Beranda blog Halaman 1100

5 Jenis Bansos Cair April 2025, Cek Daftar dan Besaran Bantuan yang Bisa Didapat

Penulis
Syifa
-

Bantuan sosial atau bansos April 2025 menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga kembali menyalurkan berbagai jenis bansos untuk membantu meringankan beban hidup, terutama setelah momentum Lebaran.

Setidaknya ada 5 jenis bansos yang dipastikan cair pada bulan April ini. Masing-masing memiliki sasaran dan tujuan berbeda, mulai dari bantuan untuk pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok, hingga dukungan bagi lansia dan disabilitas. Berikut daftar lengkapnya:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2

PKH merupakan program andalan pemerintah untuk mendukung keluarga miskin dan rentan secara berkelanjutan. Pada April 2025, bantuan PKH tahap kedua resmi disalurkan dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kategori penerima, antara lain:

  • Siswa SD: Rp 225.000

  • Siswa SMP: Rp 375.000

  • Siswa SMA: Rp 500.000

  • Lansia dan disabilitas berat: Rp 600.000

  • Ibu hamil, menyusui, dan anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000

Penyaluran dilakukan setiap tiga bulan melalui bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok. Pada April 2025, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan Rp 600.000, hasil akumulasi tiga bulan (Januari–Maret), yang dicairkan sekaligus.

Dana ini hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung yang sudah bekerja sama dengan pemerintah.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam sektor pendidikan agar anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap bisa sekolah. Bantuan PIP April 2025 mencakup:

  • SD: Rp 225.000 per tahun

  • SMP: Rp 375.000 per tahun

  • SMA: Rp 500.000–Rp 900.000 per tahun

Dana PIP dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, hingga biaya transportasi.

4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT kembali dicairkan pada April 2025 untuk membantu masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi yang belum stabil. Besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi dan data penerima di lapangan, dengan tujuan memberikan suntikan langsung untuk kebutuhan dasar harian.

5. Bantuan Sosial Khusus untuk Lansia

Pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial khusus bagi lansia, terutama mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal yang layak.

Cara Daftar dan Cek Status Penerima Bansos

Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bansos, sangat penting untuk mendaftarkan diri melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kelurahan atau desa setempat. Dengan masuk ke dalam DTKS, peluang untuk menerima bantuan di masa depan akan terbuka lebih lebar.

Penyaluran bansos April 2025 ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam melanjutkan pemulihan ekonomi nasional, terutama pasca-Lebaran, ketika kebutuhan masyarakat biasanya meningkat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Tangkap Kapal Ikan Filipina di Laut Sulawesi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berhasil menangkap satu unit kapal ikan asing yang diduga kuat melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di Perairan Kepulauan Talaud, Laut Sulawesi. Aksi ini dilakukan oleh speedboat pengawasan Napoleon 17 saat melakukan operasinya pada Jumat (11/4).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), pada pernyataannya di Jakarta, Sabtu (12/4), menyebutkan bahwa kapal ikan jenis pump boat dengan nama M/BCA CHRISTIAN JAME tersebut berasal dari Filipina.

“Armada pengawasan kami Napoleon 17 di bawah kendali Stasiun PSDKP Tahuna berhasil mengamankan 1 unit kapal ikan asing asal Filipina yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia,” ujar Ipunk dalam siaran pers KKP.

Ipunk menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan, kapal jenis pump boat ini tidak memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia, dan ditemukan tangkapan ikan tuna, serta kapal diawaki oleh tiga orang berkewarganegaraan Filipina.

“Kapal tidak memiliki dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia, jenisnya pump boat alat tangkap hand line, dengan target tuna yang termasuk salah satu ikan bernilai ekonomis tinggi,” terang Ipunk.

Melengkapi pernyataan Ipunk, Kepala Stasiun PSDKP Tahuna, Martin Yermias Luhulima, yang langsung memimpin operasi pengawasan menyampaikan bahwa penangkapan 1 kapal ini didukung informasi awal dari nelayan setempat yang melaporkan adanya kapal asal Filipina masuk dan menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan 716, Laut Sulawesi yang memang berbatasan langsung dengan perairan Filipina.

