Beranda blog Halaman 1064

Riau Darurat Karhutla, Kemenkes Kirim Bantuan Alat Kesehatan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) segera mengirimkan bantuan alat kesehatan untuk merespons situasi darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, yang telah ditetapkan dalam status darurat menyusul munculnya 144 titik api dan terbakarnya sekitar 81 hektare lahan.

Sebagai langkah awal, Kemenkes mendistribusikan 30 unit oxygen concentrator dan 6.000 masker bedah kepada Dinas Kesehatan Provinsi Riau guna melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan.

Informasi ini disampaikan dalam Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Karhutla yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, pada Selasa (29/4). Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono hadir mewakili Kemenkes dalam apel tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah sepakat menjadikan mitigasi sebagai strategi utama dalam menghadapi Karhutla.

“Fokus utamanya adalah deteksi dini dan respons cepat terhadap titik api sebelum meluas,” ujar Aji di kantor Kemenkes Jakarta, Selasa (29/4).

Langkah mitigasi ini juga akan didukung oleh modifikasi cuaca melalui penyemaian awan yang direncanakan mulai 1 Mei 2025 di wilayah Riau. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman secara alami dan mengurangi dampak kabut asap.

Pemerintah juga telah mengerahkan armada pendukung seperti helikopter _water bombing_, helikopter patroli, serta memperkuat sistem pemantauan. Embung, kanal, dan parit disiapkan dan diisi untuk memastikan ketersediaan air selama operasi pemadaman.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menyampaikan bahwa penanganan Karhutla menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor.

“Kita ingin tunjukkan bahwa kita bisa menangani karhutla dengan gotong royong dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, POLRI, masyarakat hingga sektor swasta,” ucap Menko.

Karhutla bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan masyarakat dan stabilitas nasional. Kabut asap yang ditimbulkan dapat memicu penyakit pernapasan dan mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Pemerintah juga membentuk Desk Nasional Penanganan Karhutla di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang melibatkan BNPB, KLHK, TNI, POLRI, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Desk ini bertujuan untuk menyatukan komando dan kekuatan lintas sektor dalam menekan angka Karhutla, khususnya di wilayah rawan.

BMKG telah memberikan peringatan dini bahwa musim kemarau 2025 diperkirakan berlangsung sejak April hingga September, dengan peningkatan risiko kebakaran di wilayah Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah kini mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi untuk deteksi dan pelaporan kondisi secara cepat dan akurat di lapangan. Penggunaan aplikasi dan sistem pemantauan digital menjadi prioritas.

Hingga saat ini, sebanyak 23 jenis bantuan dari pemerintah pusat telah diserahkan secara simbolis kepada Pemerintah Provinsi Riau dan akan terus ditambah sesuai kebutuhan yang berkembang di lapangan.

Dengan koordinasi yang semakin solid dan pendekatan yang berbasis data dan teknologi, pemerintah optimis Karhutla di Riau dapat segera dikendalikan, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dan memperkuat reputasi Indonesia dalam pengelolaan krisis lingkungan dan kesehatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Sepakati 17 Tuntutan Buruh Jatim di May Day 2025, Siapkan Pelatihan dan Beasiswa

Penulis
Syifa
-

Ribuan buruh dari berbagai elemen di Jawa Timur memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di depan Kantor Gubernur Jatim, Surabaya. Didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Adhy Karyono, serta jajaran Forkopimda, Gubernur Khofifah menandatangani 17 rekomendasi tuntutan buruh sebagai bentuk komitmen bersama.

Peringatan May Day tahun ini berlangsung tertib dan kondusif. Kegiatan dimulai dengan long march dan orasi buruh, dilanjutkan dengan prosesi tiup lilin dan potong tumpeng sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur atas suasana peringatan yang damai.

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa ketujuh belas tuntutan tersebut akan dikaji lebih lanjut dan diajukan ke pemerintah pusat. Di antaranya adalah usulan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp10 juta, serta pembebasan PPh 21 bagi buruh perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

“Terima kasih atas rekomendasi dan aspirasi. 17 aspirasi ini sudah saya tanda tangani bersama Pak Wakil Gubernur, disaksikan oleh perwakilan serikat buruh,” ujar Gubernur Khofifah.

