Beranda blog Halaman 1136

Layanan SIM Keliling di Jakarta: Lokasi, Jadwal, dan Biaya Perpanjangan

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik berbeda di Jakarta pada Selasa (25/3). Layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus mengunjungi kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Menurut informasi dari akun resmi X @tmcppoldametro, layanan SIM Keliling ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Berikut adalah lokasi yang dapat dikunjungi oleh masyarakat yang ingin memperpanjang SIM:

  1. Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  2. Jakarta Utara: LTC Glodok

  3. Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  4. Jakarta Barat: Mall Citraland

  5. Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat dan Ketentuan Perpanjangan SIM

Pemohon yang ingin memperpanjang SIM di gerai SIM Keliling diwajibkan membawa:
✅ SIM lama yang masih berlaku beserta fotokopinya
✅ Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi

Setibanya di lokasi, pemohon harus mengisi formulir yang tersedia serta menjalani tes kesehatan dan tes psikologi sebagai bagian dari prosedur perpanjangan. Perlu diperhatikan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Bagi pemilik SIM yang masa berlakunya telah habis, perpanjangan tidak bisa dilakukan melalui layanan ini. Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan pembuatan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Biaya Perpanjangan SIM 2024

Berdasarkan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berikut rincian biaya perpanjangan SIM:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Selain itu, terdapat biaya tambahan yang perlu disiapkan pemohon, yaitu:

  • Tes psikologi: Rp37.500

  • Asuransi: Rp50.000

Perpanjangan SIM B Tidak Bisa di SIM Keliling

Bagi pemilik SIM B, perpanjangan tidak dapat dilakukan di layanan SIM Keliling. Hal ini karena SIM B diperuntukkan bagi kendaraan dengan berat lebih dari 3,5 ton, sehingga harus diperpanjang langsung di kantor Satpas untuk verifikasi dokumen yang lebih ketat.

Layanan SIM Keliling ini merupakan solusi praktis bagi warga Jakarta yang ingin memperpanjang SIM tanpa harus mengantre di kantor Satpas. Pastikan untuk membawa dokumen yang diperlukan agar proses perpanjangan berjalan lancar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Resmikan Pembangunan RSUD Tarempa di Kepulauan Anambas

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno secara resmi memulai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarempa di Kepulauan Anambas, Sabtu (22/3).

Rumah sakit ini akan ditingkatkan dari tipe D menjadi tipe C sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil, khususnya di Kepulauan Anambas.

Dalam sambutannya, Menkes Budi menekankan bahwa peningkatan fasilitas kesehatan ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan rujukan pasien ke rumah sakit di luar daerah sesuai harapan Presiden RI. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial dan psikologis bagi pasien serta keluarganya yang harus melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai.

Menkes Budi juga menyoroti lima jenis penyakit utama yang menjadi prioritas layanan di RSUD Tarempa, yakni stroke, kanker, jantung, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak.

“Kelima penyakit ini, jika bisa ditangani di tingkat kabupaten atau kota, akan mengurangi beban pasien yang selama ini harus dirujuk jauh. Itu sebabnya, kami fokus untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan di daerah,” ujar Menkes Budi.

Sebagai salah satu dari 66 rumah sakit yang ditingkatkan statusnya menjadi tipe C, RSUD Tarempa akan dilengkapi dengan peralatan medis modern untuk memastikan pelayanan yang lebih optimal dan komprehensif. Pembangunan rumah sakit ini ditargetkan selesai sebelum Desember 2025.

Selain peningkatan infrastruktur, Menkes Budi juga menegaskan pentingnya peran tenaga medis lokal dalam mendukung keberlanjutan pelayanan kesehatan. Ia meminta pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam merekrut putra-putri daerah sebagai tenaga kesehatan di RSUD Tarempa.

