Beranda blog Halaman 1255

Walikota Jaya Negara Dorong Pertamina Berikan Kemudahan Masyarakat Akses Gas LPG 3KG

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyoroti akses masyarakat dalam membeli Gas LPG 3 Kg. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung Selasa (4/2) di Kantor Walikota Denpasar, pihaknya menegaskan pentingnya kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh LPG bersubsidi tersebut.

Rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, A.A. Gede Risnawan, Branch Manager Pertamina Denpasar, Zico Aldillah Syahtian, serta perwakilan dari Disperindag Kota Denpasar, Camat se-Kota Denpasar, Forum Perbekel/Lurah, dan stakeholder terkait.

Dalam pertemuan ini, dibahas pola distribusi LPG 3 Kg yang lebih ketat untuk memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Rapat koordinasi ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam mengupayakan ketersediaan Gas LPG 3 Kg sehingga tepat sasaran.

Walikota Jaya Negara juga mengharapkan Pertamina dapat memastikan ketersediaan stok serta melakukan sosialisasi kebijakan baru terkait distribusi gas bersubsidi ini. Lebih jauh dari itu, pihaknya menekankan agar Pertamina dapat memastikan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan Gas LPG 3 Kg.

“Kita ingin memastikan masyarakat Kota Denpasar dapat dengan mudah memperoleh LPG 3 Kg dengan ketersediaan stok yang mencukupi, sehingga kebutuhan sehari-hari mereka tetap terpenuhi,” ujar Walikota Jaya Negara.

Branch Manager Pertamina Denpasar, Zico Aldillah Syahtian mengatakan, saat ini Pertamina menindaklanjuti kebijakan baru dari Kementerian ESDM, yang hanya mendistribusikan gas LPG 3 Kg bersubsidi melalui pangkalan serta sub pangkalan resmi yang telah terdata.

“Untuk saat ini, pasca kebijakan baru dari Kementerian ESDM, Pertamina saat ini mendistribusikan kepada pangkalan dan sub pangkalan yang terdata. Nantinya para pengecer akan didorong untuk dijadikan sebagai sub pangkalan.” jelas Zico.

Ia menambahkan, kebijakan ini bertujuan agar penyaluran LPG 3 Kg tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu serta memperpendek jalur distribusi guna mencegah penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Jakarta Madrasah Award 2025, Menag Dorong Madrasah di Jakarta Jadi Contoh

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar mendorong madrasah di DKI Jakarta bisa menjadi contoh untuk madrasah di seluruh Indonesia.

“Bahkan kalau bisa menjadi contoh seluruh sekolah-sekolah umum di DKI Jakarta,” terang Menag saat menghadiri Jakarta Madrasah Award 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Rabu (05/02/2025).

“Saya ingin mengingatkan kepada kepala madrasah di sela-sela pengembangan madrasah, renovasi dan sebagainya, apakah bisa kita menyulam lingkungan sekolah kita itu juga menjadi indah dengan pepohonan, bunga dan lainnya,” sambungnya.

“Madrasah ini kita tidak boleh kalah dari segi penampilan fisik bangunan,” lanjut Menag.

Menag juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak melakukan pembedaan mencolok antara sekolah-sekolah umum di bawahnya dengan madrasah yang ada di Jakarta.

“Kita bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah DKI Jakarta tidak melakukan pembedaan yang terlalu mencolok antara sekolah-sekolah umum yang di bawah binaannya dengan madrasah-madrasah yang ada di Jakarta,” ungkap Menag.

Menurutnya, madrasah atau sekolah yang mampu memberikan penguatan akhlakul karimah sangat dibutuhkan oleh bangsa ini termasuk menyelamatkan lingkungan.

“Bagaimana mengarahkan pendidikan kita di sini untuk menyelamatkan lingkungan. Apabila lingkungan hidup ini tidak sehat, tidak mungkin kita bisa menjadi hamba yang khusyuk dalam beribadah,” tuturnya.

Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta Adib menyampaikan, ajang penghargaan Jakarta Madrasah Award ini untuk motivasi dan kompetisi positif bagi madrasah berprestasi, guru, siswa dan tenaga kependidikan di lingkungan madrasah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

“Jakarta Madrasah Award 2025 diikuti seluruh jenjang madrasah RA, MI, MTs dan MA se DKI jakarta yang berjumlah 1.807 madrasah negeri dan swasta ,” kata Adib.

Pada kesempatan tersebut dilakukan serah terima dan penandatanganan prasasti revitalisasi dan renovasi madrasah di wilayah DKI Jakarta yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2024.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan, sejak 2019 Kementerian Pekerjaan Umum mendapat amanat rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah salah satunya madrasah.

“Ada 611 unit madrasah di seluruh Tanah Air yang telah direnovasi dengan anggaran Rp2,4 Triliun, sebanyak 50 madrasah berada di DKI jakarta dengan anggaran Rp134 Milyar,” terangnya.

Ia mengungkapkan, Kementerian Pekerjaan Umum menekankan prinsip ketuntasan dan pemenuhan standard teknis gedung seperti kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar

“Dengan adanya serah terima ini, bukan menjadi komitmen akhir Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung madrasah. Kita akan terus bekerjasama dalam pembangunan renovasi madrasah di seluruh Indonesia,” ujarnya.

“Saya berharap, setelah direbabilltasi agar dirawat dengan baik sehingga dapat terus dimanfaatkan dan berfungsi dalam jangka waktu panjang,” pesan Wamen PU.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Anggaran Dipangkas Rp14T, Menag Rumuskan Solusi Agar Program Tetap Jalan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggaran Kementerian Agama terpotong sekitar Rp14 triliun untuk efisiensi. Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya tengah mencari solusi agar pelaksanaan program tidak terhambat.

Hal ini disampaikan Menag usai menghadiri Sarasehan Ulama NU di Jakarta, Selasa (4/2/25).

“Insya Allah, kami punya cara untuk mengatasi persoalan ini. Kami masih sangat optimis. Pendiri bangsa kita dulu tanpa dukungan APBN bisa berbuat banyak dan berbuat besar. Jadi jangan takut,” ungkap Menag.

Menag menjelaskan, Kementerian Agama sedang melakukan peninjauan dan penyisiran terhadap anggaran yang akan dipangkas. Anggaran yang akan dipangkas antara lain perjalanan dinas dan sejumlah item yang sudah diatur dalam Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan.

“Program yang benar-benar perlu dan produktif akan tetap jalan. Insya Allah, kami akan menemukan solusi dan angka yang tepat, sehingga tidak ada program yang terhambat,” tegasnya.

Menag juga menyebutkan bahwa tantangan ini harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan opsi-opsi baru dalam pengelolaan anggaran. “Tantangan kita adalah menciptakan opsi-opsi yang berlapis untuk mengatasi persoalan ini,” tambahnya.

Dengan langkah tersebut, Menag berharap seluruh program Kementerian Agama tetap dapat berjalan efektif, meskipun harus dilakukan penghematan anggaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kepala BNN Minta Pemkot Samarinda Komitmen Biayai Rehabilitasi Narkoba di Samarinda

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional atau BNN RI meminta kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun, untuk berkomitmen dalam membiayai rehabilitasi narkoba di Samarinda.

Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom saat berkunjung ke Balai Kota Samarinda pada Rabu (5/1/25).

Menurut Kepala BNN, pemberantasan narkoba di setiap daerah membutuhkan adanya sinergi yang kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga kasadaran masyarakat terkait bahayanya dampak narkoba itu sendiri.

“Kita melihat atensi dari pemerintah daerah, khususnya Wali Kota Samarinda, untuk membiayai rehabilitasi narkoba yang dilakukan oleh BNN, terhadap warga kota Samarinda,” ujarnya.

Salah satu faktor perlunya dukungan dalam pembiayaan rehabilitasi tersebut, yakni soal keterbatasan anggaran yang didapatkan oleh BNN setiap tahunnya.

“Belum lagi kita menjangkau para pengguna narkoba, dan tercatat ada sekitar 3,3 juta orang di Indonesia yang menyahlahgunakan narkoba,” katanya.

