Beranda blog Halaman 99

TPID Jawa Timur Perkuat Strategi 4K untuk Jaga Stabilitas Harga Jelang HBKN

Penulis
Reta
-

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, terutama pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif antarpemangku kepentingan.

 

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismal, Selasa (28/7/2026), mengatakan strategi pengendalian inflasi di Jawa Timur terus dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

 

“Sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menjaga stabilitas inflasi serta memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujar Rifki.

 

Ia menjelaskan, pada aspek ketersediaan pasokan, berbagai langkah antisipatif telah dilakukan untuk menjamin kecukupan kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui pola build up stock bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan energi selama periode mudik dan libur panjang.

 

Selain menjaga pasokan energi, pemerintah daerah bersama berbagai pihak juga terus memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis agar distribusi dan pasokan tetap berjalan lancar di seluruh wilayah Jawa Timur.

 

Pada aspek kelancaran distribusi, berbagai dukungan diberikan untuk mempercepat penyaluran barang kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui pemanfaatan truk hibah yang digunakan untuk mendistribusikan komoditas dalam kegiatan pasar murah ke berbagai daerah.

 

Di samping itu, penyelenggaraan program Mudik Gratis melalui jalur darat maupun laut turut membantu memperlancar mobilitas masyarakat selama periode libur, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas yang berpotensi menghambat distribusi logistik. “Kelancaran distribusi merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar arus barang dan mobilitas masyarakat tetap berjalan dengan baik,” kata Rifki.

 

Sementara itu, pada aspek komunikasi efektif, penguatan koordinasi dilakukan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan High Level Meeting (HLM) TPID di berbagai daerah. Forum tersebut menjadi sarana menyusun langkah antisipatif sekaligus memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi gejolak harga.

 

Selain itu, transparansi informasi harga juga terus ditingkatkan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo). Platform digital tersebut memungkinkan pemerintah dan masyarakat memantau perkembangan harga serta ketersediaan berbagai komoditas pangan secara lebih cepat dan akurat.

 

Menurut Rifki, pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan harga menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat waktu sehingga potensi gejolak inflasi dapat diantisipasi sejak dini.

 

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi bersama TPID, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengendalian inflasi semakin efektif. Dengan pasokan yang terjaga, distribusi yang lancar, dan komunikasi yang kuat, stabilitas harga di Jawa Timur diharapkan tetap terpelihara serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Rifki.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian UMKM Gandeng PEWIRA, Target Rasio Kewirausahaan 4 Persen pada 2029

Penulis
Reta
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyambut baik terbentuknya Perhimpunan Pengembang Kewirausahaan (PEWIRA) sebagai mitra strategis dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional sekaligus mempercepat lahirnya wirausaha-wirausaha unggul, khususnya dari kalangan generasi muda. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan, kehadiran PEWIRA menjadi langkah penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan rasio kewirausahaan nasional hingga mencapai target 4 persen pada 2029.

“Kementerian UMKM menyambut baik kehadiran PEWIRA sebagai bagian dari upaya mendorong semakin banyak generasi muda Indonesia menjadi wirausaha-wirausaha unggul di masa depan,” kata Riza saat menghadiri pengukuhan pengurus PEWIRA di Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7).

Menurut Riza, pembangunan ekosistem kewirausahaan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga inkubator bisnis, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga organisasi profesi yang memiliki kompetensi dalam pengembangan kewirausahaan.

“Karena itu, kehadiran PEWIRA sebagai organisasi profesi pengembang kewirausahaan diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kami berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pencapaian target rasio kewirausahaan nasional sebesar 4 persen pada 2029,” katanya.

Riza menambahkan, pengukuhan kepengurusan PEWIRA juga menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas Pejabat Fungsional Pengembang Kewirausahaan (JF PKWU) melalui kegiatan peningkatan kompetensi bertema “Inkubator sebagai Pusat Pengembangan Kewirausahaan”.

