Beranda blog Halaman 1267

Outlook Agriculture KAHMI 2025, Viva Yoga Optimis Swasembada Pangan Terwujud

Wamen Transmigrasi Viva Yoga menyampaikan, bahwa untuk mencapai swasembada pangan dalam rangka membangun kedaulatan bangsa hal demikian bukanlah yang mudah. Diperlukan dukungan semua pihak, sikap mengesampingkan ego sectoral, serta memprioritaskan kepetingan umum di atas kepentingan golongan dan pribadi.

Hal tersebut disampaikan Wamen Viva Yoga saat menjadi keynote speech dalam ‘Outlook Agriculture KAHMI 2025’ yang berlangsung secara luring di KAHMI Center, Jakarta, dan daring yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, Kamis (30/1/25).

Lebih lanjut dalam seminar bertema ‘Swasembada Pangan Dalam Rangka Kemandirian Ekonomi Menuju Indonesia Maju’, Wamen Viva Yoga mengatakan dirinya mempunyai rasa optimis swasembada pangan akan terwujud karena bangsa ini masih memiliki lahan yang luas, subur, dan di beberapa wilayah lahan yang terhampar malah perlu untuk digarap dan ditingkatkan produktifitasnya.

“Kita mendorong masyarakat bersama dengan pemerintah untuk berjuang membangun swasembada pangan sekaligus meningkatkan taraf hidup petani”, tegasnya.

Kerja keras yang dilakukan oleh semua pihak menurut Viva Yoga tak hanya sukses mewujudkan swasembada pangan namun dalam beberapa tahun ke depan bangsa ini menjadi lumbung pangan dunia.

“Ini bukan suatu mimpi, dengan kerja keras Saya yakin bangsa Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia”, tuturnya. “Yakusa, yakin usaha sampai”, tambahnya.

Mantan anggota Komisi IV DPR itu menguraikan beberapa langkah untuk mencapai swasembada pangan, yakni mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional; tersedianya lahan pangan secara berkelanjutan, meningkatkan berbagai kualitas tata kelola sistem pangan, konsumsi, dan produktifitas pertanian; serta menjaga keamanan dan penanganan kerawanan pangan.

Ditambahkan, untuk meningkatkan produksi perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi menurut Viva Yoga terbagi atas tiga hal, meningkatkan produktifitas melalui sarana produksi pertanian yakni benih bersertifikat, pupuk, air irigasi, serta penunjang lainnya; mengurangi susut panen dengan alsintan paska panen (harvester, RMU); dan meningkatkan indeks pertanaman melalui optimalisasi lahan eksisting (air irigasi dan pengolahan lahan). “Sedang ekstensifikasi ditempuh lewat menambah lahan baku sawah dan mencetak lahan atau sawah baru”, ujarnya.

Keinginan untuk mencapai swasembada pangan, menurut Viva Yoga saat ini menghadapi beragam tantangan. “Meski demikian tantangan tersebut harus dihadapi dan dikelola sehingga tidak menjadi rintangan”, ujar mantan Pengurus HKTI di bawah Pimpinan Prabowo Subianto pada masa itu.

Diungkap tantangan tersebut adalah, pertama, stagnasi produksi pangan. Padi turun sekitar 1,1 persen pada 2019-2023, rendahnya produktifitas lahan budidaya ikan 0,6 ton/ha/tahun. Kedua, tingginya ketergantungan pada impor. Catatan pada 2023 menunjukan beras sebanyak 3,1 juta ton; daging sapi 52,3 persen; susu 78,6 persen, garam 2,8 juta ton. Ketiga, masih adanya daerah rawan pangan. Sekitar 16 persen kabupaten/kota mengalami masalah ini. Keempat, alih fungsi lahan yang massif terutama di Pulau Jawa. Sekitar 80 Ribu ha pada tahun 2019-2024. Kelima, penurunan kualitas atau degradasi lahan. 89,5 persen lahan tidak sustainable. Keenam, tak adanya regenerasi petani (aging farmer). Sekitar 70 persen petani dan nelayan berusia di atas 43 tahun.

