Beranda blog Halaman 1298

Jepang Siap Bantu Program Makan Bergizi Anak Indonesia

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah Jepang untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara dengan turut mendukung program makan bergizi bagi anak-anak di Indonesia. Dalam hal tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Jepang memiliki pengalaman panjang dalam menyediakan makanan bergizi untuk anak sekolah.

“Mereka juga berminat untuk membantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu, mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan persnya usai melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Ishiba Shigeru, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Menanggapi hal tersebut, PM Ishiba menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan program kerja sama yang mencakup pelatihan penyediaan makan siang di sekolah. Selain itu, program kerja sama lain yang juga diinisiasi oleh pemerintah Jepang yakni pengiriman tenaga ahli serta pengembangan sektor perikanan dan pertanian di Indonesia.

“Kami negara Jepang akan menyelenggarakan paket kerja sama termasuk latihan penyedia makan siang sekolah, pengiriman tenaga ahli dan bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan berbagai pengalaman negara Jepang.” ungkap PM Ishiba.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin juga membahas kerja sama lain dalam penanggulangan bencana. PM Ishiba menyoroti pentingnya kerja sama di bidang mitigasi bencana, mengingat kedua negara sama-sama rentan terhadap bencana alam.

“Kami sudah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan kerja sama penanggulangan bencana gunung berapi,” ujar PM Ishiba.

Selain itu, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dengan model pertukaran melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Hubungan antarmanusia ini dapat menjadi kunci dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara di masa depan.

“Hubungan antara kedua negara yaitu Indonesia dan Jepang didasari oleh hubungan antara manusia dan manusia. Oleh karena itu, kami sudah sepakat dan kami ingin sekali untuk kedepannya meningkatkan pertukaran SDM untuk kedepannya,” tambah PM Ishiba.

Mengakhiri pernyataannya, PM Ishiba pun mengundang Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Jepang dan menghadiri Expo 2025 Osaka, Kansai. PM Ishiba berharap momen tersebut juga turut memperkuat hubungan kerja sama kedua negara di masa depan.

“Saya menantikan momen-momen di mana kami bisa melayani banyak tamu dari Indonesia di Osaka Kansai Japan Expo. Dan saya ingin mengundang Presiden Prabowo ke Jepang dan menyambut beliau di negara Jepang,” tutup PM Ishiba.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Sambut Kunjungan Resmi PM Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor

Penulis
Syifa
-
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyambut kedatangan Perdana Menteri (PM) Jepang, Ishiba Shigeru, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 11 Januari 2025, dalam rangka kunjungan resmi. Kedatangan PM Ishiba yang tiba sekitar pukul 09.50 WIB tersebut menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang.
Setibanya di Istana Kepresidenan Bogor, PM Ishiba disambut pasukan jajar kehormatan, pasukan berkuda, drumben Lokananta, hingga sejumlah pelajar. Sementara itu, Presiden Prabowo menyambut langsung PM Ishiba di serambi kanan Istana Kepresidenan Bogor sesaat setelah PM Ishiba turun dari kendaraan.
Upacara kenegaraan dimulai dengan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara. Lagu kebangsaan Jepang, “Kimigayo,” menjadi pembuka, diikuti lagu “Indonesia Raya.” Dentuman meriam sebanyak 19 kali juga terdengar mengiringi prosesi tersebut, menandakan penghormatan tertinggi dari Indonesia kepada tamu negara.
Setelah penyambutan, Presiden Prabowo dan PM Ishiba melakukan inspeksi pasukan kehormatan yang telah berjajar di halaman depan Istana Kepresidenan Bogor. Keduanya berjalan di atas karpet merah, menunjukkan keakraban dan kehormatan dalam hubungan diplomatik kedua negara.
Presiden Prabowo kemudian memperkenalkan para delegasi Indonesia kepada PM Ishiba, diikuti oleh PM Ishiba yang memperkenalkan delegasi dari Jepang. Setelah sesi perkenalan tersebut, keduanya menuju Ruang Teratai di dalam Istana Kepresidenan Bogor untuk melakukan sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu kenegaraan.
Agenda dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête di ruang kerja Presiden Prabowo. Pertemuan yang berlangsung hangat ini menjadi forum strategis bagi kedua pemimpin untuk membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama kedua negara.
Setelah pertemuan tête-à-tête, kedua pemimpin bergabung dengan delegasi masing-masing dalam pertemuan bilateral. Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat datang kepada PM Ishiba beserta delegasi dan menilai kunjungan ini sebagai simbol komitmen kedua negara untuk memperkuat dan memperkokoh hubungan bilateral di berbagai bidang.
“Saya ucapkan selamat datang di Indonesia dan saya ingin menyampaikan bahwa ini kehormatan yang besar bagi kami karena kami memandang Jepang sebagai mitra dan sahabat yang lama,” ujar Presiden Prabowo.
PM Ishiba dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diterimanya beserta delegasi Jepang dari pemerintah dan juga masyarakat Indonesia. Menurut PM Ishiba, ini merupakan kali pertama dirinya mendapat sambutan yang luar biasa saat melakukan kunjungan.
“Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang luar biasa. Saya sudah lama menjadi anggota DPR dan pernah menjabat sebagai menteri di Jepang tetapi sambutan luar biasa ini pertama kali bagi saya,” ucap PM Ishiba.

