Beranda blog Halaman 1140

Kemenag – Kemendes Sinergi Program Berantas Buta Huruf Al-Qur’an dan Satu Desa Satu Majelis Ta’lim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) hari ini melangsungkan Kick Off Kerja sama dalam pemberantasan buta huruf Al-Qur’an dan satu desa satu majelis ta’lim. Acara ini berlangsung di Masjid ‘Izzatul Islam Grand Wisata Bekasi, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa sejarah-sejarah monumental umat Islam itu hampir semua terjadi di bulan Ramadan. Misalnya, pelantikan Muhammad Saw sebagai Nabi di bulan Ramadan, peperangan yang dimenangkan umat Islam terjadi di bulan Ramadan, kemerdekaan Indonesia dari penjajah diproklamirkan di bulan Ramadan, Universitas Al Azhar Kairo berdiri pada bulan Ramadan. Bahkan, penaklukan Spanyol Raya juga terjadi pada bulan Ramadan.

“Acara yang kita laksanakan hari ini juga dilakukan pada bulan Ramadan, Insya Allah akan monumental,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar, di Bekasi, Senin (24/3/25).

“Kegitan ini juga dilakukan di Masjid, bukan berarti untuk umat Islam semata, namun kegiatan ini untuk umum dan juga bagi masyarakat yang beragama lain,” sambungnya.

Menag Nasaruddin Umar lalu menyinggung peran perempuan dalam perjuangan bangsa. Menurutnya, pejuang bangsa bukan hanya kaum laki-laki. Banyak pahlawan bangsa dari kalangan perempuan. Laki-laki dan perempuan harus bersama-sama untuk mempertahankan bangsanya sendiri.

“Yang paling besahabat dengan agama adalah kaum perempuan. Lihat majelis ta’lim, banyak didominasi oleh kaum perempuan. Seperti yang kita lihat saat ini, di dalam masjid ini. Program majelis ta’klim Bekasi luar biasa,” terang Menag.

Mendes PDT, Yandri Susanto sebelumnya menyampaikan bahwa kerja sama ini mrnjadi salah satu langkah untuk mengembangkan majelis ta’lim di tingkat desa. Yandri berharap program ini bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antar warga sekaligus meningkatkan pengetahuan keagamaan.

“Insya Allah kita akan kick off membangun majelis taklim, TPQ, termasuk juga agama lain sehingga akhlak atau kehidupan di masyarakat desa lebih maju, lebih beradab, dan lebih bermanfaat dunia akhirat,” kata Mendes PDT, Yandri Susanto.

Selain itu, lanjut Yandri Susanto, Kemendes PDT dan Kemenag juga menekankan betapa pentingnya upaya bersama dslam memberantas buta huruf Al-Qur’an di desa-desa. Tentunya langkah ini dilakukan dengan mengadakan program-program pendidikan yang dapat mengajarkan masyarakat untuk membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.

“Kita juga berkomitmen untuk mendorong agar majelis ta’lim di desa-desa dapat berkembang menjadi wadah yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga,” terang Yandri Susanto. Dengan demikian, diharapakan kerja sama kedua Kementerian ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui usaha-usaha ekonomi kecil.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal secara keseluruhan,” tegas Yandri Susantro.

Selain penandatanganan kerja sama, dilaksanakan juga pemberian bantuan berupa Al-Qur’an, mukena, sarung, dan buku tulis.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kunjungi Situ Cibeureum, Mendes Yandri Harap Dikelola jadi Desa Wisata

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria mengunjungi Situ Cibeureum yang berada di Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Senin (24/3/2025).

Mendes Yandri menilai Situ Cibeureum miliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi desa wisata yang strategis.

Lokasi yang dikelilingi oleh akses jalan yang dekat dengan tol, hotel, dan Mall Grand Wisata ini membuat Situ ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi pengembangan pariwisata.

Mendes Yandri mendengarkan paparan dari Kepala Desa Lambang Sari Pipit Haryanti mengenai kondisi dan status tanah Situ Cibeureum tersebut.

“Ada persoalan di tempat ini. Aset Negara dikuasai oleh pihak tertentu yang mungkin tidak prosedural,” kata Mendes Yandri.

“Ini mau kita lakukan penelusuran hingga ini (Situ Cibeureum,red) kembali kepada masyarakat dan dikelola jadi Desa Wisata melalui Badan Usaha Milik Desa,” tekan Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional untuk memastikan status tanah Situ Cibeureum ini.