Sebagai hadiah Hari Buruh, Pemprov Jatim juga menyiapkan program pelatihan dan sertifikasi keterampilan bagi 10.000 buruh terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Program ini diharapkan mampu membuka akses ke pasar kerja yang lebih layak.

“Insya Allah anggarannya ada, programnya ada. Sehingga panjenengan semua bisa meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan,” tambahnya.

Tak hanya itu, Pemprov Jatim memberikan 30.000 beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta, dengan kuota 10 siswa per sekolah. Bantuan ini disiapkan sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional melalui program Paket Pendidikan Pemprov Jatim.

“Silakan akses beasiswa ini, khususnya bagi anak-anak buruh. Ini bagian dari komitmen kami terhadap masa depan pendidikan di Jawa Timur,” jelas Khofifah.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Jatim, Ahmad Fauzi, mengapresiasi kesediaan Gubernur menyepakati aspirasi buruh. Ia juga memuji ketertiban aksi buruh selama peringatan berlangsung.

“Terima kasih kepada seluruh buruh yang menjaga kondusifitas selama long march dan orasi. Kamtibmas selalu menjadi prioritas utama di Jawa Timur,” ungkap Fauzi.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan santunan klaim BPJS Ketenagakerjaan kepada tiga ahli waris peserta dengan total santunan mencapai lebih dari Rp867 juta.

Sebagai informasi, Hari Buruh Internasional diperingati setiap 1 Mei dan ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2013. Momen ini menjadi bagian penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis di Indonesia, termasuk di Jawa Timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Membangun Sinergi Wali Kota Cimahi Hadiri Kegiatan Harmonisasi Serikat Pekerja Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Cimahi Ngatiyana menghadiri Kegiatan Harmonisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tahun 2025 bertempat di Sari Ater Hot Spring, Jl. Sari Ater No. 36, Kabupaten Subang pada Selasa 29 April 2025.

Serikat pekerja atau serikat buruh berperan strategis sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan adil menjadi kunci utama untuk mendorong produktivitas kerja, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

“Beberapa jenis pekerjaan yang akan digantikan oleh robot atau Artificial Intelligence (AI) dan oleh karenanya diprediksi akan menghilang diantaranya sopir bus, taksi, dan truk, operator telepon, receptionist, petugas pengepakan, petugas Gudang, kasir dan masih banyak lagi,” ujar Ngatiyana.

Kenyataan ini mengharuskan kita untuk mempersiapkan generasi pekerja dengan keterampilan baru dan kemampuan adaptasi yang lebih baik, agar tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan zaman.

“Selain itu, yang perlu menjadi perhatian bersama adalah meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental di lingkungan kerja, dimana peningkatan tekanan kerja harus kita jawab dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, aman, dan manusiawi,” tambah Ngatiyana.

Selain itu, situasi ekonomi global yang semakin tidak stabil akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang memicu ancaman kontraksi pasar, resesi ekonomi, serta perubahan dalam pasar tenaga kerja global, semuanya menuntut perlunya jaminan sosial yang lebih kuat.

Salah satu isu utama yang sedang berkembang saat ini adalah peralihan global menuju ekonomi hijau (green economy) yang lebih ramah terhadap lingkungan.

“Seluruh isu yang telah dibahas mengingatkan kita bahwa harmonisasi bukan hanya tentang menjaga hubungan baik di saat ini, tetapi juga mempersiapkan kita untuk masa depan. Oleh karena itu, mari kita terus pererat ikatan persaudaraan, solidaritas, dan merancang langkah konkret demi mewujudkan hubungan industrial yang lebih baik, yang mampu mengatasi tantangan zaman dan membawa kesejahteraan bagi semua pihak,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kepala BNN Lantik 3 Pejabat Baru dan Lepas 7 Pejabat Purna Tugas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menutup bulan April 2025, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama yang diikuti dengan acara pelepasan purna tugas Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BNN, pada Rabu (30/4). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Moh. Hatta, Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi di lingkungan BNN.

Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, Kepala BNN RI melantik tiga pejabat baru, yakni Anton Setiyawan sebagai Inspektur Pengawas dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN, Heru Trisasono sebagai Inspektur I Ittama BNN, dan Totok Lisdiarto sebagai Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat.

Pentingnya meresapi makna janji dan sumpah jabatan yang diucapkan menjadi pesan yang ditegaskan Kepala BNN RI dalam amanatnya. Menurut Marthinus Hukom, nilai-nilai tersebut merupakan pagar moral yang membentengi langkah sekaligus penuntun bagi para pejabat dalam menjalankan tugas dengan benar.

“Sumpah memang tidak mengikat secara hukum, tetapi sumpah mengikat secara batin, sehingga terdapat ikatan batin antara Kita dengan Tuhan, dengan hati Nurani, dan dengan lingkungan,” sebut Kepala BNN RI saat memberikan amanat dalam upacara pelantikan.

Usai melaksanakan pelantikan, Kepala BNN RI melanjutkan dengan melakukan pelepasan tujuh pejabat di lingkungan BNN yang telah memasuki masa purna tugas. Dari tujuh pejabat tersebut, dua di antaranya merupakan Pejabat Tinggi Madya, yaitu Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Heri Maryadi, dan Deputi Pemberantasan, I Wayan Sugiri.

Sementara lima orang lainnya merupakan Pejabat Tinggi Pratama, yaitu Direktur Wastahti, Heri Istu Hariono; Direktur Advokasi, Jafriedi, yang saat ini mendapatkan promosi sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum dan HAM di Lemhannas RI; Kepala BNN Provinsi Jambi, Wisnu Handoko; Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat, Sumirat Dwiyanto; dan Kabid Pemberantasan BNN Provinsi DKI Jakarta, Edi Ciptianto.

Dalam sambutan pelepasan, Kepala BNN RI menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada para pejabat yang telah menyelesaikan perjalanan pengabdiannya. Ia juga mengingatkan bahwa meski masa dinas telah usai, tali persaudaraan yang telah terjalin tetap harus terjaga.

“Kita adalah saudara jadi terlepas dari masa dinas ini, Kita tetap menjaga hubungan, Saya mohon maaf atas kesalahan yang mungkin pernah dilakukan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kepala BNN RI Hadiri Gala Premier Saya-Sayap Patah 2: Olivia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNN RI Marthinus Hukom didampingi Penasihat DWP BNN RI, Ny. Rita Hukom, menghadiri penayangan perdana film “Sayap Sayap Patah 2: Olivia”, di Bioskop XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/4). Sebuah film yang disutradarai oleh Ferry Fei Irawan ini menampilkan kisah perjuangan seorang anggota Densus 88 Anti Teror.

Film Sayap-Sayap Patah 2: Olivia ini dibintangi oleh Arya Saloka, Dara Sarasvati, Juan Bio One, Nugie, Godfred Orindeod hingga Iwa K.

Dalam kisahnya, berfokus pada Pandu diperankan oleh Arya Saloka, seorang anggota Densus 88 yang menjadi seorang ayah tunggal setelah kehilangan istrinya. Ia berusaha sekuat tenaga menyeimbangkan perannya sebagai penegak hukum sekaligus ayah bagi putri kecilnya, Olivia.

Film produksi Denny Siregar Production ini mendapatkan apresiasi dari Kepala BNN RI. Menurutnya segala tindakan dendam dan kekerasan mesti dihentikan agar tidak tercipta masalah lain.

“Sangat luar biasa bagus. Ada satu titik, orang yang tadinya tidak mau terbawa oleh tindakan kekerasan tapi karena dendam Ia melakukan kekerasan. Dan itulah yang selama ini dilakukan oleh Densus 88 bahwa jangan Kita membiarkan siklus kekerasan itu terjadi dengan melakukan kekerasan-kekerasan lain. Jadi pelajaran dari film ini adalah mari Kita memberhentikan siklus kekerasan, mari Kita menyelesaikan kekerasan tanpa kekerasan,” ujar Kepala BNN RI Marthinus Hukom yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Densus 88 Anti Teror.