“Kami ingin agar SDM kesehatan di sini berasal dari daerah sendiri, karena mereka yang paling mengerti kebutuhan masyarakat setempat,” kata Menkes Budi.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan berbagai skema, termasuk pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, agar lulusan dari daerah tidak perlu bersaing dengan peserta dari luar dalam mendapatkan pendidikan spesialis. Selain itu, beasiswa juga akan diberikan kepada mereka yang berkomitmen untuk kembali dan mengabdi di daerah asalnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK Pratikno menyampaikan ucapan selamat atas dibangunnya RSUD Tarempa di Kabupaten Anambas. Ia juga mengapresiasi atas capaian positif Kepulauan Riau dalam melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis.

“Saya mengucapkan selamat kepada Kabupaten Anambas dan Kepulauan Riau. Selamat untuk Anambas karena mendapatkan rumah sakit baru. Selamat kepada Pak Gubernur atas capaian Cek Kesehatan Gratis yang mencapai 86,5 persen di 90 puskesmas,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengungkapkan bahwa saat ini ketersediaan tenaga medis di Anambas masih sangat terbatas. Tercatat hanya terdapat satu dokter spesialis obstetri dan ginekologi serta satu dokter spesialis anak, sementara dokter spesialis penyakit dalam dan bedah masih belum tersedia.

Kekurangan tenaga medis ini membuat banyak pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut harus dirujuk ke luar daerah, yang memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit.

“Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan besar bagi kami, apalagi dengan jarak yang jauh dan transportasi laut yang memakan waktu lama. Dengan adanya peningkatan RSUD Tarempa menjadi tipe C, kami berharap pelayanan kesehatan di daerah ini bisa lebih optimal,” ujar Gubernur Ansar.

Masyarakat Anambas menyambut baik pembangunan RSUD Tarempa yang baru dan berharap rumah sakit ini dapat menangani kasus medis yang lebih kompleks tanpa harus merujuk pasien ke luar daerah.

“Kami sangat mendukung program pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah kami. Semoga dengan adanya rumah sakit tipe C ini, kesehatan masyarakat dapat terjamin.”

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Diskon Tarif Tol 20% Berlaku Mulai Hari Ini, Cek Daftarnya!

Menjelang arus mudik Lebaran 2025, pemerintah resmi menetapkan diskon tarif tol sebesar 20%. Kebijakan ini berlaku mulai 24 Maret hingga 27 Maret 2025 untuk meringankan beban pemudik yang melakukan perjalanan jauh.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) @pupr_bpjt, diskon ini diterapkan di sejumlah ruas jalan tol yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera.

“Catat baik-baik waktunya biar bisa manfaatnya semaksimal mungkin diskon 20%. Jangan lupa cek saldo e-toll sebelum berangkat biar nggak panik di gerbang tol!” tulis BPJT.

Diskon ini hanya berlaku untuk perjalanan jarak jauh yang bersifat menerus (barrier to barrier gate) serta menggunakan pembayaran elektronik. Oleh karena itu, para pemudik diimbau untuk memastikan saldo e-toll mencukupi agar perjalanan tetap lancar.

Berikut adalah daftar jalan tol yang mendapatkan diskon serta jadwal penerapannya:

Pulau Jawa
1. Jalan Tol Tangerang-Merak: Senin, 24 Maret mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan Selasa, 25 Maret 2025 23.59 WIB
2. Jalan Tol Jakarta-Cikampek MBZ: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 05.00 WIB sampai 28 Maret 2025 selesai pukul 05.00 WIB
3. Jalan Tol Cikopo-Palimanan: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 05.00 WIB sampai Rabu, 26 Maret 2025 selesai pukul 05.00 WIB.
4. Jalan Tol Palimanan-Kanci: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 05.00 WIB sampai 28 Maret 2025 selesai pukul 05.00 WIB
5. Jalan Tol Kanci-Pejagan: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 05.00 WIB sampai Rabu, 26 Maret 2025 selesai pukul 05.00 WIB.
6. Jalan Tol Pejagan Pemalang: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 05.00 WIB sampai Rabu, 26 Maret 2025 selesai pukul 05.00 WIB.
7. Jalan Tol Pemalang-Batang: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 05.00 WIB sampai Rabu, 26 Maret 2025 selesai pukul 05.00 WIB.
8. Jalan Tol Batang-Semarang: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 05.00 WIB sampai 28 Maret 2025 selesai pukul 05.00 WIB

