Beranda blog Halaman 1300

HUT ke-68, Diskominfo Kaltim Perkuat Komunikasi Publik Bersama Media

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur atau Diskominfo Kaltim menjadi salah satu pengisi acara dalam sesi Talkshow Pesta Rakyat Kaltim (PRK) 2025.

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Provinsi Kaltim, Diskominfo mengangkat tema gelar wicara, “Sinergis Membangun Komunikasi untuk Kaltim Lebih Baik”. Dipandu oleh Nichita Heryananda Putri, talkshow tersebut mempertemukan dua unsur. Yakni pemerintah daerah dan insan media.

Di antaranya adalah Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim Abdurrahman Amin, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltim Wiwid Marhaendra Wijaya, dan Perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltim, Ardi Wiriya Kusuma.

Mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menuturkan, pihaknya terus berupaya menjaga iklim kondusif kehidupan pers di Bumi Etam. Terlebih sebagai badan publik, pemerintah provinsi membutuhkan pers sebagai media penyalur informasi kepada masyarakat. Pun sebaliknya, masyarakat memerlukan media sebagai penyalur aspirasi kepada pemerintah.

Kepala Diskominfo Kaltim juga menyatakan komitmennya dalam mendukung dan meningkatkan kualitas kinerja pers di Kalimantan Timur. Terutama dalam peningkatan kualitas perusahaan media dan kompetensi wartawan.

“Yang jadi perhatian saya, ketika media tumbuh subur, haruslah diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan etika wartawannya. Maka kita support organisasinya supaya menjadi bagus,” kata Kepala Diskominfo Kaltim dalam sesi Talkshow: Sinergis Membangun Komunikasi untuk Kaltim Lebih Baik di Area Indoor PRK 2025, Kamis (9/1).

Dalam kesempatan itu, eks Kabag Humas dan Protokol Pemkot Samarinda ini juga menyosialisasikan terkait draft Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik di lingkungan Pemprov Kaltim.

Tujuan dari draft Pergub Pengelolaan Media itu, kata Kepala Diskominfo Kaltim, tak lain adalah untuk penguatan regulasi agar menjadi aspek legalitas yang mengatur kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan perusahaan pers.

Di tempat yang sama, Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin mengungkapkan perkembangan dunia pers yang cukup dinamis.

Pers menjadi salah satu alat perjuangan masyarakat sejak zaman menuju kemerdekaan serta menjadi wadah suara publik di setiap rezim pemerintahan. Peran signifikan itulah yang membuat keberadaan pers masih relevan hingga sekarang.

Di Kaltim ia akui, peran pemerintah daerah sangat besar dalam menunjang keberlangsungan kehidupan pers.

“Sebagai organisasi profesi kita dapat perhatian baik dari Pemprov. Terutama dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan dan kerja sama strategis yang menjadi modal bisnis dalam menjalankan perusahaan media agar tetap eksis,” ungkap Rahman, sapaan akrabnya.

Adapun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Kaltim selama tiga tahun terakhir selalu menempati posisi teratas secara nasional. Esensi kemerdekaan pers itu, menurut Rahman harus dimaknai sebagai pemenuhan akses informasi sesuai kebutuhan masyarakat.

“Esensinya kemerdekaan pers bukan wartawan bebas cari berita, tapi masyarakat bisa mendapatkan berita sesuai kebutuhannya. Percuma kalau IKP baik, tapi info yang diterima masyarakat itu-itu saja. Jenis berita harus beragam, informatif, dan edukatif. Itulah kemerdekaan pers,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Rangkaian HUT Ke 68, Pj Gubernur Kaltim dan Slank Tanam Padi di Lahan Eks Tambang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam rangkaian peringatan HUT ke-68 Kaltim, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama personel band legendaris Indonesia, Slank, melakukan penanaman padi di lahan eks tambang PT Bukit Baiduri Energi (BBE), di Desa Loa Duri Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (9/1/25).

Kegiatan ini merupakan simbol transformasi lahan bekas tambang menjadi area pertanian produktif sekaligus komitmen Kaltim terhadap pembangunan berkelanjutan.

Acara penanaman di hadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni serta sejumlah kepala perangkat daerah dan Forkopimda Kaltim.

