Beranda blog Halaman 1120

Ruang Aspiratif Insan Media, Pemprov Kaltim Gelar Silaturahmi dan Sharing Session

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Masih dalam hangatnya suasana Idulfitri 1446 H, Pemprov Kaltim menggelar kegiatan silaturahmi bersama insan media, sebagai bentuk apresiasi sekaligus ruang dialog terbuka antara pemerintah dan para pelaku media baik media massa TV, Radio, media daring (online), hingga para insan pers di Bumi Etam.

Kegiatan ini berlangsung pada Senin (07/04/2025) di Gedung Olah Bebaya Komplek Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gadjah Mada. Acara yang dihadiri oleh ratusan undangan dan dapat disaksilan pula secara live streaming di kanal informasi Youtube dan Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim.

Gubernur Kaltim, H Rudy Mas’ud (Harum) mengatakan silaturahmi ini untuk membangun hubungan harmonis dan strategis dengan media.

Dalam sambutannya, Gubernur Harum menyampaikan bahwa media memiliki peran penting sebagai mitra pembangunan, sekaligus penyambung informasi yang akurat dan membangun kepada masyarakat.

“Silaturahmi ini jadi momentum untuk memperkuat sinergi dan menyerap aspirasi dari rekan-rekan media. Pemerintah membutuhkan peran media untuk terus menjaga narasi yang objektif, solutif, dan mencerdaskan publik,” ujar Gubernur Harum.

Harum mengapresiasi pers dan media di Kaltim yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Menurutnya peran media sangat krusial dalam menjaga kondusifitas daerah, terlebih di tengah dinamika dan tantangan pembangunan Kaltim.

Media, sambungnya lagi, memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik. Maka dari itu, pemerintah sangat menghargai peran jurnalis dan insan pers yang terus menyuarakan informasi yang faktual, berimbang dan mendorong kemajuan daerah.

Dirinya juga menyoroti pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan media. Menurutnya, silaturahmi ini bukan hanya sebagai ajang temu, namun juga forum strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan.

“Kami percaya, pembangunan yang baik tidak hanya dibangun dari fisik dan kebijakan, tetapi juga dari komunikasi yang sehat antara pemerintah, media, dan masyarakat. Pembangunan dalam hal infrastruktur, ada yang offline dan online yaitu media. Media adalah jembatan informasi pemerintah dan masyarakat,” imbuhnya.

Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bersama, kegiatan silaturahmi ini juga dikemas dengan sesi berbagi dan diskusi (Sharing Session) yang menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi media dan komunikasi yakni Gus Ipang Wahid (Staf Khusus Kementerian Koordinator Perekonomian RI) dan I Made Kertayasa (Produser Berita TVRI Kaltim dan Coach Public Speaking)

Topik yang diangkat mencakup peran media dalam era disinformasi, etika pemberitaan, serta strategi komunikasi pemerintah di era digital.

Sementara, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus menjaga hubungan baik dengan media, serta menambah pengetahuan dan wawasan.

Ia berharap sinergi yang terbangun melalui kegiatan ini dapat memperkuat peran media dalam menyebarkan informasi pembangunan yang informatif dan mendorong partisipasi publik.

“Kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi media untuk menyampaikan pandangan, kritik konstruktif, maupun masukan demi komunikasi publik di Kaltim,” pungkas Faisal.

Membangun Kaltim menuju Generasi Emas, selain sebagai jembatan informasi, media juga menjadi jantung dari demokrasi yang sehat, serta motor penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Media yang kredibel dan berpihak pada kebenaran, akan memperkuat kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara pemerintah dan insan media harus terus dijaga, ditingkatkan dan diberi ruang bertumbuh.

Nampak hadir membersamai dalam acara ini Sekretaris Derah Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Biro Adpim Setdaprov Kaltim Syarifah Alawiyah, anggota DPRD Kaltim, Jajaran Komisioner KI dan KPID, Organisasi Pers dan Media serta Influencer.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KKP Berhasil Tingkatkan Pasar Ekspor Perikanan ke Korea

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) KKP berhasil meyakinkan otoritas kompeten Korea (National Fishery Products Quality Management Service/NFQS-red) menyetujui penambahan jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang dapat ekspor ke Korea.

