Beranda blog Halaman 1244

Kebakaran di Kementerian ATR/BPN, Karo Humas Tegaskan Tidak Ada Penghilangan Dokumen

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menegaskan bahwa kebakaran yang terjadi di kantor Biro Humas ATR/BPN tidak melibatkan dokumen-dokumen penting terkait dengan sengketa tanah, seperti surat tanah atau dokumen teknis lainnya.

“Kebakaran ini hanya melibatkan satu subbagian dari Biro Humas Kementerian ATR/BPN, dan dokumen-dokumen yang terdampak lebih banyak adalah dokumen administratif, bukan dokumen penting seperti surat tanah atau dokumen terkait sengketa lahan,” ujar Harison Mocodompis dalam wawancara langsung dengan Metro TV, Minggu (09/02/25).

Kebakaran yang terjadi pada malam hari sekitar pukul 11 malam di lantai 1 gedung ATR/BPN, tepatnya di Subbagian Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, hanya mengakibatkan kerusakan pada sekitar 20% area ruangan tersebut. Ia mengatakan, bahwa meskipun beberapa dokumen administratif terkena dampak, dokumen terkait sengketa tanah atau surat tanah yang penting tidak berada di lokasi tersebut.

“Mengenai dokumen, keseharian kami lebih banyak bekerja di bidang administratif, seperti menyiapkan konten informasi publik, melayani kebutuhan media, menyusun rilis, serta memproses pengaduan atau permintaan informasi masyarakat,” terang Harison Mocodompis.

Karo Humas Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa dokumen teknis terkait pertanahan biasanya disimpan di Kantor Pertanahan masing-masing, bukan di ruang Biro Humas. Ia menambahkan bahwa kebakaran berhasil dilokalisir berkat kerja cepat dari tim pemadam kebakaran (Damkar) dan jajaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang mencegah api merembet ke area lain.

“Alhamdulillah, tidak ada dokumen penting yang terbakar, dan pelayanan di BPN tetap berjalan normal. Masyarakat tetap bisa mengakses layanan mulai Senin depan,” lanjutnya.

Karo Humas Kementerian ATR/BPN berharap hasil investigasi lebih lanjut dari pihak berwenang dapat memberikan klarifikasi lebih dalam terkait penyebab kebakaran ini.

“Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan, teman-teman dari Damkar dan Puslabfor telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut dari hasil investigasi ini,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Walikota Jaya Negara Apresiasi Peran TPS3R Olah Sampah Dari Sumber

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Kota Denpasar memberikan apresiasi atas kerja keras Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dalam mendukung pengolahan sampah berbasis sumber. Dimana, dengan adanya TPS3R di wilayah Kota Denpasar, jumlah volume sampah menuju TPA Suwung dapat dikurangi. Hal ini diungkapkan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat memimpin Rapat Evaluasi TPS3R Kota Denpasar di Ruang Sewaka Mahotama, Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Jumat (7/2).

Walikota Jaya Negara dalam arahanya memberikan apresiasi atas kerja keras dan sinergitas bersama antara seluruh stakeholder dalam mendukung penanganan persampahan di Kota Denpasar. Dimana, keberadaan TPS3R dan Bank Sampah memiliki peran strategis dalam mendukungh pengurangan sampah Kota Denpasar menuju TPA Suwung.

“Pada kesempatan yang baik ini ijinkan kami atas nama Pemerintah Kota Denpasar memberikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, termasuk TPS3R dan Bank Sampah dalam mendukung pengolahan sampah dari sumber,” ujar Walikota Jaya Negara.

Lebih lanjut Walikota Jaya Negara berharap kedepan TPS3R di seluruh wilayah Kota Denpasar untuk dapat membangun sinergitas lintas sektor. Selain itu, penambahan teknologi dalam bentuk mesin juga menjadi penting dalam mendukung perluasan cakupan pengolahan sampah.

“Saat ini TPS3R sudah dilengkapi dengan Mesin Gibrik, dan kedepan akan terus dikembangkan guna mendukung optimalisasi pengolahan sampah berbasis sumber,” kata Walikota Jaya Negara.

