Beranda blog Halaman 1268

BNN Bersama Kementerian Hukum Teken MoU Perkuat Sinergi Pasca Restrukturisasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNN RI Marthinus Hukom menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Jumat (24/1).

Penandatanganan MoU tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Narkotika dan Bidang Hukum tersebut dilakukan dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum dengan Kementerian dan Lembaga Tahun 2025 yang diinisiasi Kementerian Hukum kepada 29 mitra kerja sama.

Selain BNN, mitra kerja sama Kementerian Hukum di antaranya adalah Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, bahwa kegiatan penandatanganan MoU dengan kementerian dan lembaga ini merupakan bagian integral dari upaya Kementerian Hukum untuk meningkatkan sinergi dan memperkuat kolaborasi antara Kementerian Hukum dan mitra kerja sama, baik dari unsur pemerintah maupun badan usaha milik negara, di tengah transformasi kelembagaan Kementerian Hukum.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam sambutannya usai menandatangani MoU mengungkapkan rasa gembiranya atas terselenggaranya penandatanganan MoU tersebut.

“Saya begitu gembira karena Saya bisa menandatangani nota kesepahaman ini di masa-masa awal restrukturisasi kelembagaan kementerian,” ujar Menteri Hukum.

Menurutnya hal ini menandakan bahwa apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sebuah sinergitas di antara seluruh kementerian dan lembaga negara, yang tujuannya adalah memberi pelayanan yang terbaik sehingga outputnya bisa dirasakan masyarakat, dapat terlaksana dengan baik.

Atas terselenggaranya penandatanganan MoU, Menteri Hukum memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Menteri, Wakil Menteri, serta Pimpinan Lembaga yang telah bersedia bersinergi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat serta mewujudkan visi bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Platform Bhumi ATR/BPN Mudahkan Masyarakat Akses Informasi Geospasial

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Belakangan ini, Bhumi ATR/BPN semakin ramai diperbincangkan dan banyak diakses oleh masyarakat. Platform yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN ini, pertama kali direncanakan pada tahun 2010 dan resmi diluncurkan pada 2012. Bhumi ATR/BPN menawarkan data geospasial yang bisa diakses langsung oleh publik, dan baru-baru ini mendapatkan apresiasi internasional dalam pertemuan ahli geospasial di Bali.

“Kita ingin masyarakat dapat dengan mudah mengakses peta yang interaktif, punya alat pencarian lokasi dan informasi geospasial,” terang Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon Panggabean, yang ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Jumat (24/01/25).

Menurutnya, Bhumi ATR/BPN merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang bertujuan untuk memberikan akses informasi secara transparan kepada masyarakat. Tak hanya itu, Bhumi ATR/BPN ini juga menyediakan fitur yang memungkinkan masyarakat untuk memeriksa dan melihat peta bidang tanah mereka sendiri, berdasarkan sertipikat yang dimiliki.

Fitur ini sangat berguna untuk memastikan letak dan bentuk tanah sesuai dengan yang tertera di sertipikat. Bhumi ATR/BPN juga menampilkan informasi tentang Zona Nilai Tanah, yang membantu masyarakat mengetahui rentang nilai tanah di lokasi mereka.

“Kami memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengecek posisi, bentuk, dan informasi terkait tanah mereka. Jika ada perbedaan dengan data yang ada di Bhumi.atrbpn, masyarakat bisa langsung melapor ke Kantor Pertanahan setempat atau menyampaikan melalui #TanyaATRBPN,” tambah Herjon Panggabean.

Sebelum mengakses platform ini, masyarakat diminta untuk menyetujui disclaimer yang tampil sebagai bentuk pengingat pentingnya keakuratan informasi yang diberikan. Selain untuk masyarakat umum, Bhumi ATR/BPN juga memberikan kemudahan bagi berbagai pihak, termasuk profesional, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam mengakses data spasial mengenai tata ruang dan pertanahan. Hal ini tentunya akan meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Bhumi ATR/BPN ini untuk penetapan pajak-pajak yang berkaitan dengan tanah. Melalui Bhumi ATR/BPN, Kementerian ATR/BPN berharap dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga mereka dalam melayani masyarakat.

Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memanfaatkan platform ini dan memberikan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut. “Bhumi ini sudah menjadi alat yang penting bagi kami untuk memantau dan mengevaluasi kinerja kami. Kami juga mengimbau kepada pemilik sertipikat tanah untuk memastikan data mereka sudah ter-ploting di Bhumi ATR/BPN. Jika belum, mereka bisa melakukan swaplotting atau menghubungi Kantor Pertanahan setempat,” kata Herjon Panggabean.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Sebut MTQ Internasional Junjung Toleransi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menyebut perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Internasional di Indonesia sebagai pesta rakyat yang menjunjung toleransi. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari keterlibatan lintas agama dalam pelaksanaannya.

Menag mengungkapkan, lagu Mars MTQ bahkan pernah dinyanyikan oleh kelompok paduan suara Katolik dan Protestan.

“Panitianya bukan hanya dari umat Islam, tetapi juga dari pemeluk agama lain. Ini menunjukkan bahwa MTQ Internasional di Indonesia menjadi ajang yang menjunjung tinggi toleransi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/1/25).

Dikatakan Menag, nuansa pesta rakyat dalam MTQ ini muncul dari pelaksanaan yang sistematis dan berkelanjutan. Setidaknya, katanya, terdapat 28 ajang MTQ digelar di Indonesia setiap tahun, mulai dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, hingga internasional. Pola ini menjadikan Indonesia satu-satunya negara di dunia yang secara konsisten menggelar MTQ dalam skala besar dan berjenjang.

“Saya sudah mengunjungi hampir semua negara, dan tidak ada satu pun yang menggelar MTQ seperti Indonesia. Tidak heran jika para delegasi kita selalu unggul dan sering menyabet juara pertama di berbagai ajang internasional,” ungkapnya.

Al-Qur’an, Kitab Paling Laris di Dunia

Menag menambahkan, minat masyarakat dunia terhadap kitab suci Al-Qur’an sangat tinggi. Menurutnya, sebuah majalah perbukuan di Amerika mencatat bahwa tidak ada penerbitan yang mampu menandingi penjualan Al-Qur’an.

“Novel The Da Vinci Code yang pernah fenomenal saja hanya terjual lima juta eksemplar dalam satu tahun. Sementara Al-Qur’an, oplahnya jauh melampaui angka tersebut, baik di Amerika maupun di negara-negara Eropa,” ucapnya.

Menurut Menag, hal itu membuktikan bahwa Al-Qur’an tidak hanya menarik perhatian umat Islam, tetapi juga para ilmuwan yang terus mengkajinya. “Semakin dikaji, semakin banyak rahasia yang terungkap tentang kedahsyatan Al-Qur’an,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Buka MTQ Internasional, Menag Tegaskan Al-Qur’an Melarang Eksploitasi Alam

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar hari ini membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Internasional ke-4 di Jakarta. Perhelatan tersebut diikuti 60 delegasi perwakilan dari 38 negara.

Menag menegaskan bahwa Al-Qur’an memberi perhatian terhadap pelestarian lingkungan. Ia menjelaskan bahwa Al-Qur’an tidak membenarkan segala tindakan ekploitasi alam.

“Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Kita harus membuktikan bahwa Al-Qur’an memberi perhatian terhadap pelestarian lingkungan sebagai suatu keharusan,” ujar Nasaruddin.

Menag menyebut, sebelumnya terdapat anggapan yang menyebut kitab-kitab suci, seperti Al-Qur’an, Injil, Taurat, dan Zabur sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Konsep manusia sebagai pemimpin (khalifah) di bumi telah digunakan untuk membenarkan eksploitasi alam.

“Namun, jika kita membaca Al-Qur’an secara utuh, banyak ayat yang menegaskan bahwa meskipun manusia berperan sebagai khalifah dan alam ditundukkan untuknya, manusia tetap diperintahkan untuk tidak melampaui batas,” jelasnya.

