Beranda blog Halaman 1319

Harga Pangan Awal Tahun 2025: Ada yang Naik, Ada yang Turun!

Awal tahun 2025 membawa kabar menarik dari dunia pangan. Seperti biasa, harga kebutuhan pokok menunjukkan pergerakan yang dinamis. Ada yang turun, ada juga yang naik. Yuk, kita intip detailnya!

Cabai Pedas, Tapi Harga Mereda

Buat kamu pencinta masakan pedas, ada kabar baik! Harga cabai rawit merah mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu turun 5,91% menjadi Rp56.690 per kilogram (kg). Bahkan, cabai merah keriting juga ikut turun hingga 3,77% menjadi Rp48.950 per kg. Jadi, kreasi sambal di dapur bisa lebih hemat, nih!

Telur dan Ayam Ras Meroket

Namun, ada sedikit kenaikan untuk protein hewani. Telur ayam ras naik tipis, sekitar 0,23% menjadi Rp30.930 per kg. Sementara itu, daging ayam ras melonjak 4,06% menjadi Rp39.510 per kg. Walau naik, ayam dan telur tetap menjadi andalan lauk hemat, kan?

Beras: Premium Turun, Medium Naik

Harga beras juga menunjukkan dinamika yang menarik. Beras premium turun 0,45% menjadi Rp15.350 per kg. Sebaliknya, beras medium justru naik 1,04% menjadi Rp13.610 per kg. Kalau kamu biasanya beli beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) dari Bulog, kabar baiknya harga beras ini turun 1,04% menjadi Rp12.350 per kg.

Bawang dan Gula Ikut Naik

Kamu suka memasak? Catat, bawang merah naik tipis 0,41% menjadi Rp41.400 per kg, dan bawang putih bonggol naik 0,40% menjadi Rp42.880 per kg. Gula pasir juga ikut naik sedikit, yaitu 0,22% menjadi Rp18.020 per kg.

Kedelai Impor Naik, Minyak Goreng Campur Aduk

Kedelai biji kering impor mencatat kenaikan 2,99% menjadi Rp10.670 per kg. Minyak goreng juga memperlihatkan tren yang campur aduk: minyak goreng kemasan sederhana turun tipis menjadi Rp18.690 per kg, sementara minyak goreng curah naik 1,14% menjadi Rp17.790 per kg.

Ikan Segar: Ada yang Naik, Ada yang Turun

Pecinta ikan laut pasti penasaran. Harga ikan kembung turun 1,08% menjadi Rp38.320 per kg, dan ikan tongkol turun cukup tajam 6,23% menjadi Rp30.560 per kg. Namun, bandeng justru naik 1,35% menjadi Rp34.550 per kg.

Kesimpulan: Belanja Cerdas Awal Tahun!

Dengan berbagai perubahan harga ini, pintar-pintarlah mengatur belanja harian. Ada komoditas yang bisa jadi alternatif lebih hemat, tapi ada juga yang perlu diantisipasi jika harganya melonjak. Semoga informasi ini membantu kamu dalam menyusun strategi belanja di awal tahun!

Selamat belanja, dan jangan lupa tetap hemat, ya!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Putuskan PPN 12% Hanya Untuk Barang dan Jasa Mewah

Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif 1 persen pajak pertambahan nilai (PPN) darı 11 persen menjadi 12 persen dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah. Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2022 yaitu sebesar 11 persen.

Keputusan kenaikan tarif PPN untuk barang mewah secara langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024.

“Contoh pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat masih tetap diberlakukan tarif PPN sebesar 0 persen.

“Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang tetap diberi pembebasan PPn yaitu tarif 0 persen antara lain kebutuhan pokok beras, daging, ikan, telur sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan tarif PPn ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, kenaikan tarif PPn dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022, dan selanjutnya naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

“Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden.

Presiden menekankan bahwa kebijakan perpajakan ini dirancang untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan menciptakan pemerataan ekonomi secara menyeluruh. Pemerintah juga berkomitmen memberikan paket stimulus yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia.

“Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kilogram per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta perbulan, kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun, dan lain sebagainya. Paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T (triliun),” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini: Berawan Tebal, Hujan Ringan Menyapa di Beberapa Wilayah

Halo, warga Jakarta! Siapkan payung dan tetap nyaman, ya, karena cuaca hari ini bakal bervariasi. Menurut prakiraan dari BMKG, Jakarta akan dihiasi awan tebal sepanjang hari, dengan sedikit sentuhan hujan ringan di beberapa area. Yuk, simak detailnya!

Pagi Hari: Awal Hari yang Mendung
Di pagi hari, langit Jakarta diprediksi penuh dengan awan tebal. Wilayah Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Timur akan tampak sedikit suram, sementara Kepulauan Seribu akan mendapatkan siraman hujan ringan. Jadi, kalau ada rencana keluar pagi-pagi, jangan lupa cek langit dulu, ya!

Siang Hari: Awan Masih Setia
Saat matahari mulai meninggi, awan tebal masih akan menemani lima wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Suasana mendung mungkin bikin siangmu terasa lebih adem. Cocok nih, buat istirahat siang lebih tenang atau nongkrong di tempat favorit.

Malam Hari: Hujan Ringan Sambangi Beberapa Wilayah
Malam nanti, hujan ringan akan menyapa Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Sementara itu, Jakarta Barat, Selatan, dan Pusat akan tetap ditemani awan tebal. Kalau rencana pulang malam, lebih baik persiapkan jaket dan payung biar perjalanan tetap nyaman.

Suhu dan Kelembapan: Adem-Ayam
Suhu udara hari ini berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celsius, dengan kelembapan di angka 69–92 persen. Kombinasi yang pas untuk bikin suasana Jakarta tetap nyaman, meski mendung mengintip.

Jadi, jangan lupa untuk mempersiapkan diri sesuai cuaca, ya! Apapun aktivitasmu hari ini, tetap semangat dan jaga kesehatan. Kalau mendung bikin mager, nikmati saja hari dengan secangkir kopi atau teh hangat di rumah. Stay safe, Jakarta!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Di Akhir 2024, Capaian Kinerja Kementerian ATR/BPN Selama Setahun

Menteri ATR/BPN,Nusron Wahid didampingi Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan melaporkan capaian kinerja Kementerian ATR/BPN tahun 2024 pada Selasa (31/12/24).

Laporan ini disampaikan dalam pertemuan dengan media yang mengangkat tema “Catatan Akhir Tahun”, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN,
Jakarta. Capaian kinerja yang disampaikan meliputi program prioritas yang dijalankan Kementerian ATR/BPN, di antaranya Sertipikat Elektronik, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, pengadaan tanah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, penertiban tanah terindikasi telantar, serta Zona Integritas.

Melalui program strategis tersebut, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

3,1 Juta Lembar Sertipikat Elektronik Telah Terbit di Tahun 2024

Sejak diluncurkan pada Desember 2023, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan sebanyak 3.192.663 Sertipikat Elektronik. Penerbitan Sertipikat Elektronik sudah berjalan di 486 Kantor Pertanahan yang ada di seluruh Indonesia.

Banyaknya Sertipikat Elektonik yang telah diterbitkan, menjadi bukti bahwa minat masyarakat terhadap Sertipikat Elektronik terus meningkat demi keamanan dan kenyamanan dalam memegang bukti hak atas tanah yang sah di mata negara.

Sertipikat Elektronik ini adalah salah satu hal yang implementasinya terus didorong sebagai wujud transformasi pelayanan publik Kementerian ATR/BPN. Untuk tahun 2024 sendiri, terdapat 8 juta layanan yang diberikan Kementerian ATR/BPN kepada Masyarakat, termasuk penerbitan Sertipikat Elektronik.

Dari seluruh layanan yang diberikan, Kementerian ATR/BPN turut meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara, hal ini terlihat dari nilai Hak Tanggungan Elektronik yang terbit di tahun 2024 yang mencapai Rp882,7 triliun dan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp2,9 triliun.

