Beranda blog Halaman 1243

Pj Gubernur Teguh Tinjau Layanan Kesehatan Gratis di Puskesmas Pulogadung

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, meninjau pelaksanaan layanan cek kesehatan gratis (CKG) di Puskesmas Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (10/2). Layanan gratis ini diberikan setiap hari untuk warga yang berulang tahun.

Teguh tiba di puskesmas sekitar pukul 11.10 dan langsung berdialog dengan sejumlah pasien yang mengantri di lobi puskesmas. Dalam dialog ini, Teguh menanyakan tentang kesehatan warga, serta seputar program layanan cek kesehatan gatis ini.

Usai berdialog dengan warga, Teguh yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati; Sekko Jakarta Timur, Kusmanto; Plt Asisten Kesra DKI, Hendra Hidayat; Kasudin Kesehatan Jakarta Timur, Herwin Meifendy dan sejumlah pejabat terkait lainnya meninjau tempat layanan cek kesehatan di lantai dasar dan lantai dua puskesmas.

Sekitar 30 menit kemudian, Pj Gubernur Teguh dan rombongan beranjak ke Puskesmas Pembantu Kelurahan Jati 2.

Baca juga: Pj Gubernur Teguh Dukung Penyandang Disabilitas Mandiri Berdaya Saing di Sektor Ekonomi 

Menurut Teguh, peninjauan di dua puskesmas ini untuk memastikan pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah pusat ini berjalan dengan baik.

“Pemprov DKI mendukung penuh dan siap mensukseskan cek kesehatan gratis yang merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat,” ujarnya.

Diungkapkan Teguh, pihaknya sudah melaksanakan program ini di 44 puskesmas kecamatan dan 292 puskesmas pembantu serta klinik di seluruh wilayah Jakarta. Dipastikannya, setiap puskesmas sudah terintegrasi dengan aplikasi layanan Satu Sehat dan BPJS Kesehatan.

“Setiap hari masing-masing puskesmas memiliki kuota 30 warga dalam program cek kesehatan gratis ini,” tuturnya.

Ditegaskan Teguh, pihaknya akan lebih masif mensosialisasikan program ini kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan DKI, Ani Ruspitawati menambahkan, pemeriksaan kesehatan gratis ini dibagi dalam beberapa kelompok sesuai usia.

Seperti di Puskesmas Pulogadung, pasien berusia 0-1 tahun diberikan kalung warna merah, usia 2 hingga 17 tahun diberi kalung warna kuning, usia 18 sampai 59 tahun warna hijau dan kalung warna biru untuk pasien usia 60 ke atas.

“Masing-masing kelompok memiliki pemeriksaan yang berbeda-beda namun intinya soal antropometri. Meliputi tinggi badan, berat badan, lingkar perut untuk dewasa,” katanya.

Kemudian ada pemeriksaan gula darah, HB, kesehatan gigi, mata, telinga dan jika ada resiko maka akan dilanjutkan dengan menggunakan laboratorium sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan akan dilakukan pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG) jika ada risiko dan deteksi dini untuk kanker.

“Untuk pemeriksaan satu pasien cek kesehatan gratis dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementan Perkuat Kemitraan dengan Industri Peternakan Dukung Makan Bergizi Gratis

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menerima audiensi dari PT Juang Jaya Abdi Alam (PT JJAA) di Kantor Pusat Kementan. Pertemuan ini membahas peluang kerja sama dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintah (6/2).

Dalam kesempatan ini, Presiden Direktur PT JJAA, Dicky Adiwoso, memperkenalkan Troy Setter, perwakilan dari Consolidated Pastoral Company (CPC), sebuah perusahaan agribisnis terkemuka berbasis di Australia yang memiliki dan mengoperasikan peternakan serta feedlot di Indonesia. Perusahaan ini memiliki kepemilikan 90% di PT JJAA, yang mengelola dua feedlot di Lampung dan Sumatera Utara, dengan total kapasitas lebih dari 35.000 ekor sapi.

Dirjen PKH, Agung Suganda, menyambut baik inisiatif ini dan menekankan pentingnya peran industri dalam memperkuat pasokan protein hewani bagi masyarakat.

“Kami mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha peternakan untuk memastikan ketersediaan daging sapi berkualitas dalam program Makan Bergizi Gratis. Sinergi antara pemerintah dan industri sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional, ujar Agung.

Sementara itu, Dicky Adiwoso, Presiden Direktur PT JJAA, menegaskan komitmen perusahaannya dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan konsumsi protein hewani di Indonesia.