“Ini adalah buah manis negosiasi yang kami usahakan selama ini bersama dengan K/L terkait dan kerjasama serta hubungan baik yang kami bangun bersama otoritas kompeten Korea,” tutur Ishartini, Kepala Badan Mutu KKP di Jakarta, Minggu (6/4).

Dia lalu menjelaskan bahwa Indonesia dan Korea terikat perjanjian bilateral kesetaraan SJMKHP yaitu Arrangement on the Cooperation in Quality Control and Hygiene Safety of Import and Export Fish and Fishery Products yang memberikan keuntungan bagi perdagangan komoditas perikanan kedua negara. Di samping itu, KKP sebagai pemangku kebijakan sektor kelautan dan perikanan sekaligus otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP), mampu memastikan bahwa sistem yang berlaku hulu-hilir telah setara dan harmonis dengan standar internasional, bersifat konsisten, robust serta diakui oleh negara tujuan ekspor (recognized).

“Dengan adanya perjanjian dengan Korea maka kita bisa melakukan pre-border inspection untuk memastikan penerapan quality assurance hulu-hilir sehingga mempercepat dwelling time di entry point, kemudian apabila ada perubahan aturan dan atau kendala kita akan mendapatkan notifikasi eksklusif sehingga bisa cepat tertangani,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa KKP dan NFQS telah melaksanakan joint inspection SJMKHP di Indonesia pada Agustus 2024 lalu dengan hasil yang memuaskan, sehingga Korea akhirnya mengumumkan bahwa 11 perusahaan ekspor ikan yang diajukan oleh KKP mendapatkan persetujuan untuk ekspor ke Korea, yaitu PT. INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk, CV. SEGARA MAKMUR SAMPURNA, PT. PERIKANAN INDONESIA, PT SUMBER LAUT REJEKI, PT ARROHMAH SEGARA INDONESIA, PT. PAHALA SAMUDERA FISHERY INDUSTRIES, PT. WIRA PUTRA BAHARI, PT. KEONG SUMBER MAKMUR, PT INDO MUTIARA UTAMA, PT. BATTOUSAI ONO NIHA, dan CV. KARYA NELAYAN.

“Adanya penambahan lagi 11 UPI oleh Korea, maka total jumlah UPI yang bisa ekspor kesana adalah 660 unit,” tukas Ishartini.

Sebanyak 11 UPI tersebut sudah bisa melakukan aktivitas ekspor ikan ke Korea per tanggal 2 April 2025.

Dengan semakin banyaknya perusahaan ikan Indonesia terdaftar di luar negeri? Ishartini optimistis Badan Mutu KKP bisa semakin berkontribusi pada keberlanjutan industri perikanan sekaligus kesehatan masyarakat.

“Sebanyak 9 sertifikasi perikanan yang ditangani Badan Mutu selain sebagai quality assurance juga untuk meyakinkan pasar global bahwa pelaku usaha perikanan Indonesia juga mampu menghasilkan produk bermutu dan berkualitas, jadi meminimalisir penolakan,” tutup Ishartini.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kualitas atau penjaminan mutu produk perikanan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi sumber daya hayati ikan agar tetap sehat, bermutu, dan bebas mikroplastik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Dorong Kemajuan Pesantren, Menag Fokus pada Kesejahteraan Santri dan Inovasi Pendidikan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan pendidikan pesantren di Indonesia. Dalam lawatannya ke Pondok Pesantren Al Ikhlas Ujung Bone, Sulawesi Selatan, Menag menyampaikan pesan-pesan kunci yang menekankan tiga aspek penting yaitu kesejahteraan santri, inovasi dalam sistem pendidikan, dan penguatan peran pesantren dalam moderasi beragama.