“Hingga akhirnya status nya menjadi clear (jelas,red),” kata Mendes Yandri.

Kades Lambang Sari Pipit Haryanti berharap agar Pemerintah Desa bisa mengelola Situ Cibeureum ini karena potensi yang dimilikinya sangat bagus.

Melalui kolaborasi antar kementerian, diharapkan potensi besar Situ Cibeureum dapat terealisasi dan menjadi destinasi wisata yang menguntungkan bagi masyarakat setempat

Situ Cibeureum terkenal dengan keindahan alamnya, udara yang tenang dan jernih, serta pohon-pohon rindang yang miliki berbagai fasilitas wisata, seperti saung bambu, warung makan, kios souvenir, tempat parkir, dan toilet.

Situ Cibeureum merupakan salah satu penopang kehidupan masyarakat, banyak warga menggantungkan hidup dengan mencari ikan atau kangkung di danau.

Sebelum mengunjungi Situ ini, Mendes Yandri hadiri Kick Off Kerjasama dalam pencanangan Pemberantasan buta huruf Al Quran dan Satu Desa Satu Majelas Taklim di Masjid Izzatul Islam Grand Wisata Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri dan Menag Luncurkan Satu Desa Satu Majelis Taklim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Agama (Kemenag) melaksanakan Kick Off Kerjasama dalam pencanangan Pemberantasan buta huruf Al Quran dan Satu Desa Satu Majelas Taklim pada Senin (24/3/2025) di Masjid Izzatul Islam Grand Wisata Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Kerjasama antara Kemendes PDT dengan Kemenag tersebut, salah satu langkahnya berfokus pada pengembangan majelis taklim di tingkat desa yang diharapkan bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antar warga sekaligus meningkatkan pengetahuan keagamaan.

Mendes Yandri mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena anak-anak yang kini tidak lagi mengaji.

“Masih banyak keprihatinan, anak-anak sudah tidak ada (atau jarang yang) mengaji,” ujar Mendes Yandri.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di pedesaan sangat penting, sebagai bagian dari cita-cita Presiden untuk memberantas kemiskinan.

Olehnya, Mendes Yandri menegaskan jika kolaborasi dengan Kementerian Agama ini menjadi sangat penting karena berkaitan erat juga dengan pembangunan moral.

“Kolaborasi ini penting karena membangun moral manusia adalah tantangan yang lebih besar daripada pembangunan infrastruktur,” kata Mendes Yandri.

Untuk itu, Kemendes DPT bersama Kementerian Agama akan terus berupaya menjalankan program ini di seluruh desa di Indonesia yang dimulai pencanangannya di Desa Lambangsari.

“Insyaallah kita akan kick off membangun majelis taklim, TPQ, termasuk juga agama lain sehingga akhlak atau kehidupan di masyarakat desa lebih maju, lebih beradab, dan lebih bermanfaat dunia akhirat,” ujar Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Kemendes PDT, kata Mendes Yandri bakal mengadakan perlombaan Majelis Tak’lim di seluruh desa di Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan semangat keagamaan dan moral masyarakat desa.

Ke depan, Kemendes DPT akan menyusun kolaborasi lebih mendalam dengan Kementerian Agama untuk memastikan program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

Mendes Yandri bersama Menag Nasaruddin menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagaro dengan Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad dan Antara Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo dengan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

Selain itu, Kedua Menteri juga memberikan bantuan berupa Al -Quran, Mukena, Sarung dan Buku Tulis kepada masyarakat sekitar dan Majelis Taklim.

Turut hadir dalam acara ini Kepala BNPT Eddy Hartono, Ketua Bidang Keorganisasian PBNU, Perwakilan PP Muhammadiyah dan Ketua Forum Silaturahmi Ulama Indonesia Kiai Kholid Hidayat Hasyim.

Hadir juga Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Pejabat Tinggi di lingkungan Kemenag, Kepala Kemenag Jawa Barat Ajam Mustajam dan Kepala Kemenag bekasi Shobirin.

Hadir juga Wakil Bupati Bekasi Ade Surya Atmaja, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bekasi, Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi, DKM Masjid se-Desa Lambangsari dan TPQ Desa Lambangsari.

Mendampingi Mendes Yandri, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Sekjen Taufik Madjid, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT, Pendamping Desa se-Kabupaten Bekasi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Apkasi Dukung Penuh Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Penulis
Syifa
-

Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar Sosialisasi Teknis Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Acara yang digelar secara daring, Senin (24/03/2024) dari Gedung Kemenkop ini dihadiri oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Koperasi, serta jajaran pejabat tinggi Kemenkop. Dari pihak Apkasi, hadir Pjs Ketua Umum Mochamad Nur Arifin dan Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang.