“Sebagai bagian dari ekosistem industri peternakan, kami siap berkontribusi dalam menyediakan daging sapi berkualitas untuk program Makan Bergizi Gratis. Dengan pengalaman dan infrastruktur yang kami miliki, kami optimis dapat berperan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Dicky.

Audiensi ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara Kementan dan PT JJAA, guna memperkuat industri peternakan nasional serta meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber protein berkualitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj. Wali Kota Cimahi Dampingi Panglima TNI Tinjau Pelaksanaan Program MBG

Penulis
Syifa
-

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memantau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di SDN Pasirkaliki Mandiri 2 Kota Cimahi Jalan Babakan Loa Kota Cimahi. Pemantauan dilakukan untuk melihat sejauh mana program unggulan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut berlangsung sejak sebulan terakhir.

Kedatangan panglima didampingi Danrem 062/Tarumanegara Kolonel Inf Nurul Yakin, Dandim 0609/Cimahi Letnan Kolonel Inf Raden Aldi Wibisono dan Pj. Wali Kota Cimahi Benny Bachtiar. Rombongan disambut ratusan siswa yang bernyanyi sambil mengibarkan bendera merah putih.

Sejumlah siswa menampilkan tarian tradisional jaipongan, ada juga atraksi pencak silat dari para siswa atlet berprestasi. Panglima turut menyapa para siswa yang sedang mengkonsumsi paket MBG. Panglima juga memberikan bingkisan makanan untuk para siswa. Acara ditutup dengan foto bersama rombongan dan para siswa.

Pelaksanaan program MBG merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik demi mendukung pendidikan dan kesehatan generasi penerus bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dengan menyajikan makanan bergizi, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas asupan gizi siswa, sekaligus mendukung proses belajar mengajar di sekolah.

Pj. Wali Kota Cimahi Benny Bachtiar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan program MBG. “Kami di Pemerintah Kota Cimahi sangat siap mendukung program ini dan berharap agar semua anak di kota Cimahi dapat merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Pemkot Cimahi turut berkontribusi mensukseskan program MBG sesuai kewenangan. “Bentuk support kami seperti pendampingan oleh Dinas Kesehatan soal kelayakan standar kesehatan dapur umum, dan lainnya. Tinggal bagaimana mengkolaborasikan supaya tepat sasaran. Data sasaran tentu ada di kami selaku pemerintah daerah, tinggal disampaikan ke pemerintah pusat,” ungkapnya.

Meskipun pelaksanaan program baru menyentuh masyarakat di Kelurahan Pasirkaliki, namun pihaknya optimis warga sasaran di Kota Cimahi segera terlayani dalam waktu secepatnya. “Kami optimis semua warga sasaran di wilayah di Kota Cimahi dapat terlayani,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Resmikan Gedung Sekolah di Jatim, Mendikdasmen Dorong Pendidikan Karakter untuk Generasi Unggul

Penulis
Syifa
-
Sorry, but you do not have permission to view this content.

BPK Apresiasi Kejaksaan dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi Kejaksaan Republik Indonesia atas komitmennya dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Jaksa Agung ST. Burhanuddin saat memimpin entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kejaksaan tahun 2024, di kantor Kejaksaan, Jakarta, Jumat (7/2).

Anggota I BPK sangat menghargai kehadiran Jaksa Agung beserta jajaran yang menunjukan keseriusan Kejaksaan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Kehadiran dan dukungan penuh dari Kejaksaan dalam proses pemeriksaan ini mencerminkan komitmen tinggi terhadap tata kelola keuangan negara yang baik,” ujarnya.

BPK juga mengapresiasi sejumlah capaian penting Kejaksaan dalam mendukung penyelamatan keuangan negara sepanjang tahun 2024. Kejaksaan berhasil menyita dan memblokir aset perkara korupsi sebesar Rp44, 13 triliun dan menyetorkan ke kas negara negara sebesar Rp1,69 triliun.

Selain itu, Kejaksaan telah mendukung program penerapan satu data Indonesia melalui pengadaan dan pengembangan statistik dan sinkronisasi data Kejaksaan, indeks statistik sektoral, dan pelaksanaan pemutakhiran data prioritas 2024.

Namun, BPK juga menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil pemeriksaan interim atas LK Kejaksaan tahun 2024. Permasalahan tersebut antara lain terkait pengelolaan uang titipan belum tertib, pengelolaan barang persediaan, penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit (RS) Adhyaksa.

