Beranda blog Halaman 1252

Kediri Beauty Fest 2025, Wadah Edukasi Masyarakat Pilih Produk Kecantikan yang Aman

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pj Wali Kota Kediri Zanariah menghadiri Kediri Beauty Fest 2025, Rabu (5/2). Acara digelar di Atrium Kediri Town Square. Kediri Beauty Fest 2025 ini berlangsung mulai tanggal 5 hingga 9 Februari mendatang. Sebanyak 20 booth aneka produk kecantikan dan treatment kecantikan dapat dikunjungi oleh masyarakat.

“Terima kasih dan apresiasi kepada Jawa Pos Radar Kediri dan Kediri Town Square atas komitmennya menghadirkan Beauty Fest ini. Acara ini menjadi wadah tepat untuk mengedukasi masyarakat dalam merawat diri dan memilih produk kecantikan yang aman. Sehingga masyarakat tidak lagi mencoba sana-sini untuk menemulan yang pas,” ujarnya.

Zanariah menjelaskan saat ini masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah perawatan wajah dan tubuh. Hal ini tak jauh dari masifnya informasi yang diakses oleh masyarakat di media sosial dari para beauty influencer.

Dari sini akhirnya masyarakat memiliki standar kecantikan yang terinspirasi dari figur yang mereka ketahui. Baik cantik itu dipresentasikan dengan kulit bersih, glowimg, atau bahkan apa adanya yang penting sehat.

“Selaras dengan temanya Unlocking The Beauty Secret saya ingin mengingatkan pentingnya literasi kecantikan dan kesehatan. Kecantikan sejati bukan hanya tentang penampilan luar tetapi juga tentang bagaimana kita membangun kesehatan, kepercayaan diri, serta membangun energi positif bagi sekitar,” jelasnya.

Pj Wali Kota Kediri menambahkan di acara ini akan mengungkap berbagai rahasia kecantikan mulai dari perawatan kulit yang aman, teknik makeup yang sesuai, hingga pola hidup sehat yang menunjang kecantikan dari dalam.

Harapannya acara ini tidak hanya menjadi ajang berbagi tren kecantikan, tetapi juga menginspirasi masyarakat Kediri untuk lebih percaya diri dan produktif dalam berbagai bidang.

Tak lupa, harus selalu cermat dalam memilih produk kecantikan dan kesehatan. Cocokkan dengan kondisi kulit serta cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsanya.

“Selamat dan sukses untuk acara ini. Bagi masyarakat silahkan datang dan berbelanja,” imbuhnya.

Turut hadir, Ketua DPRD Firdaus, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kediri Ria Purbiati, perwakilan Forkopimda, Direktur Jawa Pos Radar Kediri Kurniawan Muhammad, dan tamu undangan lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wawali Arya Wibawa Pertemukan Stakeholder di TPA Suwung

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Walikota atau Wawali Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa merespon cepat adanya keluhan petugas pengangkutan sampah yang mengantre terlalu lama saat hendak membuang sampah ke TPA Suwung. Hal ini dilaksanakan dengan mempertemukan seluruh stakeholder guna mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam mendukung optimalisasi pelayanan persampahan yang dilaksanakan di Kantor Walikota Denpasar, Selasa (4/2).

Hadir langsung dalam rapat tersebut yakni Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Rentin, Kadis DLHK Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, Kepala UPTD TPA Suwung Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Ade Armadi, Ketua Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali, I Wayan Suarta, OPD terkait serta anggota Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali.

Wawali Arya Wibawa dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa permasalahan sampah merupakan tanggungjawab bersama. Dimana, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan optimalisasi penanganan persampahan yang berkelanjutan.

“Rapat Kordinasi ini kami laksanakan menyikapi adanya antrean Truk Sampah menuju TPA Suwung, kami kumpulkan stakeholder untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang, astungkara kita sudah menemukan titik terang,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, menyikapi kondisi di lapangan yang dikeluhkan petugas truk pengangkut sampah, telah ditindaklanjuti dengan beberapa langkah jangka pendek dan kesepakatan bersama seluruh stakeholder terkait. Yakni Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung sepakat untuk tidak membatasi jadwal pembuangan sampah. Hal ini guna mendukung kelancaran pengangkutan dan menghindari terjadinya antrian berkepanjangan.

“Kita sudah sepakati bahwa untuk waktu pembuangan kita tidak batasi, namun demikian ada pembagian jadwal pembuangan yakni pada pukul 05.00 wita – 08.00 wita dikhususkan untuk truk pemerintah, sedangkan dari pukul 08.00 wita – 21.00 wita untuk truk swakelola dan truk pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan antrian,” ujarnya.