“Kami menerima laporan dari nelayan ada kapal ikan Filipina masuk dan menangkap ikan di wilayah Indonesia, informasi ini kami tindaklanjuti dengan menggelar operasi pengawasan”, ungkap Martin.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono terus berupaya untuk dapat mengelola sumber daya perikanan di Indonesia melalui kebijakan Ekonomi Biru. Untuk itu, pihaknya tidak akan memberi ampun kepada para pelaku illegal fishing, karena dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Operasi Damai Cartenz Evakuasi 15 Jenazah Korban KKB Yahukimo

Penulis
Syifa
-
Hingga hari ini, total 15 jenazah korban kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menamakan diri sebagai Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama telah berhasil dievakuasi oleh Tim Gabungan Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo dan TNI. Para korban ditemukan di sejumlah titik di wilayah pendulangan emas.
Evakuasi terbaru yang dilakukan hari ini mencakup tiga jenazah dari Area 22 pendulangan emas Yahukimo, Area 33 pendulangan emas Yahukimo, dan Tanjung Pamali. Ketiganya saat ini berada di RSUD Dekai untuk proses identifikasi lanjutan oleh Tim Dokkes Polri dan DVI Polri.
Rincian lokasi penemuan 15 jenazah sebagai berikut:
– 3 jenazah dari TKP Tanjung Pamali
– 5 jenazah dari dua titik di Kampung Bingki
– 3 jenazah dari Area 22 pendulangan emas Yahukimo
– 1 jenazah dari Area 33 pendulangan emas Yahukimo
– 1 jenazah dari TKP Muara Kum
– 1 jenazah dari TKP Kabupaten Pegunungan Bintang
– 1 jenazah dari Area Kepala Air Mumok
Selain itu, dua orang korban telah berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di Tanjung Pamali, yakni Johanis Adu dan Suwito, keduanya telah dievakuasi ke Dekai dan saat ini sedang mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis.
Adapun identitas 12 jenazah yang berhasil diidentifikasi adalah:
1. Wawan Tangahu — Dusun III, Kab. Bolmong Selatan, Sulawesi Utara (TKP Area 22 pendulangan emas Yahukimo)
2. Suardi Laode alias Kaswadi — Dusun III, Kab. Bolmong Selatan, Sulawesi Utara (TKP Area 22 pendulangan emas Yahukimo)
3. Stenli Humena — Kampung Kalama Darat, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (TKP Muara Kum)
4. Yuda Lesmana — Kos Jalan Paradiso, Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)
5. Riki Rahmat — Desa Ranomolua, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)
6. Muhammad Arif — Kos Pemukiman Jalur II, Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)
7. Safaruddin — Kos Pemukiman Jalur II, Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)
8. Abdur Raffi Batu Bara — Kos Pemukiman Jalur II, Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)
9. Stefanus Gisbertus — Desa Tala, Kab. Seram Barat, Maluku (TKP Tanjung Pamali)
10. Zamroni — Dukuh Dulak, Desa Gantungan, Kab. Tegal, Jawa Tengah (TKP Tanjung Pamali)
11. Ariston Kamma — Tantanan, Tallunglipu, Sulawesi Selatan (TKP Kab. Pegunungan Bintang)
12. Rusli — Desa Buti, Kab. Merauke, Papua (TKP Area 22 pendulangan emas Yahukimo)
Sementara untuk ketiga jenazah lainnya yang baru saja dievakuasi hari ini masih dalam proses rekonsiliasi oleh Tim DVI Polri.
Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyatakan bahwa proses evakuasi dilakukan oleh personel gabungan Ops Damai Cartenz, Polres Yahukimo, dan TNI.
“Selama proses evakuasi jenazah berjalan dengan aman dan telah dilakukan proses identifikasi. Kami juga akan terus berupaya menemukan sisa korban lainnya serta terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku,” ujarnya, Senin (14/4).
Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menyampaikan bahwa pihak keluarga korban telah dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi.
“Hingga saat ini, 12 dari 15 jenazah telah kami serahkan ke pihak keluarga. Kami juga memberikan pendampingan secara menyeluruh bagi keluarga korban,” kata Yusuf.