Pada pemeriksaan LK Kejaksaan tahun 2024, BPK memfokuskan pemeriksaan pada pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, saldo kas, piutang uang pengganti, persediaan barang rampasan, dan pengelolaan BLU RS Adhyaksa.

BPK berharap sinergi antara BPK dan Kejaksaan dapat terus ditingkatkan guna memastikan efektivitas pengelolaan keuangan negara. BPK melihat bahwa program-program pemerintah tidak akan pernah berhasil dengan baik ketika kementerian dan lembaga berpikir dan bertindak secara parsial dan silo-silo.

“Besar harapan kami di BPK bahwa Kejaksaan sebagai lembaga yang salah satu tusinya adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, dapat menciptakan lingkungan anti korupsi secara masif,” ungkap Anggota I BPK.

Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan terus berkomitmen untuk selalu mendukung dan terbuka dalam setiap tahapan pemeriksaan. Selain itu, Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum (APH) harus menjadi panutan dan memberi contoh kepada institusi lain dalam segala hal.

Kegiatan ini turut dihadiri Anggota III BPK Akhsanul Khaq, Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono, Plt. Auditor Utama /Dirjen Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I Sarjono, para Jaksa Agung Muda, para pejabat di lingkungan BPK dan Kejaksaan, serta tim pemeriksa LK Kejaksaan tahun 2024.

Program Cek Kesehatan Gratis Dimulai, Warga Bisa Daftar via SATUSEHAT Mobile

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan mulai melaksanakan program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG) hari ini, Senin (10/2). Program ini bertujuan mendeteksi dini risiko penyakit agar bisa ditangani lebih cepat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Warga yang ingin mengikuti program ini diimbau untuk mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile agar proses pemeriksaan berjalan lebih cepat.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan, program ini berlaku untuk seluruh masyarakat yang sudah mendaftar di aplikasi SATUSEHAT Mobile, tanpa terbatas pada warga Jakarta saja.

Ia menyampaikan, peserta yang telah mendaftar akan mendapat jadwal pemeriksaan dan memilih puskesmas sesuai lokasi yang diinginkan.

“Tahap awal, kuota peserta dibatasi 30 orang per hari, sesuai arahan Kementerian Kesehatan. Namun, jumlah tersebut dapat ditingkatkan jika tenaga kesehatan di puskesmas mampu menangani lebih banyak peserta,” ujar Ani, Senin (10/2).

Ani menyampaikan, pemeriksaan ini dilakukan di puskesmas, bukan rumah sakit, karena tenaga medis dan fasilitas yang diperlukan telah tersedia di puskesmas.

Ia menjelaskan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencakup skrining berbagai penyakit, termasuk diabetes, jantung, serta risiko penyakit menular seperti TBC.

Selain itu, pemeriksaan gigi juga tersedia, tetapi hanya sebatas pengecekan tanpa tindakan seperti penambalan atau pencabutan.

“Jika ditemukan masalah kesehatan, pasien akan diarahkan untuk tindak lanjut di puskesmas atau rumah sakit sesuai kebutuhan,” katanya.

Setiap warga dapat mengikuti CKG sekali dalam setahun pada hari ulang tahunnya dan berlaku hingga 30 hari ke depan. Bagi masyarakat yang ulang tahunnya terlewat saat program cek kesehatan gratis pada 10 Februari ini dapat melakukan pendaftaran dan diberikan waktu hingga April 2025.

Ani menyampaikan, jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi sehat, peserta tidak perlu kembali hingga tahun berikutnya. Namun, jika ditemukan risiko penyakit, pasien akan mendapatkan edukasi serta rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut.

“Setelah pemeriksaan, ada sesi edukasi untuk peserta agar mereka lebih memahami pola hidup sehat. Jika ditemukan potensi penyakit, maka akan ada tindak lanjut sesuai kondisi masing-masing,” ucap Ani.

Ia mengatakan, beberapa puskesmas menyediakan ruang khusus bagi peserta CKG untuk menghindari antrean panjang. Selain itu, layanan dibagi berdasarkan kelompok usia, misalnya anak-anak di lantai berbeda dari pasien dewasa.

Ani menyampaikan, dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta tidak menambah tenaga kesehatan baru, melainkan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Petugas keamanan di puskesmas juga disiagakan untuk membantu warga yang kesulitan menggunakan aplikasi SATUSEHAT Mobile.