Akmal Malik dalam kesempatan itu menekankan pentingnya memanfaatkan lahan bekas tambang untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan di masa depan.

“Ada 5,1 juta hektare lahan di Kaltim yang telah digunakan untuk pertambangan. Beberapa di antaranya telah direhabilitasi, dan hari ini kita membuktikan bahwa lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk sektor pertanian,” ujar Akmal.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan Slank dalam kampanye ini, khususnya Kaka Slank yang dikenal sebagai duta lingkungan hidup.

“Saya tantang Mas Kaka untuk ikut dalam program ini, dan beliau menyambutnya dengan luar biasa. Ini adalah bukti bahwa kita semua bisa berkolaborasi untuk transformasi pertanian,” tambahnya.

Akmal menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari persiapan Kaltim menuju Indonesia Emas 2045.

“Kaltim harus menjadi contoh transformasi berkelanjutan, di mana pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan,” jelasnya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, pemegang konsesi tambang, dan masyarakat dapat terus berkembang. “Apa yang kita lakukan hari ini adalah langkah awal yang bermakna. Semoga ini menjadi inspirasi untuk seluruh daerah,” pungkasnya.

Sementara itu Direktur PT Bukit Baiduri Energi, Ricky Gozali, menyebutkan bahwa lahan eks tambang yang dikelola untuk penanaman padi mencapai 5.000 hektare. Sebanyak 46 petani dari Kelompok Tani Baiduri Bukit Mandiri terlibat dalam program ini, dengan dukungan penuh dari perusahaan, mulai dari pengelolaan lahan, penyemaian serempak, hingga pengendalian hama.

Hasil panen menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 3,5 hingga 4 ton per hektare, dibandingkan sebelumnya yang hanya 2,5 ton. Pendapatan petani dari lahan seluas 2.000 m² per petak berkisar Rp28 juta hingga Rp32 juta per periode tanam.

“Air irigasi yang digunakan telah diolah dengan aman dan mendukung keberhasilan pertanian ini. Dengan keberhasilan program ini, kami yakin bahwa lahan eks tambang dapat tumbuh bersama masyarakat,” ujar Ricky.

Penanaman padi di lahan eks tambang ini membuktikan bahwa transformasi pertambangan ke pertanian adalah solusi nyata untuk ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

HUT ke-68 Kaltim, Momentum Evaluasi dan Optimisme Menuju Pembangunan Berkeadilan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menggunakan pakaian adat khas kutai berwarna hitam, berbalut motif batik berwarna kuning keemasan, ci Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik pimpin Upacara Peringatan HUT Provinsi Kaltim ke-68 di Gelora Kadrie Oening Sempaja, Kamis (9/1/25).

Tampak ratusan peserta terdiri ASN, TNI/Polri, pelajar, mahasiswa maupun Satpol PP mengikuti upacara ini.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur menegaskan bahwa peringatan HUT Kaltim merupakan pengingat bagi seluruh masyarakat agar tidak melupakan sejarah dan jasa para pemimpin terdahulu.

“Momentum ulang tahun ini menjadi sarana untuk merenung dan evaluasi diri. Kita harus bertanya, sejauh mana karya dan dharma bakti kita bagi bangsa dan negara, khususnya di Bumi Kaltim,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi berbagai capaian pembangunan di Kalimantan Timur. Dimana Transformasi pembangunan Kaltim telah menghasilkan banyak kemajuan, mulai dari sektor sumber daya manusia, infrastruktur, ketahanan pangan, fasilitas dasar masyarakat, pariwisata, kualitas lingkungan hidup, hingga tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Ke depan, Akmal menegaskan bahwa Kaltim harus menjadi pelopor pembangunan yang berkeadilan, ramah lingkungan, dan berbasis kearifan lokal. Ia optimis dengan kekayaan alam, budaya, tradisi, dan keberagaman masyarakat, Kaltim mampu menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

“Sebagai warga Kaltim, mari kita terus mendukung pembangunan di daerah ini. Terlebih, dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), kita harus mempersiapkan diri secara lahir dan batin,” tambahnya.

Pada peringatan HUT Kaltim ini, Akmal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempererat persatuan dan merencanakan pembangunan dengan lebih matang. Ia juga mengingatkan pentingnya menyebarkan pikiran dan gagasan positif serta meninggalkan mental malas dan permusuhan.