Satgas Operasi Damai Cartenz menegaskan akan terus melanjutkan proses evakuasi, identifikasi korban, serta pengejaran terhadap para pelaku kekejaman yang mengancam keselamatan warga sipil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Lindungi Tuna di Perairan Sulut dari Kapal Asing Pencuri Ikan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengungkapkan pengawasan sumber daya perikanan di perairan Sulawesi Utara dilakukan semaksimal mungkin, mengingat wilayah tersebut menjadi habitat ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi seperti tuna. Sepanjang tahun lalu, tim patroli KKP berhasil menangkap 17 kapal berbendera asing pelaku illegal fishing di perbatasan perairan Indonesia-Filipina.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono mengungkapkan, laut Sulawesi yang menjadi bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716, merupakan daerah rawan kegiatan penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal perikanan asing dari Filipina.

“Kami memberikan perhatian serius terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara, melalui pengawasan, khususnya di wilayah perairan perbatasan dengan Filipina, di sekitar perairan Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara,” ungkap Ipunk di Jakarta.

KKP melalui Direktorat Jenderal PSDKP telah membentuk dan membangun 2 (dua) unit pelaksana teknis (UPT) di Sulawesi Utara, yaitu Pangkalan PSDKP Bitung yang berkantor di Bitung dan Stasiun PSDKP Tahuna dengan kantor di Tahuna Sulawesi Utara. Pembentukan UPT Stasiun PSDKP Tahuna memiliki pertimbangan khusus akan tingkat kerawanan illegal fishing kapal-kapal perikanan yang berasal dari Filipina.

Selain itu pembentukan UPT di Sulawesi Utara, armada kapal pengawas juga dioperasikan di wilayah perairan Sulawesi Utara untuk melakukan pengawasan dan mengatasi kegiatan ilegal dan merusak di perairan provinsi tersebut.

“Tahun lalu kami menangkap kapal ikan Filipina di sekitar perairan Kabupaten Talaud sebanyak 17 kapal. Dan baru-baru ini tim Stasiun PSDKP Tahuna berhasil menangkap satu kapal asal Filipina,” bebernya.

Kapal-kapal ikan ilegal asal Filipina yang ditangkap KKP umumnya jenis pump boat dengan alat tangkap hand line serta target tangkapan tuna. Ikan tuna merupakan salah satu jenis ikan komoditas ekspor dan memiliki nilai ekonomis tinggi. “Oleh karena itu, penangkapan terhadap kapal ikan asal Filipina telah menyelamatkan kerugian ekonomi maupun ekosistem laut Sulawesi Utara,” tambah Ipunk.

Di sisi lain, penguatan pengawasan di Sulawesi Utara termasuk di perairan perbatasan Indonesia-Filipina juga untuk menjaga kondusifitas aktivitas nelayan Sulawesi Utara dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, tanpa terganggu oleh kapal asing dari Filipina, sehingga jumlah tangkapan yang dihasilkan optimal.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Jelang Persiapan Haji 2025, Arab Saudi Terapkan Aturan Baru

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Penyelenggaran ibadah haji 1446 H/2025 M sudah di depan mata. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai terbang ke Arab Saudi pada 2 Mei mendatang.

Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam mengatakan, menjelang dimulainya operasional penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan sejumlah aturan baru.

Pertama, batas akhir masuk jemaah umrah. Menurut Nasrullah Jasam, Kementerian Haji dan Umrah telah menetapkan 13 April 2025 sebagai hari terakhir jemaah umrah memasuki Kerajaan Arab Saudi. Sementara bagi jemaah umrah yang sudah di Kerajaaan Arab Saudi, mereka harus pulang maksimal pada 29 April 2025.

“Berdasarkan ketentuan terbaru dari Kementerian Haji dan Umrah, batas akhir jemaah umrah masuk Arab Saudi adalah 15 Syawal 1446 H atau 13 April 2025. Artinya batas akhir ini sudah dilewati dan saat ini sudah tidak boleh ada lagi jemaah umrah masuk ke Arab Saudi,” terang Nasrullah Jasam di Jeddah, Senin (14/4/2025).

“Sementara jemaah umrah yang sebelum 13 April sudah berada di Arab Saudi, mereka harus pulang paling akhir pada 1 Zulkaidah 1446 H atau 29 April 2025,” sembungnya menguti keterangan tertulis dari Kementerian Arab Saudi.