Pulau Sumatera
1. Jalan Tol Bakauheni-Terbanggu Besar: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 07.00 pagi sampai Rabu, 26 Maret 2025 selesai pukul 07.00 pagi.
2. Jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 07.00 pagi sampai 28 Maret 2025 selesai pukul 07.00 pagi
3. Jalan Tol Kayu Agung-Palembang: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 07.00 pagi sampai Rabu, 26 Maret 2025 selesai pukul 07.00 pagi.
4. Jalan Tol Indralaya-Prabumulih: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 07.00 pagi sampai 28 Maret 2025 selesai pukul 07.00 pagi
5. Jalan Tol Pekanbaru-Dumai: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 07.00 pagi sampai 28 Maret 2025 selesai pukul 07.00 pagi
6. Jalan Tol Belawan-Medan-TJ Marowa: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 07.00 pagi sampai 28 Maret 2025 selesai pukul 07.00 pagi
7. Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 07.00 pagi sampai 28 Maret 2025 selesai pukul 07.00 pagi
8. Jalan Tol Indrapura-Kisaran: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 07.00 pagi sampai 28 Maret 2025 selesai pukul 07.00 pagi
9. Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebung Tinggi-Parapat: Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 07.00 pagi sampai 28 Maret 2025 selesai pukul 07.00 pagi

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

MK dan PTUN Tolak Gugatan Terkait Sektor Kesehatan

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan yang diajukan oleh lebih dari 18 orang yang berprofesi di antaranya sebagai dokter, pemerhati/ahli hukum kesehatan, aktivis organisasi profesi terkait beberapa pasal di UU Kesehatan No 17/2023 tidak dapat diterima.

Amar Putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam Sidang Pengucapan Putusan Nomor 171/PUU-XXII/2024 pada Jumat (21/3/2025) di MK.

Sidang di MK menguji beberapa pasal dalam UU Kesehatan, termasuk Pasal 311 ayat (1), Pasal 268 ayat (2), Pasal 269, Pasal 270, Pasal 203 ayat (1), Pasal 220 ayat (2), Pasal 263 ayat (5), dan Pasal 291 ayat (2). Para pemohon berargumen bahwa pasal-pasal tersebut tidak memberikan kejelasan terkait kewenangan Menteri Kesehatan, kedudukan Konsil, serta otonomi organisasi profesi.

Namun, majelis hakim MK Ridwan Mansyur menilai permohonan tersebut tidak dapat diterima salah satunya karena pemohon tidak menguraikan alasan konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya dengan jelas.

Hakim Ridwan juga menyebutkan bahwa identitas para Pemohon tidak disampaikan secara lengkap, melainkan hanya mencantumkan nama kuasa hukum, sehingga tidak dapat mengidentifikasi dengan pasti siapa yang mengajukan permohonan tersebut.

Selain di MK, majelis dalam Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta juga menolak gugatan terkait pemberhentian anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan pengangkatan anggota Majelis Disiplin Profesi (MDP).

Kemenkes memenangkan gugatan terkait Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1630/2024 tentang pemberhentian anggota MKDKI dan pengangkatan anggota MDP untuk periode 2024-2028. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok dokter, dokter gigi, dan akademisi ini ditolak oleh majelis hakim PTUN yang menyatakan bahwa keputusan Menteri Kesehatan adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Majelis hakim menilai bahwa:

1.⁠ ⁠Pengangkatan anggota MDP tidak harus menunggu hingga masa bakti MKDKI selesai, sesuai dengan ketentuan UU Kesehatan.

2.⁠ ⁠Menteri Kesehatan memiliki kewenangan penuh dalam mengelola proses seleksi Majelis Disiplin Profesi kesehatan.

“Kedua keputusan tersebut memperkuat posisi hukum Kemenkes dalam mengelola disiplin profesi medis di Indonesia serta memastikan kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan koridor hukum,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman.