Dalam sambutannya, Mochamad Nur Arifin, yang akrab disapa Cak Ipin, menegaskan komitmen Apkasi untuk mendukung gerakan Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto usai retret kepala daerah di Magelang, yang menekankan pentingnya memajukan kesejahteraan umum melalui Pasal 33 UUD 1945. “Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi adalah instrumen untuk menciptakan ekonomi yang inklusif,” ujar Bupati Trenggalek ini.

Cak Ipin juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo. Menurutnya, gerakan berkoperasi bisa menjadi alat pemerataan ekonomi yang efektif. Namun, ia mengakui bahwa masih ada keraguan di tingkat desa. “Beberapa kepala desa masih mempertanyakan urgensi bergabung dengan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka ingin tahu apa keuntungan dan proteksi yang akan didapat,” ujarnya.

Ia menambahkan, banyak tokoh desa yang sudah terafiliasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). “BUMDES memberikan kontribusi langsung ke fiskal desa, sementara koperasi lebih fokus pada anggota. Ini yang masih menjadi bahan diskusi,” jelasnya. Cak Ipin menyarankan agar ada mandatori bisnis yang jelas, seperti distribusi pupuk bersubsidi atau solar bersubsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih. “Dengan mandatori seperti ini, keberlangsungan koperasi bisa lebih terjamin,” tegasnya.

Selain itu, Cak Ipin mengusulkan integrasi klinik desa dengan posyandu dan ponkesdes untuk memudahkan monitoring masalah stunting dan gizi. “Ini akan mempermudah pengawasan dan tidak perlu lagi mencari tenaga medis tambahan,” ujarnya.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Apkasi. Ia menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. “Koperasi adalah bentuk nyata dari amanat Pasal 33 UUD 1945. Ini adalah usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan,” ujarnya.

Budi Arie juga menyampaikan optimismenya bahwa Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa. “Tidak ada desa miskin di Indonesia. Yang ada adalah desa yang belum menemukan potensinya. Koperasi ini akan membantu mengoptimalkan potensi tersebut,” tegasnya.

Menkop menjelaskan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap hingga Juli 2025, dengan rencana peluncuran 80.000 koperasi pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025. Tahap selanjutnya adalah pengembangan hingga Desember 2025, yang meliputi koordinasi lintas kementerian, pemetaan koperasi, dan penyiapan modul perkoperasian. “Kami akan melibatkan generasi muda untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Budi Arie juga meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah. “Kami harap Bapak-Ibu Bupati bisa membantu dalam pemetaan data, mitigasi risiko, dan pendampingan. Sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD juga penting untuk memastikan keberlanjutan program ini,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, Kemenkop dan Apkasi berharap Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem dan menggerakkan perekonomian desa secara berkelanjutan. Di akhir acara, Pjs Ketua umum Apkasi memberikan cinderamata kepada Menkop Budi Arie Setiadi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Tegaskan Komitmen Transisi Energi Berkelanjutan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong transisi energi yang adil dan berkelanjutan melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP didirikan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022 sebagai bagian dari kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Kemitraan ini memperkuat transisi energi dengan dukungan internasional.

Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (24/03), Pemerintah dan para mitra internasional membahas strategi percepatan implementasi JETP guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.

“Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Satgas ini dibentuk memiliki empat kelompok kerja yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” tutur Menko Airlangga selaku Ketua Komite Pengarah Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau.

Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar USD1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya menerima hibah senilai USD233 juta. Selain itu, IPG juga telah mengamankan jaminan senilai USD1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih, termasuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.

“Dalam pembicaraan tadi, beberapa proyek yang secara pragmatis juga disebut karena ini merupakan tujuan daripada JETP, antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat, itu adalah program untuk biotermal dan diharapkan bisa beroperasi di 2027. Kemudian juga ada beberapa proyek yang dalam pipeline, baik itu photovoltage seperti di Saguling, kemudian juga ada beberapa proyek lain seperti dekarbonisasi atau phasing out dari Cirebon Power. Itu juga masuk dalam pembahasan. Di samping itu juga ada beberapa proyek yang lain termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, yaitu proyek di Legok Nangka di Jawa Barat,” kata Menko Airlangga.