Nasaruddin mengungkapkan, keberlanjutan bumi bergantung pada cara manusia merawatnya. Dikatakan Menag, pesan Al-Qur’an sangat jelas bahwa manusia mesti bersahabat dengan alam, bukan menaklukkan, menjinakkan, apalagi membinasakan.

“Al-Qur’an sejak awal memperkenalkan konsep bahwa tidak ada benda mati. Segala sesuatu di alam ini bertasbih, memuji, dan mencintai Allah. Tidak mungkin sesuatu bisa mencintai tanpa emosi. Dengan demikian, alam semesta bukan sekadar objek, tetapi juga subjek,” ucapnya.

Menurut Menag, lingkungan yang terjaga dengan baik merupakan faktor penting dalam membentuk manusia yang taat dan khusyuk dalam beribadah. “Tidak mungkin kita menjadi hamba yang taat dan khusyuk jika lingkungan kita rusak,” imbuhnya.

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad menambahkan, MTQ Internasional pertama kali digelar di Indonesia pada 2003, disusul edisi kedua pada 2013 dan ketiga pada 2015. Kini, MTQ Internasional ke-4 mengusung tema “Al-Qur’an, Environment, and Humanity for Global Harmony”, yang menitikberatkan pada peran Al-Qur’an dalam menjaga lingkungan, membangun nilai kemanusiaan, serta menciptakan harmoni global.

“Melalui tema ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana Al-Qur’an dapat menjadi panduan dalam merawat bumi dan membangun hubungan yang harmonis antara manusia,” ungkapnya.

Dua cabang lomba utama yang dipertandingkan adalah Tilawah dan Tahfiz Al-Qur’an. Dari 187 negara yang mengikuti tahap pra-kualifikasi pada 2023, sebanyak 60 peserta dari empat benua lolos ke babak grand final. Delegasi itu terdiri atas 17 peserta Tilawah Putra, 7 peserta Tilawah Putri, 19 peserta Tahfiz Putra, dan 17 peserta Tahfiz Putri.

“Ajang ini akan dinilai oleh 22 dewan hakim yang berkompeten dan berstandar internasional. Sebanyak 15 berasal dari Indonesia, sementara 7 dewan hakim lainnya berasal dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara,” pungkas Abu Rokhmad.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron: Laporan Boyamin Saiman Bagian dari Sinergi, Support, dan Kontrol Sosial

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menanggapi laporan yang disampaikan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman terkait isu penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah pagar laut, Kabupaten Tangerang, Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam tanggapannya, ia mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi dan penyelesaian masalah secara terbuka.

“Dengan senang hati, kalau ada pihak-pihak masyarakat yang ingin menuntaskan masalah ini dengan se-transparan mungkin, kami sangat berterima kasih. Itu adalah bagian dari sinergi, bagian dari support, dan kontrol sosial yang kami butuhkan,” ujar Menteri Nusron usai meninjau kondisi fisik material tanah di wilayah pagar laut Desa Kohod, Jumat (24/01/25).

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secepat dan setuntas-tuntasnya, meskipun ia menegaskan bahwa penyelesaian ini tetap akan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing lembaga terkait.

“Kami ingin menuntaskan masalah ini secepat mungkin dan setuntas-tuntasnya. Tentunya di level kami, sesuai dengan kewenangan kami. Yang lainnya, biarkan menjadi kewenangan lembaga yang lain,” tutur Menteri Nusron.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga terkait, sangat penting untuk memastikan penyelesaian masalah berjalan dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya kontrol sosial yang dilakukan masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintah.

Sebagai informasi, Menteri Nusron secara resmi telah membatalkan sejumlah sertipikat yang terbit di wilayah pagar laut yang berada di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron melakukan peninjauan kondisi fisik material tanah ya g menjadi salah satu proses pembatalan selain pengecekan dokumen yuridis dan prosedur administrasi.

