Beranda blog Halaman 1128

Lepas 1.407 Pemudik, Menteri Bahlil Ingatkan Cabut Kontak Peralatan Listrik di Rumah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi melepas keberangkatan 1.407 peserta mudik bersama sektor ESDM di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (27/3). Program tahunan ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran arus mudik Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 M, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor ESDM.

Dalam momen pelepasan ini, selain menyampaikan harapan agar perjalanan berjalan lancar, Bahlil mengingatkan pentingnya memastikan rumah dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan, terutama dengan mencabut peralatan listrik guna mencegah risiko kebakaran atau kecelakaan listrik lainnya.

“Saya hanya meminta kepada bapak ibu yang melakukan mudik, sebelum bis diberangkatkan, tolong telepon lagi ke rumah masing-masing. Cek, jangan sampai masih ada setrika yang belum dicabut, jangan sampai ada dispenser yang colokannya belum dicabut, maupun yang lainnya jangan sampai nasi masih ada di dalam (rice cooker) belum dicabut, itu bahaya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil juga menegaskan bahwa Kementerian ESDM bersama para pemangku kepentingan telah membentuk Posko Sektor ESDM periode Ramadan – Idulfitri (Rafi) 2025 sejak 17 Maret 2025. Posko yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ini bertugas memastikan ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat selama periode mudik dan Lebaran.

Bahlil menjelaskan bahwa kondisi ketahanan energi saat ini berada dalam keadaan stabil. Ia menyebut bahwa masa ketahanan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional berada di kisaran 18-21 hari, sementara Liquified Petroleum Gas (LPG) rata-rata nasional dapat bertahan hingga 16 hari. Selain itu, PLN telah melakukan berbagai persiapan, termasuk memastikan kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mendukung para pemudik yang menggunakan mobil listrik.

“PLN pun melakukan persiapan dengan cukup baik, termasuk dalam hal SPKLU guna memfasilitasi saudara-saudara kita yang mudik menggunakan mobil listrik. Terjadi peningkatan cukup besar dalam penggunaan kendaraan listrik, mencapai 7,5 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.

Program mudik bersama ini melibatkan sejumlah badan usaha di sektor ESDM. MIND ID menyediakan 15 bus, PT Pertamina 6 bus, PT PLN 5 bus, PT PGN 3 bus, PT BRI 2 bus, dan PT BSI 1 bus. Secara keseluruhan, sebanyak 32 bus diberangkatkan dengan membawa 1.407 pemudik yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan I dan II, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), serta pegawai outsourcing beserta keluarganya di lingkungan Kementerian ESDM.

Para pemudik ini akan menempuh rute perjalanan melalui dua jalur utama, yakni Jalur Barat yang mencakup Lampung hingga Medan, serta Jalur Timur yang meliputi Cirebon hingga Malang. Dengan program ini, diharapkan para pemudik dapat merayakan Idulfitri bersama keluarga dengan lebih nyaman dan aman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bogor Gelar Gerakan Pangan Murah, Upaya Stabilkan Harga Jelang Lebaran

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Bogor menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) diantaranya untuk mengintervensi harga di pasaran agar tetap stabil. Selain itu agar masyarakat dapat membeli bahan pangan pokok dengan harga murah.

Demikian dikatakan Rudy saat membuka secara langsung kegiatan Ngariung Ramadan yang dilaksanakan secara serentak di 40 kecamatan, di Alun-alun Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Selasa (25/3/2025).

Rudy menjelaskan, Ngariung Ramadan akan menjadi agenda rutin Pemdakab Bogor. Digelar setiap bulan di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor, hal tersebut untuk meningkatkan produk UMKM dan daya beli masyarakat.

“Ketika ada kenaikan harga beras, walaupun ada naik-naiknya tidak signifikan maka kita intervensi. Kita ingin ciptakan stabilitas bahan pangan terjaga. Maka rutin setiap bulan diintervensi oleh pemerintah dan disubsidi harganya tetapi pembeliannya terbatas,” katanya.