Salah satu poin utama yang ditekankan Menag adalah pentingnya memperhatikan kesejahteraan santri. Beliau meneladani wasiat orang tuanya untuk tidak pernah membatasi kebutuhan dasar santri, terutama makanan. “Salah satu wasiat orang tua, jangan batasi makanan santri, saya tidak mau mereka merasakan keterbatasan seperti apa yang pernah dirasakan oleh anak-anak saya,” ungkap Menag di Ujung Bone, Senin (7/4/2025).

Menag menuturkan, saat dahulu menempuh pendidikan di Pesantren, karena keterbatasan ekonomi dirinya kerap tidak dapat memenuhi kebutuhan makan. “Kita tidak ingin ini dialami lagi oleh para santri saat ini,” ujar Menag.

Menag berkomitmen untuk memastikan para santri dapat fokus sepenuhnya pada proses belajar tanpa terbebani masalah pemenuhan kebutuhan pokok.

Selain fokus pada kesejahteraan, Menag juga mendorong pesantren untuk terus berinovasi dalam sistem pendidikan. Pondok Pesantren Al Ikhlas yang didirikannya menjadi contoh konkret dengan mengadopsi sistem dan metode internasional, termasuk pemanfaatan teknologi informasi (IT), dalam proses pembelajaran. Langkah ini dipandang penting untuk membekali santri dengan keterampilan yang relevan dengan perkembangan global, sehingga mereka mampu bersaing dan berkontribusi di kancah internasional.

Lebih lanjut, Menag secara khusus menyoroti peran strategis pesantren dalam menjaga nilai-nilai keindonesiaan dan mengawal moderasi beragama. Beliau memiliki tekad kuat pesantren-pesantren sebagai benteng yang kokoh dalam mempertahankan tradisi luhur bangsa dan menanamkan pemahaman agama yang inklusif dan toleran.

“Pesantren harus menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai moderasi beragama di Indonesia. Kita tidak ingin ada pemahaman agama yang sempit dan eksklusif. Santri harus menjadi agen perdamaian dan persatuan,” tegas Menag.

Pesan-pesan yang disampaikan Menag Nasaruddin Umar ini menegaskan arah kebijakan Kementerian Agama dalam memberdayakan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang komprehensif.

Fokus tidak hanya pada ilmu agama, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan, dan wawasan global santri, dengan landasan kesejahteraan yang terjamin. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, agar para santri dan pesantren di Indonesia mampu menjadi motor penggerak kemajuan bangsa dan penjaga harmoni umat beragama,” tandas Menag.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

One Way Nasional Arus Balik Lebaran Resmi Dihentikan Pagi Ini

Penulis
Syifa
-

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menutup rekayasa lalu lintas one way nasional pada Selasa (8/4/2025). Artinya, berakhir sudah rekayasa lalu lintas arus balik Lebaran 2025.

“Pelaksanaan sistem One Way Nasional dihentikan dari KM 414 GT Kalikangkung s.d. KM 70 GT Cikampek Utama,” ungkap Korlantas Polri, sebagaimana dikutip dari Instagram resmi @korlantas.ntmc, Selasa (8/4/2025).

Selain one way, rekayasa lalu lintas contraflow sebelumnya juga dihentikan tadi malam sekitar pukul 23.10 WIB, Senin (7/4).

“Pelaksanaan contraflow dihentikan dari Km 70 sampai dengan Km 47 Tol Cikampek,” tulis Korlantas dalam Instagram resminya.

Dengan demikian, kini lalu lintas Tol Trans-Jawa kini kembali normal. Berdasarkan pantauan Korlantas hingga Senin (7/4/2025), kendaraan pemudik yang telah kembali ke arah Jabodetabek mencapai 70%.

“Sehingga tadi sampai dengan jam 18.00 itu (kendaraan) hampir sudah mencapai 65 sampai 70% sudah kembali lagi ke Jabodetabek,” kata Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso usai meninjau pergerakan arus lalu lintas di KM 70, Jawa Barat, Senin (7/4).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penuhi Janji, Menteri Bahlil Tambah Kuota Minyak Tanah untuk Maluku

Penulis
Syifa
-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memenuhi komitmennya untuk menambah kuota minyak tanah bagi Provinsi Maluku. Komitmen tersebut sebelumnya disampaikan saat kunjungannya ke Ambon pada 18 Desember 2024 lalu dalam rangka peresmian penyalur BBM Satu Harga.