Aji juga menekankan bahwa keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan di sektor kesehatan, terutama dalam pengelolaan organisasi profesi medis.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi dan akademisi, untuk tetap memberikan masukan konstruktif agar regulasi kesehatan di Indonesia semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Deru Tekankan Gotong Royong Jadi Kunci Membangun Palembang Berdaya

Ditengah kesibukannya yang sangat padat Gubernur Sumsel H. Herman Deru (HD) tetap menyempatkan diri hadiri Tabligh Akbar dalam rangka tasyakuran RDPS bersama maspuroh yang dihadiri langsung oleh Ust. Prof. H. Abdul Somad, Lc., D.E.S.A., Ph.D. Bertempat di Benteng Kuto Besak Palembang. Minggu malam, 23/03/2025.

HD menyampaikan selamat dan bersyukur atas terpilih nya RDPS yang mampu membawa palembang lebih baik dan lebih berdaya dengan tangan dinginnya terus memperhatikan masyarakat tiap-tiap waktu.

“Saya sebagai gubernur kita berharap banyak kepada kepemimpinan RDPS agar semakin maju dengan prilaku baiknya, kinerja baiknya dalam memimpin, untuk masyarakat agar sama-sama tulus bersama – sama gotong royong membangun Palembang agar betul-betul menjadi palembang berdaya”ungkapnya

Selanjutnya para jamaah mendengarkan Tausiah bersama yang disampaikan oleh Ust. Prof. H. Abdul Somad, Lc., D.E.S.A., Ph.D yang menyampaikan nasehat-nasehat agar mendapatkan safaat dibulan suci Ramadhan.

Turut hadir Walikota Palembang Drs. Ratu Dewa, Wakil Walikota Palembang Prima salam dan para Maspuroh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BKN Minta Instansi Segera Ajukan NIP CPNS dan PPPK

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan mengimbau agar seluruh kantor layanan BKN rutin melakukan plan-do-check untuk memastikan seluruh proses layanan kepegawaian dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu.

Beberapa layanan ASN yang menjadi perhatiannya, diantaranya yakni progres penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS dan PPPK Tahun Anggaran 2024, serta kemudahan proses Pencantuman Gelar di seluruh wilayah kerja Kantor Regional I-XIV dan UPT BKN.

Oleh karena itu, Ia mengajak seluruh pegawai BKN untuk terus meningkatkan produktifitas dan efektivitas layanan kepegawaian. “Rutin lakukan plan-do-check ke wilayah kerja masing-masing terkait porgram-program yang akan kita kerjakan, seperti penyelesaian NIP CPNS dan PPPK, komunikasikan dengan instansi masing-masing. Sementara bagi instansi yang belum mengajukan segera dihubungi, yang sudah mengajukan diajak bicara terutama jika ada yang BTS (Berkas Tidak Sesuai), BTL (Berkas Tidak Lengkap), dan yang akan di-TMS-kan (Tidak Memenuhi Syarat),” imbaunya dalam arahan Apel Pagi di BKN, Senin (24/03/2025) secara daring.

Selanjutnya terkait Progres Pencantuman Gelar, Prof. Zudan mengimbau agar segera dilakukan evaluasi terkait kendala dalam proses dan persyaratan pencantuman gelar, khususnya pada persyaratan yang bersifat administratif dengan pendekatan yang lebih substantif.

Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan komunikasi rutin dengan wilayah kerja masing-masing kantor regional dan UPT BKN di seluruh Indonesia dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian.

“Kita akan urai satu per satu masalah-masalahnya sehingga dapat menemukan solusi yang paling efektif, yang dapat membuat ASN cepat berkembang dan meningkat kualitasnya, sehingga produktivitasnya tinggi serta tidak terjadi demotivasi di kalangan ASN,” tambahnya.

Ke depan, dengan strategi dan koordinasi yang lebih terstruktur, Ia berharap tidak hanya proses penerbitan NIP CASN dan Layanan Pencantuman Gelar saja, namun layanan kepegawaian lainnya dapat menjadi lebih efisien sehingga mampu memberikan motivasi dan meningkatkan produktivitas ASN di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Hasto Wardoyo Apresiasi Pengelolaan Sampah di Wilayah

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kembali melaksanakan Safari Subuh di Masjid Assalam, Purwokinanthi, Kemantren Pakualaman, pada Sabtu (22/3).