Kunjungan resmi ini ditutup dengan jamuan santap siang bersama yang digelar di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor. Kunjungan PM Ishiba ke Indonesia juga dinilai menjadi langkah penting dalam mempererat hubungan kedua negara yang telah terjalin erat selama lebih dari 65 tahun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Emas Antam Naik Lagi, Simak Update dan Info Pajaknya!

Penulis
Syifa
-

Buat kamu yang lagi ngikutin harga emas, ada kabar baru nih! Pada Sabtu, harga emas Antam yang dipantau lewat situs Logam Mulia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu naik Rp13.000 per gram. Dari yang sebelumnya Rp1.555.000 per gram, sekarang harga emas Antam mencapai Rp1.568.000 per gram. Lumayan kan, buat nambahin tabungan emas kamu!

Bukan cuma harga beli yang naik, harga jual kembali atau buyback emas batangan juga ikut naik lho! Sekarang, harga buyback emas batangan jadi Rp1.414.000 per gram. Jadi, kalau kamu mau jual emas yang kamu punya, bisa dapet harga lebih tinggi.

Namun, perlu diingat, setiap transaksi jual beli emas ini dikenakan potongan pajak, sesuai dengan peraturan terbaru dalam PMK No. 34/PMK.10/2017. Kalau kamu beli atau jual emas dengan nominal lebih dari Rp10 juta, bakal kena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Untuk yang punya NPWP, pajaknya cuma 1,5% dari total transaksi. Tapi, buat kamu yang belum punya NPWP, pajaknya sedikit lebih tinggi, yaitu 3%. Pajak ini akan langsung dipotong dari nilai transaksi buyback, jadi kamu nggak perlu repot-repot lagi ngurusin pajaknya.

Harga Pecahan Emas Batangan Antam Sabtu Ini:

  • 0,5 gram: Rp834.000
  • 1 gram: Rp1.568.000
  • 2 gram: Rp3.076.000
  • 3 gram: Rp4.589.000
  • 5 gram: Rp7.615.000
  • 10 gram: Rp15.175.000
  • 25 gram: Rp37.812.000
  • 50 gram: Rp75.545.000
  • 100 gram: Rp151.012.000
  • 250 gram: Rp377.265.000
  • 500 gram: Rp754.320.000
  • 1.000 gram: Rp1.508.600.000

Selain itu, jangan lupa juga kalau kamu beli emas, ada potongan pajak pembelian. Sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan kena PPh 22 sebesar 0,45% untuk yang punya NPWP dan 0,9% untuk yang belum punya NPWP. Jadi, sebelum beli, hitung dulu ya!

Itulah info harga emas Antam terbaru dan sedikit pembahasan soal pajaknya. Semoga bisa bantu kamu yang lagi tertarik investasi emas atau sekedar jual-beli emas batangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Sabtu Ini: Siap-siap Berawan dan Hujan Ringan!