Sebagai informasi peredaran narkoba di Indonesia mencapai 3,33 juta warga yang menggunakan narkoba. Dari angka itu 312 ribu merupakan anak remaja. Peredaran uang dari narkoba mencapai Rp500 triliun.

Selain itu, Pemerintah Kota Samarinda juga menyambut baik kedatangan dari BNN RI serta jajarannya, dalam membangun kolaborasi yang baik, juga mensukseskan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Melalui sinergi ini, tentu ada komitmen bahwa pemerintah siap memberantas pengedaran narkoba, serta memutus rantai narkoba di lingkungan kita,” pungkas Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kepala BNN Kunjungi Kaltim, Pj Gubernur Akmal Malik Komitmen Perangi Narkoba

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik bersama Forkopimda Kaltim dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kaltim menyambut kunjungan kerja Kepala BNN Republik Indonesia Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Marthinus Hukom beserta jajaran di Kaltim.

Acara tersebut dikemas dalam Malam Ramah Tamah dan Silaturahmi yang berlangsung di ruang Pandurata, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (4/2/25) malam.

Pj Gubernur Akmal Malik mengucapkan selamat datang kepada Kepala BNN RI dan rombongan yang telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif (narkoba) di wilayah Kaltim.

“Selamat datang di Bumi Etam. Kami mendukung semangat pemberantasan peredaran narkoba di Kaltim,” ucap Akmal Malik.

Akmal Malik menegaskan Kaltim merupakan daerah yang rawan peredaran gelap narkoba, terutama yang masuk melalui wilayah utara dari Malaysia melalui Kalimantan Utara. Oleh karena itu, ia meminta kepada jajaran BNN RI untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut.

“Kolaborasi antara Forkopimda sangat baik, dan kami selalu mendiskusikan mengenai peredaran gelap narkoba di Kaltim, termasuk upaya pencegahannya,” kata Akmal Malik.

Kepala BNN RI, Komjen Polisi Marthinus Hukom mengajak seluruh tamu undangan untuk mengagungkan slogan sehat tanpa narkoba, khususnya di wilayah Kaltim.

“Ini menjadi komitmen kita bahwa kita siap menghadapi ancaman narkoba di lingkungan masyarakat,” tegas Marthinus Hukom.

Acara ini turut dihadiri oleh Kapolda Kaltim Irjen Polisi Nanang Avianto, Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi, perwakilan Forkopimda Kaltim, kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, serta Forkopimda Kota Samarinda.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Diskominfo Kaltim Gelar Coaching E-Walidata SIPD-RI 2025, Tingkatkan Akurasi Data Daerah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Diskominfo Kaltim melaksanakan Coaching E-Walidata SIPD-RI Tahun 2025 bagi operator Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Kegiatan ini bertujuan untuk menyegarkan kembali pemahaman mengenai tata cara pengisian dan penginputan data pada aplikasi E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal memberikan motivasi kepada para operator Perangkat Daerah agar tetap bersemangat meskipun pekerjaan penginputan data tidak selalu nyaman.

“Bukan pekerjaan yang nyaman untuk menginput data, tetapi itulah tugas yang harus dijalankan. Idealnya, sistem ini memang bagus karena bertujuan untuk memberikan transparansi data kepada pemerintah pusat. Dengan data yang masuk ke dalam SIPD, kita bisa melihat apakah anggaran yang telah dialokasikan dapat tercapai atau tidak,” ungkap Faisal saat membuka kegiatan Coaching E-Walidata SIPD-RI Tahun 2025 untuk Perangkat Daerah di Hotel Mercure Samarinda, Rabu (5/2/25).

Ia menambahkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Diskominfo menangani tiga urusan wajib non-pelayanan, yaitu komunikasi dan informasi, persandian dan keamanan siber, serta statistik. Oleh karena itu, setiap tahun Diskominfo Kaltim menggelar forum data untuk mengidentifikasi kebutuhan data, mengumpulkan, memverifikasi, memvalidasi, serta mempublikasikannya.