Rapat tersebut juga membahas langkah-langkah percepatan implementasi transisi energi yang mencakup revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.

Selain itu, sinergi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif. Pemerintah juga menekankan perlunya kolaborasi erat dengan sektor swasta dan mitra internasional guna mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau. Dengan kolaborasi yang erat antara Pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, Indonesia optimistis dapat menjalankan transisi energi yang efektif, inklusif, dan kompetitif.

“Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antar kementerian. Kemudian juga diharapkan pencairan daripada financing berbagai moda ini bisa terus didorong. Pemerintah melakukan pantauan dan evaluasi berbasis digital dan para stakeholder bisa mengakses, serta secara berkala akan dilakukan koordinasi,” pungkas Menko Airlangga.

Rapat Koordinasi ini dihadiri diantaranya oleh sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan mitra internasional, termasuk Duta Besar dari Inggris, Kanada, Prancis, Italia, serta perwakilan dari Jerman dan Jepang sebagai Co-lead International Partners Group (IPG). Juga hadir perwakilan Uni Eropa, Denmark, Norwegia, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), serta lembaga internasional seperti International Energy Agency (IEA) dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Puan Desak Perusahaan Bayar THR Paling Lambat H-7 Lebaran

Penulis
Syifa
-

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengingatkan perusahaan untuk segera membayar tunjangan hari raya (THR) bagi para pekerjanya. Puan meminta perusahaan untuk memperhatikan imbauan Pemerintah agar pembayaran THR dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

“Sesuai dengan peraturan, THR untuk pekerja harus dibayarkan secara penuh dan tepat waktu, paling lambat satu minggu sebelum Lebaran. Pekerja harus mendapatkan haknya!” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Adapun aturan yang dimaksud tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR bagi pekerja. Disebutkan bahwa pencairan THR wajib dilakukan secara penuh atau tidak dicicil dengan tenggat waktu H-7 Hari Raya Idul Fitri 2025.

Puan pun menyoroti kebijakan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dalam aturan tersebut, perusahaan yang terlambat membayar THR hanya dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan.

Sementara bagi yang tidak membayar THR sama sekali, sanksi administratif seperti teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha diberlakukan. Menurut Puan, kebijakan ini masih belum cukup kuat untuk melindungi hak pekerja.

“Denda sebesar 5 persen bukanlah nominal yang berarti bagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal besar dan keuntungan tinggi,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan menilai, sanksi yang ringan dapat menjadi celah bagi pengusaha untuk lebih memilih membayar denda dibandingkan menunaikan kewajibannya memberikan THR kepada pekerja secara tepat waktu.

“Ini berpotensi merugikan jutaan pekerja yang sangat bergantung pada THR sebagai tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hari raya dan keluarganya,” sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

“Denda 5 persen bagi perusahaan yang terlambat membayar THR hanyalah solusi parsial yang tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia,” imbuhnya.

Puan meminta Pemerintah untuk lebih berani dalam menegakkan aturan yang tegas. Hal ini guna memastikan keadilan dalam sistem ketenagakerjaan.

Selain pembayaran THR tepat waktu, Puan juga memberi perhatian terkait keadilan dalam besaran upah pekerja. Menurutnya, keadilan upah ini juga mendesak untuk segera ditangani Pemerintah.

“Kita tidak bisa menutup mata, masih banyak pekerja di Indonesia yang menerima upah rendah dan tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat. Belum lagi adanya kesenjangan yang besar antara upah pekerja dengan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan,” jelas Puan.

Mantan Menko PMK ini pun mendorong Pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan pekerja di tengah tantangan ekonomi. Puan memahami Pemerintah saat ini sudah berusaha mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap pekerja.

“Namun dibutuhkan lebih banyak pendekatan yang dapat memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Apalagi keadaan sekarang sangat berat bagi kelas menengah yang mana banyak pekerja juga masuk dalam kategori ini,” ungkap cucu Bung Karno tersebut.

“Harus diingat, kebijakan terkait upah bagi pekerja sangat erat kaitannya dengan isu kesejahteraan rakyat. Maka upah yang adil harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar penerapan denda yang tidak seberapa bagi perusahaan- perusahaan besar,” imbuh Puan.

Puan menegaskan bahwa agenda besar yang harus menjadi prioritas Pemerintah adalah menjamin keadilan upah bagi seluruh pekerja serta memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang berkualitas.

“Jangan sampai isu THR menutupi masalah yang lebih besar, yaitu bagaimana negara hadir untuk memastikan bahwa seluruh pekerja mendapatkan penghidupan yang layak dan bermartabat,” ucapnya.