Rudy menjelaskan, tujuan GPM selain menekan lonjakan harga agar masyarakat menengah ke bawah dan umum semuanya bisa membeli bahan pangan pokok dengan harga murah. Untuk mengantisipasi kenaikan harga daging dan kebutuhan pokok jelang Idulfitri, dinas terkait sudah melakukan inventarisasi.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Bogor yang mendukung program ini bisa berjalan dengan baik. GPM salah satu solusinya untuk menekan kenaikan harga,” ucapnya.

Rudy menjelaskan, ke depan akan mengevaluasi toko-toko modern yang ada di Kabupaten Bogor. Pemdakab Bogor ingin bermitra bersama-sama agar seluruh toko modern ada etalase gerai UMKM. Kedua, ingin menetapkan harga standar kebutuhan pokok di Kabupaten Bogor.

Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Bogor Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi, para Staf Ahli Bupati Bogor, para Kepala Perangkat Daerah, para Kepala BUMD, Camat Leuwiliang, Ketua TP PKK Kabupaten Bogor, Ketua DWP Kabupaten Bogor, Ketua IWAPI Kabupaten Bogor dan Ketua Kadin Kabupaten Bogor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi Sampaikan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2024 Kepada BPK Jawa Barat

Wali Kota Cimahi Ngatiyana didampingi Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Unaudited) Tahun Anggaran 2024 ke BPK Kantor Wilayah Jawa Barat Kamis (26/03/25).

Dalam kegiatan yang berlangsung di kantor wilayah BPK Jawa Barat, Wali Kota Cimahi menyampaikan LKPD secara serentak bersama 26 kepala daerah lainnya yang ada di provinsi Jawa Barat.

Penyerahan LKPD unaudited ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, bersama dengan para kepala daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Herman, menyoroti berbagai tantangan kesejahteraan yang masih dihadapi oleh masyarakat Jawa Barat. Ia mengutip petuah dari Prabu Siliwangi yang menekankan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan harus menjadi tujuan utama dalam kehidupan masyarakat.

“Kata kuncinya, apa pun instansinya baik pemerintah daerah, BPK, semua aparatur negara, intinya rakyat sejahtera. Itu concern kita semua karena Jawa Barat itu agregat,” ucap Herman. dikutip dari jabarprov.go.id

“Tidak mungkin Jawa Barat istimewa tanpa kabupaten kota istimewa, tidak mungkin pula kabupaten kota istimewa kalau kecamatan tidak Istimewa, begitu seterusnya,” katanya.

Para Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.termasuk Pemerintah Kota Cimahi yang sampai dengan Tahun 2024 telah menorehkan prestasi Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali secara berturut turut. dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bentuk Satgas Khusus, Komitmen Kota Cimahi Berantas Premanisme

Pemerintah Kota Cimahi menggelar Apel Kesiapsiagaan Satgas Pemberantasan Premanisme Kota Cimahi di Alun-alun Cimahi Jalan Jend. Amir Mahmud Kota Cimahi, Kamis (27/3/2025). Pembentukan satgas tersebut ditujukan untuk memberantas aksi premanisme di Kota Cimahi.

Personil Satgas tersebut diantaranya beranggotakan jajaran Pemkot Cimahi, Polres Cimahi, TNI, Kejaksaan Negeri Cimahi serta instansi vertikal lainnya.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana didampingi Wakil Walikota Cimahi Adhitia Yudisthira mengatakan pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 2337/AR.06.04/PEMOTDA tertanggal 21 Maret 2025.

“Kita membentuk Satgas sesuai arahan Pak Gubernur Jabar, berisi unsur TNI-Polri, Kejaksaan, BNN, BIN, dan unsur lainnya. Pembetukan satgas ini merupakan upaya pemerintah dalam pemberantasan premanisme yang erat kaitannya dengan berbagai jenis tindakan kriminal,” ujarnya.

Adapun fungsi Satgas Pemberantasan Premanisme Kota Cimahi diantaranya melaksanakan kampanye anti-premanisme dan pencegahan kriminalitas, penyuluhan kepada masyarakat khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal, bekerjasama dengan sekolah, kampus, dan komunitas, dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban, identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme dan geng motor, penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban, koordinasi dalam penindakan segala macam praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemptif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta koordinasi penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme dan geng motor.

