Beranda blog Halaman 1016

Produksi Beras Nasional Januari–Juli 2025 Tembus 21,76 Juta Ton

Penulis
Syifa
-

Produksi beras nasional mengalami lonjakan signifikan sepanjang Januari hingga Juli 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras mencapai 21,76 juta ton, meningkat 2,83 juta ton atau 14,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan produksi gabah kering giling (GKG) yang juga meroket menjadi 37,77 juta ton, naik 4,91 juta ton atau 14,93 persen dibandingkan Januari–Juli 2024.

Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan bahwa lonjakan produksi ini dipicu oleh panen raya serentak yang berlangsung sejak awal tahun di hampir seluruh sentra produksi padi nasional.

“Panen raya terjadi secara merata di berbagai kabupaten/kota di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sementara di luar Jawa, panen juga berlangsung di sejumlah daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” ujar Pudji dalam konferensi pers Berita Resmi Statistik, Senin, 2 Juni 2025.

Beberapa daerah dengan kontribusi panen tertinggi antara lain Subang, Indramayu, Cirebon, Cianjur, dan Bekasi.

Selain peningkatan produksi, BPS juga mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2025 sebesar 121,15, atau naik 0,07 persen dibandingkan April 2025. NTP merupakan indikator kesejahteraan petani yang mencerminkan daya beli mereka terhadap barang dan jasa.

Peningkatan produksi beras nasional ini tidak lepas dari upaya pemerintah yang bekerja keras bersama para petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa peningkatan produksi merupakan hasil nyata kebijakan afirmatif di sektor hulu pertanian, termasuk penambahan pupuk subsidi, bantuan alat mesin pertanian (alsintan), serta program pompanisasi masif yang digencarkan sejak awal tahun.

“Lonjakan produksi ini tidak terjadi begitu saja. Ini adalah hasil kerja konkret di lapangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” tegas Amran.

Ia menambahkan, tingginya produksi padi turut memperkuat stok beras nasional yang kini mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah Indonesia.

“Kita sudah bisa lihat tanda-tanda swasembada pangan yang berdaulat. Produksi naik, stok kuat, dan petani untung. Ini sinyal positif untuk ketahanan pangan Indonesia ke depan,” tutup Mentan Amran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Apresiasi Seluruh Pihak atas Rekor Cadangan Beras 4 Juta Ton

Penulis
Syifa
-

Pemerintah mencatatkan sejarah baru dalam tata kelola pangan nasional. Untuk pertama kalinya sejak Perum Bulog berdiri pada 1969, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menembus angka fantastis 4 juta ton.

Berdasarkan laporan real-time per Kamis, 29 Mei 2025 pukul 21.41 WIB, serapan setara beras oleh Bulog telah mencapai 2.407.257 ton, dan total stok beras nasional resmi tercatat sebesar 4.001.059 ton. Angka ini menjadi simbol konkret keberhasilan kolaborasi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan mensejahterakan petani Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap capaian ini.

“Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh petani Indonesia, Komisi IV DPR RI, TNI, Polri, Kejaksaan,, Gubernur, Bupati, Kepala Dinas Pertanian, PIHC, Perum Bulog, para pengamat, akademisi, pelaku usaha penggilingan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan para media. Semua pihak telah bekerja bahu-membahu hingga Indonesia mencapai cadangan beras terbesar dalam sejarah,” ungkap Mentan Amran di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

Mentan menyebut bahwa capaian spektakuler ini tak lepas dari gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, yang secara konsisten mendorong berbagai terobosan strategis melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk memperkuat produksi dan memudahkan petani dalam berusaha tani.

“Presiden Prabowo memberi perhatian luar biasa pada pertanian. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500/kg dan penghapusan sistem rafaksi menjadi bukti nyata. Petani kini menikmati harga jual yang menguntungkan, bahkan di saat panen raya,” tambahnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada Januari–Mei 2025 diperkirakan mencapai 16,55 juta ton, meningkat tajam 11, 95% dari tahun sebelumnya.

Capaian tersebut juga sejalan dengan kinerja serapan Bulog yang mencatat rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Hingga akhir Mei 2025, Bulog telah menyerap lebih dari 2,4 juta ton beras lokal, melonjak lebih dari 400% dibandingkan rata-rata serapan dalam periode sama 5 tahun terakhir yang hanya berada di kisaran 1,2 juta ton.