“Tantangan yang ada bila dikelola bisa menjadi potensi baru dengan memanfaatkan lahan yang masih luas di Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua”, ungkapnya.

Dalam seminar tersebut hadir juga sebagai pembicara Presidium Majelis Nasional KAHMI Prof. Dr. Ir. Abdullah Puteh, Mantan Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Prof. Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, anggota Komisi IV DPR Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Prof. Dr. Sofyan Sjaf, dan Direksi BNI Munadi Herlambang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Puan Desak Kasus Penembakan PMI oleh Aparat Malaysia Diusut Tuntas

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kasus penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh aparat Malaysia diusut tuntas. Ia juga mendorong pemerintah melakukan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Kementerian terkait dan aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti kasus ini, menyelidiki, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Diketahui, lima WNI yang diduga sebagai PMI ilegal menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Dalam insiden tersebut, seorang WNI bernama Basri tewas, sementara empat lainnya mengalami luka-luka, dengan dua korban dalam kondisi kritis.

Jenazah Basri telah dipulangkan ke kampung halamannya di Riau, sementara empat korban lainnya masih menjalani perawatan di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia. Puan meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan terhadap PMI yang menjadi korban.

“Lindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban dan lakukan mitigasi agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tegasnya.

Puan juga mendukung langkah Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta instansi terkait lainnya yang saat ini tengah meminta transparansi dari otoritas Malaysia untuk mengusut kasus tersebut.

Apalagi, berdasarkan keterangan korban, mereka tidak melakukan perlawanan terhadap aparat Malaysia saat kejadian. Indonesia pun menduga adanya penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh pihak Malaysia dalam insiden ini.

Puan menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal kasus ini melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait. Mengenai kemungkinan pemanggilan pemerintah untuk memberikan penjelasan resmi, ia menyebut hal itu akan ditangani oleh komisi yang berwenang.

“Komisi terkait tentu akan melaksanakan tugasnya dalam menangani persoalan ini,” pungkas Puan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Warga Sumringah! Bupati Nina Agustina Salurkan Bantuan Korban Banjir Rob

Bupati Indramayu Nina Agustina mendistribusikan bantuan bagi korban banjir rob Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur, Kamis (30/1/25). Warga pun sumringah karena pemerintah hadir di saat warga membutuhkan.

Bantuan yang didistribusikan diantaranya kasur, karpet, terpal, selimut, sandang/pakaian, familly kit, mie instan, dan bantuan makanan anak.

Bupati Indramayu Nina Agustina melalui Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu, Sutrisno mengatakan, pihaknya memberikan atensi besar terhadap penanganan bencana banjir rob yang terjadi sejak Rabu pagi (29/1/2025) tersebut.

Menurutnya, gerak cepat semua pihak telah dilakukan yaitu dengan melakukan evakuasi warga dan mendirikan posko penanggulangan bencana yang berada di kantor Desa Kertawinangun.

“Atas atensi dan perintah Bupati Indramayu Nina Agustina kita semua lakukan dengan cepat. Pemerintah hadir bersama para relawan dan unsur lainnya. Bantuan-bantuan kita distribusikan untuk mereka yang terkena banjir rob ini,” kata Sutrisno.

Selanjutnya, pihaknya juga terus memberikan informasi dari BMKG kepada warga, bahwa kondisi cuaca seperti ini masih akan terjadi sampai dengan tanggal 2 Februari mendatang.

Sutrisno menambahkan, untuk penanganan bencana ini pihaknya akan menggunakan pos belanja tidak terduga (BRT) dari APBD Kabupaten Indramayu yang besarannya masih dalam penghitungan.

Sementara Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indramayu, Sidik Tri Hartono mengatakan, untuk membantu warga yang terkena banjir rob ini pihaknya mendirikan dapur umum dan membuat kebutuhan sarapan pagi, makan siang, dan makan malam sebanyak 800 porsi sekali masak.

“Pimpinan kami Bupati Nina Agustina sangat perhatian, jangan ada warga yang terkena korban banjir rob ini yang tidak makan. Bantuan makan ini selain untuk di pengungsian juga didistribusikan ke rumah-rumah warga yang tidak mengungsi,” kata Sidik.