Delain itu, lanjut Wawali Arya Wibawa, Pemerintah Provinsi Bali bersinergid dengan Pemerintah Kota DEnpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung mengkoordinir perbaikan infrastuktur akses jalan operasional secara berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan agar terciptanya pelayanan optimal mengingat situasi cuaca dan curah hujan tinggi yang menyebabkan pelayanan dan akses jalan menjadi rusak.

“Selain menghapus adanya pembatasan waktu pembuangan sampah di TPA, peningkatan infrastruktur jalan di TPA juga terus dilaksanakan yang disertai dengan dengan penyiapan alat berat masing-masing sebanyak 5 unit dari Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung,” ujar Wawali Arya Wibawa.

Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Rentin mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali sejalan dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam mendukung optimalisasi penanganan persampahan. Salah satu yang menjadi rencana jangka panjang yakni kepastian Teknologi Waste to Energi (WTE). dimana, Pemerintah Provinsi Bali sedang menyusun kajian mengenai lokasi WTE yang berlokasi di wilayah Kabupaten Gianyar.

Ketua Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali, I Wayan Suarta memberikan apresiasi atas kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar dan Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali. Hal ini lantaran seluruh keluhan dari anggota Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali dapat dipenuhi oleh pemangku kepentingan di TPA Suwung.

“Iya tadi kita sudah rapat untuk mencari solusi, dan kendala serta keluhan selama ini sudah dipenuhi, sehingga harapan kami proses pengangkutan sampah dapat kembali berjalan lancar menuju TPA Suwung sembari menunggu implementasi Teknologi Waste to Energi (WTE) sebagai solusi jangka panjang,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Peringatan Bulan K3, Akmal Malik Tekankan Penguatan SDM dan Manajemen

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik pimpin upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2025 yang dilaksanakan di Hanggar D Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (SAMS), Kamis (06/02/25).

Sejumlah pejabat dari Kepolisian Daerah Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, TNI, DPRD Kaltim, Otorita IKN, serta perwakilan perusahaan dan organisasi perangkat daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya turut hadir dalam kegiatan ini. Nampak hadir Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal.

Dalam sambutan Menteri Tenaga Kerja yang disampaikan oleh Pj Gubernur Akmal Malik, ditekankan bahwa budaya K3 harus terus digalakkan demi menurunkan angka kecelakaan kerja.

K3 menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan upaya mencegah kecelakaan kerja semata, melainkan juga menjadi investasi strategis untuk menekan kerugian usaha, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat daya saing dan produktivitas nasional di tingkat global.

Oleh karena itu, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, dalam menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan pembentukan budaya K3 harus terus menjadi fokus dan prioritas kita semua.

Hal ini sejalan pula dengan tema yang diangkat tahun ini yaitu ”Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) untuk Meningkatkan Produktivitas”.

Dalam usaha menerapkan budaya K3 yang unggul kita dihadapkan dengan banyak tantangan. Berdasarkan Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan selama tiga tahun terakhir, jumlah kecelakaan kerja, termasuk penyakit akibat kerja (PAK), terus menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 298.137 kasus kecelakaan kerja, meningkat menjadi 370.747 kasus pada tahun 2023, dan hingga Oktober 2024, angka tersebut telah mencapai 356.383 kasus.

“Berdasarkan data dan kondisi tersebut, hal ini menjadi indikasi bahwa pelaksanaan K3 serta penguatan kapasitas SDM K3 harus menjadi perhatian dan prioritas utama dunia kerja di Indonesia. Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector di bidang ketenagakerjaan, bersama dengan pemerintah di tingkat daerah berkomitmen penuh dalam pembangunan kualitas SDM dan penerapan budaya K3 yang unggul,” ujar Pj Gubernur Akmal Malik.

Pada peringatan ini, diberikan pula penghargaan kepada perusahaan dari perwakilan 10 kabupaten kota atas kinerjanya yang secara rutin
melaporkan Pelaksanaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3.

Dalam kesempatan ini, Akmal Malik juga turut menyerahkan Santunan/Penerima Manfaat Beasiswa JKM (Jaminan Kematian) dari BPJS Ketenagakerjaan kepada para penerima, didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Peovinsj Kaltim Rozani Erawadi, dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Samarinda Agus Dwi Fitriyanto.

Apel juga dirangkai dengan kegiatan simulasi kedaruratan dan pembagian Doorprize menarik yang menarik antusiasme kurang lebih 1.000 peserta yang hadir.