Kegiatan ini disambut antusias oleh jamaah dan masyarakat sekitar yang juga ikut serta dalam sholat subuh berjamaah serta rangkaian acara silaturahmi.

Pada kesempatan ini, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyerahkan berbagai bentuk bantuan untuk mendukung kegiatan di Masjid Assalam. Bantuan tersebut antara lain Rp 10 juta dari Pemkot Yogyakarta, 50 buku dari Perpustakaan Kota, masing-masing Rp 2 juta dari Baznas Kota dan BPD DIY, serta lima mushaf Al-Qur’an beserta mukena dari Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Selain bantuan itu, BPBD Kota Yogyakarta juga memberikan bantuan berupa sabun kebersihan untuk mendukung kebersihan masjid.

Ketua Takmir Masjid Assalam Iskandar mewakili seluruh pengurus dan jamaah Masjid Assalam menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta serta berbagai lembaga terkait.

“Kami sangat berterima kasih dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi keberlangsungan kegiatan di masjid serta upaya kami dalam meningkatkan kenyamanan jamaah. Semoga bantuan ini menjadi berkah bagi semua pihak,” ujarnya.

Menurutnya, Safari Subuh ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memakmurkan masjid serta mempererat ukhuwah Islamiyah.

“Kami mengajak seluruh warga untuk terus menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial, sehingga keberadaannya semakin bermanfaat bagi umat,” pungkas Iskandar.

Ia juga menceritakan sejarah panjang masjid ini telah berdiri sejak tahun 1970-an. Awalnya, kawasan Pakualaman hanya memiliki satu masjid, sehingga masyarakat berinisiatif membangun mushola yang kemudian berkembang menjadi masjid dengan fasilitas sholat Jumat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan, masjid serambi juga dibangun dan difungsikan untuk kegiatan keagamaan ibu-ibu.

Seiring berjalannya waktu, bangunan masjid mengalami penuaan. Atap seng yang digunakan sebelumnya menimbulkan suara berisik saat hujan dan angin kencang, sehingga mengganggu kekhusyukan ibadah. Berkat dukungan masyarakat dan para donatur, pada tahun 2013 dilakukan renovasi besar, sehingga terbangun masjid ini berbentuk joglo dari kayu jati senilai Rp 1 miliar.

“Saat ini, masjid masih dalam tahap pengembangan, khususnya di bagian serambi. Rencananya, akan dibangun limasan dari kayu jati dengan ukuran 9 x 7 meter. Kami berharap ini dapat meningkatkan kenyamanan jamaah dalam beribadah,” ujar Iskandar.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi Kota Yogyakarta, salah satunya adalah pengelolaan sampah.

“Memimpin Kota Yogyakarta tidaklah mudah, apalagi dengan permasalahan sampah. Di mana-mana saya disambati soal sampah,” ujarnya.

Meski demikian, Hasto Wardoyo mengapresiasi peran Lurah dan Mantri di Pakualaman yang telah menjadikan wilayah ini sebagai contoh dalam sistem transportasi sampah menggunakan gerobak transporter.

“Pakualaman paling maju, karena warganya tidak membuang sampah langsung ke depo, tetapi melalui penggerobak,” pungkasnya.

Hasto Wardoyo juga meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan pemulung untuk mengajak mereka menjadi pemilah atau penggerobak sampah agar sistem pengelolaan sampah lebih efektif. Selain itu, ia menegaskan komitmennya dalam 100 hari kerja pertamanya untuk membersihkan depo sampah agar tidak ada lagi tumpukan sampah.

“Kami mohon agar tidak ada lagi yang membuang sampah di pinggir jalan,” tegasnya.

Selain permasalahan sampah, Wali Kota juga menyoroti pentingnya kualitas air bersih. Oleh karena itu, pihaknya juga memberikan saran agar menggunakan air PDAM karena banyak sumur di Kota Yogyakarta yang mengandung bakteri E. coli, yang berisiko bagi kesehatan.