“Kami berharap keberadaan satgas dapat membantu Pemkot Cimahi dan jajaran aparat penegak hukum dalam meminimalisir tindak pidana yang bersumber dari premanisme,” katanya.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk menciptakan keamanan di Kota Cimahi. “Dengan adanya Satgas Pemberantasan Premanisme ini, diharapkan dapat mendukung terciptanya kondusifitas dan rasa aman di tengah masyarakat Kota Cimahi, terutama selama menghadapi Hari Raya Idul Fitri 2025,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Deru Terima Audiensi Walikota Pagaralam, Bahas Prioritas Pembangunan lewat Bangubsus 2025

Dalam upaya terus melakukan sinergitas dalam menyelaraskan program-program pembangunan kedepan, Gubernur Sumsel menerima kunjungan silaturahmi Walikota Pagar Alam Ludi Oliansyah. Bertempat di Kantor Gubernur Sumsel. Palembang, 26/03/2025.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru menegaskan, penyaluran Bantuan Gubernur Bersifat Khusus (Bangubsus) untuk Kota Pagaralam, harus mengutamakan pembangunan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat menerima audiensi Walikota Pagaralam Ludi Oliansyah dalam rangka paparan Walikota Pagaralam, mengenai usulan program dan kegiatan prioritas Kota Palembang melalui bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran 2025.

HD menegaskan,penyaluran Bantuan Gubernur terdapat beberapa kluster, mulai dari direktif atau menerima usul karena kunjungan Gubernur, bisa juga diusulkan Kepala daerah melalui DPRD Provinsi Sumsel melalui reses dan kunjungan dapil, yang kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.

“Tiga alasan utama Gubernur dapat memberikan Bangubsus antara lain, program yang bersifat super prioritas bagi daerah, misalnya program yang sangat baik tapi sempat terhenti karena berganti pemimpin sehingga mangkrak. Kemudian, program yang merupakan janji Kepala Daerah terpilih, termasuk misalnya janji perbaikan infrastruktur dari Bupati saat mencalonkan diri, dan ketiga adalah program reguler,” ungkapnya.

Lebih jauh HD menerangkan, Bangubsus harus dilaksanakan dengan akuntabel, efisien, efektif dan yang paling penting tepat sasaran, kemudian untuk besaran nilai bangubsus tergantung dari apa yang dipaparkan, untuk selanjutnya ditelaah dari tim verifikasi khusus penyaluran bangubsus.

“Pak Bupati dan Pak Walikota, didalam menentukan berapa nilai bantuan sangat tergantung pada apa yang dipaparkan. Jadi masing-masing kepala daerah memang harus melakukan paparan tentang apa-apa saja yang menjadi prioritas di daerah itu, Kemudian akan ditelaah dalam tim verifikasi. Kita fokus saja bantuan keuangan ini menjurus ke infrastruktur khususnya untuk pelayanan masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu Walikota Pagaralam Ludi Oliansyah menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel beserta jajaran, yang sudah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kota Pagaralam untuk memaparkan usulan program dan kegiatan prioritas Kota Palembang melalui bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran 2025.

“Tujuan kita sama bapak Gubernur, semua berdasarkan asas kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Terimakasih banyak semoga apa yang disampaikan tadi, Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kota Pagar Alam dapat bersinergi, berkolaborasi untuk pembangunan kota Pagaralam lebih menggeliat lagi,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Surabaya Beri Diskon Tarif Parkir Inap 50 persen Selama Lebaran Idulfitri 2025

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberi diskon tarif parkir inap “Raya 25” untuk masyarakat selama lebaran Idulfitri 2025. Diskon tarif parkir inap “Raya 25” ini merupakan program yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya untuk memfasilitasi warga yang ingin pergi mudik.

Kepala UPTD Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Dishub Surabaya, Jeane Mariane Taroreh, mengatakan, “Raya 25” merupakan program untuk memberikan kemudahan tempat parkir yang aman dengan biaya terjangkau kepada warga. Jeane menerangkan, periode program ini berlaku mulai dari 28 Maret hingga 7 April 2025.