Menurut Nasrullah, Kementerian Haji dan Umrah juga mengatur bahwa jemaah yang melewati batas waktu yang ditetapkan akan mendapat sanksi. Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah yang melanggar juga akan didenda jika tidak melaporkan keterlambatan jemaahnya.

“Kementerian memperingatkan bahwa setiap penundaan di luar tanggal yang ditentukan akan dianggap sebagai pelanggaran, dan perusahaan yang gagal melaporkan jemaah yang terlambat dapat menghadapi denda hingga SAR 100.000, bersama dengan tindakan hukum tambahan bagi penanggung jawab,” sebut Nasrullah membacakan keterangan dari Kementerian Haji dan Umrah.

Kedua, larangan masuk Makkah tanpa visa haji. Aturan baru kedua, lanjut Nasrullah, Kementerian Dalam Negeri melarang masuk Makkah tanpa visa haji mulai 29 April 2025. Untuk ekspatriat, mulai 23 April 2025, mereka juga dilarang masuk kota suci tanpa izin resmi. Izin masuk Makkah hanya diberikan kepada individu yang tempat tinggalnya terdaftar secara resmi di Makkah, para pemegang izin haji yang sah, dan petugas yang bekerja di tempat-tempat suci. Permohonan izin bisa diajukan secara daring lewat platform Absher Individuals atau portal Muqeem.

“Jemaah tanpa visa haji atau izin yang sah akan ditolak masuk Makkah dan dipulangkan ke tempat asalnya. Aturan ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan semua peziarah. Aturan ini diumumkan Kementerian Dalam Negeri Saudi pada 12 April 2025,” sebut Nasrullah.

Ketiga, penangguhan izin umrah via Nusuk. Pemerintah Arab Saudi juga mengumumkan bahwa penerbitan izin umrah melalui platform Nusuk akan ditangguhkan. Warga negara Saudi, warga negara Teluk (GCC), ekspatriat di Arab Saudi, dan pemegang visa lainnya tidak bisa mengajukan izin umrah untuk sementara waktu.

“Aturan ini berlaku mulai 29 April 2025 hingga 10 Juni 2025,” papar Nasrullah.

Keempat, hotel di Makkah dilarang tampung jemaah tanpa visa haji. Aturan keempat ini diberlakukan bagi semua hotel di Makkah. Mereka dilarang menerima tamu yang tidak memiliki visa haji atau izin masuk resmi untuk bekerja atau tinggal di kota tersebut selama musim haji. Ketentuan ini berlaku mulai 29 April 2025 hingga akhir musim haji.

“Langkah ini menjadi upaya komprehensif dari pemerintah Arab Saudi untuk memastikan keselamatan dan keamanan musim haji,” jelas Nasrullah.

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BNN dan Pemprov DKI Jakarta Perkuat Kolaborasi Atasi Narkoba di Ibukota

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, dan jajaran melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Jumat (11/4).

Pertemuan tersebut digelar dalam rangka memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menekankan terkait pentingnya pendekatan komprehensif dan kolaboratif guna menangani persoalan narkoba di Ibu Kota. Kepala BNN RI menyampaikan bahwa Jakarta saat ini menjadi titik episentrum peredaran gelap narkoba dengan tingkat prevalensi penyalahguna mencapai 3,3% atau setara dengan 132 ribu jiwa.

Kepala BNN RI pada kesempatan tersebut juga membahas kondisi sosial di wilayah padat penduduk Jakarta yang kerap menjadi kantong peredaran gelap narkoba. Kemiskinan, menurutnya, dimanfaatkan oleh para bandar untuk membentuk patron-patron sosial baru.

“Kemiskinan yang merupakan masalah sosial di kota besar seperti Jakarta dimanfaatkan oleh para bandar untuk membuat patronase sosial baru di mana para bandar menjadikan dirinya sebagai patron,” jelas Kepala BNN RI

Sementara itu, Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa berdasarkan data dan pemetaan yang dilakukan terdapat 112 kawasan rawan narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai bentuk penanganan, pihak BNN Provinsi menyampaikan saat ini terdapat 4 klinik yang diketahui telah memberikan layanan rehabilitasi kepada 1.150 penyalahguna di DKI Jakarta, serta telah melaksanakan berbagai program seperti deklarasi anti narkoba, bakti sosial, sosialisasi, program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), dan lain sebagainya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah-langkah BNN dan BNN Provinsi.

