pengakuan WHO-Listed Authority (WLA) yang menempatkan Indonesia sejajar dengan regulator obat terbaik di dunia. “Ini bukan sekadar kebanggaan Indonesia. Status WLA memberikan nilai ekonomi yang tinggi karena produk yang telah disahkan BPOM, memiliki kredibilitas untuk memasuki pasar global,” jelas Taruna.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pembentukan TCBI merupakan langkah strategis yang sejalan dengan agenda pemerintah dalam membangun kemandirian industri farmasi nasional. Menurut Airlangga, pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran bahwa kemampuan memproduksi obat dan vaksin sendiri merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.

“Joint venture ini tepat waktu karena Bapak Presiden selalu mengharapkan kita memiliki kemandirian di sektor obat. Pengalaman pandemi membuktikan bahwa setiap negara lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya. Karena itu, Indonesia harus memiliki kemampuan memproduksi obat sendiri,” ucap Airlangga.

Ia menambahkan Indonesia memiliki pasar biofarmasi yang sangat besar, mulai dari terapi onkologi, penyakit hati, diabetes, penyakit pernapasan, antiinfeksi, hingga berbagai produk bioteknologi seperti monoclonal antibody, biosimilar, dan protein rekombinan. “Harapannya, melalui kerja sama ini masyarakat dapat memperoleh obat-obatan biologis dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga kesehatan tidak menjadi barang mewah, tetapi menjadi kebutuhan yang dapat diakses seluruh masyarakat,” tambah Airlangga.

Airlangga juga mengapresiasi capaian BPOM masuk dalam jajaran WHO-Listed Authority yang dinilai sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan internasional terhadap sistem regulasi Indonesia. “Saat negosiasi resiprokal tarif, salah satu kekuatan Indonesia adalah BPOM. Alhamdulillah sekarang sudah masuk top 10 regulator dunia sehingga kredibilitas Indonesia semakin diakui,” tutur Airlangga.

Sementara itu, Executive Chairman & Co-Founder Tempo Scan Group Handojo S. Muljadi menegaskan bahwa pembentukan TCBI merupakan investasi jangka panjang untuk membangun industri biofarmasi nasional, bukan sekadar memperluas pasar. “Hari ini menandai lahirnya PT Tempo CTTQ Biopharmaceutical Indonesia sebagai kemitraan strategis jangka panjang untuk menghadirkan obat-obatan inovatif dan berkualitas tinggi dengan harga yang relatif terjangkau bagi pasien di Indonesia,” kata Handojo.

Ia menjelaskan, TCBI dibentuk melalui skema joint venture, dengan kepemilikan 51% oleh Sino Biopharmaceutical dan 49% oleh Tempo Scan. Model tersebut dipilih karena memungkinkan investasi jangka panjang, alih teknologi, serta pengembangan produksi di dalam negeri. “Tujuan kami bukan hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi menjadikan Indonesia sebagai bagian dari global value chain industri farmasi,” tegasnya.

Pada tahap awal, TCBI akan memprioritaskan komersialisasi produk, pengembangan pasar, pemenuhan regulasi, dan pelaksanaan uji klinis di Indonesia. Selanjutnya, perusahaan akan secara bertahap melakukan alih teknologi dan memanfaatkan fasilitas manufaktur Tempo Scan untuk memproduksi obat biologis di dalam negeri. Kombinasi kekuatan inovasi Sino Biopharmaceutical dengan jaringan distribusi, fasilitas manufaktur, dan pengalaman Tempo Scan akan mempercepat hadirnya terapi biologis modern bagi masyarakat Indonesia.

Kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan industri tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi kemajuan industri biofarmasi nasional. Dengan dukungan sistem pengawasan BPOM yang telah diakui dunia, investasi strategis, serta transfer teknologi, Indonesia semakin siap memperkuat kemandirian dan daya saing industri farmasi nasional di tingkat global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko PM Dorong Pembangunan Berpihak pada Rakyat dan Percepat Kesejahteraan

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memberikan manfaat yang nyata dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

 

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan dapat dirasakan secara merata hingga ke desa-desa dan pelosok Indonesia.

 

Menko Muhaimin mengatakan, arah pembangunan nasional harus berpegang teguh pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni memastikan pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian nasional digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

 

“Tujuan utama pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat secepat-cepatnya. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan dan keadilan, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sebagian kalangan, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Menko Muhaimin melalui keterangannya, Sabtu (25/07/2026).

 

Menurutnya, di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik, Indonesia perlu memperkuat kemandirian dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki sendiri. Kekayaan sumber daya alam harus dikelola secara lebih optimal agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan.