Menurutnya, penguatan kompetensi tersebut penting agar para pengembang kewirausahaan memiliki kemampuan yang semakin relevan dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan inkubator daerah sebagai bagian dari penguatan ekosistem kewirausahaan nasional.

“Melalui peningkatan kapasitas ini, kami ingin memastikan para JF PKWU memiliki kompetensi yang terus berkembang sesuai kebutuhan di lapangan. Mereka diharapkan menjadi sumber daya manusia yang profesional, adaptif terhadap perubahan, mampu memperkuat tata kelola inkubator daerah, serta mendampingi UMKM agar tumbuh menjadi wirausaha yang tangguh dan naik kelas,” ujar Riza.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PEWIRA Wientor Rah Mada menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional.

“Kita memiliki target bersama untuk mencapai rasio kewirausahaan nasional sebesar 4 persen pada 2029. Itu menjadi prioritas utama bagi kami. Namun, untuk mencapainya, organisasi ini harus terus meningkatkan kapasitas para pengembang kewirausahaan agar mampu memberikan pendampingan yang semakin berkualitas,” ujarnya.

Wientor menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 505 Pejabat Fungsional Pengembang Kewirausahaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat koordinasi, PEWIRA akan membentuk kepengurusan di setiap provinsi.

“Saat ini pengurus yang telah terbentuk berjumlah 37 orang. Dalam waktu dekat kami akan melakukan konsolidasi organisasi sekaligus membentuk Dewan Pengurus Wilayah di setiap provinsi sebagaimana arahan dari Bapak Deputi,” katanya.

Pada tahun pertama pembentukannya, PEWIRA akan memfokuskan program pada penguatan kapasitas dan kompetensi para anggotanya. Ke depan, organisasi ini diharapkan semakin memperluas kolaborasi dengan Kementerian UMKM dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat lahirnya wirausaha baru yang inovatif, tangguh, dan berdaya saing.
PEWIRA merupakan organisasi profesi bagi Pejabat Fungsional Pengembang Kewirausahaan yang dibentuk sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 43 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2023.

Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya organisasi profesi yang mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan kompetensi, menyalurkan aspirasi, serta memperluas jejaring kolaborasi antarpengembang kewirausahaan di seluruh Indonesia. Berlandaskan nilai profesionalisme, kemandirian, keswadayaan, kekeluargaan, dan gotong royong, PEWIRA diharapkan menjadi wadah yang memperkuat kualitas sumber daya manusia pengembang kewirausahaan sekaligus mendukung terwujudnya ekosistem kewirausahaan nasional yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Satlantas Polres Madiun Kota Gelar Bedah Rumah untuk Warga

Penulis
Reta
-

Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Madiun Kota menggelar kegiatan bedah rumah sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, Senin (27/7/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono, S.Pd., tersebut dilaksanakan di kediaman Suprijadi, seorang karyawan swasta yang tinggal di Jalan Dadali, Kota Madiun. Kegiatan juga dihadiri KBO Satlantas, Kaurmintu, Kanit Kamsel, personel Satlantas Polres Madiun Kota, perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Madiun, serta unsur masyarakat.

Melalui program bedah rumah ini, Satlantas Polres Madiun Kota bersama seluruh pihak yang terlibat bergotong royong membantu mewujudkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi penerima manfaat. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan warga.

Kasatlantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono, S.Pd., mengatakan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan implementasi semangat Hari Bhayangkara, di mana Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berupaya memberikan manfaat nyata melalui aksi-aksi kemanusiaan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan. Diharapkan, program bedah rumah ini dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran Polri yang Presisi, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

16 Kali Penindakan, Bea Cukai Kediri Amankan Rokok Ilegal Senilai Rp4,7 Miliar

Penulis
Reta
-

Sepanjang Juni 2026, Bea Cukai Kediri berhasil melakukan 16 kali penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerjanya. Dari seluruhnya, Bea Cukai Kediri mampu mengamankan lebih dari 3,1 juta bang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai Rp4,7 miliar.