Kegiatan upacara dirangkai dengan Penyerahan 23 penghargaan Arindama Keberhasilan Pembangunan Kabupaten/Kota.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kaltim, Pangdam VI/Mulawarman, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kaltim, Forkopimda Kaltim, Kepala Perangkat Daerah Kaltim, instansi vertikal, tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Akmal Malik Ajak Masyarakat Bersatu Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu, memperkuat kolaborasi, dan mendukung pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

“DPRD, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat luas, harus menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Kalimantan Timur sebagai simbol persatuan dan kemajuan bangsa,” ungkap Akmal Malik saat memberikan sambutan pada Sidang Paripurna ke 2 dengan agenda Peringatan HUT ke-68 Provinsi Kaltim, di Gedung Utama B Kantor DPRD Kaltim, Kamis (8/1/25).

Di usia yang telah mencapai 68 tahun, Kalimantan Timur diibaratkan sebagai seorang manusia yang matang, penuh pengalaman, dan bijaksana. Dengan kematangan ini, provinsi yang dikenal sebagai Bumi Etam diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan dengan semangat dan produktivitas tinggi.

Pada peringatan kali ini, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menyusun dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat.

“Kita semua tidak boleh kalah, apalagi berputus asa. Masa depan dunia harus kita tatap dengan optimisme dan semangat,” kata Akmal Malik.

Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi atas capaian pembangunan selama ini. Gubernur berharap berbagai keberhasilan pembangunan yang telah diraih dapat menjadi pemicu untuk terus maju.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, Akmal Malik mengajak seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan, bekerja keras, dan terus berinovasi demi mewujudkan cita-cita bersama.

Peringatan HUT ke-68 Provinsi Kalimantan Timur ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan berkontribusi dalam membangun provinsi yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Jajaki Skema Kerjasama Badan Usaha, Kementerian Transmigrasi Undang Kementerian Keuangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Tim Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mengembangkan skema-skema kerjasama baru yang bisa memenuhi kebutuhan Kementerian Transmigrasi untuk melakukan industrialisasi di kawasan-kawasan transmigrasi.

Ini karena skema Badan Layanan Umum (BLU) dan skema Badan Milik Negara (BMN), yang selama ini banyak dipakai di berbagai instansi pemerintah ternyata masih belum cukup memadai.

Kesimpulan ini diambil usai diskusi selama beberapa jam, antara jajaran tim Kementerian Keuangan dan jajaran pimpinan Kementerian Transmigrasi yang dipimpin Sekjen Danton Ginting Munthe, Kamis (9/1) di kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan.

Sejalan dengan transformasi transmigrasi untuk pengembangan industri berskala besar di kawasan transmigrasi, Kementerian Transmigrasi ingin mendapat masukan model-model kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan, dan hasilnya bisa dipakai untuk membiayai program- program Kementerian. Skema-skema yang dibicarakan antara lain BLU dan BMN.

“Tujuannya adalah memberikan wawasan pandangan Koperasi dan Korporasi, transmigran sudah punya modal yaitu lahan dan SDM. Tinggal diberikan redefinisi berupa pelatihan dan wawasan untuk menciptakan ekonomi baru di kawasan Transmigrasi tentu dengan adanya BLU ini,” kata MenTrans Iftitah saat memberikan arahan di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, (9/1).

Skema kerjasama ini dibutuhkan agar menarik bagi investor dan pada saat yang sama juga menguntungkan warga transmigran serta warga sekitarnya sekaligus melindungi lahan-lahan mereka dari godaan untuk dialihfungsikan.

Investasi besar ini dibutuhkan untuk meningkatkan skala ekonomi proses produksi, sehingga bisa menjadi kawasan yang berdaya saing.

Contohnya pengembangan Agroindustri, Agrowisata, dan pengembangan infrastruktur.

Di sisi lain, hasil kerjasama ini diharapkan juga bisa membiayai sebagai program Kementerian. Dengan demikian, Kementerian tidak perlu meminta anggaran yang besar pada APBN. Diperlukan skema yang akuntabel dan transparan, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan sejenisnya.