Kadis DLHK Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa mengatakan bahwa saat ini terdapat 21 TPS3R di Kota Denpasar. Dimana, dari jumlah tersebut sebanyak 19 TPS3R sudah dilengkapi dengan Mesin Gibrik. Sehingga optimalisasi pengolahan sampah berbasis sumber dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Saat ini di Kota Denpasar terdapat 21 TPS3R yang telah dilengkapi dengan mesin Gibrik di 19 titik, selain itu juga terdapat 338 Bank Sampah yang mendukung pengolahan sampah berbasis sumber di Kota Denpasar,” ujarnya.

Dikatakannya, keberadaan TPS3R dan Bank Sampah di Kota Denpasar saat ini telah mampu mengolah sampah sebanyak 68,49 ton dan bank sampah di Kota Denpasar telah mampu mengolah 5,67 ton sampah. Sehingga dengan penambahan mesin diharapkan mampu mendukung perluasan cakupan pelayanan pengolahan sampah.

“Kita akan terus evaluasi, dan kita bangun formula, sehingga alur pengolahan sampah dapat terintegrasi dan mampu mendukung optimalisasi pelayanan persampahan di Kota Denpasar,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kepala Diskominfo Kaltim: Digitalisasi Dorong Tingkatkan Kualitas Pers di Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Seluruh Indonesia (Askompsi) sekaligus Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, membuka seminar nasional bertema “Transformasi Publikasi Media Berbasis Birokrasi Digital untuk Pers Bertanggung Jawab” digelar di Ballroom Neptunus Hotel Galaxy, Banjarmansin (Kalimantan Selatan), Jumat (7/2/25).

Dalam kesempatan itu, Kepala Diskominfo Kaltim menyampaikan harapan agar pers terus berjaya dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi indonesia.

Kegiatan ini dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dengan menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan pemerintah, praktisi media, serta akademisi untuk membahas peran digitalisasi dalam meningkatkan kualitas pers di Indonesia.

Adapun hari pertama HPN 2025, berbagai kegiatan menarik turut digelar untuk memajukan kehidupan pers nasional, di antaranya seminar tentang “Transformasi Publikasi Media Berbasis Birokrasi Digital untuk Pers Bertanggung Jawab” dan “Peran Perempuan Sebagai Pondasi Generasi Emas 2045”.

Kepala Diskominfo Kaltim, yang menjadi pembicara utama dengan materi berjudul “Birokrasi Digital & Media Relation,” menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk mempermudah pelayanan publik.

“Ada tiga poin utama yang akan saya bahas, yakni Birokrasi Digital, Digital Public dan Media Relation,” ungkapnya.

Kepala Diskominfo Kaltim menambahkan digitalisasi tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga membuka peluang baru bagi media untuk menyebarkan informasi dengan lebih cepat dan efektif. Sebagai bagian dari birokrasi, kita harus memastikan bahwa teknologi ini dimanfaatkan untuk kepentingan publik, bukan hanya untuk efisiensi internal pemerintah.

Kepala Diskominfo Kaltim juga menyoroti Peraturan Gubernur (Pergub) No. 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah. Menurutnya, regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas media serta melindungi masyarakat, perusahaan media dan jurnalis.

“Tujuan Pergub ini adalah untuk meningkatkan kualitas media, melindungi pembaca, masyarakat Kalimantan Timur, perusahaan media, dan rekan-rekan jurnalis. Jika UMKM saja diwajibkan mengurus izin, mengapa media tidak?,” tegas Kepala Diskominfo Kaltim.

Dalam kesempatan tersebut Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan media publik yang dikelola oleh pemerintah.

Pria berkacamatan ini menyebutkan bahwa dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam mengelola komunikasi publik.

“Langkah ini bukan hanya melindungi media dan jurnalis, tetapi juga memberikan ruang bagi media untuk berkembang dengan lebih bertanggung jawab dalam memberitakan informasi yang akurat dan berimbang,” jelasnya.