“Kami sudah melakukan simulasi dan sejauh ini pelayanan bisa berjalan dengan tenaga kesehatan yang ada. Semua puskesmas juga sudah menyiapkan alur khusus agar peserta CKG bisa terlayani dengan baik,” tandas Ani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dasco Ungkap Komisi X Siap Panggil Menteri Pendidikan, Atasi Kisruh SNBP

Penulis
Syifa
-

Proses pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk siswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi melalui jalur prestasi menuai sorotan publik. Sejumlah kendala dan ketidakpuasan dari peserta yang mengalami masalah dalam pendaftaran menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat wawancara dengan Parlementaria dan awak media di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025) menyatakan bahwa komisi teknis di DPR RI yaitu Komisi X DPR RI akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini Kita minta pekan depan, Komisi X DPR RI akan membahas dengan kementerian terkait” ujar Legislator Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.

Baca juga: Sufmi Dasco: Indonesia Apresiasi Dukungan Rusia di BRICS

Sebagaimana diketahui, Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi pendidikan bermitra kerja dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Sebelumnya, sejumlah calon peserta SNBP 2025 mengeluhkan proses pendaftaran yang dinilai tidak sesuai harapan sehingga diwarnai aksi protes di beberapa kota di Indonesia. Beberapa masalah yang menuai protes antara lain pihak sekolah belum melakukan finalisasi proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

DPR RI berharap dengan adanya tindak lanjut yang cepat, para siswa yang berhak dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi dengan adil dan transparan, Serta agar proses seleksi dapat berjalan dengan lebih baik di masa yang akan datang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenag Ajak Masyarakat Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agama atau Wamenag Romo Muhammad Syafi’i mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis. Program ini merupakan realisasi janji Presiden Prabowo yang bertujuan memberikan layanan kesehatan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, dari bayi yang baru lahir hingga lanjut usia.

“Mari ramai-ramai manfaatkan kesempatan ini. Mengapa? Supaya biaya perawatan kesehatan kita menjadi lebih murah. Jangan tunggu sakit dulu baru berobat, karena berobat biasanya mahal,” ajak Wamenag saat menghadiri Peluncuran Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (10/12/25).

“Saya merasa bergembira bisa hadir sebagai saksi sejarah dari peristiwa ini, yaitu dimulainya pelaksanaan janji Presiden Prabowo tentang cek kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya,

Wamenag menyampaikan, seluruh warga negara Indonesia dapat melakukan Cek Kesehatan Gratis ini dengan mengunduh aplikasi Satu Sehat, serta mendaftarkan jadwal pemeriksaan pada hari ulang tahun masing-masing atau maksimal 30 hari setelah tanggal ulang tahun.

“Jangan lupa download aplikasi Satu Sehat Mobile dan segera daftarkan jadwal cek kesehatan agar semua sehat dan no one left behind,” pesan Romo panggilan akrab Wamenag.

“Ada kesempatan 30 hari setelah hari ulang tahun bagi masyarakat yang lupa tanggal ulang tahunnya. Selamat ulang tahun, jangan lupa cek kesehatan gratis di seluruh wilayah Republik Indonesia,” ucapnya.

Wamenag menjelaskan, dalam pelaksanaannya, program ini menawarkan dua layanan. Pertama, bagi masyarakat yang sehat, akan diberikan panduan pola makan dan gaya hidup sehat. Kedua, bagi yang terindikasi memiliki penyakit, akan diberikan penanganan medis sesuai kebutuhan.

“Jika masih bisa ditangani di puskesmas, pelayanan dilakukan di sana. Jika membutuhkan tindakan lebih lanjut, pasien akan dirujuk ke rumah sakit dengan BPJS,” jelas Romo.

Lebih lanjut, Wamenag menjelaskan skema pemeriksaan tahap awal program ini. Pertama, CKG Puskesmas Saat Ulang Tahun (Mulai Februari 2025): Anak usia 0-6 tahun, dan semua yang berusia 18 tahun ke atas.

“Pemeriksaan dilakukan di Puskesmas pada hari ulang tahun atau hingga satu bulan setelahnya. Bagi yang berulang tahun antara Januari-Maret 2025, pemeriksaan dapat dilakukan hingga 30 April 2025,” kata Wamenag.

Kedua, CKG Sekolah (Mulai Juli 2025): Anak usia 7-17 tahun, dilaksanakan serentak di sekolah-sekolah pada setiap tahun ajaran baru.

“Ketiga, CKG Khusus untuk Ibu Hamil dan Balita: Pemeriksaan rutin bulanan di Posyandu untuk memantau tumbuh kembang, dengan pemeriksaan lebih lengkap di Puskesmas pada tanggal ulang tahun,” ujarnya.