Penulis
Syifa
-

Buat kamu yang berencana keluar rumah di akhir pekan ini, cuaca Jakarta diprediksi akan sedikit berubah. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan dengan kemungkinan hujan ringan. Jadi, jangan lupa bawa payung atau jas hujan, ya!

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh BMKG, hujan ringan diperkirakan akan turun di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat pada sore hari. Sedangkan di siang hari, cuaca akan cerah berawan, jadi kamu masih bisa menikmati sinar matahari meski ada awan yang sedikit menutupi.

Untuk daerah lainnya, seperti Jakarta Pusat, Timur, dan Utara, kamu akan merasakan cuaca berawan sepanjang siang hingga malam hari. Jadi, kalau kamu berada di daerah-daerah ini, siapkan diri untuk sedikit lebih sejuk, apalagi menjelang malam.

Suhu udara Jakarta hari ini diperkirakan berada di kisaran 25 hingga 31 derajat Celsius, dengan kelembapan yang cukup tinggi, antara 68 hingga 92 persen. Jadi, meskipun panas, udara tetap terasa lembap, dan kamu mungkin akan merasa sedikit gerah jika berada di luar ruangan terlalu lama.

Jadi, bagi yang punya rencana jalan-jalan, pastikan untuk selalu cek cuaca dan bawa perlengkapan yang dibutuhkan. Semoga akhir pekanmu tetap menyenangkan meski cuaca sedikit berubah!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Tegaskan Pemagaran Ruang Laut Langgar Aturan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menegaskan pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) merupakan pelanggaran. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL), Kusdiantoro, saat membuka diskusi publik terkait adanya pemagaran sepanjang 30 kilometer di perairan Laut Tangerang, Provinsi Banten, yang berlangsung di Jakarta pada Rabu 7 Januari lalu.

Pemagaran laut mengindikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tidak benar. Kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak berkuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Selain itu, pemagaran laut tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

“Paradigma hukum pemanfaatan ruang laut telah berubah menjadi rezim perizinan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Tujuannya adalah memastikan ruang laut tetap menjadi milik bersama yang adil dan terbuka untuk semua,” ujar Kusdiantoro.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menangani isu ini. Ombudsman dapat melakukan investigasi jika ditemukan indikasi malpraktik, termasuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di laut. Hasil investigasi dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum lebih lanjut.

Langgar Prinsip Keadilan

Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI), Rasman Manafi di kesempatan yang sama menggarisbawahi bahwa pemagaran laut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan ruang laut. Ia pun menyerukan penguatan pengawasan untuk mencegah privatisasi ruang laut dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

Senada dengan Ketua HAPPI, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP KKP, Sumono Darwinto, menambahkan bahwa pelanggaran serupa terjadi di banyak daerah tanpa KKPRL. Sanksi administratif seperti denda hingga pembongkaran dapat dikenakan kepada pelanggar.

Ganggu Nelayan

Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti, melaporkan bahwa pemagaran sepanjang 30,16 km di Tangerang telah mengganggu ribuan nelayan dan pembudidaya ikan. DKP telah menerima laporan sejak Juni 2024 dan melakukan inspeksi lapangan pada September 2024 untuk mencari solusi.

Analis Pertanahan, Paberio Napitupulu, menyebut Kementerian ATR/BPN dapat mencabut sertifikat yang diterbitkan secara mal administratif. Hal ini untuk memastikan hanya wilayah darat yang dapat memiliki sertifikat hak atas tanah.

Sementara, Plt. Direktur Penataan Ruang Laut, Suharyanto, menegaskan pentingnya pengawasan untuk mencegah privatisasi ruang laut. Ia menambahkan bahwa pemberian SHM di ruang laut bertentangan dengan UUD 1945 karena mengancam hak masyarakat tradisional. KKP telah melakukan investigasi sejak September 2024, termasuk analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa area tersebut tidak pernah berbentuk darat/tanah dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi.