Sementara itu, Hendry Ch Bangun selaku Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, dalam sambutannya menyampaikan seminar ini merupakan sarana bagi PWI untuk menegaskan peran strategis pers dalam menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, serta melakukan kontrol sosial.

“Pers memiliki tugas yang tidak hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan kebijakan publik dijalankan dengan benar dan adil,” imbuh Hendry.

Selain Kepala Diskominfo Kaltim, seminar ini juga menghadirkan narasumber lain, di antaranya Toto Fachrudin (Sekretaris PWI Kalsel), Sofyan Herbowo (Wakil Ketua PAGI & Director of Public Affairs Praxis), Suprapto Sastro Atmojo (Ketua KTP2JB) dan Dr. Zakcy Anthony (Penasihat LKBPH PWI Pusat).

Seminar yang diikuti oleh wartawan, praktisi media, serta pejabat pemerintah dari berbagai daerah ini juga membahas tantangan yang dihadapi media di era digital, terutama terkait kredibilitas dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

Diskusi yang berlangsung memberikan wawasan baru tentang bagaimana media dapat bertransformasi seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Tidak hanya itu, para peserta juga diajak untuk berdiskusi tentang tantangan yang dihadapi oleh media dalam era digital, terutama terkait dengan kredibilitas dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

“Media harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa informasi yang diterima publik adalah informasi yang benar dan bermanfaat,” ujar salah satu peserta seminar.

Dengan adanya diskusi dan pemaparan dari para ahli, diharapkan pers Indonesia semakin maju dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital demi meningkatkan kualitas pemberitaan serta pelayanan kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenag Hemat Rp680 Miliar, Optimalkan Pengawasan Madrasah Berbasis Digital

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya meningkatkan daya saing madrasah dengan mengoptimalkan pengawasan berbasis digital. Dalam 100 hari pertama kepemimpinan Menag Nasaruddin Umar dan Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’i, Kemenag telah siapkan sebuah platform berupa Madrasah Digital Supervision (MAGIS).

Dirjen Pendidikan Islam, Amin Suyitno, mengatakan, sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pengawasan, refleksi, serta perencanaan pendampingan bagi satuan pendidikan madrasah secara lebih efektif dan efisien. Dengan MAGIS, pengawasan madrasah bisa dilakukan secara digital, memungkinkan pengawas atau pendamping madrasah menjalankan tugasnya dengan lebih sistematis.

“Dengan sistem ini, para pengawas dapat melakukan refleksi dan menyusun rencana pendampingan secara lebih tersistem, mudah, dan simple. Potensi penghematannya bisa sampai Rp680miliar,” ujar Amin Suyitno.

Tak hanya untuk pengawas, kepala madrasah juga dapat memanfaatkan platform ini untuk mengevaluasi pengelolaan madrasah serta melakukan perubahan-perubahan berbasis data.

“Melalui refleksi berbasis digital, kepala madrasah dapat terus mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tambahnya.

MAGIS juga memberikan manfaat besar bagi para guru. Mereka dapat melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran di kelas dan menerapkan inovasi yang lebih tepat guna.

“Guru juga bisa berkonsultasi dengan pengawas jika menemui hambatan dalam proses pembelajaran, sehingga platform ini dapat digunakan secara lebih terstruktur,” jelasnya.

Amin Suyitno berharap seluruh pengawas, kepala madrasah, dan guru dapat memanfaatkan MAGIS sebaik-baiknya guna meningkatkan mutu pendidikan madrasah.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa MAGIS merupakan inovasi strategis dalam proyek perubahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengawasan madrasah.

“Dengan platform ini, pengawasan menjadi lebih akuntabel dan dapat menghemat anggaran lebih dari 680 miliar rupiah dalam setahun,” ungkap Thobib.

Penghematan itu, kata Thobib, bisa didapat dari biaya fotokopi borang pengawasan. Potensinya sangat signifikan karena jumlah mencapai 86.343 lembaga. Jika kebutuhan madrasah rata-rata Rp3.000.000 per tahun untuk fotokopi borang, maka akumulasinya mencapai Rp259.029.000.000.