6,1 Juta Bidang Tanah Telah Diredistribusi kepada Masyarakat

Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria melalui legalisasi aset dalam Reforma Agraria.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN telah meredistribusi tanah kepada masyarakat di tahun 2024 sebanyak 251.049 bidang atau seluas 125.552 hektare. Dengan capaian tahun ini, luas bidang tanah yang telah berhasil diredistribusi kepada masyarakat mencapai 4,3 juta hektare atau setara 6,1 juta bidang tanah sejak diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria.

Dalam Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan penataan akses berupa pemberdayaan masyarakat terhadap 123.915 kepala keluarga (KK) di seluruh Indonesia. Penataan akses bertujuan mengoptimalisasi pemanfaatan lahan serta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

120,9 Juta Bidang Tanah Berhasil Didaftarkan hingga Akhir 2024

Dalam legalisasi aset, salah satu tugas utama Kementerian ATR/BPN ialah melakukan pendaftaran dan sertipikasi tanah, baik itu tanah milik masyarakat individu, tanah ulayat milik masyarakat adat, hingga tanah wakaf dan rumah ibadah. Di tahun ini, Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 9.171.555 bidang tanah, dengan tanah yang tersertipikasi sebanyak 3.605.520 bidang.

Capaian tersebut menggenapkan keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam mendaftarkan bidang tanah. Di mana, dari target awal 120 juta bidang tanah didaftarkan di 2024, kemudian berhasil dicapai dengan angka secara nasional jumlah bidang tanah yang telah terdaftar adalah 120,9 juta bidang dengan 95,3 juta bidang tanah telah tersertipikasi hingga akhir 2024.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN juga berhasil melakukan pendaftaran tanah ulayat di sejumlah wilayah Indonesia. Pada tahun ini, Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan tanah ulayat sebanyak 33 bidang dengan luas 1,2 juta meter persegi.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN telah berhasil menginventarisasi dan identifikasi tanah ulayat yang dilakukan sejak 2021-2024 pada 16 Provinsi. Dari hasil tersebut, diperkirakan terdapat tanah ulayat seluas kurang lebih 3,8 juta hektare.

Sementara itu, terkait dengan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah, Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan 268.865 bidang tanah secara nasional, dengan capaian di tahun 2024 bidang tanah yang didaftarkan sedikitnya 15.093 bidang. Di bawah kepemimpinan Menteri Nusron, Kementerian ATR/BPN akan semakin mengoptimalkan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah, tanpa terkecuali.

44 Ribu Hektare Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum Nasional

Kementerian ATR/BPN turut berperan dalam pembangunan nasional, salah satunya melalui proses pengadaan tanah, baik itu bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-PSN. Dari total luasan bidang tanah yang dilakukan proses pengadaan tanah, seluas kurang lebih 44 ribu hektare berhasil disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kurang lebih 219 ribu bidang.

Dalam hal pengadaan tanah, di tahun ini Kementerian ATR/BPN berhasil menjalankan Konsolidasi Tanah Vertikal dalam rangka pengentasan permukiman kumuh. Dalam program ini, Kementerian ATR/BPN berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta Badan Usaha, di mana dari hasil kerja sama tersebut dua lokasi berhasil dilakukan Konsolidasi Tanah Vertikal, yaitu di Palmerah dan Tanah Tinggi, Jakarta.

Ribuan Dokumen KKPR Diterbitkan di Tahun 2024 Hasilkan Nilai Investasi Ratusan Triliun

Dalam mewujudkan iklim investasi di Indonesia, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 582 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Perka OIKN). Dari jumlah tersebut, 309 RDTR di antaranya telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Untuk menyelesaikan target ini, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak, terutama pemerintah daerah untuk mendorong percepatan penyusunan RDTR.

RDTR juga menunjang Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, antara lain swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi. Dengan adanya RDTR maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan berusaha tidak terhambat.

Jumlah persetujuan KKPR yang terbit di tahun 2024 sendiri mencapai 1.973 dokumen dengan penilaian di tingkat pusat, yang telah meghasilkan nilai investasi mencapai Rp851,9 triliun. Sementara dalam penilaian di tingkat daerah, jumlah persetujuan KKPR yang terbit sebanyak 6.537 dokumen dengan nilai investasi sebesar Rp216,9 triliun.