“Stunting juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan udara. Banyak sumur yang lokasinya berdekatan dengan WC tetangga, sehingga berpotensi tercemar,” ungkapnya.

Hasto Wardoyo menyebut untuk biaya awal pasang PDAM Tirtamarta biasanya Rp 1,6 juta, kini diturunkan menjadi Rp 500.000. Sebagai langkah konkret, pihaknya akan memperbaiki kualitas dan debit udara di kota ini. “Kami akan meningkatkan layanan PDAM agar masyarakat mendapatkan air bersih yang lebih baik,” katanya.

Dalam bidang kesehatan, orang nomer satu di Kota Yogyakarta ini memastikan bagi warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan namun memiliki KTP Kota Yogyakarta akan dibiayai melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk kelas 3.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak,” ujarnya.

Hasto Wardoyo meminta dukungan masyarakat agar layanan publik di Kota Yogyakarta terus meningkat.

“Kami mohon doa dan dukungan agar layanan publik semakin baik dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wali Kota Cimahi Buka Kegiatan Seleksi Calon Paskibraka Kota Cimahi Tahun 2025

Wali Kota Cimahi Ngatiyana membuka rangkaian kegiatan seleksi wawasan kebangsaan bagi Calon Paskibraka Kota Cimahi Tahun 2025, di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Rabu (19/03/25).

Ngatiyana mengungkapkan rasa bangganya terhadap para Calon Paskibraka yang hadir dalam acara tersebut

“Saya bangga pada kalian semua atas semangat kalian bahwa keinginan untuk mengikuti seleksi calon paskibraka Kota Cimahi yang mana ini menandakan bahwa kalian adalah cinta terhadap tanah air, cinta kepada bangsa Indonesia dan Cinta Kepada Kota Cimahi.” Ungkap Ngatiyana.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada rabu kemarin meliputi Tes Intelenjensia, Umum dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan bagi putra-putri calon paskibraka, di Kota Cimahi yang merupakan putra – putri terbaik dari hasil seleksi yang diselenggarakan secara ketat untuk menghasilkan Pasukan Pengibar Bendera yang memiliki kompetensi unggul bagi Kota Cimahi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Eri Cahyadi Ajak Masyarakat Manfaatkan Penggunaan Air IPAL Komunal

Di Peringatan Hari Air Sedunia, Wali Kota Eri Cahyadi mengajak seluruh warga Surabaya untuk memanfaatkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Komunal di lingkungannya masing-masing. Hal itu bertujuan untuk mengurangi pencemaran limbah rumah tangga di sungai dan penghematan air bersih.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Eri Cahyadi saat menghadiri talk show Peringatan Hari Air Sedunia yang digelar oleh Pokja Wartawan Taman Surya di kantor PDAM Surya Sembada, kemarin (21/3/2025). Dalam kegiatan tersebut, ia ingin setiap RW memiliki satu IPAL Komunal untuk penampungan air bersih.

“Satu RW bisa dibuatkan satu IPAL Komunal, jadi sebelum membuang air (limbah rumah tangga) ke sungai, itu bisa dimanfaatkan terlebih dahulu di lingkungan warga. Coba buat inovasi itu, sehingga setiap RW ada IPAL Komunal yang airnya bisa dimanfaatkan kembali dan sudah tersaring menjadi air yang bersih,” kata Wali Kota Eri.

Adanya IPAL Komunal, maka warga bisa memanfaatkan air bekas limbah rumah tangga untuk menyiram tanaman, mencuci kendaraan, dan sebagainya. “Sehingga ketika nantinya air itu dibuang ke Kalimas, airnya itu bersih,” ujarnya.

Wali kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menyebutkan, manfaat adanya IPAL Komunal di setiap RW, bisa mengedukasi masyarakat bahaya pencemaran limbah rumah tangga bagi lingkungan sekaligus penghematan penggunaan air bersih di Surabaya. Dalam kesempatan ini, ia juga meminta kepada para mahasiswa yang hadir untuk mengkampanyekan bahaya pencemaran lingkungan di sungai dan penghematan air bersih kepada masyarakat.