“Ini menunjukkan bahwa produksi dalam negeri tidak hanya meningkat, tapi juga diserap secara masif langsung dari petani. Langkah ini efektif memperkuat cadangan nasional dan menjaga kestabilan harga di tingkat petani,” terang Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan bahwa pencapaian 4 juta ton bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol kuat dari meningkatnya kesejahteraan petani dan kemandirian bangsa.

“Dulu saat panen raya, harga gabah kerap anjlok dan petani merugi. Kini, mayoritas petani bisa menjual GKP minimal Rp6.500 per kg sesuai HPP, bahkan lebih. Ini buah dari kebijakan yang berpihak pada petani,” katanya.

Ia juga memberikan apresiasi khusus pada strategi agresif jemput bola yang dilakukan oleh Bulog dalam menyerap gabah petani secara langsung.

“Langkah Bulog menjemput hasil panen langsung dari petani sangat efektif. Ini bukan hanya memperkuat cadangan beras pemerintah, tapi juga memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani kita,” jelas Mentan.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan kebijakan strategis yang tepat sasaran, pemerintah optimistis bahwa ketahanan pangan Indonesia bukan lagi impian, tetapi realitas yang terus dibangun dan dijaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Terus Pacu Kemandirian dan Daya Saing Industri Alat Kesehatan Nasional

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat daya saing dan kemandirian industri alat kesehatan dalam negeri sebagai bagian dari program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan ketahanan sektor kesehatan nasional, mengurangi ketergantungan impor, menarik investasi, serta membuka peluang lapangan kerja baru di sektor industri manufaktur.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta menegaskan, pemerintah berkomitmen mempercepat penguatan ekosistem industri alat kesehatan nasional, mulai dari hulu hingga hilir. “Arahan Bapak Presiden Prabowo sudah jelas, termasuk juga tekad Bapak Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, bahwa kita harus bisa berdikari di sektor strategis, seperti industri alat kesehatan,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (5/6).

Oleh karena itu, Kemenperin mendorong transformasi industri alat kesehatan yang inovatif, berbasis teknologi, dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. “Ke depannya, kami berharap, industri alat kesehatan nasional mampu berdaya saing secara global. Hal ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mandiri, dan modern di segala sektor, sebagai bagian dalam upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tutur Dirjen ILMATE.

Apalagi, industri alat kesehatan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Adapun fokus utama dari peta jalan ini adalah pengembangan industri yang berbasis inovasi, teknologi digital, dan efisiensi rantai pasok.

“Artinya, industri alat kesehatan memiliki peranan penting sebagai sektor strategis yang diarahkan untuk memperkuat substitusi impor dan meningkatkan kemandirian nasional. Dengan dukungan teknologi manufaktur cerdas dan otomatisasi, industri ini diharapkan mampu menjadi tulang punggung dalam penyediaan alat kesehatan yang berkualitas,” imbuhnya.

Setia mengemukakan, selain terus mendukung untuk substitusi impor, Kemenperin juga memacu industri alat kesehatan nasional berorientasi ekspor ke pasar regional dan global. “Beberapa produk unggulan alat kesehatan seperti hospital furniture, jarum suntik, dan alat diagnostik dalam negeri telah mulai menembus pasar ASEAN dan Timur Tengah,” ungkapnya.

Di samping itu, guna meningkatkan kemampuan industri alat kesehatan nasional, diperlukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Tujuannya agar produk alat kesehatan dalam negeri lebih mendapat prioritas dalam e-Katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Untuk itu, kami mengharapkan dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan sebagai pengampu sektor kesehatan untuk terus menerapkan implementasi P3DN di Indonesia. Kami juga mengapresiasi langkah konkret Kementerian Kesehatan yang telah meningkatkan pembelian produk lokal hingga mencapai 48 persen di e-Katalog sektoral kesehatan pada tahun 2024 dari sebelumnya 8 persen di tahun 2019,” kata Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin, Solehan.

Kemenperin juga tengah mereformasi tata cara penghitungan dan penerbitan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat industri nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Reformasi ini dilakukan agar juga kebijakan TKDN yang saat ini diterapkan menjadi lebih adaptif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi pelaku industri dalam negeri.

“Dengan semangat kolaborasi yang tinggi, kami optimistis bahwa Indonesia akan mampu menjadi pusat produksi alat kesehatan global yang inovatif dan berkelanjutan. Kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan visi ini, dan bersama-sama, kita bisa menjadikan industri alat kesehatan nasional sebagai kebanggaan bangsa,” tegas Solehan.