Usai melakukan peninjauan, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, menyaksikan Penandatanganan Permohonan Pembatalan SK Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang langsung disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Fadia Arafiq Apresiasi Suksesnya Konfercab ke14 GP Ansor Kabupaten Pekalongan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq hadir dalam acara Konferensi Cabang (Konfercab) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pekalongan ke-14 yang digelar di UIN Gusdur, Kajen, pada Minggu (26/1/25) pagi.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Bupati Fadia Arafiq mengapresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Konferensi Cabang (Konfercab) ke-14 GP Ansor Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya, kesuksesan acara tersebut mencerminkan kinerja GP Ansor di Kabupaten Pekalongan yang sudah sangat baik dan kompak.

‘’Saya apresiasi yang setinggi-tingginya atas suksesnya acara ini kepada para pemuda GP Ansor. Ini mencerminkan kinerja yang bagus dan kompak,’’ ujar Bupati Fadia Arafiq.

Bupati Fadia Arafiq juga mengatakan, bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi terbesar di Kabupaten Pekalongan, dimana GP Ansor menjadi bagian penting di dalamnya. Oleh karena itu, Ia berharap GP Ansor dapat memilih pemimpin terbaik yang mampu membawa kemajuan bagi organisasi kedepan.

‘’Pilihlah pemimpin yang terbaik untuk kalian, untuk Ansor Kabupaten Pekalongan, sehingga menjadi lebih besar dan hebat,’’ ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadia Arafiq juga menjelaskan bahwa memilih pemimpin yang baik adalah Ia yang mampu berkomunikasi dengan baik, dapat membesarkan NU, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan bermanfaat bagi umat secara keseluruhan. Karena menurutnya, itulah yang menjadi esensi terpenting dalam memilih seorang pemimpin.

‘’Komunikasi adalah hal yang sangat penting. Untuk itu pilihlan pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dapat menjalan tugasnya sebagai pemimpin dan tentunya bermanfaat bagi umat secara keseluruha,’’ jelasnya.

Dan setelah memberikan sambutan, atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan Bupati Fadia secara simbolis menyerahkan bantuan hibah senilai Rp150 Juta kepada GP Ansor Kabupaten Pekalongan. Hibah tersebut diterima secara langsung oleh Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Pekalongan Muhammad Sholahudin.

Dalam acara tersebut turut hadir juga Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ansor, ketua Pimpinan Wilayah Ansor Jawa Tengah, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Pekalongan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Rektor UIN Gusdur, Rektor ITS NU, Sekda Kabupaten Pekalongan, Sejumlah Kepala OPD Kabupaten Pekalongan dan Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pekalongan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wamensos Jenguk Korban Longsor Petungkriyono di RSUD Kajen

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Sosial atau Wamensos Agus Jabo Priyono memeriksa kondisi pasien korban tanah longsor Petungkriyono yang sedang dirawat di RSUD Kajen pada Sabtu (25/01) siang. Terdapat 8 orang yang harus dirujuk ke RSUD Kajen, dan ada satu pasien yang dirawat di rumah sakit wilayah Banjarnegara.

Dalam kesempatan tersebut Wamensos Agus menanyakan kondisi korban yang sudah dirawat selama empat sampai hari Sabtu (25/01) dan memberikan santunan uang sejumlah lima juta rupiah berserta paket sembako. “Kehadiran kami ke sini untuk membesuk korban bencana tanah longsor petungkriyono yang dirawat di rumah sakit. Pada hari ini (Sabtu : Red) kami memberikan santunan kepada korban yang dirawat masing-masing lima juta rupiah dan juga paket sembako,” tutur Agus Jabo Priyono kepada awak media.

Sebelumnya kemensos juga telah berkontribusi dalam memberikan bantuan kebutuhan darurat kemudian mendirikan dapur umum, sembako dan kebutuhan darurat lain. Setelah selesai menjenguk korban bencana tanah longsor di RSUD Kajen, rombongan Wamensos melanjutkan perjalanan menuju Petungkriyono untuk melihat kondisi terkini sekaligus akan memberikan santuan kepada ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia akibat tanah longsor Petungkriyono.