“Tarif yang berlaku untuk mobil Rp20 ribu per hari, sedangkan untuk sepeda motor Rp12.500 ribu per hari, tarifnya itu per harinya flat, kita kasih diskon 50 persen. Nah, untuk lokasi-lokasinya ada di 9 lokasi,” kata Jeane, Kamis, (27/3/2025).

Jeane menyebutkan, sembilan titik lokasi tersebut di antaranya berada di Park and Ride Mayjend Sungkono, Park and Ride Adityawarman, Park and Ride Kertajaya, Park and Ride Genteng Kali, Park and Ride Arif Rahman Hakim, Gedung Siola, Gedung Balai Pemuda, Convention Hall, dan Surabaya Expo Center (SBEC). Jeane menjelaskan, alasan 9 titik parkir itu dipilih karena mempertimbangkan sebaran warga di seluruh wilayah Kota Surabaya serta memperhatikan kelayakan daya tampung untuk kendaraan parkir.

“Kapasitas parkir di 9 titik lokasi tersebut totalnya, untuk roda empat (R4) totalnya 623, sedangkan roda dua (R2) 1170. Jadi, saya rasa bagi warga Kota Surabaya yang akan mudik dengan angkutan umum, bisa memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat yang sudah kami sediakan tersebut,” jelas Jeane.

Sebanyak 9 titik parkir tersebut, lanjut Jeane, juga terkoneksi dengan moda transportasi umum seperti feeder Wira Wiri dan Suroboyo Bus. Dalam kesempatan ini, Jeane mengingatkan, tarif parkir Raya 25 hanya berlaku selama periode promo. Durasinya, minimal selama 24 jam per inap dalam satu hari.

Apabila durasi parkir melebihi dari hari periode promo, atau hari berikutnya, akan berlaku tarif normal yang berlaku sesuai lokasi parkir. “Harapan kami, pengguna jasa parkir (PJP) bisa aman, nyaman, dan menyenangkan ketika mudik lebaran. Untuk pemudik yang akan menitipkan kendaraannya di lokasi parkir resmi yang disediakan Pemkot Surabaya, bisa segera memanfaatkan kesempatan ini, karena kapasitas terbatas,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Lepas Keberangkatan Mudik Gratis Kemenhub dengan Bus

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melepas keberangkatan peserta mudik gratis Kementerian Perhubungan dengan bus dari Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis (27/3). Sebanyak 3.264 penumpang diberangkatkan dari Terminal Pulo Gebang pada hari ini.

“Mudik gratis ini merupakan kegiatan tahunan kita. Tahun ini dari Kemenhub bisa menyelenggarakan mudik gratis angkutan jalan dengan bus sebanyak 520 bus ke 31 tujuan. Total akan ada 21.536 penumpang yang akan berangkat,” jelas Menhub Dudy.

Menhub menyampaikan bahwa Program Mudik Gratis bertujuan untuk mendukung penyelenggaran Angkutan Lebaran. Selain dapat meringankan para pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman, program ini juga dapat meringankan beban jalan dan mengurangi penggunaan sepeda motor untuk mudik, hingga diharapkan dapat menurunkan potensi kecelakaan jalan selama arus mudik dan arus balik.

“Harapan kita program mudik gratis ini semakin baik dari tahun ke tahun. Pemesanan sudah dilakukan dengan online. Kita juga integrasikan layanan mudik gratis ini dengan mudik gratis dari lembaga lain, tujuannya supaya bisa dimanfaatkan dengan optimal, tidak terjadi double booking dan tidak ada kursi kosong,” kata Menhub Dudy.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan 520 bus mudik dan balik gratis serta 10 truk mudik dan balik gratis untuk mengangkut 300 unit sepeda motor, pada masa Angkutan Lebaran tahun 2025. Total kuota mudik dan balik sebanyak 21.536 peserta terbagi menjadi kuota mudik sebanyak 15.640 peserta dan kuota balik sebanyak 5.896 peserta.