 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menko Muhaimin menilai berbagai aturan yang menghambat percepatan pembangunan perlu terus disempurnakan. Penyederhanaan regulasi diharapkan mampu mempercepat investasi, membuka lapangan pekerjaan, memperluas kesempatan berusaha, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok usaha produktif lainnya.

 

Selain itu, Menko Muhaimin menekankan pentingnya arah kebijakan anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

 

Menurutnya, anggaran negara harus menjadi instrumen untuk menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memperkuat akses terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi.

 

Salah satu contoh nyata adalah melalui pembangunan ribuan jembatan di berbagai wilayah yang akan membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pasar, hingga distribusi hasil produksi. Infrastruktur tersebut bukan hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

“Kita ingin setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Pembangunan harus hadir sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat dan membuka lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup,” katanya.

 

Kemenko PM terus memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan agar setiap program pembangunan saling terintegrasi dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat.

 

Menko Muhaimin menegaskan, pembangunan yang berpihak kepada rakyat merupakan fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan.

 

“Yang paling penting adalah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Ketika akses terbuka, kesempatan semakin luas, dan kesejahteraan meningkat, di situlah pembangunan telah mencapai tujuannya,” ucap Menko Muhaimin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Tata Kelola MBG, BGN Tangguhkan 261 Pegawai dan 833 SPPG

Penulis
Reta
-

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran serta menangguhkan operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Kepala BGN, Sudaryono atau akrab disapa Pak Dar untuk membangun penyelenggaraan Program MBG yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

 

 

Dalam konferensi pers di Jakarta, Pak Dar menyampaikan bahwa BGN menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pegawai internal maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program MBG.

 

 

“Hari ini kami mengumumkan langkah-langkah pembenahan yang telah kami lakukan. Kami menangguhkan 261 pegawai non-ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, memproses sembilan kasus pelanggaran berat yang melibatkan ASN dan PPPK, serta memberikan sanksi administratif terhadap 39 kasus pelanggaran ringan,” ujar Pak Dar di Jakarta, Senin (27/7).

 

 

Selain penindakan terhadap sumber daya manusia, BGN juga menangguhkan operasional 833 SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 SPPG berada di Wilayah I (Sumatra), 311 SPPG di Wilayah II (Jawa dan Madura), dan 424 SPPG di Wilayah III.

 

 

Menurut Pak Dar, penangguhan dilakukan karena berbagai temuan, antara lain tidak terpenuhinya standar kebersihan dan sanitasi, kualitas makanan yang tidak sesuai ketentuan, hingga fasilitas pendukung seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi persyaratan.

 

 

“SPPG yang ditangguhkan benar-benar dihentikan operasionalnya sampai memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berbeda dengan sebelumnya, dapur yang ditangguhkan tidak lagi menerima pembayaran. Ini adalah bentuk ketegasan kami dalam menjaga kualitas Program MBG,” tegasnya.

 

 

Meski demikian, Pak Dar memastikan bahwa penangguhan SPPG tidak akan mengurangi pelayanan kepada para penerima manfaat. BGN telah menyiapkan mekanisme redistribusi layanan ke SPPG lain agar peserta didik tetap memperoleh makanan bergizi sesuai jadwal.

 

 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh proses pembenahan dilakukan untuk melindungi mayoritas mitra dan petugas SPPG yang selama ini telah bekerja dengan baik dan penuh integritas.

 

 

“Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap ribuan mitra dan petugas yang selama ini bekerja secara jujur dan profesional. Yang bekerja baik akan kami apresiasi, sedangkan yang melanggar akan kami tindak tegas sesuai aturan,” ujar Pak Dar.

 

 

BGN menegaskan akan terus memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan standar operasional di seluruh SPPG sebagai bagian dari upaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara aman, berkualitas, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemhan RI Hadiri Farnborough Airshow 2026, Perkuat Kerja Sama Pertahanan Indonesia–Inggris

Penulis
Reta
-

Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Rui F.G.P. Duarte, mewakili Menhan RI menghadiri Farnborough International Airshow, world trade exhibition for aerospace & defence industries, yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 24 Juli 2026 di Inggris Raya.

Kehadiran perwakilan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada Farnborough International Airshow semakin memperkuat kerja sama dan komitmen bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan United Kingdom, serta memperluas sinergi dengan industri pertahanan dari berbagai negara.