Salah satu korban selamat yang masih mendapat perawatan di RSUD Kajen Wasis Efendi berterima kasih kepada kementerian sosial atas bantuan yang diberikan, karena akibat bencana kemarin dirinya telah kehilangan harta benda sehingga dengan adanya bantuan ini bisa lebih meringankan.

“Alhamdulillah saya bersyukur mendapat bantuan ini karena saya sudah kehilangan motor, desa saya terisolir dan alhamdulillah saya masih diberi keselamatan sampai terima kasih kemensos atas bantuannya,” Ucap Wasis saat ditemui di ruang pemulihan RSUD Kajen.

Wasis juga menambahkan saat ini kondisinya sudah mulai membaik dan sedang dalam tahap pemulihan. Untuk terkait perawatan dan pengobatan korban bencana tanah longsor Petungkriyono, Kamis (23/01) kemarin juga telah disampaikan Bupati Fadia Arafiq semuanya akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan sampai sembuh.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkab Pekalongan Terima Bantuan Sembako dari Wapres RI

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemkab Pekalongan terima bantuan paket sembako penanganan dampak bencana alam di Kabupaten Pekalongan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

Bantuan diserahkan oleh Perwakilan Sekertariat Wakil Presiden, Mustagfirin kepada Sekertarid Daerah (Sekda) Pemkab Pekalongan, M Yulian Akbar, Jum’at (24/1/25).

Sebanyak 1000 Paket sembako diterima Sekda Yulian Akbar secara simbolis, acara berlangsung di Aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan. Puluhan warga terdampak bencana juga turut dihadirkan guna menerima bantuan secara simbolis dari Pemerintah.

Disampaikan Sekda Yulian Akbar, Pihaknya sangat berterimakasih kepada Pemerintah atas bantuan yang disalurkan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Kabupaten Pekalongan saat ini terus melakukan Langkah optimal dalam penanganan musibah longsor didaerah atas dan juga banjir diwilayah bawah.

“Dengan adanya bantuan paket sembako dari Bapak Wakil Presiden ini, harapanya dapat meringankan kebutuhan logistik warga terdampak, baik musibah longsor di daerah Petungkriyono, Lebakbarang, Paninggaran, Kandangserang ataupun banjir diwilayah kecamatan Doro, Kedungwuni, Wonopringgo, Wiradesa, Wonokerto dan Tirto,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut perwakilan Sekertariat Wakil Presiden, Mustagfirin menyampaikan, turut prihatin akan musibah yang terjadi dan menimpa warga Kabupaten Pekalongan. Selain Kabupaten Pekalongan, bantuan yang sama juga disalurkan untuk korban bencana alam di kabupaten Grobokan dan Demak.

“Di jawa tengah ada tida daerah yang saat ini tertima bencana, yaitu Grobokan, Demak dan Kabupaten Pekalongan, harapanya bantuan ini bisa bermanfaat untuk warga terdampak musibah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bantu Korban Banjir Samarinda, Dinsos Kaltim Dirikan Dapur Umum

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Setelah sehari sebelumnya menyalurkan bantuan paket permakanan, Dinas Sosial Provinsi Kaltim mengoperasikan Mobil Dapur Umum Lapangan untuk memenuhi kebutuhan pangan korban banjir di Samarinda.

“Mulai hari ini, kami menurunkan Mobil Dapur Umum Lapangan. Berdasarkan informasi dari tim di lapangan, tinggi muka air terus meningkat. Masyarakat mulai kesulitan beraktivitas, sehingga membutuhkan bantuan,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak, didampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Achmad Rasyidi, di lokasi pendirian Dapur Umum Lapangan, Perumahan Griya Mukti Samarinda, Rabu (29/1/2025).