Di sisi lain, Puan menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh para pencari kerja di Indonesia. Meskipun banyak tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang baik, namun faktanya masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.

“Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja yang harus segera diatasi oleh Pemerintah,” tukas Puan.

Puan pun mendorong Pemerintah untuk mempercepat kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.

“Investasi harus diarahkan dalam sektor-sektor produktif yang dapat menyerap banyak tenaga kerja,” imbaunya.

“Kami juga berharap regulasi yang mendukung keadilan iklim usaha serta perlindungan bagi tenaga kerja harus diperkuat agar para pekerja tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga memperoleh kesejahteraan yang layak,” tutup Puan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Analisis CCTV Ungkap Pelaku Teror Kepala Babi di Tempo

Penulis
Syifa
-

Dittipidum Bareskrim Polri terus mengusut dugaan aksi teror di Kantor Tempo, Jakarta Selatan. Penyidik kini menganalisis rekaman CCTV guna mengungkap pelaku yang diduga mengirim potongan kepala babi dan bangkai tikus ke gedung media tersebut.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan pihaknya telah menerima rekaman CCTV dari Pos Satpam Gedung Tempo serta sepanjang jalur yang diduga dilewati pelaku.

“Tim sudah menerima hasil rekaman CCTV Gedung Tempo, Grogol, Jakarta Selatan. Selanjutnya, tim melakukan analisis video dengan mengutamakan pencarian terhadap satu orang terduga pelaku yang belum teridentifikasi,” ujar Djuhandhani di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Tak hanya itu, penyidik juga mendatangi Gedung Tempo untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di lokasi kejadian. Sejumlah saksi telah didata guna memperkuat penyelidikan.

“Tim mendatangi TKP dalam rangka koordinasi terkait laporan polisi serta mendata saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut,” ujarnya.

Bareskrim Polri mendalami kasus ini sebagai dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan/atau menghalang-halangi kerja jurnalistik. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pun telah turun tangan, memerintahkan Kabareskrim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Saya sudah perintahkan Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut,” ujar Sigit menegaskan.

Kapolri menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini demi menjaga kebebasan pers dan rasa aman di lingkungan jurnalistik.

“Kami akan memberikan pelayanan terbaik untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Diprediksi Berawan hingga Hujan Ringan Sepanjang Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Selasa (25/3) akan didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa titik.

Berdasarkan laporan dari laman resmi BMKG, cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan berawan merata di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Memasuki sore hari, cuaca cerah berawan diprediksi terjadi di Kepulauan Seribu. Sementara itu, wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur tetap berawan. Berbeda dengan daerah lain, Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan.

Pada malam hari, BMKG memperkirakan seluruh wilayah Jakarta kembali diselimuti cuaca berawan.

Suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 69 hingga 95 persen.

Warga Jakarta diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan selalu memperbarui informasi terkini dari BMKG guna mengantisipasi kondisi yang bisa berdampak pada aktivitas sehari-hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling di Jakarta: Lokasi, Jadwal, dan Biaya Perpanjangan

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik berbeda di Jakarta pada Selasa (25/3). Layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus mengunjungi kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Menurut informasi dari akun resmi X @tmcppoldametro, layanan SIM Keliling ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Berikut adalah lokasi yang dapat dikunjungi oleh masyarakat yang ingin memperpanjang SIM:

  1. Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  2. Jakarta Utara: LTC Glodok

  3. Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  4. Jakarta Barat: Mall Citraland

  5. Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat dan Ketentuan Perpanjangan SIM

Pemohon yang ingin memperpanjang SIM di gerai SIM Keliling diwajibkan membawa:
✅ SIM lama yang masih berlaku beserta fotokopinya
✅ Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi

Setibanya di lokasi, pemohon harus mengisi formulir yang tersedia serta menjalani tes kesehatan dan tes psikologi sebagai bagian dari prosedur perpanjangan. Perlu diperhatikan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Bagi pemilik SIM yang masa berlakunya telah habis, perpanjangan tidak bisa dilakukan melalui layanan ini. Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan pembuatan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Biaya Perpanjangan SIM 2024

Berdasarkan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berikut rincian biaya perpanjangan SIM:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Selain itu, terdapat biaya tambahan yang perlu disiapkan pemohon, yaitu:

  • Tes psikologi: Rp37.500

  • Asuransi: Rp50.000

Perpanjangan SIM B Tidak Bisa di SIM Keliling

Bagi pemilik SIM B, perpanjangan tidak dapat dilakukan di layanan SIM Keliling. Hal ini karena SIM B diperuntukkan bagi kendaraan dengan berat lebih dari 3,5 ton, sehingga harus diperpanjang langsung di kantor Satpas untuk verifikasi dokumen yang lebih ketat.