Terdapat 31 kota tujuan Mudik Gratis yang tersebar di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebaran kota tujuan mudik adalah sebanyak 3 kota tujuan di Provinsi Jawa Barat, 20 kota tujuan Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, 5 kota tujuan di Provinsi Jawa Timur, serta 4 kota tujuan di Pulau Sumatra. Sedangkan, jumlah kota keberangkatan arus balik sebanyak 9 kota dari Jawa dan Sumatra.

Pemberangkatan penumpang arus mudik akan diberangkatkan dari 5 Terminal yaitu Terminal Pulogebang Jakarta, Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan, dan Terminal Jatijajar Depok, pada tanggal 27 Maret 2025. Sementara untuk Terminal Kampung Rambutan Jakarta dan Terminal Poris Plawad Tangerang pada tanggal 28 Maret 2025. Sedangkan kuota mudik sepeda motor sebanyak 300 unit dengan arus mudik dan balik di antaranya Semarang, Solo, Purwokerto, Wonogiri dan Yogyakarta. Untuk sepeda motor telah diberangkatkan dengan truk pada hari Rabu 26 Maret 2025 melalui Terminal Tipe A Pondok Cabe Tangerang.

Kemudian untuk pemberangkatan arus balik pengangkutan sepeda motor pada 4 April 2025 dari 5 terminal tipe A yaitu kota Solo, Semarang, Purwokerto, Wonogiri dan Yogyakarta. Sedangkan pemberangkatan arus balik penumpang pada tanggal 5 April 2025 dari 9 terminal tipe A kota asal keberangkatan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Plt. Dirjen Perhubungan Darat Ahmad Yani, dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Robby Kurniawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Apresiasi Insan Budaya dan Pariwisata Jatim Tahun 2025

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan apresiasi kepada insan budaya dan pariwisata Jatim Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (26/3/2025). Agenda ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada para seniman di Jatim atas dedikasi dan kontribusinya untuk lebih bekerja dan berekspresi dalam rangka kemajuan kebudayaan.

Apresiasi diberikan kepada 1.000 orang seniman, tunjangan kehormatan kepada 148 orang juru pelihara dan empowerment and resilience desa kepada empat desa wisata. Dalam agenda ini juga dilakukan peluncuran kalender wisata unggulan Jatim Tahun 2025 kepada perwakilan pelaku usaha pariwisata, media, dan asosiasi.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, masih banyak potensi budaya dan pariwisata yang masih perlu ditingkatkan di Jawa Timur ini untuk menuju pariwisata berkelanjutan. Namun, apresiasi perlu diberikan kepada pelaku seni dan pelestari budaya maupun pemelihara cagar wisata di Jawa Timur untuk memotivasi mereka terus melestarikan budaya daerah.

“Apresiasi ini merupakan bagian cara kami dari Pemprov Jatim menghargai dedikasi dan inovasi kreatifitas para pelaku seni budaya dan pariwisata di Jawa Timur. Mari kita sama-sama melestarikan dan menjaga budaya, karena menjaga budaya berarti menjaga peradaban bangsa,” jelas Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah menceritakan ketika dirinya masih di Kementerian Sosial dulu. Ia mencoba memaksimalkan layanan kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur. Dan saat ini mendapatkan tempat di Kota Malang, pihaknya menginisiasi kelompok Gepeng atau Gelandangan Pengemis menjadi masyarakat yang melakukan kreativitas menciptakan produk seni melalui kampung topeng.

“Dari Gepeng ke kampung Topeng. Dan untuk itu saya kesana berkali-kali. Dalam merubah kultur dari yang agak sembrono menjadi agak kreatif. Dari yang mungkin bisa saja sehari tidak mandi, menjadi harus mandi paling tidak dua kali,” ucap Khofifah.

Dengan adanya pemberdayaan Kampung Topeng tersebut, Khofifah menyebutkan, wilayah tersebut bisa menjadi destinasi wisata yang indah.