Peringatan bulan K3 pun diharapkan dapat menjadi komitmen serta penguatan kapasitas SDM K3, yang telah dan terus menjadi perhatian juga prioritas utama pada dunia kerja di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Perpusnas Dorong Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mendorong perpustakaan daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengadaptasi berbagai program dari tiga prioritas program Perpusnas.

Dalam sesi kebijakan Rapat Koordinasi Nasional bidang Perpustakaan Tahun 2025, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyampaikan saat ini Perpusnas telah melakukan analisis berbasis tulang ikan atau fish bone.

Analisis tersebut didasarkan pada tiga program prioritas Perpusnas tahun ini. Diantaranya peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi, pengarusutamaan naskah Nusantara dan standardisasi dan pembinaan perpustakaan.

“Silakan ditelaah, kami berharap perpustakaan di daerah dapat mengadaptasi atau mengadaptasi program ini, sehingga dapat berkolaborasi antara Perpusnas dengan pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota,” ungkapnya, Selasa (4/2/2024).

Kepala Perpusnas memaparkan pada program prioritas peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi dapat diturunkan menjadi beberapa program. Diantaranya, perpustakaan sebagai ruang kreatif. Misalnya, unit Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) yang akan menjadi penanggungjawab utama kegiatan kelas menulis dengan memanfaatkan koleksi Perpusnas.

“Ini ruang kreatif yang dapat kita manfaatkan. Jadi perpustakaan sebagai wahana untuk mengembangkan kreativitas itu terwadahi,” paparnya.

Selanjutnya, program penyusunan dan penyediaan bahan pengayaan literasi berbasis karya sastra seperti novel. Misalnya ada karya Abdul Muis, Salah Asuhan dapat dibaca oleh anak-anak, maka karya tersebut harus dikemas dengan menarik.

“Kami gagas menuliskan kembali karya-karya sastra klasik dalam bentuk yang aksesibel kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga dapat mengetahui isi cerita itu,” lanjutnya.

Mengenai program prioritas pengarusutamaan naskah Nusantara, Kepala Perpusnas menyebut menjadi tanggung jawab bersama untuk melestarikan dan memanfaatkan naskah Nusantara. Menurutnya, pelestarian naskah nusantara tidak hanya pada digitalisasi dan konversi saja, tetapi memanfaatkannya sehingga naskah ini akan tetap hidup dalam ingatan masyarakat.

“Kelestarian naskah Nusantara ditentukan oleh seberapa kuat dan hidup isinya dalam ingatan kolektif masyarakat kita. Cara terbaik untuk melestarikannya adalah menjadikan naskah itu sebagai sumber dibuatnya bacaan-bacaan turunan yang dapat diakses semua kalangan,” jelasnya.

“Silakan jika ada program yang dapat dikolaborasikan. Mari kita kerjakan bersama-sama,” lanjutnya.

Sementara itu, program prioritas standardisasi dan pembinaan perpustakaan, dia meminta sekiranya ada program yang akan diluncurkan ke daerah, wajib bagi perpustakaan daerah untuk mengisi data yang dibutuhkan.

“Jadi nanti akan tersambung dengan urusan standardisasi dan pembinaan perpustakaan, karena kami menginginkan pembinaan yang tepat untuk masing-masing jenis perpustakaan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kepala Perpusnas Sampaikan Pesan Penting saat Rakornas Bidang Perpustakaan 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Resmi ditutup, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, E. Aminudin Aziz menyampaikan beberapa hal yang penting untuk digarisbawahi dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2025.

Pertama terkait instrumen akreditasi lembaga pendidikan seperti PAUD, pendidikan dasar, dan menengah perlu dilakukan perbaikan dengan melibatkan perpustakaan di dalamnya.

“Sepanjang tahun ini tidak akan ada akreditasi, baru tahun depan bisa dilaksanakan,” tutur Kepala Perpusnas.

Kedua mengenai program inisiatif untuk meningkatkan budaya baca dan literasi. Perpusnas dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah bersepakat tetap mengawal penyediaan buku untuk jalur sekolah dan bukan sekolah (perpustakaan desa, TBM, dan tempat ibadah).

“Bukan hanya perpustakaan nasional, namun akan melibatkan lembaga lain, termasuk Corporate Social Responsibility (CSR) akan diupayakan supaya betul-betul menjadi kenyataan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, terkait posisi induk dari TBM, Kepala Perpusnas menekankan akan memberikan porsi antara peran TBM dan pegiat literasi lain agar menjadi optimal.