Sebanyak 16 penindakan tersebut terdiri atas 3 operasi mandiri, 12 operasi pasar, dan 1 operasi bersama yang dilaksanakan melalui sinergi dengan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan peredaran rokok ilegal, baik yang tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

Dari seluruh rangkaian penindakan tersebut, Bea Cukai Kediri berhasil mengamankan sebanyak 3.175.304 batang rokok ilegal. Barang hasil penindakan tersebut diperkirakan memiliki nilai mencapai Rp4.720.946.460, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp3.076.746.943.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi intelijen, pengawasan lapangan, dan sinergi yang terus dibangun bersama berbagai instansi terkait dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

“Ini adalah hasil kerja sama seluruh pihak dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan secara berkesinambungan. Kami akan terus mengoptimalkan langkah-langkah pengawasan sekaligus memperluas edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar kepatuhan di bidang cukai semakin meningkat,” ujar Arintoko.

Selain menjalankan fungsi penindakan, Bea Cukai Kediri juga terus mengedepankan upaya preventif melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan di bidang cukai sekaligus mendorong terciptanya kepatuhan secara sukarela sehingga peredaran BKC ilegal dapat ditekan.

Bea Cukai Kediri juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kanal pengaduan resmi apabila menemukan indikasi pelanggaran di bidang cukai. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat, upaya pemberantasan rokok ilegal diharapkan dapat terus berjalan secara efektif, sekaligus menjaga penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Muslim Ayub Soroti Kekurangan Tenaga Kesehatan dan Overkapasitas Lapas di Papua

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mendorong pemenuhan tenaga kesehatan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Papua. Pasalnya, setiap lapas idealnya memiliki sedikitnya satu dokter tetap untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat berjalan optimal.

 

Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu (25/7/2026). Ia menilai kebutuhan tenaga kesehatan menjadi perhatian utama, mengingat jumlah penghuni lapas di Papua cukup besar.

 

“Saya yakin, saya berharap setiap UPT itu harus satu ada dokternya. Bayangkan dari lapas itu yang berjumlah 300-400 orang. Kalau tidak ada dokternya, sulit barangkali bagi warga binaan bagaimana dengan perawatannya,” ujar Muslim.

 

Dalam kesempatan itu, ia juga mempertanyakan ketersediaan dokter di seluruh lapas di Papua. Menurutnya, keberadaan dokter dan tenaga perawat merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah dalam penyelenggaraan layanan pemasyarakatan.

 

“Ini tenaga kesehatan, ada dokter, ada perawat. Itu perlu dijelaskan Pak. Dokternya berapa? Belum semua lapas.” katanya.

 

Berdasarkan paparan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Tengah, kondisi lapas di wilayah tersebut juga masih menghadapi kelebihan kapasitas. Per 17 Juli 2026, Lapas Kelas IIB Nabire dihuni 180 warga binaan dari kapasitas 150 orang atau mengalami overcrowding sebesar 20 persen. Sementara itu, Lapas Kelas IIB Timika dihuni 365 warga binaan dengan kapasitas 300 orang atau mengalami overcrowding sebesar 21,67 persen.

 

Selain persoalan tenaga kesehatan, Muslim Ayub turut menyinggung kondisi kelebihan kapasitas lapas di Papua. Menurutnya, persoalan tersebut perlu terus menjadi perhatian, sehingga berbagai kebutuhan yang dihadapi satuan kerja pemasyarakatan dapat dibahas secara menyeluruh bersama Komisi XIII DPR RI. “Yang berikutnya mungkin yang over capacity ini. Alhamdulillah ini hadir semua Pak ya, Kalapas-kalapas kita hadir semua dari seluruh Papua. Ini hanya Papua Tengah ya. Kami berharap datang sekali lagi seluruh Papua supaya bisa mengetahui semua keinginan-keinginan,” tutup Muslim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan Keagamaan Belum Merata, Komisi VIII DPR Prioritaskan Pembangunan KUA di Pesawaran

Penulis
Reta
-

Komisi VIII DPR RI menyoroti masih belum meratanya layanan keagamaan di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dari 11 kecamatan yang ada, dua kecamatan hingga kini belum memiliki Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga masyarakat belum memperoleh layanan keagamaan secara optimal.