Program Cek Kesehatan Gratis ini, kata Wamenag merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan target penerima manfaat terbesar dalam sejarah sektor kesehatan Indonesia, yaitu 100% penduduk Indonesia, atau lebih dari 281 juta orang warga negara.

Menurutnya, program ini tidak hanya sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga realisasi janji kampanye Presiden Prabowo yang disampaikan pada 8 November 2023 lalu.

Wamenag juga mengimbau seluruh satuan kerja Kementerian Agama, termasuk kepala madrasah, penyuluh agama, dan rektor, untuk menyosialisasikan informasi ini kepada masyarakat.

Ia berharap, program ini dapat terus berjalan dan menjadi salah satu wujud nyata perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia.

Hadir juga Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI, Aji Muhawarman dan Kepala Puskesmas Pasar Minggu, dokter Sri Rejeki Amelia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadhan pada 28 Februari 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadhan 1446 Hijriah pada 28 Februari 2025. Sidang ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia. Sidang dijadwalkan akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad menjelaskan, sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/2/25).

Menurut Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

“Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik,” jelasnya.

Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadhan 1446 H. Ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

“Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadhan tahun ini secara bersama-sama,” jelasnya.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat, menambahkan, berdasarkan data hisab awal Ramadhan 1446 H, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

“Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat,” sebut Arsad.

Data hisab ini akan dikonfirmasi melalui proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal. Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di berbagai daerah akan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia. Hasil hisab dan rukyat akan dipaparkan pada sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mensos Targetkan 3.310 Warga Bogor Keluar dari Kemiskinan

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menargetkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan graduasi pada 3.310 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bogor sehingga berdaya dan keluar dari garis kemiskinan.

“Kalau kita punya 331 pendamping PKH, dikali sepuluh, maka ada 3.310 KPM minimal dia harus graduasi. Dari susah menjadi orang yang lebih bahagia, ” ujar Gus Ipul dalam Acara Dialog Pilar-Pilar Kabupaten Bogor bersama Gus Mensos dan Wamensos, Sabtu (8/2/2025).

Gus Ipul mengatakan KPM yang sehat dan produktif harus berpindah ke program pemberdayaan supaya bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri.

Ia menegaskan bahwa semakin banyak KPM graduasi atau lulus dari program PKH, maka semakin sukses kinerja pendamping PKH dan sebaliknya.

“Jangan sampai penerima PKH ada yang 10 sampai 15 tahun, itu namanya bukan program, itu namanya menikmati,” kata Gus Ipul.

Kemensos dalam program pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Bogor telah menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp1,2 triliun pada 405.848 KPM tiap tahun. Dengan anggaran tertinggi yakni Rp867 miliar Program Sembako dan Rp387 miliar Program PKH. Data tersebut menjadikan PKH dan Program Sembako sebagai program paling strategis dalam pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Bogor.

Menurut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, ujung tombak pelaksanaan program pemberantasan kemiskinam Kemensos adalah para pilar sosial, seperti pendamping PKH. Baik-buruknya Kemensos di tengah masyarakat ditampilkan oleh wajah para pilar. Oleh karena itu, para pilar sosial harus optimal dalam menyukseskan program Kemensos di masyarakat.

“Tugas kita adalah mengubah mindset masyarakat supaya mereka bisa hijrah, mau berpindah yang selama ini menerima Bansos, harus kita berdayakan, supaya masyarakat kita bisa mandiri, dan bisa berproduksi, (sehingga) masyarakat bisa tersenyum gemuyu seperti yang dicita-citakan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” Kata Agus Jabo.

Pilar-pilar sosial di Kabupaten Bogor sebanyak 709 orang yang terdiri dari 331 Pendamping PKH, 40 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 98 Taruna Siaga Bencana (Tagana), 1 Pelopor Perdamaian, 25 Pendamping Rehabilitasi Sosial dan 214 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Pilar-pilar sosial tersebut merupakan kekuatan strategis Kemensos dalam pemberantasan kemiskinan. Ini merupakan sumber daya penting guna mewujudkan target kemiskinan ekstrem nol persen dan penurunan angka kemiskinan.

“Kita ingin langkah kita sama. Harapan Presiden Prabowo untuk bisa menghilangkan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun ke depan terwujud. Paling cepat tahun ini, selambatnya tahun depan, target di tahun 2029 kemiskinan di bawah lima persen,” kata Gus Ipul.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2421,2431,244...4,939Halaman 1,243 dari 4,939