“Pelaksanaan Relawan Literasi Masyarakat (Rel Lima) mudah-mudahan bisa dimulai dengan beberapa program percontohan karena tidak mungkin secara langsung dilakukan di semua tempat,” kata Kepala Perpusnas.

Selain itu, rencana redistribusi buku milik Perpusnas ke perpustakaan daerah akan lebih lanjut dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga lain supaya tidak bermasalah.

“Koordinasi akan dilakukan dengan Kemenko PMK, Kemendes, Kemendikdasmen terkait rencana aksi untuk program-program yang diusung bersama. Urusan anggaran yang sangat menjadi kekhawatiran kita itu justru harus menjadi pemicu,” beber Kepala Perpusnas.

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2025 diselenggarakan pada 4-5 Februari 2025 dengan tema “Sinergi Membangun Budaya Baca dan Kecakapan Literasi untuk Negeri”. Rakornas kali ini menghadirkan semboyan baru yakni Perpustakaan Hadir Demi Martabat Bangsa.

Melalui rapat tahunan ini, 17 rekomendasi dihasilkan dari sesi diskusi kelompok yang dibagi ke dalam empat isu utama yaitu model layanan prima perpustakaan untuk mendukung budaya membaca dan peningkatan kecakapan literasi, merancang program penguatan budaya membaca dan kecakapan literasi, pemanfaatan warisan budaya untuk penguatan budaya membaca dan kecakapan literasi, serta model penguatan kerja sama kelembagaan untuk mendukung penciptaan budaya membaca dan kecakapan literasi.

Kepala Perpusnas menekankan dari 17 rekomendasi tersebut jika ada yang dapat dilaksanakan di tahun 2025, tidak perlu ditunda pelaksanaannya ke tahun 2026. “Prinsipnya kalau tidak bisa melakukan semuanya jangan menggagalkan semua. Lakukan apa yang kita bisa,” pungkasnya.

Rakornas menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah , Abdul Mu’ti sebagai pembicara kunci. Selain itu, ada juga sesi kebijakan serta sesi panel dan diskusi yang diisi oleh para narasumber diantaranya pegiat literasi, Maman Suherman, Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Kidul, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Rakornas Perpustakaan 2025, Kepala Perpusnas: Membaca Kunci Utama untuk Berkembang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, E. Aminudin Aziz menyampaikan bahwa aktivitas membaca adalah pijakan dasar bagi seseorang untuk mengembangkan minat. Akan tetapi, prosesnya tidak bisa dibiarkan begitu saja melainkan harus diajarkan dan diarahkan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perpusnas saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2025, Selasa (4/2/25).

Setelah resmi dilantik, Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz menghadirkan semboyan baru yaitu Perpustakaan Hadir Demi Martabat Bangsa.

Melalui semboyan ini ia ingin mengajak seluruh peserta yang hadir untuk membuat definisi baru tentang perpustakaan.

“Perpustakaan memiliki fungsi yang sangat substansial, fundamental, dan instrumental di dalam pengembangan kecakapan literasi untuk peradaban bangsa. Bapak dan ibu ditugasi untuk membawa misi pemartabatan bangsa,” tutur Kepala Perpusnas.

Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menekankan bahwa tugas yang dikerjakan di perpustakaan tidak sama layaknya membangun infrastuktur umum, yang mana hasilnya dapat terlihat dalam waktu singkat.

“Kecakapan literasi akan kelihatan setelah sekian lama, mungkin setelah lima tahun, sepuluh tahun, atau setelah satu generasi. Karena apa? Fondasi untuk literasi akan dibangun dalam waktu yang tidak sebentar,” tambahnya.

Perpusnas Tahun 2025-2029 memiliki tiga program prioritas yakni penguatan budaya membaca dan peningkatan kecakapan literasi, pengarus-utamaan naskah Nusantara, dan standardisasi dan akreditasi perpustakaan.

“Ketiga program tersebut akan didukung oleh beberapa faktor antara lain infrastruktur yang memadai, kepemimpinan yang transformasional, program yang memberdayakan, dan kemitraan yang saling menghormati, prinsip kesetaraan, dan saling memberi keuntungan,” ungkapnya.

Adapun upaya yang dilakukan Perpusnas guna melakukan penataan program 2025, Kepala Perpusnas memaparkan akan memadukan setiap program agar bisa diampu bersama, mengoptimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan naskah, mereviu kerangka pikir dan intrumen untuk IPLM, TGM, dan akreditasi perpustakaan, menata ulang program dan pendanaan dekonsentrasi serta perbantuan, dan mengimplementasikan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan alokasi DAK Fisik.