 

Temuan tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Pesawaran, Sabtu (25/7/2026), setelah rombongan menerima paparan dari jajaran Kementerian Agama dan pemerintah daerah.

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian utama Komisi VIII karena KUA merupakan garda terdepan pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan.

 

“Komisi VIII tadi mendapat banyak masukan dari beberapa dinas, terutama Kementerian Agama. Yang pertama adalah soal adanya dua kecamatan yang belum memiliki Kantor Urusan Agama (KUA),” ujar Maman.

 

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Kyai Maman itu menegaskan, keberadaan KUA sangat penting karena memberikan berbagai layanan kepada masyarakat, mulai dari pencatatan pernikahan hingga pelayanan administrasi dan pembinaan keagamaan.

 

“KUA adalah kantor yang sangat dibutuhkan untuk melayani kebutuhan masyarakat soal kebutuhan keagamaan, termasuk pernikahan ada di sana,” katanya.

 

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX itu, persoalan infrastruktur Kementerian Agama tidak hanya terjadi di Kabupaten Pesawaran. Di sejumlah daerah lain masih terdapat kantor Kementerian Agama maupun KUA yang menghadapi persoalan status lahan maupun kondisi bangunan yang belum memadai.

 

“Bukan hanya KUA di tingkat kecamatan, di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, kantor-kantor Kementerian Agama itu banyak sekali yang status tanahnya maupun bangunannya belum representatif,” ujarnya.

 

Karena itu, Maman menegaskan Komisi VIII DPR RI berkomitmen mendorong peningkatan kualitas infrastruktur Kementerian Agama, baik melalui penyelesaian status lahan, pembangunan gedung yang layak, maupun penguatan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

 

“Komisi VIII punya konsen yang sangat kuat agar seluruh kantor-kantor Kementerian Agama, terutama KUA, diperjelas status tanahnya, diperbaiki bangunannya, dan diperkuat fungsi pelayanannya,” tegasnya.

 

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menyampaikan bahwa pemerataan pembangunan KUA di seluruh kecamatan memang menjadi salah satu fokus pembahasan Komisi VIII bersama Kementerian Agama.

 

“Memang di Komisi VIII sedang membahas berkaitan dengan Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan seluruh Indonesia agar benar-benar memadai. Di Kabupaten Pesawaran ini ada 11 kecamatan, dua di antaranya masih belum punya KUA,” ujar Abidin.

 

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu memastikan pembangunan KUA di dua kecamatan yang belum memiliki kantor akan menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan Komisi VIII bersama Kementerian Agama.

 

“Masalah ini menjadi prioritas Komisi VIII ke depan untuk bersama Kementerian Agama Republik Indonesia agar melalui anggaran yang tersedia dapat segera diupayakan pembangunan KUA yang memadai di dua kecamatan yang hingga kini belum memilikinya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cagar Budaya Siak Terancam Rusak, Komisi X DPR Minta Revitalisasi Segera Dilakukan

Penulis
Reta
-

Komisi X DPR RI menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kerusakan bangunan bersejarah yang terus terjadi tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berisiko menghilangkan jejak sejarah bangsa yang tidak tergantikan. Karena itu, diperlukan penguatan kebijakan serta optimalisasi skema pendanaan agar revitalisasi cagar budaya dapat segera direalisasikan.

 

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Rabu (22/7/2026).

 

Menurut Ledia, salah satu tantangan utama dalam pelestarian cagar budaya adalah besarnya biaya pemeliharaan. Namun, tingginya kebutuhan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan bangunan bersejarah terus mengalami kerusakan.

 

“Kita melihat ada beberapa kawasan cagar budaya yang memang biaya pemeliharaannya besar. Problem terbesar kita adalah banyak cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi, tetapi belum terpelihara dengan baik. Ketika sudah masuk nomenklatur cagar budaya, maka pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaganya,” ujar Ledia.