Seusai menerima bantuan, warga tampak sumringah dan berterima kasih kepada Bupati Indramayu.

“Alhamdulillah matur kesuwun Ibu Bupati Nina bantuannya, pengennya sih segera dibangun baro supaya banyu laute aja manjing meng umah maning aja banjir maning,” harap warga Eretan Kulon.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Dasco Kecam Keras Penembakan WNI oleh Maritim Malaysia

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengecam keras insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, yang menyebabkan satu WNI tewas. Dasco menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) yang tidak dapat dibenarkan.

“Kami menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia, yang telah menewaskan 1 orang WNI tersebut,” ujar Dasco dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

Sebagai langkah lanjutan, DPR RI akan memanggil Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) guna mengonfirmasi insiden tersebut. Dasco menekankan pentingnya langkah diplomatik agar kasus ini dapat diungkap secara transparan dan adil.

DPR juga mendorong Kemenlu RI, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, untuk segera mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia guna menuntut penyelidikan menyeluruh atas insiden ini.

“Kami mendorong Kementerian P2MI untuk: 1. Membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan. 2. Melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan. 3. Mengatur pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya,” jelas Dasco.

DPR melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden penembakan itu. Sehingga penanganan kasus penembakan tersebut dapat diungkap secara tuntas dan transparan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, dalam konferensi pers pada Minggu (26/1/2025), turut mengecam tindakan APMM yang telah menyebabkan satu korban tewas dan empat lainnya luka-luka.

“Sikap kami, Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia terhadap 4-5 orang pekerja migran yang telah menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka,” ujar Christina.

Sementara, KBRI di Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik meminta agar peristiwa penembakan terhadap 5 WNI itu diselidiki.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Imlek 2025, Mukhtarudin: Semoga Membawa Kemakmuran Bagi Kita Semua

Sektretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2576 Kongzili kepada seluruh masyarakat Tionghoa di tanah air.

Politisi Dapil Kalteng ini menyampaikan pesan dan harapan di tengah momen libur Imlek tahun 2025 ini.

“Untuk seluruh umat Konghucu dan masyarakat keturunan Tionghoa di Tanah Air, saya mengucapkan selamat merayakan perayaan Imlek 2576 ini” tutur Mukhtarudin, Rabu 29 Januari 2025.

Anggota Komisi XII ini berharap masyarakat Tionghoa selalu merayakannya dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan.

Kata Mukhtarudin Hari raya Imlek ini selalu dimanfaatkan masyarakat Tionghoa di mana pun berada untuk tetap bersyukur dan juga introspeksi diri atas hal yang telah dilalui pada tahun tahun sebelumnya.

“Artinya, di momen Imlek tahun Ular Kayu ini juga kita harus bisa saling mendoakan kebaikan untuk orang lain,” imbuh Mukhtarudin.

Mukhtarudin pun berharap perayaan Imlek di Tahun Ular Kayu ini sebagai momentum untuk mewujudkan rasa syukur.

“Fraksi Golkar DPR berharap Imlek di Tahun Ular Kayu ini selalu diberi kesehatan, keberuntungan, sukacita, dan kemakmuran yang luar biasa untuk semua. Doa terbaik untuk semua keluarga besar Etnik Tionghoa tanah Air,” pungkas Mukhtarudin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kota Yogya Kembali Sandang Predikat Kota Peduli HAM

Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) tahun 2024 dengan nilai sempurna 100. Penghargaan ini diterima pada 16 Januari 2025 di Biro Hukum DIY oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DIY.

Kepala Bagian Hukum Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, menyatakan bahwa capaian ini tidak lepas dari dukungan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memberikan data sesuai parameter penilaian. Menurutnya, ini menjadi bukti nyata sinergitas yang luar biasa antara perangkat daerah di Kota Yogyakarta dalam melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang baik. Harapannya, nilai sempurna ini dapat terus dipertahankan dan untuk parameter yang belum maksimal, perlu ada pengumpulan data yang lebih lengkap agar ke depan nilainya semakin sempurna. Selain itu, perlu juga persamaan persepsi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Rihari Wulandari saat dikonfirmasi di kantornya, Jumat (23/1).

Penyerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Biro Hukum DIY oleh perwakilan Kanwil Kemenkumham DIY, Kamis (16/1).

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Saverius Vanny Noviandri menjelaskan predikat Kota Peduli HAM ini juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

“Penilaian KKPHAM mencakup dua aspek, yaitu hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan 10 indikator dan 120 kriteria penilaian, Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil menunjukkan kinerja terbaik di DIY,” jelasnya.

Adapun indikator penilaian hak sipil dan politik mencakup hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, serta hak atas keberagaman dan pluralisme. Sementara aspek hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan yang baik, perumahan layak, serta hak perempuan dan anak. Semua aspek ini didukung oleh data dari berbagai perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Capaian ini menempatkan Yogyakarta dengan nilai tertinggi di DIY. Penghargaan KKPHAM 2024 menjadi bukti nyata bahwa sinergitas, data yang valid, serta komitmen bersama mampu membawa Kota Yogyakarta mencapai tingkat terbaik dalam penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PKP Siapkan Anggaran Rp19 Triliun Untuk Renovasi Sekolah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyiapkan anggaran senilai Rp19 triliun untuk renovasi sekolah negeri dan swasta, termasuk pondok pesantren.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah saat meninjau rumah susun di Pondok Pesantren Karang Santri di Desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Minggu (26/1/2025).

“Rusun di Ponpes Karang Santri ini dulu merupakan bantuan dari pemerintah tahun 2020 dengan menelan anggaran Rp3 miliar, dan sekarang sudah dihuni,” katanya.

Ia mengatakan, terkait penganggaran dana 19 triliun ini akan dibagi menjadi dua, yakni sekolah reguler dan sekolah madrasah, sekaligus pondok pesantren.

“Ditahap awal ini, bapak presiden mengalokasikan anggaran cukup besar, Rp19 triliun untuk renovasi sekolah-sekolah dasar dan menengah. Renovasi itu bisa renovasi saja, ataupun juga penambahannya,” imbuhnya.

Namun demikian, menurutnya rencana alokasi anggaran tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi, dan validasi data sekolah yang menjadi sasaran proyek tersebut.

“Kami masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama, karena nanti penyaluran anggaran akan menggunakan Data Pokok Pendidikan atau Dapodik yang dimiliki oleh dua kementerian itu. Data Dapodik itu, digunakan untuk pengusulan program kegiatan dana alokasi khusus atau DAK fisik,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Dorong Pemeriksaan LK KPU Tahun 2024 melalui Pendekatan Risk Based Audit

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berkomitmen meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan keuangan pemerintah melalui pendekatan risk based audit (RBA). Pendekatan ini dirancang untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memberikan pandangan komprehensif terhadap capaian kinerja pemerintah sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan.

Hal tersebut diungkapkan Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin saat melakukan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) KPU tahun anggaran 2024, di kantor KPU, Jakarta, Jumat (24/1).

BPK mendorong setiap pemeriksa untuk mengadopsi pendekatan solution-based thinking dalam menganalisis dan memberikan solusi atas setiap permasalahan yang ditemukan. Hal tersebut selaras dengan harapan Presiden RI pada penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2024, yang menekankan pentingnya belanja pemerintah yang efektif.

Baca juga: BPK Dorong Akuntan Jadi Garda Terdepan Keberlanjutan Perekonomian

“Dengan belanja yang efektif diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menarik investasi dan devisa, mendukung inovasi teknologi, serta dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara,”ujar Anggota I BPK.

Sebagai bagian dari tahapan pemeriksaan, BPK telah melaksanakan pemeriksaan interim atas LK KPU tahun 2024 pada satuan kerja Sekretariat Jenderal dan daerah pada akhir tahun 2024.