“Kami sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan BNN maupun BNN Provinsi DKI Jakarta, dan Kami akan memberikan dukungan penuh, terutama dalam pendekatan preventif dan edukatif,” ungkap Pramono Anung.

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga menyampaikan jika ke depan akan melibatkan Puskesmas-Puskesmas di Jakarta dalam memberikan layanan rehabilitasi rawat jalan bagi penyalahguna narkoba. Gubernur DKI Jakarta menyadari bahwa penyalahguna narkoba adalah korban dari para bandar dan pengedar.

Selain itu, Pramono Anung juga menekankan pentingnya deteksi dini penyalahgunaan narkoba serta berencana untuk melibatkan masyarakat dari semua lapisan dalam upaya pencegahan, mulai dari RT/RW, PKK, Dharma Wanita, Karang Taruna, hingga Abang None Jakarta.

Dengan adanya komitmen kuat ini diharapkan upaya pemberantasan narkoba di Jakarta tidak hanya mampu menekan angka penyalahgunaan, tetapi juga menyentuh akar masalah sosial yang menjadi ladang subur bagi peredaran gelap narkoba.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Dody Dorong Infrastruktur Irigasi Wujudkan Swasembada Pangan di Jatim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung target swasembada pangan melalui pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Jawa Timur. Hal ini disampaikan Menteri Dody saat menerima kunjungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama sejumlah bupati di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (14/4).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Dody mengungkapkan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menjadi dasar kuat untuk mendukung daerah mencapai swasembada pangan.

“Dengan Inpres ini, kami memiliki payung hukum jelas untuk melakukan intervensi terhadap jaringan irigasi daerah, termasuk saluran tersier. Saya minta Bapak dan Ibu Bupati segera mengirimkan surat resmi terkait kebutuhan masing-masing agar bisa segera kami proses,” ujar Menteri Dody.

Menurut Menteri Dody, infrastruktur irigasi merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi, yang berperan penting dalam target produksi Gabah Kering Panen (GKP) Jawa Timur sebesar 12,6 juta ton pada 2025. Oleh karena itu, Kementerian PU siap mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar, khususnya untuk sumber daya air yang menunjang pertanian.

Sementara itu, Gubernur Khofifah mengapresiasi respons cepat Menteri Dody dan jajaran Kementerian PU. Ia mengatakan dukungan pusat sangat krusial agar target produksi gabah bisa tercapai.

“Kami sangat membutuhkan dukungan konkret dari Kementerian PU, khususnya dalam bentuk DAK sumber daya air, untuk mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dan mengembangkan saluran baru yang dibutuhkan petani,” ungkap Khofifah.

Kepala daerah lain yang turut hadir juga menyampaikan aspirasi serupa. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menyoroti tantangan besar yang dihadapi Pulau Bawean di Kabupaten Gresik.

“Dari total 4.000 hektare lahan pertanian di Bawean, sebanyak 75 persen masih mengandalkan air hujan. Kami sangat berharap Kementerian PU bisa segera membangun jaringan irigasi permanen agar produksi pangan lebih stabil,” katanya.

Begitu pula dengan Bupati Malang, Sanusi, yang meminta bantuan Kementerian PU dalam memperbaiki infrastruktur irigasi yang rusak akibat bencana alam.

“Produksi pertanian kami menurun signifikan karena hanya bisa sekali panen dalam setahun. Banyak tanggul dan bendungan rusak akibat banjir sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pusat,” ujar Sanusi.

Turut hadir dalam pertemuan mendampingi Menteri Dody antara lain Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU Rachman Arief Dienaputra, Dirjen Prasarana Strategis Maulidya Indah Junica, Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Yudha Mediawan, Staf Khusus Bidang Sumber Daya Air Arie Setiadi Moerwanto, Staf Khusus Bidang Teknologi dan Kepatuhan Intern Syamsul Bachri Yusuf, Direktur Air Minum Anang Muchlis, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Muhammad Adek Rizaldi, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan Yudha Handita, serta Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Krisno Yuwono.