Pada ajang Farnborough Airshow 2026 menampilkan berbagai teknologi mutakhir di bidang next generation advanced mobility yang mencerminkan pesatnya inovasi industri kedirgantaraan global. Di antaranya adalah Boeing MQ-28 Ghost Bat Autonomous Drone Program yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan mitra industri pertahanan Eropa, yakni Leonardo, Eaton, dan Hensoldt. Ajang ini juga menampilkan the UK Excalibur Flight-Test aircraft & Airbus A350-1000 yang terbang dengan 30% Sustainable Aviation Fuel (SAF) blend.

Airbus A350-1000 menjadi salah satu daya tarik utama melalui demonstrasi kemampuan manuvernya yang mengagumkan. Pesawat tersebut memukau para penonton dengan kelincahan layaknya jet tempur, kemampuan lepas landas dalam jarak yang sangat pendek, serta melakukan tanjakan dengan kemiringan tajam hingga 70 derajat, menunjukkan kemajuan teknologi penerbangan modern yang ditampilkan pada Farnborough Airshow 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos dan Jarnas Anti TPPO Perkuat Perlindungan Korban Perdagangan Orang

Penulis
Reta
-

Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (Jarnas Anti TPPO) menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat penanganan korban perdagangan orang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Dukungan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Korban Perdagangan Orang di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (27/7/2026).

Kerja sama ini diharapkan memperkuat sinergi dalam pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan korban, sekaligus memperluas akses layanan bagi korban perdagangan orang di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan Kemensos siap mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Saat ini, Kemensos memiliki satu Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) serta 32 sentra dan sentra terpadu yang tersebar di berbagai daerah.

“Saat ini Kemensos didukung oleh satu RPTC dan 32 sentra/ sentra terpadu di berbagai wilayah di Indonesia. Mudah-mudahan ini nanti jadi bagian dari MoU kita untuk dimanfaatkan oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang. Kita sangat gembira kalau kita bisa manfaatkan seluruh fasilitas yang ada dalam rangka melayani korban perdagangan orang,” katanya.

Menurut Gus Ipul, fasilitas tersebut selama ini menjadi ujung tombak rehabilitasi dan pemberdayaan korban perdagangan orang maupun pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB). Sejak 2011 hingga 2026, Kemensos telah menangani 128.261 penyintas melalui RPTC dan sentra/sentra terpadu.

“Selama kurun waktu 2011 sampai 2026, kita melayani rehabilitasi lebih dari 128 ribu orang penyintas, dimana kita berikan pendampingan, rehabilitasi dan sekaligus pemberdayaan sehingga dia bisa kembali lagi ke keluarganya setelah pulih dan siap bangkit untuk memulai hidup baru,” kata Gus Ipul.

Pada periode 2024 hingga Juli 2026, sebanyak 3.212 korban memperoleh layanan rehabilitasi sosial. Layanan tersebut diberikan secara bertahap, mulai dari rehabilitasi awal selama tiga bulan hingga maksimal dua tahun, sebelum korban dikembalikan kepada keluarga atau masyarakat.

“Khusus 2024 sampai 2026 Juli kita melayani lebih dari tiga ribu. Artinya bahwa memang perdagangan orang masih belum berhenti, perlu kolaborasi dan inisiatif yang dilakukan oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang sungguh patut disambut dan kami, para pemangku kepentingan ingin memperkuat kolaborasi dalam aksi yang lebih nyata,” kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, penguatan layanan bagi korban harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan agar kasus perdagangan orang dapat ditekan.

“Sejalan dengan arahan Pak Presiden Prabowo, kita ingin kedepan pencegahannya diperkuat, bagi korban kita berikan layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan,” jelas Gus Ipul.

Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo, menyebut penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal membangun perlawanan yang lebih sistematis terhadap tindak pidana perdagangan orang.

“Ini merupakan awal bukan garis akhir untuk kita bisa melakukan perlawanan terhadap perdagangan orang ini secara sistematis, gerakan yang harus menjadi sistem dan sistem yang harus menjadi wujud nyata perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban,” kata Saraswati.

Menurutnya, nota kesepahaman ini akan mempercepat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarlembaga dalam menangani perdagangan orang yang merupakan kejahatan luar biasa.

“Karena tanpa ada landasan kerja sama, nota kesepahaman ini tentunya kurang bisa adanya gerakan yang lebih cepat, gerakan yang lebih terkoordinir. Karena kalau mafia atau sindikat itu bisa terkoordinasi, karena ini extraordinary crime. Ini bukan hanya terjadi lintas negara, lintas perbatasan, tapi di dalam negara kita sendiri pun juga sebenarnya terjadi,” jelas Saraswati.