Dinsos Kaltim berkoordinasi dengan Lurah Gunung Lingai, Siti Zubaida, serta Babinkamtibmas M. Nur S., Babinsa Muji Untung, dan unsur relawan dalam pendirian dapur umum ini.

Setiap kali memasak, dapur umum menyiapkan 1.500 porsi makanan bagi warga terdampak banjir di Kelurahan Gunung Lingai. Total, ada 1.718 jiwa yang tersebar di delapan RT.

“Sejak dibuka siang tadi, kami sudah menyiapkan 3.000 porsi makanan—1.500 porsi untuk makan siang dan 1.500 porsi untuk makan malam,” kata Andi.

Ia berharap kehadiran dapur umum ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.

“Kami akan terus beroperasi hingga beberapa hari ke depan, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Semoga air cepat surut agar masyarakat bisa kembali beraktivitas,” tambahnya.

Selain dapur umum, Dinsos Kaltim juga menurunkan satu unit perahu polyethylene untuk membantu evakuasi warga yang membutuhkan pertolongan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Walikota Jaya Negara Hadiri Upakara Melaspas, Mupuk Pedagingan dan Pujawali

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Upakara Melaspas, Mupuk Pedagingan dan Pujawali di Pura Taman Sari, Bendesa Manik Mas, Desa Padangsambian Kelod bertepatan dengan Budha Umanis Wuku Dukut pada Rabu (29/1). Upacara tersebut dilaksanakan setelah proses renovasi bangunan pelinggih parahyangan pura tuntas dilaksanakan.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TP. PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Anggota DPRD Kota Denpasar, I Nyoman Tananjaya Asmara Putra, Panglingsir Puri dan Griya, Kabag Kesra Setda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Surya Antara, Perbekel Desa Padangsambian Kelod, I Gede Wijaya Saputra serta undangan lainya.

Ketua Prajuru Pura Taman Sari, Bendesa Manik Mas, Desa Padangsambian Kelod, I Made Sugita disela-sela upacara menjelaskan bahwa Upakara Melaspas, Mupuk Pedagingan dan Pujawali di Pura Taman Sari, Bendesa Manik Mas ini dilaksanakan setelah renovasi pelinggih pura rampung dikerjakan.

Dikatakannya, adapun proses renovasi ini dilaksanakan dengan menggunakan dana urunan pengempon dan bantuan dari Pemerintah Kota Denpasar yang difasilitasi oleh Anggota DPRD Kota Denpasar, I Nyoman Tananjaya Asmara Putra. Pihaknya berharap, dengan rampungnya pembangunan ini dapat mendukung dan menguatkan keberadaan tempat suci umat Hindu.

“Kami menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembangunan ini, semoga keseimbangan alam semesta dapat terus kita jaga sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana,” ujarnya

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara memberikan apresiasi atas kerja keras dan gotong royong seluruh lapisan masyarakat pengempon Pura Taman Sari dalam mendukung pembangunan parahyangan suci. Hal ini tentu sejalan dengan visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju berlandaskan sepirit Vasudhaiva Kutumbakam yang bermakna menyama braya bahwa kita semua bersaudara.

Dikatakan Walikota Jaya Negara, Upakara Melaspas, Mupuk Pedagingan dan Pujawali di Pura Taman Sari, Bendesa Manik Mas ink merupakan tahapan yang harus dilaksanakan. Sehingga bangunan suci dapat digunakan untuk kegiatan upacara dan pemujaan. Hal ini juga merupakan wujud sradha bhakti krama Desa Adat Kesiman kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Hal ini juga menjadi sebuah momentum untuk menjaga keharmonisan antara parahyangan, palemahan, dan pawongan sebagai impelementasi dari Tri Hita Karana.

“Dengan pelaksanaan Karya Melaspas, Mendem Pedagingan dan Mecaru Rsi Gana ini mari kita tingkatkan sradha bhakti kita sebagai upaya menjaga harmonisasi antara parahyangan, pawongan, dan palemahan sebagai impelementasi Tri Hita Karana,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,2671,2681,269...4,939Halaman 1,268 dari 4,939