 

Ia menilai Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah yang layak mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Menurutnya, Kesultanan Siak memiliki kontribusi historis yang besar terhadap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pelestarian warisan sejarahnya merupakan bentuk penghormatan atas jasa tersebut.

 

“Kesultanan Siak punya jasa yang sangat besar bagi Indonesia. Memberikan wilayahnya, memberikan hartanya, dan mendukung berdirinya Republik Indonesia. Seharusnya kita memberikan perhatian yang lebih terhadap warisan sejarah yang dimiliki Siak,” tegasnya.

 

Ledia juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan. Menurutnya, regulasi yang berlaku saat ini membuat dana tersebut belum dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah untuk membiayai revitalisasi cagar budaya karena penggunaannya masih terbatas bagi pihak ketiga, seperti yayasan, organisasi masyarakat, maupun lembaga nonpemerintah.

 

Padahal, lanjutnya, pemeliharaan cagar budaya merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, ia mendorong penyempurnaan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar Dana Abadi Kebudayaan dapat dimanfaatkan lebih fleksibel untuk mendukung pelestarian bangunan bersejarah.

 

“Harusnya Dana Abadi Kebudayaan juga bisa dipergunakan untuk pemeliharaan cagar budaya. Yang paling penting adalah bangunan-bangunan ini bisa segera diperbaiki sebelum kerusakannya semakin parah,” katanya.

 

Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa revitalisasi cagar budaya tidak dapat ditunda karena kerusakan yang terus dibiarkan akan meningkatkan biaya pemulihan sekaligus membahayakan keselamatan masyarakat. Ia mengungkapkan, di Siak terdapat bangunan bersejarah yang mengalami kerusakan hingga menyebabkan kecelakaan, bahkan ada bangunan dua lantai yang kini ditutup karena dinilai tidak lagi aman bagi pengunjung.

 

“Ini harus segera ditangani, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau dibiarkan, bukan hanya model pembelajaran sejarah yang berkurang, tetapi kerusakannya juga akan semakin berat. Bahkan sudah ada bangunan yang memakan korban dan ada yang tidak boleh lagi dinaiki karena membahayakan,” ungkapnya.

 

Dalam pertemuan tersebut, Ledia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak mengusulkan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk revitalisasi cagar budaya. Dari total kebutuhan tersebut, Kementerian Kebudayaan telah mengalokasikan sekitar Rp5,4 miliar, sedangkan sisa kebutuhan sekitar Rp9 miliar diharapkan dapat dipenuhi pada tahun anggaran berikutnya.

 

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan pelestarian cagar budaya tidak hanya terjadi di Siak. Menurutnya, banyak situs bersejarah di berbagai daerah menghadapi kondisi serupa sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih kuat dan skema pendanaan yang berkelanjutan.

 

“Siak hanyalah salah satu contoh. Di banyak daerah lain juga terdapat cagar budaya yang kondisinya memerlukan revitalisasi. Karena itu, kita membutuhkan kebijakan yang lebih kuat agar pelestarian warisan budaya tidak bergantung hanya pada anggaran reguler kementerian, tetapi juga didukung oleh skema pendanaan yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BAM DPR RI Dorong Kemitraan Petani yang Adil untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Penulis
Reta
-

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menilai penguatan ekonomi kerakyatan harus dimulai dari tata kelola kemitraan yang adil bagi petani. Karena itu, BAM tidak hanya menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kemitraan antara petani penggarap dan Perum Perhutani KPH Mojokerto, tetapi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program ekonomi berbasis koperasi dan sektor pertanian agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurut Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (Aher), arah pembangunan ekonomi nasional saat ini mengedepankan ekonomi kerakyatan, yakni mendorong perputaran ekonomi dari lapisan masyarakat bawah melalui koperasi, usaha kecil, dan sektor pertanian.