“Jadi diterangkan nanti manfaat air itu seperti apa, sehingga ke depannya bisa memberikan dampak kepada mahasiswa dan bagi saya, bagaimana pemanfaat air, menjaga lingkungan, itu yang penting. Karena anak-anak muda ini lah yang nantinya menjadi penerus kita untuk menjaga lingkungan,” sebut Cak Eri.

Di samping itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Dedik Irianto mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) terus berupaya untuk menjaga kualitas air di Surabaya. Berdasarkan data dari DLH Surabaya, Dedik menerangkan, pemkot saat ini sudah memiliki IPAL Komunal di 60 titik lokasi perkampungan dan 178 titik di Rusun, Sentra Wisata Kuliner (SWK), dan Puskesmas.

“Dalam menjaga kualitas air di Surabaya, pemkot juga memiliki instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) di Keputih. Tempat ini berfungsi untuk mengelola lumpur tinja menjadi kompos, nah pengolahannya itu menggunakan sistem biologi dengan kolam oksidasi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Surabaya Buka Program Pemutihan Pajak Hingga Akhir Mei 2025

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggelar program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program ini berlaku bagi tunggakan pajak sejak tahun 1994 hingga 2024.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya, Febrina Kusumawati, mengajak masyarakat memanfaatkan program ini sebagai kesempatan untuk melunasi kewajiban pajak tanpa dikenakan denda. Program ini juga digelar dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) 2025.

“Mulai 15 Maret hingga 31 Mei 2025, Bapenda Surabaya meluncurkan program penghapusan denda pajak daerah. Ini merupakan kesempatan emas bagi wajib pajak menjelang peringatan HJKS pada Mei 2025,” ujar Febri, Jumat (21/3/2025).

Febri menjelaskan bahwa pemutihan denda PBB-P2 hanya berlaku bagi wajib pajak yang melunasi pokok pajaknya. Pemkot memberikan kemudahan dengan membuka berbagai saluran pembayaran dan layanan konsultasi pajak.

“Jika masih memiliki tunggakan PBB-P2, cukup lunasi pokoknya, dan dendanya akan kami hapus. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memanfaatkan program ini,” tegasnya.

Untuk mempermudah pembayaran, wajib pajak dapat mengunjungi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Bapenda yang tersebar di lima wilayah Surabaya. Selain itu, informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui hotline resmi di nomor 0812-3123-0884. “Bapak dan ibu bisa datang langsung ke UPTB terdekat atau menghubungi hotline kami. Kami siap melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Febri menekankan bahwa pajak memiliki peran krusial dalam pembangunan Kota Surabaya. Dana yang dihimpun dari pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya, Febrina Kusumawati mengatakan, “Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan kota. Oleh karena itu, kami mengimbau wajib pajak yang sudah memiliki dana untuk segera melunasi kewajibannya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa program pemutihan ini mencakup seluruh jenis pajak daerah, kecuali Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Denda akan dihapus asalkan pokok pajak dibayarkan sebelum 31 Mei 2025,” jelasnya.

Febri menambahkan bahwa program pemutihan ini bukan pertama kali dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga telah memberikan pembebasan PBB bagi wajib pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp100 juta.

“Jika masyarakat menerima tagihan PBB dengan nilai nol rupiah, itu bukan kesalahan, melainkan karena NJOP-nya di bawah Rp100 juta sehingga mendapatkan pembebasan,” terangnya.

Untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, Bapenda Surabaya telah menyediakan berbagai metode pembayaran. Di antaranya melalui Mobil Keliling (Mobling) PBB, ATM (Bank Jatim, BNI dan Mandiri), Mobile Banking (Bank Jatim, BNI, BRI dan Mandiri), E-Wallet (OVO dan GoPay), E-Commerce (Tokopedia, Blibli) serta Gerai ritel (Indomaret dan Alfamart).

“Kami harap masyarakat segera memanfaatkan program pemutihan denda ini dan membayar pajak tepat waktu agar tidak terkena sanksi di kemudian hari,” pungkas Febri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News