Layanan SIM Keliling ini merupakan solusi praktis bagi warga Jakarta yang ingin memperpanjang SIM tanpa harus mengantre di kantor Satpas. Pastikan untuk membawa dokumen yang diperlukan agar proses perpanjangan berjalan lancar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Resmikan Pembangunan RSUD Tarempa di Kepulauan Anambas

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno secara resmi memulai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarempa di Kepulauan Anambas, Sabtu (22/3).

Rumah sakit ini akan ditingkatkan dari tipe D menjadi tipe C sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil, khususnya di Kepulauan Anambas.

Dalam sambutannya, Menkes Budi menekankan bahwa peningkatan fasilitas kesehatan ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan rujukan pasien ke rumah sakit di luar daerah sesuai harapan Presiden RI. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial dan psikologis bagi pasien serta keluarganya yang harus melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai.

Menkes Budi juga menyoroti lima jenis penyakit utama yang menjadi prioritas layanan di RSUD Tarempa, yakni stroke, kanker, jantung, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak.

“Kelima penyakit ini, jika bisa ditangani di tingkat kabupaten atau kota, akan mengurangi beban pasien yang selama ini harus dirujuk jauh. Itu sebabnya, kami fokus untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan di daerah,” ujar Menkes Budi.

Sebagai salah satu dari 66 rumah sakit yang ditingkatkan statusnya menjadi tipe C, RSUD Tarempa akan dilengkapi dengan peralatan medis modern untuk memastikan pelayanan yang lebih optimal dan komprehensif. Pembangunan rumah sakit ini ditargetkan selesai sebelum Desember 2025.

Selain peningkatan infrastruktur, Menkes Budi juga menegaskan pentingnya peran tenaga medis lokal dalam mendukung keberlanjutan pelayanan kesehatan. Ia meminta pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam merekrut putra-putri daerah sebagai tenaga kesehatan di RSUD Tarempa.

“Kami ingin agar SDM kesehatan di sini berasal dari daerah sendiri, karena mereka yang paling mengerti kebutuhan masyarakat setempat,” kata Menkes Budi.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan berbagai skema, termasuk pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, agar lulusan dari daerah tidak perlu bersaing dengan peserta dari luar dalam mendapatkan pendidikan spesialis. Selain itu, beasiswa juga akan diberikan kepada mereka yang berkomitmen untuk kembali dan mengabdi di daerah asalnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK Pratikno menyampaikan ucapan selamat atas dibangunnya RSUD Tarempa di Kabupaten Anambas. Ia juga mengapresiasi atas capaian positif Kepulauan Riau dalam melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis.

“Saya mengucapkan selamat kepada Kabupaten Anambas dan Kepulauan Riau. Selamat untuk Anambas karena mendapatkan rumah sakit baru. Selamat kepada Pak Gubernur atas capaian Cek Kesehatan Gratis yang mencapai 86,5 persen di 90 puskesmas,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengungkapkan bahwa saat ini ketersediaan tenaga medis di Anambas masih sangat terbatas. Tercatat hanya terdapat satu dokter spesialis obstetri dan ginekologi serta satu dokter spesialis anak, sementara dokter spesialis penyakit dalam dan bedah masih belum tersedia.

Kekurangan tenaga medis ini membuat banyak pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut harus dirujuk ke luar daerah, yang memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit.

“Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan besar bagi kami, apalagi dengan jarak yang jauh dan transportasi laut yang memakan waktu lama. Dengan adanya peningkatan RSUD Tarempa menjadi tipe C, kami berharap pelayanan kesehatan di daerah ini bisa lebih optimal,” ujar Gubernur Ansar.

Masyarakat Anambas menyambut baik pembangunan RSUD Tarempa yang baru dan berharap rumah sakit ini dapat menangani kasus medis yang lebih kompleks tanpa harus merujuk pasien ke luar daerah.

“Kami sangat mendukung program pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah kami. Semoga dengan adanya rumah sakit tipe C ini, kesehatan masyarakat dapat terjamin.”

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1391,1401,141...4,931Halaman 1,140 dari 4,931