Potensi penghematan lainnya adalah biaya transportasi pengawas ke madrasah. Ini diperkirakan sebesar Rp421.200.000.000. Perhitungan ini didasarkan pada jumlah pengawas yang ada, yaitu 4.680 orang, dengan biaya perjalanan pulang-pergi sekitar Rp500.000 per bulan, serta rata-rata kunjungan ke 15 madrasah per tahun.

“Jadi dengan MAGIS, pengawasan madrasah bisa dilakukan secara digital dan potensi penghematannya bisa mencapai Rp680.229.000.000,” tegas Thobib.

Thobib juga berharap bahwa kehadiran MAGIS dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan madrasah agar semakin unggul dan berdaya saing tinggi.

“Dengan transformasi digital melalui MAGIS, Kemenag berkomitmen menciptakan sistem pengawasan madrasah yang lebih adaptif, inovatif, dan berbasis data guna meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan madrasah di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Swasembada Pangan, KKP Tancap Gas Revitalisasi Tambak Pantura

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP tancap gas merealisasikan program revitalisasi tambak Pantura Jawa untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan serta mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Sosialisasi revitalisasi juga terus dilakukan KKP ke masyarakat agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal nantinya.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu mengungkapkan program pemerintah merevitalisasi tambak Pantura mendapat respon positif. Saat melakukan sosialisasi di Karawang, Jawa Barat, Jumat (7/2) lalu, pihaknya mendapat dukungan dari semua kalangan baik masyarakat pembudidaya, kepala desa, camat, tokoh masyarakat dan agama, penda, hingga wakil rakyat di sana.

“Kami terus melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Tentunya (revitalisasi tambak di Karawang) tidak akan mengganggu ekosistem mangrove. Karena Hutan mangrove sebagai pelindung bagi budidaya tambak yang berkelanjutan,” tegas Dirjen Tebe dalam siaran resmi KKP di Jakarta.

Calon lokasi revitalisasi tambak Pantura Jawa, tidak hanya dibangun petakan kolam produksi, tapi juga fasilita lain seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah dan juga vegetasi di luaran tambak yang berfungsi sebagai filter agar air yang dialirkan kembali ke laut tidak mencemari lingkungan.

“Dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah juga sangat diperlukan untuk ini, antara lain membantu proses clear and clean lahan, ikut menjaga situasi sosial yang kondusif di lokasi revitalisasi dan berperan sebagai tenaga kerja di kawasan tambak nila salin,” jelas Tebe.

Program revitalisasi tambak juga mendapat dukungan dari Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Rosmilah.

“Asalkan program revitalisasi tambak Pantura ini tidak merugikan masyarakat. Masyarakat sudah bertahun-tahun menetap di Desa Sedari ini dan sampai saat ini masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarganya,” katanya.

Petambak di Desa Sedari, Sentani, juga ikut mendukung program revitalisasi tambak Pantura. Pemilihan ikan nila salin pun dinilainya tepat karena komoditas tersebut memiliki prospek pasar dan harga yang cukup baik. Terlebih kondisi perairan Desa Sedari yang teraliri air sungai dan laut sangat cocok untuk pengembangan budi daya payau. Selain itu, tingginya angka pengangguran di Desa Sedari saat ini akan dapat berkurang dengan adanya program revitalisasi tambak Pantura yang akan banyak menyerap tenaga kerja lokal.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah meninjau calon lokasi revitalisasi tambak pantura di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya pada awal Januari lalu. Calon lokasi tersebut merupakan tambak-tambak mangkrak yang berada di lahan milik Kementerian Kehutanan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kadis Kominfo Jambi Tekankan Pentingnya Peran Pers Dukung Pembangunan Daerah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kadis Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah mewakili Gubernur Jambi turut menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang diselenggarakan Hotel Mutiara Merdeka di Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (09/02/24). Acara yang berlangsung dari 6 hingga 9 Februari 2025 ini mengusung tema “Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas”.