Adapun pada pertemuan ikut mendampingi Gubernur Jawa Timur, yaitu Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono, Bupati Malang Sanusi, Bupati Bojonegoro Setyo Wahyono, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Bupati Lumajang Indah Amperawati, Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Bupati Jombang Warsubi, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Edy Tambeng Widjaja, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono, serta Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Baju Trihaksoro.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Terima Pimpinan UMJ, Viva Yoga: Perguruan Tinggi Harus Berkontribusi Membangun Kawasan Transmigrasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bertempat di Ruang Kerja, Gedung C, Komplek Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, (14/04/25), Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menerima kehadiran Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Muhammad Hadi, SKM., Mkes; Dekan FISIP Prof. Dr. Evi Satispi, MSi; dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Dr. Tria Patrianti, MIkom.

Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan yang dimulai pukul 13.00 WIB itu. Kepada wartawan, Viva Yoga menuturkan silaturahmi yang digelar dengan pimpinan UMJ itu membahas adanya penjajakan kerja sama atau kolaborasi antara perguruan tinggi yang beralamat di Ciputat, Tangerang, itu dengan Kementrans.

“Dari diskusi ada beberapa potensi program yang bisa dikerjasamakan”, ujar pria yang juga menjadi Wakil Ketua Umum PAN itu.

Dalam kerja sama yang hendak dijalin, UMJ ingin mengaplikasikan riset yang telah dilakukan di lapangan yakni membangun ‘smart village’ di kawasan transmigrasi. Tak hanya itu, kampus yang berada di bawah naungan Muhammadiyah itu juga ingin memberdayakan desa-desa di kawasan transmigrasi menjadi desa wisata atau desa yang mempunyai potensi pertanian yang khas, seperti penghasil coklat, kopra, dan komoditas unggulan lainnya.

“Hasil pengolahan produk pertanian yang ada, dari hulu sampai hilir di lakukan di kawasan transmigrasi”, ujar Viva Yoga.

Viva Yoga senang ketika UMJ akan mengkomunikasikan kerja sama dengan Kementrans dengan beberapa universitas di Korea Selatan. UMJ sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan beberapa kampus di negerinya Shin Tae Yong itu.

“Dari sini selanjutnya bisa dijalin kerja sama antara Kementrans, UMJ, dan universitas dari Korea Selatan”, ujar mantan anggota Komisi IV DPR itu.

Disebut pastinya kerja sama itu untuk membangun kawasan transmigrasi agar warga dan perekonomiannya berkembang dan mampu menciptakan kesejahteraan.

Kepada para pimpinan UMJ, Wamen Viva Yoga menyebut Kementrans juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi seperti IPB, ITB, UGM, dan beberapa perguruan tinggi di daerah lainnya, seperti di Kepulauan Riau dan Merauke untuk membangun kawasan transmigrasi.

“Program ini Kita sebut dengan Transmigrasi Patriot”, ujarnya.

Dijelaskan Transmigras Patriot merupakan salah satu program unggulan Kementrans yang terdiri dari beasiswa patriot yang akan menghasilkan sarjana penggerak transmigrasi dan Ekspedisi Patriot yang akan menghasilkan produk riset dalam rangka optimalisasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

“Ini bukan sekadar program beasiswa tetapi gerakan nasional untuk membangun kawasan transmigrasi sebagai pilar ekonomi nasional”, paparnya.

Mereka yang mendapat beasiswa, 2000 orang, dari berbagai jenjang, S1, S2, dan S3, akan disebar di 154 Kawasan Ekonomi Terintegrasi (KET) dan 10 KET Prioritas di berbagai pulau di luar Jawa.

“Mereka diberi tanggungjawab untuk menciptakan inovasi, kreasi, dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi ‘smart village’”, ujar Wamen Viva Yoga.

“Transmigrasi Patriot berguna untuk mensukseskan pembangunan nasional dan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional”, tambah pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kementerian ATR/BPN Gelar Kick-off Proyek ILASP, Menteri Nusron: Samakan Persepsi dan Perkuat Komitmen

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, membuka kegiatan Kick-off and Opening of Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Implementation Support Mission, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (14/04/25).

Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya kerja sama serta koordinasi antara kementerian dan lembaga untuk mencapai tujuan proyek.

“Kick-off ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan awal dalam implementasi ILASP agar pengelolaannya menjadi lebih efektif dan efisien,” ujar Menteri Nusron.