Diskusi ini dihadiri 16 Kepala Desa yang terkait dengan isu pemagaran laut, perwakilan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Diskusi ini diharapkan dapat memperluas informasi terkait kewajiban KKPRL kepada masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sekaligus menjadi wadah bagi KKP dalam menampung aspirasi masyarakat pesisir.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ruang laut yang sehat, aman, dan produktif bagi kesejahteraan bangsa.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri: Kemendes Bakal Jalankan 12 Rencana Aksi, Salah Satunya Swasembada Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Desa miliki peran penting dalam semua bidang, termasuk soal swasembada pangan. Demikian dikatakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Pendopo Kantor Gubernur Banten, Jumat (10/1/25).

“Kami di Kementerian Desa akan lakukan 12 Aksi, yang salah satunya adalah Swasembada Pangan,” kata Mendes Yandri.

Untuk Swasembada Pangan ini, Kemendes bakal lakukan pemetaan potensi, optimalisasi lahan, hidupkan kembali lumbung pangan desa, diveraifikasi pangan lokal dan kolaborasi.

Kolaborasi ini diperlukan kata Mendes Yandri, karena hampir semua persoalan itu berada di desa karena desa di Indonesia 75.260 dan mayoritas penduduk ada di Indonesia.

“Jadi jika kita bangun desa maka pasti kita bangun Indonesia dan ketika bahagiakan Desa maka Indonesia lebih bahagia,” kata Mantan Wakil Ketua MPR ini.

Untuk menggenjot Swasembada Pangan, Mendes Yandri telah menerbitkan Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, dimana pada Pasal 7 mensyaratkan sekurang-kurangnya 20 persen dari Dana Desa dialokasikan untuk mendukung Ketahanan Pangan.

Alokasi 20 Persen itu, selain untuk Ketahanan Pangan, juga bisa untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, dimana Desa diharapkan jadi penyuplai utama bahan baku untuk program prioritas tersebut.

Selain itu, Permendesa itu juga menetapkan fokus penggunaan Dana Desa 2025 seperti penuntasan kemiskinan ekstrem, pengentasan stunting, desa ketahanan iklim dan pengembangan potensi unggulan desa

“Olehnya diharapkan Pemerintah Daerah untuk perhatikan prioritas penggunaan Dana Desa 2025,” kata Mendes Yandri dalam rapat yang dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan ini.

Desa di Banten itu 1.237 Desa dan Pendamping Desa 559 orang. Total Dana Desaa yang dikucurkan ke Banten Rp1,4 Triliun untul empat Kabupaten jadi ada sekurang-kurangnya Rp300 Miliar untuk Ketahanan Pangan.

“Kami bakal menggandeng pihak untuk untuk kolaborasi agar Swasembada Pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo bisa segera terwujud,” kata Mendes Yandri.

Kemendes PDT bakal luncurkan Modul Desa Tematik yang akan diluncurkan tanggal 14 Januari 2025 di Subang dalam rangka Hari Desa.

“Insya Allah dengan modul ini jejak Dana Desa tidak bakal hilang,” kata Mendes Yandri.

Setelah Rakortas, Mendes Yandri mendampingi Menko Zulkifli Hasan lakukan penanaman benih di halaman Gedung PKK Provinsi Banten dan tinjau Pabrik Pupuk di Kota Serang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Langkah Strategis Pemprov DKI Jaga Ketersediaan Pasokan Cabai

Penulis
Syifa
-

Harga cabai di Jakarta mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa waktu belakangan. Bahkan, harga cabai rawit merah di tingkat eceran sempat mencapai Rp110.000 per kilogram.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, produksi cabai di daerah sentra terganggu karena curah hujan deras dan angin kencang pada sekitar lahan pertanian. Akibatnya, pasokan cabai ke Jakarta menurun hingga 56 persen dari kondisi normal.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta melalui OPD, BUMD dan Satgas Pangan melakukan pemantauan rutin ketersediaan dan harga cabai di pasar untuk mengantisipasi krisis pasokan dan lonjakan harga.

Eli menyampaikan, berbagai langkah strategis lain juga dilaksanakan seperti menggelar program Pangan Murah Keliling yang menjual cabai di berbagai lokasi, seperti kantor instansi Pemprov DKI, rumah susun dan tempat strategis lainnya.