Dalam kesempatan tersebut, Kadis Kominfo Jambi menekankan pentingnya peran pers dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Dirinya menyampaikan bahwa media memiliki peran besar dalam mengangkat perkembangan pembangunan suatu daerah serta isu-isu penting sebagai pendidikan bagi masyarakat.

“Pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat. Kami di Pemerintah Provinsi Jambi selalu berkomitmen untuk menjalin hubungan yang baik dengan media, agar informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat tersampaikan dengan baik,” ujar Kadis Kominfo Jambi.

“Melalui tema “Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas”, diharapkan insan pers dapat terus meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, serta berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” tambahnya.

“Selamat Hari Pers Nasional 2025, Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas,” imbuhnya.

Kadis Kominfo Jambi juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi, melalui Dinas Kominfo, berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan media dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan menciptakan ruang diskusi yang sehat bagi masyarakat.

Acara puncak Peringatan HPN 2025 di Pekanbaru Provinsi Riau ini dihadiri oleh berbagai delegasi dari berbagai provinsi, termasuk dari Jambi. Rangkaian acara meliputi diskusi, sarasehan nasional media massa, dan peringatan HUT ke-79 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kepala Diskominfo Kaltim: Peran Pers Kawal Ketahanan Pangan di Era Teknologi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Momentum Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2025 menyoroti peran strategis pers dalam mendorong perkembangan sektor pertanian modern. Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, pers punya peran dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sesuai tema HPN tahun ini, “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”.

Dalam kondisi sekarang, dimana jumlah petani semakin berkurang. Padahal era kemajuan teknologi memungkinkan pertanian berkembang secara modern. Diperlukan regenerasi petani dari kalangan pemuda. Pers bisa ambil andil besar dalam mendorong mindset generasi muda agar mau terjun ke sektor pertanian.

“Perlu dibuat tulisan atau feature di media, betapa besarnya prospek sektor pangan di dunia bisnis. Tulisan yang bisa menggugah, memotivasi, membangun imajinasi bisnis pertanian yang sukses. Konsep pertanian dengan teknologi yang menarik generasi muda. Ini yang harus kita lakukan,” ujar Kepala Diskominfo Kaltim.

Penyampaian itu Kepala Diskominfo Kaltim sampaikan saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif Halo Kaltim di kanal RRI Pro 1 Samarinda, Sabtu (8/2/25).

Kepala Diskominfo Kaltim juga memberi contoh, saat Bank Indonesia (BI) memberikan bantuan drone untuk sentra pertanian di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar). Alat drone itu, dapat membantu petani menabur benih dan pupuk dalam skala besar dengan kapasitas lahan yang luas. Konsep pertanian dengan teknologi modern seperti itu, cocok dilakukan oleh generasi muda yang cepat belajar dan beradaptasi dengan hal baru.

Dengan hadirnya generasi muda ke sektor pertanian maka akan mewujudkan swasembada pangan. Karena menurutnya sektor pangan dan energi adalah bisnis yang tidak akan pernah hilang. Bersamaan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pangan akan terus dibutuhkan.

“Apalagi ada IKN. Jangan sampai daerah kita hanya jadi tempat lewat truk pengangkut logistik pangan saja. Tapi kita harus menjadi daerah penghasil,” tegas Kepala Diskominfo Kaltim.

Senada dengan pandangan tersebut, Sekretaris PWI Kaltim, Achmad Shahab menyatakan bahwa pihaknya kini tengah fokus mendorong program wartawan spesialis yang berkonsentrasi pada isu ketahanan pangan dan pertanian. Program ini bertujuan agar wartawan dapat mendalami suatu persoalan secara utuh sehingga informasi yang disampaikan lebih mendalam dan mudah dipahami oleh masyarakat.

“Kami akan menggandeng pihak terkait, seperti dinas pertanian, untuk melakukan pelatihan kepada wartawan. Dengan begitu, informasi yang disampaikan nanti akan memiliki bahasa jurnalistik dan kemasyarakatan yang lebih jelas, sehingga dampaknya pun semakin besar,” ungkap Shahab.