“Gerakan ekonomi dari bawah ini membuat roda perekonomian benar-benar berputar dari bawah. Ketika uang berputar di kalangan petani melalui koperasi, kemudian hasilnya diserap oleh pasar maupun kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tentu ini akan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Mojokerto, Jawa Timur, Senin (27/7/2026).

Ia menjelaskan, meningkatnya kebutuhan pangan seperti telur, sayuran, komoditas hortikultura, dan hasil pertanian lainnya melalui pasar maupun program MBG dapat menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan pendapatan. Namun, peluang tersebut harus didukung dengan tata kelola yang baik agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Meski demikian, Aher mengakui pelaksanaan di lapangan masih belum berjalan optimal. Karena itu, menurutnya, diperlukan pengawasan dan supervisi dari seluruh pemangku kepentingan agar berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai tujuan.

“Kalau koperasi belum berjalan dengan baik, tentu perangkat yang membina koperasi harus terus melakukan supervisi. Begitu juga sektor pertanian, Dinas Pertanian hingga Kementerian Pertanian harus melakukan pendampingan. Hal yang sama juga berlaku di sektor peternakan,” jelasnya.

Ia berharap seluruh program yang telah disiapkan pemerintah dapat dijalankan secara konsisten, disertai pengawasan yang berkelanjutan serta dorongan kepada masyarakat untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas. “Saya kira tinggal program-program tersebut dijalankan, diawasi, disupervisi, kemudian masyarakat terus didorong untuk berinovasi dan bekerja. Insyaallah hasilnya akan semakin terlihat pada masa-masa mendatang,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamendag Roro Dorong Jiwa Wirausaha Pelajar dan Mahasiswa untuk Hadapi Persaingan Global

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan akan terus mendorong semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, termasuk para pelajar dan mahasiswa. Menurut Wamendag Roro, mendorong semangat wirausaha sejak dini merupakan salah satu langkah penting dalam menghadapi perkembangan perdagangan dunia yang makin dinamis dengan persaingan yang makin ketat.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang. MAN 2 Kota Malang merupakan salah satu sekolah yang ditetapkan sebagai bagian dari Program SMA Unggul Garuda Transformasi yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Kementerian Perdagangan sangat aktif mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan jiwa kewirausahaan anak muda sejak dini. Pembekalan yang diberikan secara dini bertujuan untuk menumbuhkan semangat serta membukakan peluang bagi generasi muda dalam berwirausaha,” terang Wamendag Roro.

Lebih lanjut, Wamendag Roro menjelaskan, dengan adanya program-program prioritas pemerintah seperti Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat, diharapkan esensi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dapat menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran yang diberikan. Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah perdagangan global ke depannya.

“Program Sekolah Garuda merupakan bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas SDM dan mempersiapkan generasi muda di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Malang. Kehadiran kami hari ini untuk melihat secara langsung kondisi sekolah dan memastikan program ini mampu menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi penerus bangsa,” ujar Wamendag Roro.

Wamendag Roro juga menerangkan, untuk membangun semangat kewirausahaan di kalangan muda, Kementerian Perdagangan tengah melaksanakan program Campuspreneur yang dirancang untuk mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan kampus, khususnya yang dikembangkan oleh para mahasiswa.

Tidak hanya untuk dapat terus eksis dan berkembang di pasar dalam negeri, selanjutnya UMKM tersebut akan didorong untuk mampu menembus pasar ekspor. “Memasuki era persaingan global, Indonesia membutuhkan lebih banyak generasi muda yang mampu berinovasi, menciptakan peluang dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Salah satu siswa MAN 2 Kota Malang, Muhammad Ziyad mengaku senang atas diselenggarakannya kegiatan bersama Kementerian Perdagangan kali ini. Menurutnya, kegiatan ini memberikan inspirasi dan wawasan baru mengenai dunia wirausaha. “Pembekalan serta motivasi langsung dari Kementerian Perdagangan sangat bermanfaat bagi para siswa untuk mulai berani membangun ide-ide bisnis kreatif, melatih kemandirian, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan global sejak masa sekolah,” ujarnya.