Saraswati juga mengapresiasi komitmen Kemensos dalam memperkuat kolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil untuk melindungi korban perdagangan orang.

“Kami apresiasi yang setinggi-tingginya kehadiran Bapak Menteri (Sosial) di sini merupakan gambaran bahwa negara hadir dan berkomitmen untuk bekerjasama dengan civil society,” kata Saraswati.

Selain dengan Kemensos, pada kesempatan yang sama Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang juga menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil tersebut diharapkan memperkuat sistem perlindungan, rehabilitasi, dan pemenuhan hak korban perdagangan orang secara lebih terpadu di Indonesia.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diwakili Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja Perseorangan Firman Yulianto; Wakil Asisten Operasi (Waastamaops) Kapolri Irjen Pol Laksana yang mewakili Astamaops Kapolri; Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirtipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah; Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Pol (Purn) Dr. Achmadi; Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko; Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah; serta Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Irwan Setiawan.

Sementara dari Kementerian Sosial hadir Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban Perdagangan Orang Rachmat Koesnadi, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kahono Agung Suhartoyo, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas M.O. Royani, serta Kepala Biro Hukum Rizi Umi Utami.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BKN Dorong Tata Kelola ASN Modern melalui Pembinaan Manajemen ASN 2026–2027

Penulis
Reta
-

Selain menyiapkan pedoman monitoring pembinaan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga menyiapkan kerangka pelaksanaan Pembinaan Manajemen ASN Tahun 2026–2027 sebagai strategi nasional untuk memperkuat implementasi sistem merit, meningkatkan kepatuhan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN, serta mempercepat transformasi digital tata kelola kepegawaian di seluruh instansi pemerintah. Arah kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Kerangka Pelaksanaan Pembinaan Manajemen ASN Tahun 2026–2027, sekaligus finalisasi Rancangan Surat Edaran Kepala BKN tentang Pembinaan Manajemen ASN yang berlangsung di Malang, Jawa Timur, Kamis s.d Jumat (23–24/07/2026).

Dalam arahannya, Wakil Kepala BKN, Suharmen, menyampaikan bahwa pembinaan Manajemen ASN merupakan instrumen strategis untuk memastikan implementasi sistem merit berjalan konsisten di seluruh instansi pemerintah. Menurutnya, pembinaan tidak hanya ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Pembinaan yang kita bangun harus mampu memberikan kepastian implementasi Manajemen ASN di seluruh instansi, sekaligus menjadi sarana penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi pengelola kepegawaian. Dengan demikian, transformasi birokrasi dapat berjalan lebih adaptif dan sistem merit semakin kuat,” ujar Suharmen.

Sebagai landasan pelaksanaan pembinaan, BKN juga tengah menyempurnakan Rancangan Surat Edaran Kepala BKN tentang Pembinaan Manajemen ASN. Terkait itu, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Wisudo Putro Nugroho, menjelaskan bahwa Surat Edaran tersebut akan menjadi pedoman nasional pelaksanaan pembinaan melalui penguatan implementasi NSPK Manajemen ASN, pendampingan berdasarkan hasil pengukuran Indeks NSPK, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Pembinaan Manajemen ASN Tahun 2026–2027 ini sendiri dirancang untuk mendukung pencapaian Asta Cita Presiden, dan penguatan reformasi birokrasi melalui pembinaan pada seluruh siklus manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan ASN, manajemen talenta, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, budaya kerja, disiplin, hingga transformasi digital. Pelaksanaan pembinaan akan dilakukan secara terintegrasi melalui lima kelompok kerja lintas unit BKN untuk menjangkau seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Mekanisme pembinaan yang dilakukan mencakup sosialisasi, pendampingan, konsultasi, monitoring, dan evaluasi yang didukung Sistem Monitoring Pembinaan (MOBI), sehingga proses pembinaan dapat berlangsung lebih terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Kerangka pembinaan ini juga akan diintegrasikan dengan berbagai program strategis BKN pro-karier ASN, yakni di antaranya meliputi percepatan pembangunan manajemen talenta, implementasi ASN Digital, automasi layanan kepegawaian, penerapan manajemen kinerja harian, digital document management system atau Lemari Digital, serta fleksibilitas kerja ASN.