Pada pemeriksaan tersebut, BPK mencatat sejumlah risiko yang memerlukan perhatian khusus diantaranya perbedaan saldo kas hibah pemilu antara catatan bendahara pengeluaran dengan saldo kas riil, ketidaklengkapan pertanggungjawaban belanja bahan dan belanja non operasional Badan Adhoc Pemilu, dan keterlambatan penyampaian tagihan belanja barang/jasa non kontraktual.

Selain itu, BPK juga melakukan analisis risiko yang lebih komprehensif sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan interim sebelumnya. Pada pemeriksaan LK tahun 2024, fokus pemeriksaan meliputi belanja barang, belanja modal, pengelolaan kas, dan pengelolaan aset tetap.

Anggota I BPK berharap dengan dilaksanakannya kegiatan entry meeting ini, tahapan-tahapan pemeriksaan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa ada halangan apapun.

“Kami sangat percaya bahwa sinergi yang telah terbina dengan baik antara BPK dan KPU dapat menjadi modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Besar harapan kami, sinergi tersebut tetap terjaga dan konsisten dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, Plt. Auditor Utama Keuangan Negara I/Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I Sarjono, para Anggota KPU, tim pemeriksa LK KPU tahun 2024, serta para pejabat di lingkungan KPU dan BPK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Walikota Bandar Lampung Tinjau Titik Lokasi Banjir

Walikota Bandar Lampung Hj.Eva Dwiana Beserta Sejumlah Jajaran Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali meninjau dan memantau sejumlah titik lokasi banjir yang melanda di Kota Bandar Lampung.

Kali ini peninjauan dilakukan di tiga titik lokasi yaitu, Jembatan Sungai Way Belau Kota Karang, Jl. Teluk Bone, Kecamatan Teluk Betung Timur, Jl. Ir. Sutami dan Jl. Wala kuba Kecamatan Sukabumi.

Pada peninjauna di 3 titik tersebut, Walikota Bandar Lampung menyebutkan akan memperbaiki bronjong dan melakukan Normalisasi Sungai serta perbaikan talud di beberapa titik yang terdampak banjir.

“Ada puluhan bronjong yang akan dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemasangan bronjong dilakukan secara bertahap tahun ini, Tadi kita juga lihat terdapat talud talud yang harus diperbaiki, ada sekitar 50 talud yang harus diselesaikan di Kota Bandar Lampung tercinta ini, agar kedepan nya permasalahan banjir bisa teratasi serta tidak separah sekarang ini “tuturnya.

Kemudian dari pada itu, Walikota Bandar Lampung meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pembangunan dari pemerintah.

Beliau juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena kebersihan lingkungan adalah kewajiban kita bersama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Sukoharjo Dukung Program Swasembada Pangan Nasional

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menargetkan penambahan luas tanam padi sebesar 60.255 hektare dan jagung 2.222 hektare sepanjang tahun 2025. Target ini sejalan dengan program percepatan swasembada pangan nasional.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani menyampaikan hal tersebut dalam Program Percepatan Swasembada Pangan Kabupaten Sukoharjo di Solia Zigna, Selasa (30/1/2025).

“Target ini memang tidak mudah, tapi jika kita berkolaborasi dan bersinergi bersama-sama, Insya Allah kita akan dapat mencapainya,” ungkap Bupati.

Baca juga: Bupati Sukoharjo Tinjau Harga Di Dua Pasar Tradisional Jelang Nataru

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Bagas Windaryatno melaporkan, Sukoharjo masih memiliki potensi peningkatan indeks pertanaman seluas 6.026 hektare yang terdiri dari sawah tadah hujan, sawah beririgasi setengah teknis dan sawah beririgasi sederhana.

Untuk mendukung target tersebut, Pemkab Sukoharjo mengalokasikan anggaran Rp 8,8 miliar pada APBD 2025 untuk pengembangan sumber air baru melalui pembangunan embung dan prasarana irigasi.

Program ini juga didukung kebijakan harga pembelian pemerintah yang baru, dimana harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan Rp 6.500 per kilogram, sementara Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp 8.000 per kilogram.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Kesepakatan Bersama yang melibatkan Camat, Danramil, dan Kapolsek se-Kabupaten Sukoharjo untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News