Kunjungan ke UMKM Kota Malang

Setelah berkegiatan di MAN 2 Kota Malang, dalam kunjungannya kali ini, Wamendag Roro juga berkunjung ke salah satu UMKM, Ayung Spotrtindo yang juga merupakan alumni Export Coaching Program (ECP) milik Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kementerian Perdagangan.

“Kami bangga, UMKM Ayung Sportindo yang merupakan alumni ECP telah berhasil menembus pasar internasional, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Kolombia, hingga Rusia. Tidak hanya itu, keberadaan mereka turut memberdayakan masyarakat sekitar dengan mempekerjakan 34 karyawan tetap dan ratusan mitra lokal,” ungkap Wamendag Roro.

Dalam kesempatan ini, dirinya kembali menegaskan komitmen kuat Kementerian Perdagangan dalam memboyong UMKM Indonesia ke kancah nasional maupun internasional. Komitmen ini diwujudkan lewat serangkaian terobosan konkret, mulai dari pelatihan peningkatan kapasitas, fasilitasi promosi di pameran kelas dunia, hingga pembukaan akses pasar global melalui kerja sama perdagangan.

Ayung Sportindo adalah perusahaan konveksi yang memproduksi jaket outdoor dan pakaian kerja (safety workwear) yang didirikan pada 2010 di Kota Malang, Jawa Timur. Perusahaan mengutamakan desain otentik, bahan berkualitas tinggi, serta memberdayakan tenaga kerja terampil lokal di Kelurahan Muharto dan sekitarnya. Berawal dari usaha konveksi skala kecil, Ayung Sportindo berkembang menjadi produsen berbagai jenis pakaian olahraga, seragam komunitas, wearpack, dan pakaian fungsional yang melayani pasar domestik maupun internasional.

Pada 2025, Ayung Sportindo menjadi peserta ECP. Saat itu, pelaksanaan ECP tersebut merupakan hasil kolaborasi PPEJP dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. (Bank Jatim). Melalui program tersebut, Ayung Sportindo memperoleh penguatan kapasitas di bidang ekspor, mulai dari pengembangan produk, strategi pemasaran internasional, hingga kesiapan memasuki pasar global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Tito Dorong Persetujuan Anggaran Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera

Penulis
Reta
-

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan persetujuan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon). Hal ini penting agar berbagai persoalan di wilayah terdampak segera ditangani oleh kementerian/lembaga terkait.

Hal tersebut disampaikan Tito kepada awak media usai bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/7/2026).

“Ada empat yang menurut saya super prioritas, yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin, karena dari K/L-K/L itu, kementerian/lembaga itu sudah mengajukan,” ujarnya.

Tito menjelaskan, rehab-rekon pascabencana Sumatera telah memiliki rencana induk dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp100,1 triliun hingga 2028. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun langsung kepada pemerintah daerah (Pemda) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik.

Sementara itu, pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp39 triliun untuk 32 kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh kementerian/lembaga. Ketujuh instansi tersebut meliputi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut, Tito meminta agar empat usulan anggaran yang masih menunggu persetujuan dapat segera diproses. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Kementerian Pertanian untuk pemulihan sawah dan perkebunan; Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk rehabilitasi tambak; Kementerian Agama untuk perbaikan pesantren, madrasah, dan rumah ibadah; serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membantu pemulihan usaha masyarakat terdampak.

Ia menambahkan, sejumlah kementerian sebenarnya telah memulai penanganan menggunakan anggaran reguler hasil refocusing. Namun, percepatan pencairan anggaran tambahan tetap diperlukan agar pemulihan dapat berjalan lebih optimal. “Kalau sudah di-transfer, maka kami nanti saya sebagai Kasatgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab-rekon,” katanya.

Tito menegaskan, Satgas akan terus memantau pelaksanaan rehab-rekon di lapangan. Ia juga meminta kementerian/lembaga dan Pemda aktif menyampaikan perkembangan program kepada masyarakat. “Supaya rehab-rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...9899100...4,861Halaman 99 dari 4,861