Momentum HPN 2025 memberikan konsepsi mengenai sinergi antara pers dan inovasi pertanian sebagai upaya mengawal ketahanan pangan dan mendukung kemandirian bangsa di era modern.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sedekah Oksigen, Akmal Malik Ajak Masyarakat Hijaukan Kaltim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik melakukan penanaman 1.000 pohon secara simbolis di Row Tol Balikpapan-Samarinda KM 59 pada hari Sabtu (8/2/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk menghijaukan tepi jalan tol sekaligus mengurangi dampak polusi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Budi Widihartanto, Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Joko Istanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Anwar Sanusi, Sekretaris Diskominfo Kaltim Edi Hermawanto Noor, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Kaltim Hj Syarifah Alawiyah, Jasa Marga, serta Founder Jejak Baik Pohon.

“Penanaman ini kita niatkan sebagai sedekah. Setiap tahun pohon akan menghasilkan oksigen dan dihirup oleh semua orang, sehingga menjadi pahala bagi kita semua,” ujar Akmal Malik.

Akmal Malik juga menginstruksikan kepada perangkat daerah dan sekolah-sekolah untuk ikut serta menanam pohon di 60 titik lahan bekas tambang yang masih kosong.

Akmal Malik berharap setiap lembar daun yang tumbuh dapat menghasilkan karbon dan oksigen.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Budi Widihartanto mengatakan bahwa dalam rangka transformasi ekonomi, lahan bekas tambang dapat ditanami kembali.

“Bank Indonesia telah melakukan proses penanaman sejak Desember hingga Januari. Dari total 1.000 pohon yang direncanakan, sebanyak 750 pohon sudah ditanam, dan hari ini kami akan menanam sisanya, yaitu 250 pohon,” jelasnya.

Adapun pohon yang ditanam berusia antara 4 hingga 10 bulan, terdiri dari pohon akasia, sengon, trembesi, dan mahoni.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menghijaukan kembali hutan Kalimantan, yang dikenal sebagai paru-paru dunia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kepala BNN Apresiasi Aksi Kolaboratif FPPI dalam Kampanye Anti-Narkoba

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNN RI Marthinus Hukom menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI), di Ruang Sutomo BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Jumat (7/2). Pertemuan ini membahas langkah kolaboratif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, salah satunya melalui pemutaran film pendek bertema bahaya narkoba yang diproduksi FPPI. Film ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) FPPI yang akan digelar pada 14 Februari 2025 mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNN RI menekankan pentingnya peran perempuan, khususnya ibu, dalam membangun ketahanan keluarga sebagai benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Ia juga menyoroti semakin kompleksnya peredaran narkotika di Indonesia, termasuk munculnya berbagai jenis narkoba baru serta metode penyelundupan yang semakin canggih.

“Kita menghadapi tantangan berat dengan semakin maraknya peredaran narkotika yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda dan perempuan. Oleh karena itu, pendekatan kreatif seperti film pendek sangat efektif untuk menyampaikan pesan bahaya narkoba dengan cara yang lebih mudah diterima masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia mengapresiasi inisiatif FPPI dalam memproduksi film pendek bertema anti-narkoba serta melibatkan BNN dalam proses pembuatannya. Ia mengatakan bahwa pembangunan moral bangsa berakar dari keluarga, di mana ibu memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan ketahanan moral anak-anak.

“Ini sesuatu yang mungkin di luar dugaan Kita, bahwa ada pihak yang memiliki niat baik untuk membuat film dan melibatkan Kita dalam pembuatannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kampanye Kita dalam melawan narkoba,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret memperkuat kerja sama, Kepala BNN RI mendorong adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara BNN dan FPPI sebagai dasar sinergi lebih kuat dalam upaya pencegahan narkoba.

Ketua Umum DPP FPPI, Dr. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa FPPI merupakan organisasi yang beranggotakan perempuan dari berbagai latar belakang, tetapi memiliki visi yang sama dalam menjalankan kegiatan sosial yang bermanfaat. Salah satu inisiatif FPPI adalah kampanye edukatif melalui film pendek sebagai media penyadaran akan bahaya narkoba.