Dari film ini diharapkan bisa menyadarkan para generasi muda untuk menjauhi perbuatan melawan hukum, apalagi menyimpan dendam. Film Sayap-Sayap Patah 2: Olivia akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada 8 Mei 2025.

Cek Artkel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Trenggono Optimis Ekspor Tuna Semakin Meningkat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono meresmikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai, Maluku Utara, Senin (28/4). Nantinya SKPT Morotai menjadi simbol pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, khususnya di kawasan pulau terluar.

Pembangunan SKPT, kata Menteri Trenggono, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan laut, dan memperkuat ekonomi berbasis kelautan. Selain itu, adanya SKPT Morotai mendekatkan layanan infrastruktur perikanan kepada masyarakat di wilayah-wilayah strategis dan perbatasan. Ini menjadi modal penting yang perlu dikelola secara berkelanjutan.

“Pembangunan pelabuhan perikanan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas nelayan, tetapi juga sebagai simbol pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan,” kata Menteri Trenggono.

Pembangunan pelabuhan perikanan SKPT Morotai merupakan bantuan hibah langsung pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), dengan anggaran Rp 115.710.859.000. Fasilitas di dalamnya mulai dari ice flake machine, kantor administrasi, seawall, barak nelayan, mess pegawai, gudang logistik, hingga integrated cold storage yang memuat hingga 200 ton.

SKPT sendiri merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi.

*Tingkatkan Ekspor Tuna Sirip Kuning”

Terletak di Maluku Utara dan berbatasan langsung dengan kawasan Pasifik, Morotai memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Salah satunya adalah ikan tuna sirip kuning. Berdasarkan data 2024 dengan total produksi ikan tuna sirip kuning di SKPT Morotai mencapai 1.382 ton dengan total nilai produksi ikan senilai Rp65,83 miliar yang masuk dari beberapa desa di Morotai. Dengan adanya SKPT yang baru diresmikan ini dan apalagi dapat dilakukan pembangunan lanjutan berupa dermaga dan breakwater, total kapal akan bertambah menjadi 175 unit dengan total estimasi produksi mencapai 39.100 ton per tahun. Adapun penyerapan tenaga kerja mencapai 1.320 orang.

Dengan potensi tersebut, Menteri Trenggono optimis produksi ikan tuna sirip kuning bisa meningkatkan ekspor ke negara Jepang, Singapura dan lainnya. Apalagi SKPT Morotai memiliki kapasitas cold storage berkapasitas 200 ton dengan pendinginan hingga minus 60 derajat. “Cold storage yang begitu besar bisa menyimpan ikan tuna sirip kuning lebih segar dan bisa langsung di ekspor ke Jepang,” pungkasnya.

Head of Representatives JICA, Sachiko Tadeka menuturkan, program ini memberikan dukungan fiskal untuk pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di pulau-pulau terluar yang digagas oleh KKP. Selain Morotai, masih ada pembangunan pelabuhan perikanan dan pasar ikan di enam pulau terluar lainnya. Takeda optimis SKPT Morotai yang memiliki fasilitas dengan rantai dingin ini membuat ikan tuna sirip kuning bisa dijadikan sashimi yang bisa diekspor langsung ke Jepang. Jepang dan Indonesia memiliki hubungan strategis yang kuat di kawasan Indo-Pasifik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

May Day di Sumsel, Herman Deru Berkomitmen untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru bergabung dengan ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja (KASBI, KSBSI, KBBI, SPSI, dan Nikeuba Banyuasin) dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang dipusatkan di Halaman DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (1/5/2025).

Sebelumnya, para buruh melakukan aksi long march dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Gubernur. Tuntutan tersebut meliputi revisi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel dari 3 menjadi 9 sektor, pemenuhan hak-hak normatif buruh terkait upah di bawah standar dan THR yang belum dibayarkan, penindakan tegas terhadap pegawai pengawas Disnaker yang lalai, serta pembentukan desk ketenagakerjaan di Polda Sumsel.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Herman Deru, didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian, berjanji akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait revisi UMSP menjadi 9 sektor dalam waktu satu minggu, selama sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Para buruh di Sumsel harus menjadi buruh yang sejahtera,” tegas Herman Deru. Ia juga mengapresiasi aksi damai dan tertib yang dilakukan para buruh serta mengakui kontribusi mereka dalam menurunkan angka pengangguran di Sumsel.