Skema-skema kerjasama dan regulasi yang ada saat ini belum bisa mewadahi kebutuhan-kebutuhan tadi. Karena itu tim Kementerian Keuangan sepakat untuk bertemu lagi dengan tim Kementerian Transmigrasi guna mematangkan skema alternatif serta regulasinya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Tekankan Penggunaan Anggaran yang Berdampak Langsung ke Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Memasuki Tahun Anggaran 2025, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menekankan kepada jajarannya agar penyusunan anggaran Kementerian ATR/BPN lebih berfokus pada program-program teknis yang berdampak langsung kepada masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta, Kamis (09/01/24).

“Saya maunya anggaran-anggaran untuk rapat, bimbingan teknis itu dikurangi. RDTR (Rencana Detail Tata Ruang, red)-nya ditambah, kasus pertanahannya selesai, pelayanannya ditingkatkan lagi,” tegas Menteri Nusron usai mendengarkan paparan mengenai capaian dan rencana program dari masing-masing pimpinan unit kerja, baik tingkat Eselon I maupun II.

Seperti diketahui, di awal kepemimpinannya, Menteri Nusron menaruh perhatian pada pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan di Kementerian ATR/BPN. Sehingga, ia ingin anggaran program yang ada di masing-masing unit kerja pusat, bisa menunjang kedua program tersebut.

“Anggaran yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peningkatan sistem layanan dan sumber daya manusia kita” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Mengawali kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN melaporkan capaian program tahun 2024, rencana penggunaan anggaran tahun 2025, dan target-target yang akan dicapai di tahun 2025. Setelah itu, Menteri ATR/Kepala BPN memberi pandangan, masukan dan mengevaluasi beberapa program yang telah dan akan dilaksanakan.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana yang juga bertindak sebagai moderator; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Rapim ini juga diikuti secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Sampaikan Ada 864.662 Hektare Potensi Tanah untuk Menopang Program Ketahanan Pangan, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Beberapa program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ialah mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi. Untuk menindaklanjuti ketiga hal tersebut, ketersediaan tanah menjadi hal paling mendasar agar program-program tersebut dapat terlaksana.

“Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang,” kata Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dalam paparannya pada Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (08/01/25).

Menurutnya, dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi. Menteri Nusron menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, Nusron Wahid menjelaskan bahwa 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman. Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

“Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional. Menteri Nusron menekankan bahwa sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini.

Turut hadir pada rapat ini, sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan; Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis; dan Kepala Biro Perencanaan, Dony Erwan Brilianto.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemnaker Tegaskan Aturan Usia Pensiun Pekerja Sesuai Perundang-Undangan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa usia pensiun pekerja telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang di dalam pasalnya disebutkan, bahwa usia pensiun bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya yang dimulai dari 2019 pensiun 57 Tahun, 2022 menjadi 58 Tahun dan pada Tahun 2025 menjadi 59 Tahun.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, melalui siaran pers pada Kamis (9/1/2025) menjelaskan bahwa usia pensiun pekerja dimaknai sebagai batas usia maksimal untuk berhenti bekerja. Namun, batas usia ini tetap harus disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan serta beban kerja yang terkadang membutuhkan energi lebih, kekuatan fisik, ketelitian dan aspek lainnya.

Pada usia tersebut, pekerja yang terdaftar dalam program Jaminan Pensiun (JP) berhak menerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, baik saat masih bekerja maupun setelah tidak bekerja. Manfaat JP dapat dicairkan ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

“Usia pensiun pekerja pada tahun 2025 ini ditetapkan 59 tahun sesuai amanat PP Nomor 45 Tahun 2015, dan ke depan, usia pensiun pekerja akan terus dinaikkan hingga pada tahun 2043 nantinya usia pensiun 65 tahun. Hal ini didasarkan pada kajian mendalam terkait angka harapan hidup di Indonesia yang terus meningkat, serta membaiknya kondisi kesehatan masyarakat,” jelas Sunardi.

Sunardi juga menegaskan bahwa Jaminan Pensiun (JP) merupakan salah satu hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dan selain JP, perusahaan juga memiliki kewajiban lainnya, yaitu memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta Jaminan Hari Tua (JHT). Semua itu bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan sosial kepada pekerja.