“Anak-anak bisa menjadikan itu pembelajaran. Karena hanya dengan Rp15.000 waktu itu mereka bisa membuat Topeng. Mulai gantungan kunci dan seterusnya. Karena kampung Topeng itu sebetulnya berangkat dari saudara-saudara kita yang masuk kategori Gepeng, atau gelandangan pengemis. Ketika saya di Kementerian Sosial, saya punya tekad yang sangat kuat untuk bisa membangun dunia bagi mereka. Salah satunya di Malang,” ujar Khofifah.

Strategi Bagi Wisatawan di Jawa Timur

Supaya para wisatawan di Jawa Timur itu meningkat, Khofifah mengingatkan, perlu adanya strategi yang efektif. Selain itu, strategi tersebut diperlukan agar para wisatawan juga betah berlama-lama berwisata di Jatim.

Gubernur Jatim, Khofifah saat menerima topeng Panji Sekar Saji dari seniman Jatim, di Gedung negara Grahadi, Surabaya, Rabu (26/3/2025). Foto : Wahyu / JNR

“Supaya para wisatawan itu bisa setidaknya betah berwisata dua hari di Jawa Tiwur, saya menyampaikan bahwa berbagai hotel bintang itu harus dikonsep senyaman mungkin layaknya rumah,” kata Khofifah.

Oleh karenanya, menurut Khofifah, ada potensi yang perlu diciptakan dan dikemas semenarik mungkin untuk menarik wisatawan. Sehingga, para pendatang atau pengunjung Jawa Timur, yang mungkin awalnya tidak berwisata atau hanya rapat bisnis ke luar kota. Mereka jadi berlama-lama di Jawa Timur karena tertarik dengan destinasi wisata di Jatim.

Maka, untuk menarik wisatawan tersebut, Khofifah menyebutkan perlu adanya penampilan menarik dari para seniman di destinasi wisata untuk menarik pengunjung lebih banyak dan lebih lama berwisata di Jawa Timur.

“Kita sudah mencoba dan saya punya bayangan bahwa ini bisa menjadi pentas seperti sebuah pentas besar. Yang itu bisa bertahan temanya sampai lebih 10 tahun seperti yang ada di New York. Atau yang ada di Sydney. Mereka punya pentas yang indah sekali. Kita pernah mencoba itu dan kita uji-cobanya di Grand City waktu itu. Indah sekali. Menurut saya ini adalah sebuah pentas yang tidak mudah,” papar Khofifah.

“Hal ini bisa di-create oleh seniman-seniman di luar Jawa Timur. Tapi rupanya ada kendala gedung dan harus ada investor karena kalau ini tidak bisa dengan api gedung. Terlalu mahal kalau pentas itu harus dilakukan setiap minggu pisahnya, apalagi setiap hari. Jadi apa yang sudah kita inventarisir, yang memungkinkan ini bisa menjadi tontonan sekali-sekali. Bagaimana indahnya sebuah peta budaya di Jepang. Kita pun sudah mencoba melakukan,” sambung Khofifah.

Bentuk apresiasi seperti ini, bagi Khofifah hanyalah sebagai simbol dan wujud Pemprov Jatim dalam motivasi insan budaya dan pariwisata Jawa Timur. Dikatakannya, membuat seni kontemporer yang luar biasa, pasti tidak mudah, oleh karena itu penghormatan kepada seniman dan budayawan tentu diperlukan.

“Bukan apresiasi seperti ini sebetulnya, tapi bahwa ini sebagai bagian cara kami (Pemprov Jatim) bersama, bahwa anda semua telah memberikan dedikasi inovasi kreatifitas yang luar biasa. Menjaga budaya dan peradaban kita, berarti menjaga peradaban bangsa. Ini PR-PR yang sedang kita identifikasi, terutama bagaimana menyiapkan sebuah pentas budaya. Maka mari bersama kita melestarikan budaya dan merawat cagar wisata bersama,” kata Khofifah.