“Saya mengajak semua pihak untuk bersatu padu, bersinergi, dan berkolaborasi demi kemajuan Sumsel,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Dorong Hilirisasi Rumput Laut Non-Hidrokoloid

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan produk olahan rumput laut non-hidrokoloid. Diversifikasi produk rumput laut penting untuk mendukung pengembangan hilirisasi di dalam

“Kita perlu mendorong lahirnya inovasi produk olahan rumput laut non-hidrokoloid, seperti suplemen nutrisi, pakan, biostimulan, bioplastik, kosmetik, dan bahan kemasan ramah lingkungan. Dengan demikian, hilirisasi ini akan membuka peluang usaha yang menjanjikan,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah di Jakarta, Selasa (29/4).

Menilik peluang pasar global, biostimulan dan pakan ternak berpotensi besar dikembangkan. Hal ini merujuk proyeksi yang dilakukan Precedence Research, pada pasar rumput laut non-hidrokoloid, seperti pasar biostimulan global (termasuk dari rumput laut), pada tahun 2024 diperkirakan mencapai USD 4,36 miliar dan diprediksi tumbuh menjadi USD 12,85 miliar pada tahun 2034 (CAGR 11,42%).

Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kebutuhan praktik pertanian yang berkelanjutan. Sedangkan The World Bank memprediksi pasar rumput laut non hidrokoloid, khususnya untuk pakan ternak sebesar USD 1,2 miliar pada tahun 2030 dan USD 6,4 miliar pada tahun 2050.

KKP akan berkontribusi menyiapkan masukan peta Jalan dan rencana aksi nasional pengembangan industri rumput laut terpadu 2025–2029. Dokumen tersebut dirancang untuk membuka cakrawala baru bagi pemanfaatan rumput laut Indonesia secara lebih optimal, inovatif sekaligus bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas kelautan.

“Sejatinya rumput laut menawarkan solusi untuk berbagai tantangan industri modern,” kata Tornanda.

Berkolaborasi dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) melalui Global Quality and Standar Program (GQSP) Fase 2, Tropical Seaweed Innovation Network (TSIN) dan Ditjen PDSPKP telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Menguak Peluang Bisnis Olahan Rumput Laut Non Hidrokoloid’ beberapa waktu lalu. Kegiatan ini menjadi langkah awal penyusunan dokumen dan melibatkan para pemangku kepentingan mulai dari sektor publik, swasta, hingga komunitas akademik.

“Kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, industri, dan lembaga penelitian menjadi kunci keberhasilan pengembangan komoditas rumput laut non-hidrokoloid,” pungkas Tornanda.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menekankan pentingnya peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui penerapan program ekonomi biru. Strategi ini dinilai mampu memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat global.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wamen Viva Yoga Raih Penghargaan Dari PWI Jawa Timur

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wamen Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur sebagai Tokoh Penyelaras Demografi Nasional dalam rangkaian acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dan HUT ke-79 PWI Jawa Timur. Acara tersebut digelar pada Senin malam, 28 April 2025, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Dalam sambutannya, Wamen Viva Yoga menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa apresiasi ini menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan kinerja.

“Penghargaan ini menjadi pelecut untuk lebih meningkatkan kinerja,” ujarnya.

Selain Wamen Viva Yoga, sejumlah tokoh lainnya juga menerima penghargaan dari PWI Jawa Timur, di antaranya atlet voli nasional Megawati Hangestri Pertiwi dan Pangkoarmada II Laksda TNI IGP Alit Jaya, S.H., M.Si. Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori yang mencerminkan kontribusi mereka dalam bidang masing-masing.

Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Dr. (HC) Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, serta sejumlah pejabat provinsi, insan pers, dan tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Viva Yoga juga menyoroti pentingnya peran media dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia menilai bahwa wartawan dan media merupakan bagian dari kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang memiliki fungsi kritis dan korektif terhadap jalannya pemerintahan.