“Demikian, terima kasih atas kehadirannya dan semoga Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi yang paling optimal sehingga gerakan kita untuk membudayakan kebiadaan membaca di kalangan masyarakat dan meningkatkan kecakapan literasi demi martabat bangsa betul-betul tercapai,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Sebut NU Pilar Utama Jaga Persatuan dan Keharmonisan Bangsa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menghadiri resepsi Puncak Harlah 102 NU, di Istora Senayan, Jakarta. Acara ini dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para Menteri Kabinet Merah Putih, para Dubes, Pejabat Kemenag dan jajajan petinggi PBNU, serta ribuan masyarakat.

“Bapak Presiden Prabowo selalu mengatakan, suatu bangsa akan kuat jika kita hidup dengan rukun di tengah perbedaan yang begitu banyak,” tulis Menag Nasaruddin dalam IG nasaruddin_umar, Rabu, Malam (5/2/2025).

“Nahdhatul Ulama (NU) mewakili masyarakat mayoritas telah menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa, menjembatani perbedaan, serta mengedepankan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan,” sambung Menag Nasaruddin.

Resepsi puncak Harlah NU tahun ini mengangkat tema “Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat.”

Peringatan ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikumandangkan dengan khidmat oleh seluruh peserta. Suasana makin syahdu ketika paduan suara dari SMK Ma’arif Depok menyanyikan lagu “Yaa Lal Wathan” yang membangkitkan semangat nasionalisme dan lagu “Satu Abad Nahdlatul Ulama” oleh Orchestra Alma NU.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-quran yang memberikan nuansa religius dan menambah kekhidmatan dalam peringatan Harlah NU. Selanjutnya, pada perayaan Harlah hari ini, Pengurus Besar NU (PBNU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of undestanding (MoU) yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo.

Dalam sambutannya, Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Lahir ke-102 NU. Kepala Negara juga mengapresiasi peran dan kontribusi NU terhadap lahirnya bangsa Indonesia.

“Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, sekali lagi selamat kepada NU. NU punya jasa besar terhadap lahirnya bangsa Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

Presiden RI, Prabowo Subianto sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025. Untuk diketahui, kedua acara ini digelar dari tanggal 5 sampai 7 Februari 2025 mendatang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Trenggono Minta Program Ekonomi Biru Diawasi Ketat Agar Tak Melenceng

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono membuka Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 di Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (4/2).

Menteri Trenggono meminta Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern mengawal ketat pelaksanaan program KKP, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi biru dan program prioritas nasional salah satunya terkait swasembada pangan.

“Kita harus terus bercermin agar terus berupaya menjadi baik. Sudahkah saya menjalankan fungsi saya dengan baik? Lakukan terus perbaikan,” kata Menteri Trenggono.

Menurut Menteri Trenggono, pengawasan intern yang diperankan oleh Inspektorat Jenderal merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan program dan kegiatan KKP dapat efektif, efisien, dan akuntabel, serta tercapainya tujuan organisasi yang lebih baik.

Untuk mendorong percepatan pencapaian kebijakan Ekonomi Biru, Inspektorat Jenderal harus memberikan pengawasan secara berkelanjutan yang dapat mendeteksi adanya penyimpangan, mencegah tindak kecurangan dan meningkatkan kualitas pencapaian program KKP.

“Inspektorat Jenderal harus mampu memberikan penjaminan kualitas dan menjadi mitra kerja unit eselon I lainnya dalam bentuk konsultansi yang memberikan mitigasi atas potensi risiko terhadap seluruh program pendukung Asta Cita, kebijakan Ekonomi Biru, dan program Prioritas Nasional lainnya,” tutur Menteri Trenggono.

Inspektur Jenderal KKP, Tornanda Syaifullah menjelaskan, Rakerwas diikuti sekitar 310 orang yang hadir langsung di lokasi acara maupun secara daring. Para peserta rakerwas di antaranya kepala unit pelaksanaan teknis sebagai garda terdepan pelaksana dan pemberi layanan ke masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional, pengawasan dijalankan melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko dengan fokus pada pengawalan program blue economy dan program prioritas nasional serta kegiatan yang didanai PHLN, program prioritas nasional, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP.