Bahlil menegaskan mulai triwulan II tahun 2025, Provinsi Maluku akan menerima tambahan kuota minyak tanah sebesar 3.000 kiloliter (KL). “Sudah akan jalan pada triwulan II ini, mulai April akan ada tambahan kuota 3.000 KL dari triwulan I (tahun 2025),” katanya usai mengecek kesiapan arus balik sektor ESDM periode Ramadan dan Idulfitri 2025 di Ambon, Sabtu (5/4).

Bahlil menegaskan bahwa proses penambahan kuota membutuhkan waktu dan tidak bisa langsung direalisasikan dalam hitungan hari. “Saya mau sampaikan bahwa membuat kebijakan di negara ini tidak serta-merta hari ini kita ngomong, besok langsung jadi, itu membutuhkan proses,” jelasnya.

Komitmen ini muncul setelah Bahlil mengetahui langsung kondisi di lapangan. Saat kunjungan sebelumnya ke Ambon, ia baru menyadari bahwa masyarakat Maluku masih sangat bergantung pada minyak tanah, tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk transportasi.

“Tadi kita sudah minta ke BPH Migas untuk meningkatkan kuota minyak tanah. Nanti saya pulang baru kita pastikan berapa volume kuotanya yang akan kita tambahkan, itu harus dihitung terlebih dahulu,” ujar Bahlil saat itu.

Pada awal 2025, Provinsi Maluku telah menerima alokasi kuota minyak tanah sebesar 103.292 KL yang didistribusikan ke 11 kabupaten dan kota. Hingga 27 Maret 2025, realisasi penyalurannya baru mencapai 25.757 KL atau sekitar 24,9% dari total kuota.

Kota Ambon menjadi wilayah dengan alokasi terbesar, yaitu 29.545 KL, dengan realisasi sebesar 7.314 KL. Di kota Ambon, distribusi minyak tanah mayoritas dilakukan oleh AMT (Awak Mobil Tangki) yang berjumlah 8 penyalur. Peran AMT sangat penting, khususnya di wilayah yang belum memiliki SPBU Kompak atau SPBU Nelayan.

Selain Ambon, beberapa daerah seperti Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru Selatan menunjukkan realisasi tertinggi, dengan persentase penyaluran di atas 25% dari kuota masing-masing.

Melalui adanya tambahan kuota ini, Pemerintah berharap distribusi minyak tanah di Provinsi Maluku dapat semakin merata dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pendatang Baru Wajib Lapor ke RT/RW di Jakarta, Ini Syarat dan Prosedurnya!

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta pendatang baru dari daerah agar melapor diri kepada pengurus RT dan RW setempat sekaligus mengurus administrasi kependudukan (adminduk) mereka ke Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta sesuai domisili.

“Masyarakat tidak perlu sungkan lapor ke Loket Dinas Dukcapil,”

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, pendatang baru pada 2024 yang secara sadar melaporkan ke Loket Dinas Dukcapil DKI Jakarta sebesar 84.783 jiwa. Angka tersebut turun dari 2023 sebanyak 395.298 jiwa.

“Tahun 2025 diprediksi sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 orang jumlah pendatang baru dan kami berharap secara sadar melaporkan kedatangannya ke DKI Jakarta,” katanya, Senin (7/4).

Karena itu, ia berharap, para pendatang baru segera melapor diri dan mengurus adminduk mereka sesuai ketentuan berlaku sesegera mungkin. Layanan adminduk yang disediakan Pemprov DKI Jakarta dipastikan tak dipungut biaya sepeser pun.

Dinas Dukcapil DKI Jakarta juga memiliki layanan adminduk dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi. Para pendatang baru bisa mengakses layanan tersebut sesuai domisili dan akan dilayani sebaik mungkin berdasarkan aturan yang berlaku.