Sebagai bagian dari upaya transparansi dan kebijakan berbasis data, Diskominfo Kaltim telah membangun Portal Satu Data Kaltim yang kini telah memiliki lebih dari 8 ribu dataset. Langkah strategis ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan transparan bagi masyarakat.

“Kita terus melangkah step by step menuju arah yang lebih baik,” tambah Faisal.

Indeks Pengelolaan Statistik Sektoral Kaltim saat ini juga telah masuk dalam kategori Baik. Sebelumnya, indeks ini berada dalam kategori cukup, namun pada tahun 2024 meningkat menjadi baik. Faisal berharap pada tahun 2025, Kaltim dapat masuk dalam 10 besar nasional dalam pengelolaan statistik sektoral.

“Pengelolaan data yang baik akan menghasilkan data yang berkualitas. Dengan data yang akurat, pimpinan dapat membuat kebijakan berdasarkan data, bukan sekadar berdasarkan perasaan atau pertimbangan internal,” jelas Faisal.

Ia menegaskan bahwa operator Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kualitas data yang diinput. Pemerintah pusat juga membutuhkan informasi yang akurat untuk mengevaluasi apakah outcome dan output yang dihasilkan sudah sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Statistik Diskominfo Kaltim, Adrie Dirga Sagita menjelaskan bahwa kegiatan coaching ini merupakan agenda rutin Diskominfo Kaltim melalui Bidang Statistik yang fokus pada tata cara pengisian dan penginputan data.

“Setelah coaching ini, kami memberikan waktu kepada para operator di perangkat daerah masing-masing karena pada 25-27 Februari, kami selaku walidata akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang telah diinput sesuai arahan Dirjen Bina Bangda Kemendagri,” ujar Dirga.

Coaching E-Walidata SIPD-RI bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini menghadirkan narasumber dari Pranata Komputer (Prakom) Ahli Muda Bidang Statistik Diskominfo Kaltim. Yakni Nadia Paramitha Nazmah dan Nazarruddin. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para operator perangkat daerah dapat semakin memahami dan meningkatkan kualitas pengelolaan data di lingkungan pemerintah daerah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gagasan Besar Hasto Wardoyo Bangun Replika Kerajaan Nusantara

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Walikota Terpilih Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengemukakan sebuah gagasan besar yang dapat menjadi daya tarik wisata baru di Yogyakarta dan sekitarnya.

Ia menyampaikan keinginannya untuk membangun “Taman Kerajaan Nusantara” di kawasan Kulonprogo, tepatnya di kawasan Menoreh. Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan replika-replika kerajaan yang pernah ada di seluruh Nusantara, dan akan menjadi destinasi wisata yang menarik bagi para pengunjung, baik lokal maupun mancanegara.

Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa ia telah melakukan identifikasi terhadap sekitar 43 kerajaan di Indonesia yang layak untuk direplikasi. Setiap replika kerajaan ini akan dibangun di atas lahan seluas satu hektar per kerajaan, dengan tujuan untuk memelihara dan mengenalkan kekayaan sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara.

“Saya pernah sampaikan cita-cita di Kulonprogo di kawasan menoreh bisa dibangun jalan bedah menoreh dan di wilayah Girimulyo -samigaluh bisa dibangun Taman Kerajaan Nusantara. Replika kerajaan-kerajaan seluruh Nusantara pernah saya identifikasi sekitar 43 kerajaan yang layak di replikasi di reproduksi kembali dengan kawasan satu kerajaan satu hektar,” ujar Hasto Wardoyo kepada Redaksi SuaraPemerintah.ID.

Replika ini tidak hanya akan menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga akan melibatkan berbagai aspek seperti karakter, pusaka, dan prasasti yang menjadi bagian integral dari sejarah setiap kerajaan tersebut.

Jika terealisasi, proyek ini akan menjadi atraksi wisata baru yang tak kalah menarik dibandingkan dengan Borobudur, yang telah dikenal dunia.