Kemenperin pun memberikan apresiasi atas inisiatif kerja sama yang dijalin antara PT GE HealthCare dengan PT Forsta Kalmedic Global selaku anak perusahaan PT Kalbe Farma untuk memproduksi Computed Tomography (CT) scan berteknologi canggih. Fasilitas produksi ini berlokasi di pabrik Forsta, Bogor, Jawa Barat.

CT scan merupakan salah satu alat kesehatan diagnostik yang sering digunakan di dunia medis karena kemampuan diagnostiknya yang terperinci untuk berbagai penyakit. “Penyediaan mesin CT scan ini termasuk 10 besar alat kesehatan yang diprioritaskan untuk diproduksi secara lokal karena saat ini masih 100% dipenuhi oleh produk impor. Oleh karena itu, membangun fasilitas produksi CT scan di dalam negeri menjadi penting untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas dan dapat menciptakan peluang kerja baru,” ungkap Yvone Astri Della Sijabat, Direktur Forsta. Adapun kapasitas produksi terpasang CT scan ini sebesar 52 unit per tahun dengan proyeksi kebutuhan mencapai 306 unit hingga tahun 2027.

“Proses perakitan dilakukan oleh tenaga kerja lokal yang memperoleh pelatihan dari principal GE. Ke depannya, kami berharap industri dapat meningkatkan kedalaman struktur produknya melalui sourcing bahan baku dan komponen lokal secara bertahap sesuai dengan guidance principal dari GE Healthcare Amerika Serikat sehingga dengan adanya investasi ini dapat mendukung pengembangan ekosistem alat kesehatan di Indonesia. Selain itu, kami juga berharap kolaborasi ini dapat lebih memacu industri untuk mengembangkan produknya ke arah yang lebih advance seperti produksi Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang saat ini juga masih 100% impor,” ungkap Solehan.

Sementara itu, Presiden & CEO GE HealthCare International Elie Chaillot menyampaikan, fasilitas produksi ini akan membantu perusahaan merespons kebutuhan lokal dengan lebih cepat sambil mempertahankan standar kualitas dan keamanan internasional. “Lini produksi ini meningkatkan akses ke teknologi diagnostik canggih yang penting, kemudian menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, dan mendukung pengembangan tenaga kerja teknologi kesehatan Indonesia,” jelas Elie.

Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) Irawati Setiady menyatakan, kemitraan strategis antara Kalbe dan GE HealthCare untuk menyediakan mesin CT scan secara lokal ini merupakan komitmen Kalbe dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan kesehatan dan kemandirian industri alat kesehatan dalam negeri. “Kami berharap inisiatif penyediaan mesin CT scan di dalam negeri dapat memajukan layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sufmi Dasco Tanggapi Keluhan Pekerja dan Pensiunan PT Pos Soal Pensiun dan Upah

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, hari ini (5/6) menerima audiensi dari perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia di Gedung Nusantara III, Senayan. Pertemuan ini menjadi wadah bagi para pekerja untuk menyuarakan keluhan mereka terkait sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan kesejahteraan mereka.

Dasco menyatakan, pihaknya telah mendengarkan berbagai aspirasi terkait permasalahan yang sudah lama menghantui pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia. “Kami telah berdiskusi lebih dalam dengan teman-teman serikat pekerja, dan segera akan kami koordinasikan dengan Kementerian BUMN dan direksi PT Pos Indonesia,” ujar Dasco kepada Parlementaria usai menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia.

Ia menambahkan bahwa perhatian utama yang harus segera diselesaikan adalah penghapusan program pensiun, serta persoalan sistem pengupahan dan pola kerja di lingkungan PT Pos Indonesia.

Salah satu poin krusial yang disuarakan adalah mengenai program pensiun yang sebelumnya sempat berlaku, kemudian dihilangkan, lalu dikembalikan lagi, menciptakan ketidakpastian bagi para penerima.

Selain itu, sistem pengupahan dan pola kerja di PT Pos Indonesia juga menjadi sorotan. Para pekerja menuntut perubahan status dari mitra menjadi Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kontrak. “Hal ini menjadi fondasi bagi buruh agar bisa memperoleh hak-hak normatif, seperti tunjangan yang selama ini mereka rasakan belum terpenuhi,”jelasnya.

Tak hanya itu, isu penolakan terhadap penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan yang akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan.