Menurut Budi, pihaknya akan membagi pendatang dalam dua kategori meliputi pendatang yang membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asalnya untuk menetap di DKI Jakarta dan pendatang yang tidak berniat pindah. Mereka yang tidak berniat pindah adminduk sesuai domisili itu akan menjadi penduduk non permanen di DKI Jakarta.

Ia mengimbau pendatang yang membawa SKP dari daerah asalnya agar segera melapor diri. Demikian juga dengan pendatang yang tidak membawa SKP dari daerah asal agat melapor diri dan akan dilayani sesuai ketentuan berlaku.

Sebagai informasi, berikut mekanisme dan prosedur pelaporan yang perlu dilakukan:

1. Pendatang membawa SKP dari daerah asal.

A. Melapor ke kelurahan dengan membawa persyaratan yaitu: SKP, Surat Penjamin, KTP, KIA Asli dan KK daerah asal.

B. Setelah perpindahan divalidasi oleh petugas Dukcapil Kelurahan dan terbit KK serta KTP, KIA di DKI agar melapor ke pengurus RT terkait kedatangannya.

C. Dokumen lama diserahkan dan ditarik di Dukcapil tujuan.

D. Dalam proses validasi, petugas akan memastikan tentang kebenaran surat penjamin benar-benar dari pemilik rumah/rumah milik sendiri.

2. Pendatang tidak membawa SKP/penduduk non permanen.

A. Melapor secara mandiri pada link yang disediakan Ditjen Dukcapil Kemendagri dan berlaku nasional yaitu melalui tautan https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id.

B. Dari proses pendaftaran mandiri ini, penduduk akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan dari link tersebut “telah terdaftar sebagai penduduk nonpermanen”.

C. Melapor ke petugas kelurahan untuk didaftarkan di SIAK sebagai penduduk non permanen.

D. Diimbau melapor kedatangannya ke RT setempat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban agar RT bisa menginput di Aplikasi Data Warga.

E. Batas waktu menetap bagi penduduk Non Permanen adalah kurang dari satu tahun.

Budi mengharapkan, para pendatang baru yang datang sudah memiliki kepastian tempat bekerja atau setidaknya memiliki keterampilan kerja. Selain itu, mereka juga diharapkan telah memiliki jaminan tempat tinggal di Jakarta.

“Layanan kami gratis. Masyarakat tidak perlu sungkan lapor ke Loket Dinas Dukcapil sesuai domisili. Pendataan arus balik pascamudik hari raya ini secara dinamis akan digelar mulai 8 April hingga 8 Juni 2025,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Pimpin Rapat Bahas Strategi Ekonomi Hadapi Tarif AS dan Ketidakpastian Global

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 7 April 2025. Rapat tersebut membahas perkembangan situasi ekonomi global dan strategi respons pemerintah, termasuk terkait kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah diplomasi ekonomi yang terkoordinasi dan menyeluruh. Airlangga juga menegaskan bahwa pembahasan negosiasi telah dilakukan secara mendalam dan akan segera disampaikan secara resmi kepada pihak AS.

“Pak Presiden menugaskan saya, Menlu dan Menteri Keuangan sesuai dengan jadwal yang diberikan,” ujar Airlangga dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

“Sebelum tanggal 9 kita sudah melemparkan posisi kita,” tambahnya.

Selain isu tarif, rapat juga membahas respons ekonomi nasional terhadap dinamika global, termasuk kondisi nilai tukar rupiah. Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan secara langsung menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan respons pemerintah terhadap situasi global dalam acara yang digelar pada Selasa, 8 April 2025, di Kantor Pusat Bank Mandiri, Jakarta.

“Besok jam 1 di acara di Bank Mandiri, Bapindo, karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung,” kata Airlangga.

Acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh berbagai kalangan strategis, mulai dari ekonom, perwakilan investor, pimpinan redaksi media, hingga masyarakat umum. Melalui acara tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global melalui pendekatan diplomasi, kebijakan fiskal yang adaptif, serta komunikasi yang terbuka dengan para pelaku pasar dan pemangku kepentingan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi Tarif Baru AS, Pemerintah Siapkan Rencana Aksi dan Libatkan Pelaku Usaha

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya dalam rangka merumuskan langkah strategis yang tepat guna merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif tersebut dan memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/04).