“Taman Kerajaan Nusantara” akan menjadi pusat pembelajaran sejarah, arkeologi, seni budaya, dan penyebaran agama yang ada di Nusantara. Selain itu, taman ini juga akan menjadi destinasi wisata yang kaya akan nilai edukasi, bahan penelitian, serta sumber daya untuk materi pembelajaran di sekolah dan universitas.

Lebih jauh lagi, Taman Kerajaan Nusantara dapat menjadi simbol sejarah yang menggambarkan bersatunya bumi Nusantara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan segala potensi yang dimilikinya, proyek ini berpotensi memperkaya wawasan masyarakat tentang sejarah Indonesia dan sekaligus memperkuat identitas budaya bangsa.

“Jika hal ini bisa diwujudkan maka akan menjadi wisata baru dan yang tidak kalah dengan Borobudur. Selain itu, nantinya Taman Kerajaan Nusantara bisa menjadi pusat belajar sejarah , arkeologi , seni budaya Nusantara dan juga penyebaran agama, destinasi wisata, material teaching , material riset dan sekaligus sebagai haritage baru simbol sejarah bersatunya bumi nusantara sebagai NKRI,” pungkasnya.

Pembangunan replika kerajaan-kerajaan Nusantara di Yogyakarta akan menjadi sebuah inovasi yang menjadikan Yogyakarta bukan hanya sebagai pusat budaya, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan destinasi wisata sejarah yang mendunia. Hasto Wardoyo berharap bahwa proyek ini dapat terwujud dan memberikan kontribusi besar terhadap pelestarian warisan budaya Indonesia serta pengembangan sektor pariwisata di Yogyakarta.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Permudah Akses Informasi, Kemenag Siapkan Laman Khusus PPG Daljab 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan atau PPG Daljab 2025 sudah mulai bergulir. Program ini dikemas inklusif karena diperuntukkan bagi guru madrasah serta guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

“Untuk memudahkan akses informasi bagi para guru, kami sengaja menyiapkan laman khusus dengan tautan https://ppg.kemenag.go.id/. Kami mengajak para guru untuk mengaksesnya agar lebih memahami skema pelaksanaan PPG Daljab 2025,” terang Panitia Nasional PPG Dalam Jabatan 2025 Thobib Al-Asyhar, di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Menurutnya, laman ini memuat beragam informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPG Daljab 2025. Konten yang tersedia mulai dari hal yang bersifat berita dan informasi, sampai pada sistem yang digunakan dalam proses daftar ulang maupun pembelajaran berbasis Learning Manajemen System (LMS).

Thobib mencontohkan ada menu Ketentuan yang berisi info persyaratan dan kriteria peserta, penjelasan tahapan PPG Daljab, dan juga link untuk melakukan proses daftar ulang. Ada juga menu Sistem Pembelajaran yang menjelaskan tahapan mulai dari pendalaman materi sampai Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG).

“Proses pembelajaran dengan LMS untuk angkatan pertama baru akan dimulai pada Maret 2025. Saat ini kami masih melakukan proses finalisasi agar bisa digunakan pada waktunya,” ujar Thobib Al-Asyhar yang juga Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan pada Ditjen Pendidikan Islam Kemenag.

“Kami juga siapkan menu FAQ berisi pertanyaan dan jawaban. Harapannya, itu bisa menjawab semua pertanyaan calon peserta PPG Daljab 2025,” sambungnya.

Thobib Al-Asyhar menambahkan, ada sekitar 600ribu guru binaan Kementerian Agama yang belum mengikuti PPG Daljab. Jumlah itu ditargetkan akan selesai dalam rentang dua tahun.

“Tahun ini Kemenag menargetkan PPG Daljab bagi sekitar 260 ribu guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Ini kita bagi dalam lima angkatan,” sebut Thobib.

“Untuk angkatan pertama, proses daftar ulang sudah berlangsung dari 1 – 7 Februari 2025. Untuk pembelajaran melalui LMS akan dimulai pada Maret 2025,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Tinjau Pagar Laut Terindikasi Manipulasi Data, Akan Ditindak Tegas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninjau lokasi terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut yang berada di Kabupaten Bekasi, Selasa (04/02/25).