“Tanpa media, dunia akan sepi,” katanya.

Wamen Viva Yoga juga mengungkapkan komitmennya terhadap program transmigrasi yang kini dijalankan oleh Kementerian Transmigrasi. Ia menyebut bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah penyumbang transmigran terbesar di Indonesia. Sejak awal program dijalankan, tercatat sebanyak 52.401 kepala keluarga atau sekitar 2.000.081 jiwa telah mengikuti program transmigrasi dari Jawa Timur ke berbagai wilayah di Indonesia.

Pada akhir 2024, ia sempat melepas keberangkatan 30 kepala keluarga transmigran dari Jawa Timur, dan untuk tahun 2025, direncanakan sebanyak 100 kepala keluarga lagi akan diberangkatkan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program transmigrasi kini tidak hanya berfokus pada perpindahan penduduk semata, namun juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu terobosan yang tengah dijalankan adalah Program Transmigrasi Patriot, yaitu pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 untuk kemudian diterjunkan di kawasan transmigrasi.

“Kita harap ada masyarakat Jawa Timur yang ikut program Transmigrasi Patriot,” ujar pria asal Lamongan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN itu.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Lepas Ekspor 18,5 Ton Gula Kelapa ke Hungaria

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria melepas ekspor Gula Kelapa BUM Desa Kabul Ciptaku, Kamis (1/5/2025).

Turut melepas Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.

Gula Kelapa sebesar 18,5 Ton ini diekspor ke Hungaria dengan nilai sebesar US$35.000.

Mendes Yandri mengatakan, ekspor yang dilakukan oleh Desa Langgonsari ini merupkan bagian dari 12 Rencana Aksi Kemendes PDT yaitu Pemberdayaan BUM Desa dan terwujudnya Desa Ekspor.

“Ekspor ini merupakan tindak lanjut MoU saya dengan Pak Mendag untuk wujudkan Desa Ekspor,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Kerjasama ini, kata Mendes Yandri, akan terus diperkuat sehingga Bangun Desa, Bangun Indonesia dan Angka Pertumbuhan Ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto segera terwujud.

“Insya Allah Desa-desa di Indonesia bisa menyumbang angka dua hingga tiga persen, salah satunya lewat Desa Ekspor, termasuk Desa Ketahanan Pangan, Desa Swasembada Energi dan lain sebagainya,” kata Mendes Yandri.

Mantan Anggota DPR RI ini berpesan kepada Pengelola BUM Desa Kabul Ciptaku untuk menjaga mutu dan kualitas produksinya.

Karena, kata Mendes Yandri, ekspor Gula Kelapa ini tidak hanya menjaga nama Desa Langgonsari, sejatinya juga menjaga nama baik Indonesia.

“Apalagi katanya 90 Persen kebutuhan Gula Kelapa dunia berasal dari Indonesia,” kata Mendes Yandri.

Dan 80 persen dari jumlah itu, kata Mendes Yandri, berasal dari Banyumas dan sekitarnya. Artinya, ini jadi Tulang Punggung Ekspor Gula Kelapa Indonesia.

Sebelumnya, Mendes Yandri, Mendag Budi, dan Wamendes Ariza diperlihatkan proses produksi Gula Kelapa. Ketiganya mendapatkan penjelasan dari Direktur BUM Desa Kabul Cipataku Akhmad Hariyanto.

Turut hadir anggota Komisi V DPR Yanuar Arif Wibowo, Sekjen Kemendag Ismy Karim, Ketua DPRD Banyumas Subagyo, Ketua GP Ansor Addin Jauharuddin, Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendag dan Forkompimda Banyumas.

Mendampingi Mendes Yandri, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PEID Tabrani, Direktur Pelayanan Investasi Desa Aditya Hendra Krisna, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa Rafdinal, Kepala Pusdatin Fajar Tri Suprapto, Karo Umum dan Layanan Pengadaan Abu Rosyid Istomi, dan Kepala Balai Besar Jakarta Enirawan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,0631,0641,065...4,923Halaman 1,064 dari 4,923