Di sisi lain, Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki. Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.

Tarif resiprokal Amerika Serikat sendiri akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025. Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal yakni antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702(b) misalnya barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.

Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan. Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

“Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Menko Airlangga.

Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/04) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.

“Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Menko Airlangga.

Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setalah China dan Amerika Serikat.

“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Pangkas Izin Sektor Pertanian dan Tutup Celah Korupsi

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memangkas birokrasi yang berbelit dalam sektor pertanian dan menyalurkan manfaat anggaran negara secara langsung kepada rakyat, khususnya petani. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya saat Panen Raya Nasional yang digelar serentak di 14 provinsi sentra produksi padi, dan dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin, 7 April 2025.

Dalam laporannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemangkasan jalur perizinan dan distribusi pupuk menjadi salah satu kebijakan yang paling dirasakan dampaknya oleh para petani.

“Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Inpres yang Bapak Presiden tandatangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” ujar Mentan.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendorong efisiensi anggaran, memotong jalur distribusi yang panjang, serta menekan praktik korupsi di semua lini pemerintahan.

“Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik-praktik korupsi yang dinilai dapat menghambat pelayanan publik dan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat.

“Pemerintah kita dari pusat sampai desa tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi, praktik menyalahgunakan uang rakyat. Sekarang masanya masa teknologi, semua orang bisa laporan segera. Kalau ada korupsi langsung anda video, anda rekam, langsung kirim. Jadi supaya orang itu jera,” tegasnya.

Presiden Prabowo pun mengajak seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah untuk bekerja sepenuh hati melayani rakyat. “Berjuanglah untuk rakyat. Tidak ada kebahagiaan lebih tinggi dari cinta rakyat kepada pemimpinnya,” pungkas Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kualitas Udara Jakarta Membaik Selama Libur Lebaran 2025, Polusi PM2.5 Turun Signifikan

Penulis
Syifa
-

Kualitas udara di DKI Jakarta menunjukkan perbaikan signifikan selama masa libur Lebaran 2025. Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat adanya penurunan konsentrasi polusi udara, terutama partikel halus PM2.5, selama Hari Raya Idulfitri dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, konsentrasi polutan udara saat Idulfitri 2025 cenderung lebih rendah dibandingkan sebelum dan sesudah hari raya.

Konsentrasi PM2.5 sempat mencapai puncaknya pada 26 dan 27 Maret 2025, dua hari sebelum cuti bersama dimulai, karena aktivitas warga masih tinggi.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat rata-rata konsentrasi enam jenis polutan udara dari sembilan SPKU di Jakarta, yakni PM2.5, PM10, NO2, CO, O3, dan SO2.

Dari keseluruhan data, PM2.5 dan NO2 mengalami penurunan, PM10 dan CO cenderung stabil, sementara O3 dan SO2 justru meningkat.

“Meski begitu, seluruh konsentrasi polutan tersebut masih berada di bawah Baku Mutu 24 jam sejak H-7 atau 24 Maret hingga H+5 yakni pada 6 April 2025,” ungkap Asep, Selasa (8/4).

Ia menyampaikan, kualitas udara Idulfitri tahun ini lebih baik dibandingkan dua tahun sebelumnya. Jika dibandingkan tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 43–75 persen, sedangkan dibandingkan 2023, penurunannya mencapai 18–69 persen.

“Kecuali untuk NO2 yang relatif stabil,” kata Asep.

Sementara itu, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Jakarta selama Idulfitri didominasi oleh kategori “Sedang”. Hari pertama Lebaran bahkan sempat masuk kategori “Baik”, sebelum kembali ke kategori “Sedang” di hari kedua.

“Tren ini menunjukkan, berkurangnya aktivitas kendaraan dan industri selama libur panjang turut memberikan dampak positif terhadap kualitas udara di Jakarta,” tandasnya.

1...1,1191,1201,121...4,923Halaman 1,120 dari 4,923