Legislator Fraksi Gerindra itu menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal bagi DPR untuk mendorong perbaikan tata kelola di badan usaha milik negara (BUMN), khususnya di sektor layanan publik seperti PT Pos Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin Siap Kawal Program Listrik Desa 2025–2029 Sesuai Arahan Presiden

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi XII DPR RI, yang membidangi energi, sumber daya mineral, Mukhtarudin berkomitmen penuh untuk mengawal penuntasan Program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini menargetkan elektrifikasi 10.068 desa dan dusun, mencakup 780.000 rumah tangga seluruh Indonesia dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 394 MW.

“Ya, tentu kita dorong, guna mewujudkan keadilan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” tutur Mukhtarudin, Senin 2 Juni 2025.

Sekretaris Fraksi Golkar DPR ini menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan program ini berjalan secara transparan dan efektif, sembari mengawasi alokasi anggaran sebesar Rp50 triliun agar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan.

“Kami ingin memastikan setiap desa yang belum teraliri listrik mendapatkan haknya sesuai target 2029,” imbuh Mukhtarudin.

Politisi Dapil Kalteng ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara PT PLN (Persero) sebagai pelaksana, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan geografis, seperti yang dihadapi di Maluku Utara, yang memiliki target penyambungan bertahap hingga 2029.

Mukhtarudin meminta PLN untuk mempercepat inventarisasi desa-desa yang belum teraliri listrik, sesuai perintah Presiden Prabowo, serta melibatkan investor swasta secara transparan untuk mendukung pembiayaan.

“Keterlibatan swasta harus diawasi ketat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Mukhtarudin.

Mukhtarudin menyambut positif peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang menjadi landasan Program Lisdes.

Menurutnya, RUPTL ini adalah titik tolak penting untuk memastikan akses listrik merata, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan target Net Zero Emissions 2060.

Fraksi Golkar Senayan menilai dukungan terhadap program tersebut penting guna menekankan bahwa elektrifikasi desa tidak hanya soal penerangan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wirausaha lokal pendidikan, dan kesehatan.

“Kami akan terus memantau agar program ini benar-benar memberikan dampak nyata, sesuai visi ‘Listrik Untuk Semua’,” beber Mukhtarudin.

Komisi XII DPR RI juga mendorong pemerintah untuk memastikan Program Lisdes selaras dengan kebijakan energi nasional, termasuk pemanfaatan energi terbarukan.

“Harapannya dengan pengawasan ketat, kami optimistis program ini dapat menuntaskan tantangan elektrifikasi di Indonesia, khususnya di daerah terpencil, sesuai amanat Presiden Prabowo,” pungkas Mukhtarudin.

Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkomitmen kuat memberikan akses listrik bagi masyarakat dan desa yang belum berlistrik dalam lima tahun ke depan.

“Tugas kami lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025-2029 sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera menginventarisir dan membuat program invasi dalam rangka memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki,” kata Menteri Bahlil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi Serahkan SK Pengangkatan 128 CPNS Formasi Tahun 2024

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyerahkan SK Pengangkatan kepada 128 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Cimahi formasi tahun 2024 di Aula Gedung A Kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Selasa (3/6/2025). Para CPNS tersebut diharapkan dapat mengemban tugas dengan kinerja terbaik.

“Saya minta kepada calon PNS formasi tahun 2024 agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya, tunjukkan kinerja terbaik karena saudara sekalian adalah orang-orang terpilih,” kata Ngatiyana.

Setelah menerima SK pengangkatan sebagai CPNS ini, maka telah menjadi bagian dari sebuah sistem besar pemerintahan daerah. “Karena itu, para CPNS dituntut tidak hanya untuk bekerja keras, namun juga bekerja cerdas penuh kreativitas. Tunjukkan dedikasi dan loyalitas terbaik dalam bekerja, untuk memberikan pelayanan publik yang bermutu, teruslah belajar, memperbaiki diri dan mengembangkan potensi, karena tugas dan tanggung jawab yang saudara-saudara emban kedepan akan semakin berat,” ungkapnya.

Para CPNS harus mematuhi ketentuan dan ikuti segala peraturan yang ada, baik berkenaan dengan aspek kepegawaian maupun terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

“Tumbuhkan kedisiplinan dan etos kerja yang baik, sehingga kehadiran saudara akan semakin memberikan warna yang positif di satuan kerja dan unit kerja penempatan saudara ditugaskan. Jadikan momentum ini untuk mulai membangun kapasitas diri, bekerjalah dengan semangat, cerdas, melayani dengan sepenuh hati dan tetap menjaga kinerja, dedikasi serta loyalitas yang baik agar dapat bersama-sama membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan terpercaya,” jelasnya.