“Film ini diharapkan menjadi alat kampanye yang efektif dalam menyampaikan pesan anti-narkoba, terutama menjelang Munas FPPI yang akan menjadi momentum penting dalam memperkuat program pemberdayaan perempuan di Indonesia,” ujarnya.

Munas FPPI kali ini mengusung tema “Menjadikan FPPI sebagai Organisasi yang Inklusif, Inovatif, dan Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Salah satu fokus utama organisasi ini adalah memastikan anak-anak muda Indonesia tumbuh menjadi generasi yang bersih dari narkoba sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Selain pemutaran film pendek, FPPI juga berencana menginisiasi pilot project di beberapa wilayah sebagai langkah konkret dalam pencegahan narkoba.

Pilot project ini akan menjadi model program berbasis komunitas dengan indikator keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas sosial dan edukatif yang bebas dari narkoba. Rencana ini akan dibahas lebih lanjut dengan Kepala BNN RI dan para deputi, termasuk pembangunan database anggota yang telah menjalani rehabilitasi serta pendataan anggota DPD dan DPC FPPI di berbagai daerah.

“Perempuan adalah pendidik utama dan pertama dalam keluarga. Oleh karena itu, Kami berharap program ini dapat menjadi salah satu indikator dalam menjauhkan anak-anak dari narkoba,” tambah Marlinda.

Kolaborasi antara BNN dan FPPI diharapkan semakin memperkuat peran perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga serta meningkatkan efektivitas kampanye anti-narkoba di masyarakat. Dengan sinergi yang solid, upaya pencegahan narkoba dapat lebih luas menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan menciptakan generasi yang lebih sehat serta bersih dari narkoba.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KKP Optimalkan Desa Wisata Bahari untuk Ekonomi Pesisir dan Keberlanjutan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus mempercepat pertumbuhan ekonomi biru, yang menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo, melalui pengembangan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari). Sejak 2016, Direktorat Jasa Kelautan di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah melaksanakan berbagai program strategis untuk mengoptimalkan potensi wisata bahari di Indonesia. Hingga akhir 2024, sebanyak 108 kawasan desa pesisir telah menerima bantuan sarana wisata bahari.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo, menegaskan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari, pengelolaan program ini menjadi lebih terstruktur. Konsep Dewi Bahari mengintegrasikan pengelolaan wisata berbasis masyarakat dengan kearifan lokal, upaya konservasi, serta penguatan kewirausahaan di sektor wisata.

“Pengembangan desa wisata bahari bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem laut, tapi juga memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, ” Ujarnya.

Ekonomi dan Keberlanjutan

Direktur Jasa Kelautan, Miftahul Huda, mengungkapkan dukungan KKP tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga pemberian fasilitas fisik.

“Kami telah menyalurkan bantuan berupa perahu, alat snorkeling, kios kuliner, hingga peralatan selam. Bahkan pelatihan pengelolaan usaha juga diberikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara profesional,” ungkapnya.

Sejak diluncurkan pada 2020, program Dewi Bahari menunjukkan capaian signifikan. Hingga 2024, sebanyak 23 Desa Wisata Bahari telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen PKRL Nomor 53 Tahun 2023, dengan tambahan 7 desa baru yang akan ditetapkan tahun ini. Beberapa desa telah berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengintegrasikan usaha lokal seperti kuliner, kerajinan tangan, dan homestay.

Untuk mendukung pengelolaan yang berkelanjutan, KKP rutin menyelenggarakan pelatihan pengelolaan wisata bahari secara daring dan luring. Materi pelatihan di antaranya mencakup pelayanan prima, diversifikasi produk wisata, pemasaran digital, hingga sertifikasi pemandu wisata, guna memastikan kualitas layanan yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

Pengembangan Desa Wisata Bahari termasuk untuk mendukung program ekonomi biru yang diinisiasi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan konservasi ekosistem laut untuk generasi mendatang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,2431,2441,245...4,939Halaman 1,244 dari 4,939