Ia mengungkapkan adanya indikasi manipulasi data terkait bidang tanah yang tercatat di wilayah tersebut. Berdasarkan pengamatan langsung, ditemukan ketidaksesuaian antara data peta bidang tanah yang tercatat dengan kondisi sebenarnya.

“Untuk tanah yang terkena manipulasi ini, kami akan segera melakukan pembatalan sertipikat yang diterbitkan secara tidak sah. Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembukaan pagar laut yang memisahkan tanah tersebut dengan laut,” jelas Menteri Nusron.

Di Desa Segara Jaya, Kabupaten Bekasi terdapat 89 peta bidang tanah yang dimiliki oleh 67 pemilik dan telah masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan, data peta tanah tersebut telah dimanipulasi dengan pemindahan peta dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang seharusnya tidak sesuai dengan lokasi. “Yang awalnya di darat, jumlahnya ini 72 hektare. Padahal menurut NIB-nya yang di darat tadi kita tinjau hanya 11 hektare,” ujarnya.

Menurutnya, total luas lahan yang dimanipulasi datanya mencapai 581 hektare. Di antaranya, 90 hektare milik PT Cikarang Listrindo (CL), 419 hektare milik PT Mega Agung Nusantara (MAN), dan 72 hektare bidang tanah PTSL yang terbit pada tahun 2021, namun dipindahkan pada tahun 2022 ke area laut. Dengan adanya temuan ini, pihak BPN akan segera melakukan langkah tegas.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam proses manipulasi data, termasuk oknum di Kementerian ATR/BPN akan diproses secara hukum. “Kami sedang menyelidiki oknum-oknum BPN yang terlibat dalam pemindahan peta ini. Jika terbukti ada indikasi pidana, kami akan menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Terkait dengan tanah yang sudah terbit Sertipikat HGB pada tahun 2013, Menteri Nusron akan meminta pihak terkait untuk membatalkan sertipikat tersebut. “Karena usia Sertipikat HGB sudah lebih dari lima tahun, kami tidak bisa membatalkan secara otomatis. Namun, kami akan meminta mereka untuk mengajukan permohonan pembatalan. Jika mereka keberatan, kami akan membawa kasus ini ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan pembatalan,” jelasnya.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Inspektur Jenderal, Dalu Agung Darmawan; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Darman SH. Simanjuntak.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kakanwil BPN Jateng Sambangi Polda, Dukung Lahan Jagung untuk Ketahanan Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kakanwil BPN Provinsi Jateng Lampri didampingi Kepala Kantor Pertanahan se-eks Karesidenan Semarang melaksanakan kunjungan kerja ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah disambut oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen. Pol. Ribut Hari Wibowo.

Dalam kesempatan ini Lampri mengungkapkan maksud berkunjung ke Polda Jawa Tengah guna menyambung silaturahmi dan sinergi antara Kanwil BPN Prov Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah.

Diharap dapat terwujud kerjasama antara Kanwil BPN Prov Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah diikuti oleh seluruh Kantor Pertanahan dan Polres se- Jawa Tengah sehingga koordinasi terkait pensertipikatan tanah polri dapat lebih masif dilaksanakan.

Lebih lanjut Lampri menyampaikan dukungannya terkait lahan jagung untuk ketahanan pangan.

Dengan seringnya komunikasi dan diskusi diharap dapat menyamakan persepsi antara Kanwil BPN Prov. Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, Kantor Pertanahan dan Polres se-Jawa Tengah sehingga tercipta persamaan persepsi diharapkan arahnya ke penyelesaian administrasi tidak mengarah ke pidana.

Kapolda Jateng menyambut baik maksud dan tujuan Kakanwil BPN Prov. Jawa Tengah. Sinergi yang baik ini kiranya dapat senantiasa terjaga. Polda Jawa Tengah akan memberikan pendampingan kepada Kanwil BPN Prov Jawa Tengah dalam pelaksanaan program strategis nasional yang dilaksanakan jajaran BPN serta penyelamatan aset-aset pemerintah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,2541,2551,256...4,939Halaman 1,255 dari 4,939