Para CPNS ini bukan hanya berperan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan abdi negara, namun juga menjadi pelayan masyarakat.

“Di era digital saat ini, masyarakat semakin kritis dan sensitif terhadap fenomena sosial yang tengah bergulir, khususnya melalui media sosial. Sehingga ASN pun dituntut untuk mengimbanginya dengan menjadi pelayan yang baik, ramah, santun, tanggap dan penuh tanggung jawab,” katanya.

Menjadi CPNS bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pengabdian. Pemkot Cimahi menaruh harapan besar kepada para CPNS ini sebagai generasi baru abdi negara.

“Setiap CPNS harus ikut membangun dan menjaga citra positif PNS Kota Cimahi dengan bekerja sebaik-baiknya, saudara harus mampu menunjukkan figur PNS yang berkualitas dan profesional,” ucapnya.

Berbagai prestasi telah diraih Kota Cimahi, sambung Ngatiyana, hendaknya menjadi motivasi bagi para CPNS. “Tunjukkan bahwa Kota Cimahi mampu sejajar bahkan melebihi daerah lain dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dan bermanfaat bagi negara, dan khususnya masyarakat Kota Cimahi,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Terus Pantau Realisasi Program Prioritas Sektor Pendidikan

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan Pemerintah terus memantau realisasi program prioritas di bidang pendidikan. Diantaranya, termasuk pembangunan sekolah unggulan, sekolah rakyat, dan revitalisasi sekolah.

Pembangunan empat sekolah unggulan tengah dilakukan. Saat ini pembangunan sekolah unggulan masuk dalam tahap groundbreaking dan awal konstruksi.

“Anggaran sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan empat SMA Unggul Garuda. Dan saat ini juga kita akan mengembangkan Dana Abadi SMA unggul tersebut dan tahap yang sudah terjadi adalah tahap awal konstruksi berupa groundbreaking,” ungkap Wamenkeu pada Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Jumat (23/05).

Selain sekolah unggulan, pembangunan sekolah rakyat juga mulai dianggarkan. Pada tahap I dilakukan melalui renovasi bangunan Sentra Rehabilitasi Sosial, Balai Diklat Kementerian Sosial, dan bangunan pemerintah daerah di 65 lokasi. Sementara pada tahap II nanti akan ada 85 lokasi lainnya.

“Di tahap I untuk melakukan renovasi di 65 lokasi dianggarkan Rp396 miliar sudah mulai berjalan dan dengan harapan akan mulai menerima siswa pada tahun ajaran baru, 5000 siswa lebih,” ungkap Wamenkeu.

Lalu, program revitalisasi sekolah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 10.440 satuan pendidikan baik negeri dan swasta dengan anggaran Rp16,97 triliun. Selain itu, program revitalisasi juga dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk 2.120 madrasah di bawah Kementerian Agama dengan anggaran Rp2,52 triliun.

Berbagai program diatas merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak Indonesia. Hal ini menjadi tekad Pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendiktisaintek Respons Usulan Politeknik Swasta Soal Transformasi Vokasi

Penulis
Syifa
-

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menerima audiensi dari jajaran pimpinan Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia (Pelita). Audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai usulan strategis terkait penguatan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia, Selasa (3/6).

Dalam sambutannya, Mendiktisaintek menyampaikan apresiasi atas kontribusi politeknik swasta dalam mencetak sumber daya manusia unggul.

“Kami sangat senang akhirnya dapat bertemu secara langsung. Kami melihat politeknik memiliki peran penting dalam mendukung proses industrialisasi yang kian cepat. Lulusan-lulusan vokasi sangat dibutuhkan, dan kami ucapkan terima kasih atas peran besar bapak-ibu sekalian,” ujar Menteri Brian.

Ketua Umum Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia, Akhwanul Akhmal, memaparkan sejumlah isu krusial dalam pengembangan pendidikan vokasi, di antaranya stigma masyarakat terhadap politeknik serta rendahnya daya tarik pendidikan vokasi. Ia mengusulkan adanya pengelompokan institusi pendidikan tinggi di Indonesia menjadi dua model: universitas dan universitas terapan. Menurutnya, hal ini akan memudahkan pemetaan identitas dan persepsi masyarakat terhadap jalur akademik dan vokasi.