“Pada pelaksanaannya, pengawasan kami lakukan dengan strategi embedded advisory dan collaboration Quality Control-Quality Assurance dengan Unit Kerja Eselon I, dan pelaksanaan Post Audit sebagai bentuk perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement) serta sinergi pengawasan program prioritas antar instansi,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Keteladanan Menag Diganjar Penghargaan The Exemplary Leadership

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menerima penghargaan Elshinta Award dalam kategori The Exemplary Leadership. Pemghargaan diberikan kepada Menag Nasaruddin Umar pada Sarasehan Elshinta Award 2025, yang berlangsung di Jakarta.

“Saya tidak bisa berkata apa pun pada kesempatan ini, kecuali berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala Tuhan yang maha berkuasa,” ujar Menag Nasaruddin, Rabu (5/2/25).

Menag mengungkapkan keyakinannya bahwa bekerja dengan ikhlas akan membawa pada kebaikan.

“Saya sangat-sangat yakin bahwa ketika kita bekerja dengan ikhlas, tanpa beban apapun, berjalan dekat-dekat terus di atas rel yang benar, pasti kita akan mendapatkan back-up dari Allah Subhanahu wa Ta’ala Tuhan yang berkuasa, ” kata Menag.

“Kita tidak perlu takut terhadap siapa pun, dan apapun. Kalau kita berjalan di atas jalan yang benar, maka insya Allah,semuanya akan membersamai kita semuanya,” lanjutnya.

Haryo Ristamaji selaku Pemimpin Redaksi Radio Elshinta menjelaskan penghargaan ini diberikan kepada sosok yang memberikan keteladanan.

“Penghargaan kategori The Exemplary Leadership diberikan kepada mereka yang telah memberikan keteladanan sebagai seorang pemimpin, menebar pengaruh positif dalam menjalankan hidup, konsisten dalam menjalankan visi dan misi, konsisten antara ucapan dengan tindakan, dan berintegritas tinggi,” ungkapnya.

Hadir dalam acara ini, Agus Harimurti Yudhoyono Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menenag, Saifullah Yusuf Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur, Rano Karno Wakil Gubernur Terpilih DKI Jakarta, khofifah, dan tokoh-tokoh penting lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mentrans Iftitah Pastikan Program Transmigrasi Beda dengan Orde Baru

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Transmigrasi atau Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman menegaskan menggenjot program transmigrasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dirinya memastikan transmigrasi di era Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan orde baru (Orba).

“Intinya saya setuju tadi bahwa kita akan membuat transmigrasi yang sama sekali berbeda dengan pada saat Orde Baru,” ujar Mentrans Iftitah Sulaiman di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu, (5/2/25).

Mentrans Iftitah memaparkan, bahwa pada zaman Orde Baru transmigrasi hanya mengutamakan kuantitas. Hal itu dipastikan tidak terjadi saat ini.

“Distribusi penduduk itu menyebabkan juga konflik-konflik sosial yang sebetulnya itu bertentangan dengan tujuan transmigrasi sendiri,” tuturnya.

Mentrans Iftitah menjelaskan transformasinya ke depan kementerian yang tadinya konsumtif bagi-bagi lahan dan sebagainya menjadi kementerian yang produktif. Jadi, kata dia, nanti pendekatannya bukan lagi sekadar distribusi penduduk, tapi menciptakan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi.

“Bahasa populernya bagaimana kita membikin mesin pencetak uang. Jadi, kita sudah petakan potensi Indonesia di mana saja. Terus kemudian nanti kan programnya Bapak Presiden (Prabowo Subianto) swasembada pangan,” katanya.

Lalu Mentrans Iftitah mencontohkan seperti beras. Terutama melihat kondisi beras surplus atau defisit. Baru setelah itu menempatkan titik-titik transmigrasi untuk memberikan dukungan atas beras tersebut

“Misalkan contoh bawang putih. Bawang putih kita masih defisit. Berarti nanti di lokasi-lokasi transmigrasi atau di lokasi-lokasi mana yang menurut kita cocok untuk menanam bawang putih, bisa saja di situ dibuat lokasi transmigrasi,” jelasnya.

Sehingga, kata Mentrans Iftitah, terdapat dukungan terhadap swasembaga pangan khususnya bawang putih. Menurutnya, banyak hal mengenai program transmigrasi yang akan ia terangkan nanti.

“Kita sudah menyiapkan paparan, tadi saya sudah laporkan juga pada Mensetneg (Prasetyo Hadi), nanti apa arahannya dari Bapak Presiden itu yang nanti akan kita sosialisasikan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,2511,2521,253...4,939Halaman 1,252 dari 4,939