Proyek ILASP terbagi menjadi lima komponen utama, yaitu meliputi perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim; penguatan hak atas pertanahan dan pengelolaan lanskap; sistem informasi pertanahan dan penilaian; peta dasar skala besar untuk aksi iklim; serta manajemen proyek dan pengembangan kapasitas.

Dalam implementasinya, Menteri Nusron berharap proyek ILASP bisa dimulai dengan mengerjakan proyek yang lebih prioritas terlebih dahulu.

“Kami berharap proyek ini dapat difokuskan pada percepatan pengadaan kegiatan-kegiatan dengan ruang lingkup dan anggaran yang besar, serta jadwal pelaksanaan yang panjang terlebih dahulu,” tutur Menteri Nusron.

Proyek yang menurutnya masuk kategori tersebut antara lain Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN); program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi; Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kementerian ATR/BPN; dan Pemetaan Skala Besar di Badan Informasi Geospasial (BIG).

Rangkaian Kick-off ILASPP yang berlangsung pada tanggal 14-21 April 2025 ini, ia harapkan dapat menghasilkan berbagai langkah strategis untuk pelaksanaan proyek ke depannya.

“Melalui Kick-off ini dapat dilakukan diskusi yang produktif dan mendalam, serta menghasilkan langkah-langkah strategis yang akan menjadi fondasi kuat untuk pelaksanaan proyek di tahun-tahun mendatang,” tegas Menteri Nusron.

Program Leader World Bank, Claudia Ines Vasquez Suarez, dalam kesempatan ini menegaskan komitmennya kepada Kementerian ATR/BPN.

“Ini adalah proyek yang sangat besar dan kompleks, jadi kami berharap semuanya bisa terkendali sehingga rencana kegiatan dan aktivitas dapat dimulai di lapangan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kepercayaan Kementerian ATR/BPN dan mitra kepada bank dalam keterlibatan proyek ini,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, juga hadir menyampaikan sambutan sekaligus menutup Kick-off Meeting kali ini. Hadir pula menyampaikan responsnya soal Proyek ILASP, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana serta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; Virgo Eresta Jaya. Turut hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan mitra dalam Proyek ILASP.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Dorong Produktivitas Tanah di Sulteng untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Jumat (11/04/25).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Nusron menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan tanah yang produktif.

“Kita ingin ekonomi di sini (Sulteng) tumbuh. Syarat ekonomi tumbuh adalah adanya kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini tentu memerlukan tanah yang produktif. Jangan sampai tanah tersebut hanya dikuasai oleh sekelompok orang atau korporasi, tetapi dibiarkan tidak produktif, sementara masyarakat tidak bisa mengaksesnya,” ujar Menteri Nusron di hadapan media.

Ia menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap hak-hak atas tanah yang telah diberikan, khususnya Hak Guna Usaha (HGU). Tujuannya, untuk memastikan apakah tanah tersebut benar-benar dimanfaatkan dan juga mendukung kegiatan hilirisasi.

“Kami akan melakukan pengecekan terhadap hak-hak yang telah diberikan, apakah sudah dimanfaatkan dengan baik, dan apakah telah diarahkan untuk mendukung sektor hilirisasi. Jika belum, tentu akan kami evaluasi,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Nusron menilai, geliat hilirisasi industri di Sulawesi mulai menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Provinsi Sulteng. Oleh karena itu, ia mendorong agar sektor-sektor non-pertambangan juga ikut tumbuh agar kesejahteraan masyarakat semakin merata.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengajak masyarakat Sulteng yang memiliki dan mengelola tanah untuk segera mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan (Kantah). “Dengan menyertipikatkan tanah, masyarakat akan mendapat kepastian hukum, serta terhindar dari potensi konflik dan sengketa pertanahan,” pesan Menteri Nusron.

Selain menggelar rapat bersama jajaran Kanwil dan seluruh Kepala Kantah se-Sulteng, Menteri Nusron yang didampingi Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis, turut menyerahkan sertipikat tanah wakaf bagi lima rumah ibadah di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Ia juga menandatangani prasasti Masjid Nurul Ikhlas Kanwil BPN Provinsi Sulteng sebagai bentuk dukungan terhadap fasilitas keagamaan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,0991,1001,101...4,923Halaman 1,100 dari 4,923