Diketahui, agenda ini merupakan wujud salah satu program Pemprov Jatim dalam Nawa Bhakti Satya, untuk kebudayaan di Jatim yang harus terus dilestarikan. Diharapkan, dengan agends ini semoga pariwisata berkelanjutan dapat terwujud, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Selain itu, guna mendukung pariwisata di Jatim, turut dilakukan pembagian 150 voucher gratis ke Wisata Atlantis Land Surabaya kepada pondok pesantren, yayasan yatim piatu, dan seniman Jatim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Hapus Sanksi Terlambat Sanksi Bayar dan Lapor SPT Tahunan

Pemerintah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang Terutang dan/atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024 Sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Dalam Rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah tanggal 25 Maret 2025.

Kepdirjen Pajak ini memberikan relaksasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk Tahun Pajak 2024, meskipun dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 31 Maret 2025 sampai paling lambat tanggal 11 April 2025. Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

Yang menjadi latar belakang diterbitkannya aturan tersebut adalah batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan WP OP untuk Tahun Pajak 2024 pada tanggal 31 Maret 2025 bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitiri 1446 Hijriah yang cukup panjang, yaitu sampai dengan tanggal 7 April 2025.

Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit.

“Pertimbangan lainnya adalah bahwa pemerintah ingin berlaku adil dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dengan cara menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 sekaligus pelaporannya, dalam hal ini hanya untuk SPT Tahunan WP OP untuk Tahun Pajak 2024,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Paak, Dwi Astuti dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

Ketentuan lebih lengkap mengenai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang Terutang dan/atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2024 Sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Dalam Rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah tanggal 25 Maret 2025 dapat diakses dan diunduh pada laman landas pajak.go.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Lepas Keberangkatan Mudik Gratis BUMN

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengapresiasi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpartisipasi melaksanakan program Mudik Gratis. Menurut Menhub Dudy, program tersebut membantu meringankan para pemudik dalam melaksanakan aktivitas pulang ke kampung halaman masing-masing. Hal tersebut dikatakan Menhub Dudy, saat melepas keberangkatan rangkaian bus Mudik Gratis BUMN, di Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta, Kamis (27/3).

”Ini adalah sebuah kegiatan yang sangat baik, yang selalu kami dukung dari Kementerian Perhubungan dengan harapan bahwa kita bisa menyelenggarakan angkutan Lebaran dengan baik, memberikan kenyamanan bagi para pemudik dari mulai berangkat, sehingga sampai ke tujuan dan kemudian kembali lagi,” ujar Menhub.

Pada kesempatan ini, terdapat 85 bus yang dilepas keberangkatannya. Di antara rangkaian tersebut, terdapat bus disabilitas dan bus listrik.

”Dari tahun ke tahun saya melihat bahwa ada perubahan peningkatan animo masyarakat mengikuti program mudik gratis ini. Saya berharap bahwa ke depannya akan semakin lebih baik dan akan lebih banyak lagi masyarakat yang bisa dilayani dengan mudik gratis ini. Sekali lagi terima kasih Pak Erick atas kerja sama yang sangat baik dari Kementerian BUMN maupun rekan-rekan BUMN,” kata Menhub.

Menteri BUMN Erick Tohir mengatakan, tahun ini terdapat 83 perusahaan BUMN yang bergabung dalam penyelenggaraan program Mudik Gratis. Sejauh ini, angka tersebut merupakan jumlah partisipasi terbesar BUMN pada program Mudik Gratis.

Dengan begitu, jumlah pemudik yang dapat mengikuti program Mudik Gratis juga turut meningkat, yaitu sebesar 12 persen dibanding tahun lalu atau dari 93 ribu pada 2024 menjadi hampir 106 ribu pada 2025. Penumpang tersebut dilayani dengan bus, kereta api, serta kapal laut. Khusus kereta api, jumlah peminatnya naik 53 persen dari tahun lalu, sehingga rangkaian kereta yang yang disediakan bertambah dari 60 rangkaian pada 2024 menjadi 92 rangkaian pada 2025.

”Ada berita bagus rupanya. Selama ini tentu masif daripada mudik ini dari kendaraan bermotor, sekarang tidak. Pelan-pelan sudah lima tahun ini mulai shifting ke bus dan terakhir kereta api. Ini peningkatannya sampai 53%,” ujar Menteri Erick.

Turut hadir Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono beserta para komisaris dan direksi BUMN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News