2.161 Kasus Pertanahan Berhasil Ditangani

Sejak 2015 hingga 2024, Kementerian ATR/BPN telah menangani sebanyak 49.642 kasus pertanahan yang terdiri dari sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Di tahun 2024, Kementerian ATR/BPN mendata terdapat 5.973 kasus pertanahan, dengan rincian 5.552 kasus yang masuk ke dalam kategori low intensity conflict, 374 kasus yang masuk ke dalam kategori high intensity conflict, dan 47 kasus yang masuk ke dalam political intensity conflict. Dari kasus yang ada, telah berhasil ditangani sebanyak 2.161 kasus, baik itu yang termasuk ke dalam sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan.

Di bawah kepemimpinan Menteri Nusron, Kementerian ATR/BPN mulai melakukan inventarisasi kasus sengketa dan konflik pertanahan yang termasuk dalam tiga kategori tersebut, khususnya konflik yang melibatkan tanah aset pemerintah, tanah aset TNI/Polri, dan tanah aset BUMN/BUMD. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat menyebabkan kerugian negara.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Lamongan Tegaskan Pentingnya Pancasila di Tengah Digitalisasi

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengajak kader Muhammadiyah menjadi pelopor wawasan kebangsaan sebagai pola perilaku dalam berkehidupan sosial di tengah era digitalisasi. Hal tersebut disampaikan pada Sosialisasi dan Seminar Wawasan Kebangsaan bersama Warga Muhammadiyah Lamongan di Hall H. Syamsuri Hotel Elresas, Selasa (31/12/2024).

“Saya mengajak untuk menjadi pelopor dan menjadi terdepan dalam menjadikan wawasan kebangsaan sebagai cara pandang, bahwa NKRI didasari Pancasila yang menjadi kesepakatan founding fathers dan terus kita menggerakan itu menjadi sebuah cara pandang yang luas untuk menjaga NKRI sebagai pola perilaku dan kebiasaan,” tutur Pak Yes.

Sebab, Kata Pak Yes, di tengah kemajuan teknologi informasi, digitalisasi tidak hanya memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak tersendiri bagi tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kebebasan berpendapat tanpa adanya batasan ruang dan waktu, dapat memframing suatu informasi yang dibentuk secara berulang-ulang.

Baca juga: Bupati Lamongan Serahkan Bantuan Pupuk untuk 200 Pokdakan

“Media sosial ini membentuk opini masyarakat contohnya jalan, padahal jalan ini sudah banyak yang kita perbaiki, kita rabat dan kita tinggikan, tapi setiap saya ketemu orang Lamongan yang berada di luar Lamongan selalu yang ditanyakan Pak jalannya, padahal ketika saya tanya kapan terakhir pulang itu 2-3 tahun lalu, artinya pernyataan yg diulang-ulang ini bisa menjadi kebenaran dan dipercaya,” ujar Pak Yes.

Diselenggarakannya seminar kebangsaan dengan mengambil tema Merajut Spirit Kebangsaan Muhammadiyah di Tengah Perkembangan Teknologi Informasi dan Digitalisasi menjadi harapan tersendiri bagi Pak Yes, untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tanpa terjerat berita hoaks.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lamongan Sodikin mengungkapkan, Muhammadiyah dengan sejarah perannya dari masa ke masa untuk bangsa Indonesia, berharap kader-kader saat ini dapat memaksimalkan potensinya untuk ranah publik.

“Mengharapkan peran Muhammadiyah dalam kebangsaan dan keumatan yang baik, maka para kader Muhammadiyah masuk ke lorong-lorong publik sesuai potensinya masing-masing. Kalau potensinya pengusaha, masuk ke pengusaha. Kalau potensinya politik, ya masuk ke politisi. Kalau potensinya sebagai ulama, masuk secara serius untuk memberikan peran kebangsaan dan keumatan, yaitu silahkan semua kemakmuran untuk semua,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap 2 Diperpanjang Hingga 7 Januari 2025

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperpanjang waktu pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Tenaga Non-ASN sesuai kriteria Keputusan Menteri PANRB Nomor 634 Tahun 2024 untuk mendaftar.