Sementara itu, Ketua Bidang Kelembagaan, Dadang Syarif Sihabudin Sahid, menyampaikan fakta bahwa dari 328 politeknik negeri dan swasta, 62% di antaranya merupakan politeknik swasta. Namun, sebagian besar masih terakreditasi C. Ia menyoroti persoalan identitas dan kelembagaan yang belum kuat, serta mengusulkan agar aspek filosofi vokasi diperkuat kembali, terutama dalam kerangka akreditasi berdampak.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan perlunya membangun persepsi baru tentang vokasi.

“Bukan soal kelas, melainkan soal passion. Ada yang berbakat di pemikiran, ada yang di keterampilan. Ini semua butuh ruang,” ujar Dirjen Khairul. Dirjen Khairul juga menanggapi wacana transformasi menjadi universitas terapan sebagai langkah yang menarik, namun perlu dikaji secara mendalam dari sisi struktur dan regulasi.

Audiensi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk melanjutkan diskusi dan sinergi dalam memperkuat pendidikan tinggi vokasi, baik dari sisi regulasi, pendanaan, hingga ekosistem kolaborasi dengan industri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ibas Kunjungi Kodim 0802 Ponorogo, Dukung TNI Kawal Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), melakukan kunjungan kerja ke Markas Kodim 0802 Ponorogo pada Selasa, 3 Juni 2025. Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan dialog antara Ibas dengan jajaran Kodim, Koramil dan Babinsa, serta elemen TNI lainnya di wilayah Ponorogo.

Dalam sambutannya, Ibas menegaskan rasa bangga dan terima kasih kepada para prajurit TNI, khususnya Danramil dan Babinsa, yang dinilainya sebagai ujung tombak dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan sosial masyarakat di daerah.

“Terkadang apresiasi itu terasa sulit untuk kita ucapkan. Saya juga merasakan sebagai TNI/Polri kita bekerja sudah cukup maksimal, tetapi ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi sehingga kebaikan, kehebatan dan kerja keras selama ini tidak cukup untuk diberikan apresiasi dari masyarakat. Untuk itulah saya sebagai wakil rakyat mengucapkan terima kasih kepada TNI, khususnya Danramil dan Babinsa yang merupakan ujung tanduk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap Ibas penuh empati.

Selain itu, Ibas menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat teritorial TNI dalam memastikan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar menyentuh sasaran.

“Kita pastikan program makan bergizi gratis ini benar sampai di tengah-tengah masyarakat. Benar-benar dirasakan oleh anak-anak TK, SD, SMP, hingga SMA atau setingkatnya di Kabupaten Ponorogo. Kita ingin mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan gizi yang baik. Tentunya nanti merekalah yang akan berperan dalam membangun bangsa menjadi lebih baik. Kita ingin TNI kita yang punya disiplin tinggi menjadi yang tercepat dalam memastikan pengawal langsung atau tidak langsung semua program-program itu sampai ke tengah masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya menyoal MBG, Ibas juga mengapresiasi langkah Kodim 0802 Ponorogo yang telah memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif menjadi lahan ketahanan pangan. Tanaman seperti cabai, tomat, dan kangkung yang dibudidayakan di sekitar lingkungan Kodim dinilainya mampu menjadi solusi praktis mendukung kemandirian pangan keluarga prajurit maupun masyarakat sekitar.

“Ini adalah bentuk nyata bagaimana peran TNI tidak hanya hadir dalam pertahanan, tetapi juga dalam kesejahteraan. Saya sangat mengapresiasi upaya Kodim 0802 dalam mengembangkan ketahanan pangan. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian pangan nasional. Kita harus mulai dari lingkungan terdekat, dari rumah tangga prajurit, dari kabupaten yang kita cintai ini,” imbuh Ibas.

Dalam kesempatan itu, Ibas juga menyerukan pentingnya menjaga semangat gotong royong, persatuan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi hidup bangsa. Ia mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi perpecahan akibat konflik ideologi maupun ketimpangan ekonomi. “Kita tidak ingin Ponorogo terpecah belah oleh perbedaan pandangan. Kita ingin semuanya bersatu dalam gotong royong, dalam menjaga semangat membangun kehidupan yang lebih guyub,” serunya.