“Pemprov DKI Jakarta juga melakukan operasi pasar oleh Perumda Pasar Jaya, termasuk di wilayah Kepulauan Seribu. Kemudian memanfaatkan fasilitas BUMD untuk mengembangkan pertanian urban (urban farming) khususnya untuk komoditas cabai,” ujarnya, Jumat (10/1).

Eli menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan produsen di daerah untuk mengatasi kendala pasokan akibat cuaca ekstrem. Ia berharap, kebijakan ini mampu meredam gejolak harga cabai dan menjamin pasokan tetap tersedia bagi masyarakat Jakarta.

“Upaya kami fokus pada stabilisasi harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengurangi dampak lonjakan harga bagi warga Jakarta,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Purwakarta Lantik 21 Pejabat Fungsional

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji pejabat fungsional pada Jumat 10 Januari 2025.

Sebanyak 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Purwakarta dilantik sebagai pejabat fungsional tertentu, diantaranya Analis SDM Aparatur, Perencana, Guru, Penata Perizinan, dan Penata Kelola Perumahan.

Puluhan pejabat fungsional tersebut dilantik secara langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Purwakarta Benni Irwan di Aula BKPSDM Kabupaten Purwakarta. Hadir pada agenda tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha dan para kepala perangkat daerah di lingkup Pemkab Purwakarta.

Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan mengatakan puluhan ASN di lingkup Pemkab Purwakarta ini diangkat atau dilantik pada jabatan fungsional untuk mengisi beberapa formasi yang kosong di beberapa organisasi perangkat daerah.

“Ini merupakan langkah penting untuk memperkuat jajaran aparatur pemerintah daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan daerah termasuk juga dalam pelayanan masyarakat,” kata Benni Irwan dalam sambutannya, Jumat 10 Januari 2025.

Seperti diketahui bersama, ujar Benni, bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan yang merupakan bagian dari transformasi birokrasi. Kebijakan itu diantaranya adalah dengan memangkas beberapa jabatan struktural dan mengalihkan pegawai ke jabatan fungsional.

Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas birokrasi yang lebih dinamis. Lebih daripada itu langkah ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menteri PANRB).

Benni menjelaskan, ada beberapa kelebihan dari jabatan fungsional. Jabatan fungsional mempunyai alur dan jenjang karir yang lebih jelas. Jabatan fungsional dapat naik pangkat atau golongan dua kali lebih cepat jika dibanding dengan jabatan pelaksana.

Di samping itu ada peluang untuk memperoleh kepangkatan yang lebih tinggi mulai dari jenjang pertama, muda, madya, dan utama. “Jika dilihat dari aspek kesejahteraan, pemangku jabatan fungsional akan mendapatkan tunjangan fungsional sesuai dengan jenis jabatan,” jelasnya.

Salah satu persyaratan yang diwajibkan untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional adalah lulus uji kompetensi dan ini dibuktikan dengan sertifikasi.

Uji kompetensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap individu yang dipilih benar-benar memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi serta mendapatkan calon pejabat yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan serta memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi dan standar yang berlaku.

Benni pun menegaskan bahwa proses pengangkatan puluhan pejabat fungsional ini telah sesuai dengan regulasi yang berlaku serta telah mendapatkan rekomendasi pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Rekomendasi teknis dari BKN adalah bukti bahwa proses pengangkatan ini telah melalui mekanisme yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Benni berharap, para pejabat yang baru dilantik dapat memberikan pengabdian yang terbaik dalam pelaksanaan tugas. Peningkatan kinerja bukan hanya dilihat dari hasil akhir yang dicapai tetapi juga dari proses yang dijalani dengan semangat dan dedikasi yang tinggi.

Ia pun mengajak seluruh aparatur untuk selalu menjaga dan meningkatkan etos kerja. Etos kerja yang baik mencerminkan profesionalisme sebagai aparatur negara. Semangat untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas adalah kunci utama dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Bekerja dengan penuh integritas, disiplin, dan penuh tanggungjawab adalah prinsip yang harus dipegang tuguh dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kemudian, pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas utama semua aparatur di lingkup Pemkab Purwakarta.