Dengan kerangka pembinaan manajemen ASN ini, BKN menargetkan akan meningkatnya kepatuhan instansi terhadap NSPK, semakin optimalnya implementasi sistem merit, meningkatnya Indeks NSPK secara nasional, serta terwujudnya tata kelola ASN yang modern, akuntabel, dan berbasis digital untuk mendukung agenda pembangunan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas Pastikan Beras Premium Tidak Langka, Harga Masih Dekati HET

Penulis
Reta
-

Ketersediaan beras dengan kualitas premium di pasaran tidak sedang dalam kondisi yang langka. Pemerintah meyakini stok beras premium masih cukup tersedia, terutama produk beras premium dari BUMN. Namun memang terdapat sedikit fluktuasi harga untuk beras premium.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan beras premium akan terus disalurkan, termasuk ke lini pasar ritel modern. Adanya fluktuasi harga beras premium masih dalam koridor yang tidak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga segmentasi konsumen beras premium yang merupakan kalangan menengah ke atas, diharapkan dapat memahami.

“Sebenarnya tidak langka. Kalau dibilang langka, tidak. Kami juga turun bersama tim, (memang) ada beberapa ritel yang kosong tapi sebagian ritel masih ada. Beras Bulog masih ada. Beras premium masih ada dengan berbagai merek, termasuk beras dari ID Food. Rania dan lain sebagainya,” tutur Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta dikutip Sabtu (25/7/2026).

Dalam pantauan harga pangan yang dilakukan Bapanas, rerata harga beras premium secara nasional per 24 Juli berada di Rp 15.966 per kilogram (kg). Namun level harga tersebut merupakan rerata harga dari keseluruhan 3 zonasi HET beras premium.

Misalnya saja pada Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi) rerata harga beras premium hanya sedikit melebihi HET. Per 24 Juli tercatat di Rp 15.224 per kg atau 2,17 persen tipis melebihi HET beras premium yang ditetapkan pada Rp 14.900 per kg.

“Kalau dilihat dari harga, relatif, tapi ada beberapa yang stabil. Kalau menengah ke atas, naik sedikit, oke lah. Tolong jangan juga teriak yang menengah ke atasnya. Justru yang menengah ke atas itu memberikan semacam subsidi silang,” kata Deputi Ketut.

“Mereka mengeluarkan lebih banyak sedikit tapi masyarakat yang (paling) memerlukan, yang menengah ke bawah atau yang di bawahnya lagi, tentu dukungan bantuan dari pemerintah tidak henti-hentinya. Jadi (harga) naik sedikit, tapi intervensi pemerintah terus-menerus. Ini seimbang sebenarnya,” tambah Ketut.

Program intervensi yang dimaksud antara lain program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Sejak Januari tahun 2026, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah disalurkan ke masyarakat telah mencapai 1,4 juta ton.

Capaian tersebut terdiri dari realisasi penjualan beras SPHP pada Januari-Februari 2026 sebanyak 221,05 ribu ton yang merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025. Kemudian realisasi SPHP beras Maret sampai Juli ini 520,83 ribu ton ditambah realisasi program bantuan pangan tahap pertama 662,88 ribu ton.

Untuk itu, Bapanas mengajak publik untuk tidak hanya melihat kondisi perberasan di hilir saja. Melainkan perlu juga mengamati kondisi di hulu terkait kondisi petani padi dalam negeri saat ini seperti apa.

“Kita jangan melihat di hilir saja. Kita harus melihat di hulu. Arahan daripada Bapak Presiden Prabowo adalah swasembada. Kalau kita ingin swasembada, tentu petani kita sedang nyaman-nyamannya sekarang, sangat nyaman berproduksi,” ungkap Deputi Bapanas Ketut.

“Kalau kita swasembada, tentu masyarakat kita lebih tenang, lebih tenteram, lebih makmur. Jangan sampai kejadian seperti petelur ayam yang harganya sempat Rp 16.000 dari seharusnya yang Rp 24.000. Petani dan peternak kita harus dijaga harganya,” tutup Ketut.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan) bersikukuh tidak boleh sampai terjadi kelangkaan beras. Ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dipastikan tidak ada kendala.

Ini karena beras melimpah yang merupakan implikasi positif pencapaian swasembada di tahun 2025. Untuk itu, Amran telah meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) untuk sama-sama secara berkala dengan turun ke lapangan.

“Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita (itu) langka,” tegas Amran.

“Kami bersama Satgas Pangan, pantau seluruh Indonesia. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,2 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka,” tambah Amran.

Kepala Bapanas Amran pun memberikan pesan kepada pelaku usaha perberasan agar tidak ada lagi anomali. Harga beras untuk masyarakat harus dapat terkendali dan tidak boleh ada yang mempermainkan harga.

“Jadi kepada teman-teman pengusaha, jangan mempermainkan harga di lapangan. Kalau dulu, stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada,” ungkap Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

“Tolong sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak,” pungkas Amran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...99100101...4,861Halaman 100 dari 4,861