Dalam kunjungan tersebut, Ibas juga menyempatkan diri meninjau langsung Dapur MBG pertama di Kabupaten Ponorogo yang berdiri di lahan milik Kodim 0802. Didampingi oleh Bupati Sugiri Sancoko dan Dandim 0802 Letkol Inf Dwi Soerjono, Ibas menyoroti berbagai aspek teknis dan sosial dari operasional dapur tersebut. Ia mencermati cakupan layanan yang saat ini menjangkau 2.694 siswa dari 16 sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, serta memastikan bahwa kualitas bahan pangan yang digunakan—semuanya berasal dari UMKM lokal—memenuhi standar gizi dan mutu.

Tak hanya itu, Ibas juga memberi perhatian khusus terhadap peran relawan dalam pengelolaan dapur. Ia mengapresiasi kontribusi warga sekitar yang menjadi relawan aktif, dan menilai keberadaan dapur ini tidak hanya menyokong pemenuhan gizi generasi muda, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Ia pun mendorong agar ke depan cakupan program MBG dapat diperluas untuk menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan balita, sembari memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

Sebagai wakil rakyat, Ibas juga menegaskan komitmennya dalam mengawal berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan, pertanian, hingga infrastruktur dasar. Ia juga membuka ruang bagi keluarga besar TNI untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait akses pendidikan bagi anak-anak mereka. “Jika ada kesulitan terkait pendidikan untuk anak-anak TNI, tolong sampaikan kepada kami. Kami siap memperjuangkan agar mereka tetap mendapatkan pengamanan pendidikan yang layak,” tandasnya.

Kunjungan Ibas ke Kodim 0802 Ponorogo ini mendapatkan apresiasi dari Dandim 0802 Ponorogo, Letkol Inf Dwi Soerjono yang mengungkapkan bahwa kedatangan Ibas merupakan sebuah motivasi tersendiri bagi para anggotanya, “Kami yakin kedatangan bapak dapat memberikan dan menambah motivasi bagi anggota kami dalam menjalankan tugas melaksanakan tugas kami serta dapat memotivasi kami untuk mendukung terlaksana dan suksesnya kegiatan makan bergizi yang merupakan andalan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.”

Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen Edhie Baskoro Yudhoyono dalam mendekatkan diri kepada masyarakat dan aparat di daerah pemilihannya, serta wujud nyata kepeduliannya dalam menyukseskan program-program strategis nasional demi terciptanya Indonesia yang lebih kuat, sejahtera, dan berkeadilan

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh daerah, termasuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Dandim 0802 Letkol Inf Dwi Soerjono, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Anggota Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Ponorogo, Kepala SPPG, Babinsa, dan Danramil se-Kabupaten Ponorogo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono-Rano Penuhi 90,3 Persen Program Quick Win di 100 Hari Pemerintahan

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan hasil evaluasi 100 hari masa pemerintahannya dengan Wakil Gubernur Rano Karno. Dari 40 program quick win yang dicanangkan, sebanyak 90,3 persen atau 36 program telah terpenuhi 100 persen.

“Tadi kami secara khusus rapat mengenai evaluasi 100 hari pemerintahan saya dengan Bang Doel tentang 40 program quick win. Dan Alhamdulillah dari 40 itu 90,3 persen terpenuhi 100 persen,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/6).

Ia menyebutkan, beberapa program yang belum terselesaikan. Di antaranya seperti mundurnya pengoperasian fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan yang mengalami kendala karena kondisi di lapangan hingga pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Internasional Cakung.

“Kemudian perahu transportasi ke Pulau Seribu yang sebenarnya sudah dipersiapkan, tapi saya minta di bulan ini untuk bisa diresmikan,” lanjutnya.

Pramono berharap, apa yang menjadi janji dan keinginan politiknya tersebut bisa terpenuhi. Sedangkan terkait kebutuhan dasar bagi masyarakat, terutama siswa dikatakannya relatif telah terpenuhi.

“Ahamdulillah yang paling utama yang menyangkut kebutuhan siswa dan kebutuhan masyarakat relatif semuanya bisa terpenuhi,” ucap Pram.

Karena itu, ia pun turut mengapresiasi kerja keras dan dukungan dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan program-program tersebut.

“Secara khusus menyampaikan apresiasi, terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh ASN yang ada di Balai Kota,” tandas Pram.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0151,0161,017...4,921Halaman 1,016 dari 4,921