Hal lain juga yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa peraturan perundang-undangan juga telah menetapkan terkait Perjanjian Kerja (PK), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP) sebagai tekhnis pelaksanaan antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini berdasarkan UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dalam UU cipta kerja, pungkas Sunardi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Saksikan Penandatanganan MoU Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani. Penandatanganan MoU tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025.

Dalam keterangannya usai penandatanganan MoU, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa komitmen tersebut merupakan hasil kerja sama antar pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

“Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar.

Maruarar juga menuturkan bahwa target dari pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan ini sudah menujukkan hasil yang signifikan. Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

“Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan,” tuturnya.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, turut mengungkapkan apresiasinya terhadap penandatanganan MoU tersebut. Hashim berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

“Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.

Sementara itu, Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan optimismenya terhadap proyek tersebut. Ia turut mengapresiasi hubungan kuat yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia.

“Saya sebagai investor dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi saya berharap dengan dukungan Presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini,” ucapnya.

Untuk diketahui, MoU tersebut menerangkan bahwa Kementerian PKP akan menyediakan pemenuhan kebutuhan hunian di Indonesia dan bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Komitmen tersebut juga menerangkan bahwa Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani memiliki keahlian dalam konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek, serta bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pengembangan proyek hunian sebanyak 1 juta unit.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Anung – Rano Karno Pimpin Jakarta 2024-2029

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024-2029 di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Grogol Petamburan Jakarta Barat, Kamis (9/1).

Rapat pleno dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi; Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin; Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat; Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arya Bima serta perwakilan partai politik pengusung dan tiga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengapresiasi penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yakni KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI serta DKPP atas terlaksananya Pilkada serentak di Jakarta secara kondusif. Teguh juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras menyelenggarakan pilkada ini secara jujur, adil, transparan dan berintegritas.

“Secara khusus, kami juga menyampaikan apresiasi kepada tiga pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur DKI, tim pendukung dan warga yang telah mewujudkan Pilkada serentak di Jakarta berlangsung aman, tertib, kondusif dan bermartabat sehingga Insya Allah menjadi role model implementasi demokrasi di Indonesia,” ujar Teguh, Kamis (9/1).

Ia juga mengucapkan selamat kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta terpilih.

“Amanah ini merupakan tanggung jawab besar yang diemban dengan penuh dedikasi dan integritas. Warga Jakarta menaruh harapan besar agar di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, pembangunan diteruskan dan ditingkatkan demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif, layak huni, berkeadilan dan berkelanjutan,” ucapnya.

Ia menuturkan, kesuksesan pembangunan Jakarta ke depan tidak sekadar bergantung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, melainkan sinergi antarpemerintah daerah dan pusat, warga dan seluruh pemangku kepentingan.

Untuk itu, Teguh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kepemimpinan yang baru, merajut kembali persatuan untuk bersama membawa Jakarta menuju masa depan lebih baik.

Ia juga mengajak semua pihak menjaga suasana kondusif di Jakarta, memperkuat semangat toleransi dan tetap memelihara kerukunan di tengah keberagaman.

“Jakarta adalah contoh keberhasilan demokrasi bagi kota lain di Indonesia,” ucapnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menuturkan, Pilkada merupakan wujud nyata demokrasi yang telah dibangun dan dijaga bersama. Pilkada bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi semangat menjaga keutuhan dan kebersamaan sebagai warga Jakarta.

“Saya apresiasi kinerja KPU dan Bawaslu DKI yang telah memastikan seluruh proses Pilkada berjalan transparan, jujur dan adil. Serta selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Pramono Anung – Rano Karno yang terpilih atas kepercayaan yang diberikan warga Jakarta,” tuturnya.

Ia menambahkan, Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki tantangan kompleks mulai dari masalah transportasi, lingkungan, ekonomi dan sosial.

“DPRD DKI siap bekerja sama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta terpilih untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disampaikan selama masa kampanye. Kami berharap pasangan terpilih dapat membawa kemajuan bagi Jakarta,” tandasnya.

Usai memberikan sambutan, Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata memimpin rapat pleno terbuka menetapkan pasangan Pramono Anung – Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta periode 2024 – 2029.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2991,3001,301...4,941Halaman 1,300 dari 4,941