“Selamat kepada bapak ibu yang sudah dilantik, yang sudah diangkat di jabatan fungsional. Mudah-mudahan ke depan akan lebih semakin berprestasi, akan lebih semakin baik, baik bagi pengembangan karir maupun peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan di Purwakarta,” kata Benni Irwan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Riau Hadiri Acara Kenal Pamit Wakapolda

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur Riau Rahman Hadi menghadiri acara kenal pamit Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Pejabat Utama (PJU), dan Kapolres jajaran Polda Riau. Ia didampingi Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufiq Oesman Hamid saat menghadiri acara yang digelar di Halaman Mesjid Al’Adzim Polda Riau, Kamis (9/1/2025).

Kapolda Riau, Irjen. Pol. M. Iqbal menyampaikan apresiasinya atas semua capaian dan kontribusi Wakapolda yang lama, Brigjen K. Rahmadi beserta jajaran PJU lainnya bagi Provinsi Riau. Tidak lupa ia ucapkan selamat datang kepada Wakapolda yang baru, Adrianto Jossy Kusumo.

“Selamat datang, selamat bekerja, selamat berjuang. Kita butuh perjuangan, ingat, bersama kita lebih kuat,” ucap Kapolda Riau.

Iqbal katakan, mutasi dalam pekerjaan adalah hal lumrah. Karena pasti ada variabel penting untuk kepentingan bersama.

“Mutasi ini untuk penyegaran, refreshing, untuk personel maupun institusi. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk kepentingan organisasi dan Republik Indonesia,” terangnya.

Rahmadi, yang telah menjabat sebagai Wakapolda Riau selama dua tahun izin pamit dari Polda Riau. Ia meminta doa kepada semua orang karena akan berangkat ke tempat baru untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baru.

“Banyak hal yang belum bisa kami lakukan secara maksimal, akan menjadi koreksi saya ke depannya nanti,” ujar Rahmadi.

“Terima kasih kepada Kapolda Riau, tokoh masyarakat, tokoh agama di Riau yang telah berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Riau,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Lumajang Laporkan Evaluasi Kinerja Triwulan I

Penulis
Syifa
-

Penjabat Bupati Lumajang, Indah Wahyuni (Bunda Yuyun) menyampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Jum’at (10/01/2025). Laporan tersebut menjadi Evaluasi Kinerja terakhir selama mengemban tugas sebagai Penjabat Bupati Lumajang.

“Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah mendukung saya selama mengemban amanah sebagai Penjabat Bupati Lumajang, semoga Lumajang kedepannya semakin sejahtera di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang terpilih,” ujarnya.

Dalam laporan evaluasi kinerja tersebut, Bunda Yuyun memaparkan 10 poin penting yang menjadi fokus dalam kinerjanya selama menjadi penjabat bupati, seperti inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.

“Selain melakukan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar, kami juga bekerja sama dengan kabupaten dan BUMD milik Pemprov, seperti dengan Pemkab. Malang, Pemkot. Mojokerto dan PT. Jatim Grha Utama untuk membangun ekosistem distribusi kebutuhan pokok,” ungkap Bunda Yuyun.

Bunda Yuyun juga melaporkan bahwa per September 2024, jumlah keluarga miskin Kabupaten Lumajang menunjukkan adanya penurunan. Total keluarga miskin di Kabupaten Lumajang sebesar 24.228 KK dengan rincian keluarga miskin ekstrem sebesar 4.353 KK dan keluarga miskin sebesar 19.875 KK.

“Data kemiskinan terbaru menunggu hasil verifikasi dan validasi data P3KE yang saat ini sedang dilakukan,” ungkapnya.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.3-372 Tahun 2024 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Lumajang berhasil meraih peringkat “BAIK” nilai A dengan poin 80,419 dan masuk dalam 10 Kabupaten terbaik seluruh Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya hanya meraih nilai “B”.

“Pencapaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2971,2981,299...4,941Halaman 1,298 dari 4,941