Aturan tersebut tertuang melalui Surat Plt. Kepala BKN Nomor 11000/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyesuaian Jadwal Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 Tahap 2.

Dalam Surat Plt. Kepala BKN tersebut, dijelaskan bahwa tahapan pendaftaran seleksi memiliki jadwal baru yakni 17 Desember 2024 hingga hingga 7 Januari 2025. Sedangkan untuk tahapan selanjutnya tetap mengikuti surat Plt. Kepala BKN Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024.

Baca juga: Pj Wali Kota Kediri Tinjau Pelaksanaan Tes PPPK Pemkot Kediri

Kepala BKN selaku Ketua Pelaksan Panselnas mengingatkan instansi untuk segera mengkonfirmasi Tenaga Non-ASN yang berhak mendaftar di Tahap 2 dalam sistem SSCASN, sekaligus kembali mengimbau kepada calon pelamar untuk dapat segera menyelesaikan proses pendaftaran sebelum mendekati batas waktu penutupan pendaftaran. Calon pelamar juga diminta untuk selalu menggunakan kanal resmi pemerintah dalam mencari informasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Cilacap Ajak Warga Rayakan Malam Tahun Baru dengan Kembang Api

Warga Kabupaten Cilacap diajak untuk memeriahkan Pekan Raya Cilacap yang digelar di Alun-alun setempat. Bahkan, warga bisa menikmati malam pergantian tahun sembari menyaksikan pesta kembang api, di lokasi yang sama. Ajakan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Cilacap, M Arief Irwanto, saat membuka kegiatan Pekan Raya Cilacap.

“Ayo kunjungi Pekan Raya Cilacap dan puncak yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Cilacap, yaitu pergantian malam tahun baru 2025, dengan hiburan-hiburan dari sore sampai menjelang detik-detik pergantian tahun baru, dibarengi penyalaan kembang api,” ujarnya.

Pj bupati menyampaikan, Pekan Raya Cilacap diselenggarakan dengan ide dasar ingin memberikan hiburan kepada masyarakat kota Cilacap, sekaligus memberikan edukasi dengan beragam kegiatan. Selain itu, Pekan Raya Cilacap hadir sebagai wadah bagi para pelaku usaha kecil menengah di Kota Cilacap untuk mengenalkan dan menjual produknya secara langsung kepada konsumen.

Baca juga: Wow! Perolehan Zakat di Cilacap Tembus Rp11,99 Miliar di Juni 2024

“Semoga seluruh rangkaian kegiatan Pekan Raya Cilacap yang akan dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 28-31 Desember 2024, dapat menjadi terobosan event terbaru dan modern bagi masyarakat Kota Cilacap serta menjadi pemicu yang positif untuk menggerakkan kembali UMKM dan ekonomi setempat,” ungkapnya.

Arief berharap, Pekan Raya Cilacap dapat menjadi kegiatan yang berkelanjutan di Cilacap dan menjadi pemicu terciptanya kolaborasi antara Pemerintah dengan para pemangku kepentingan, untuk bersama-sama memajukan perekonomian Cilacap.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disparpora) Kabupaten Cilacap sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Pekan Raya Cilacap, Paiman mengatakan, kegiatan tersebut merupakan momen yang dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari aktivasi ruang publik, membangun ekonomi kreatif dan promosi, serta menyajikan pertunjukan seni yang berkualitas, sehingga memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan bagi masyarakat.

Selain itu, Pekan Raya Cilacap juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berlibur di Cilacap dengan mengikuti berbagai kegiatan, seperti penampilan musik, lomba mewarnai, menggambar, tari modern, pertunjukkan fesyen, serta Cilacap Heritage Run dan Cilacap Night Carnival.

“Kegiatan ini juga dimeriahkan pameran UMKM yang diisi oleh 70 stan yang siap berpartisipasi dalam Pekan Raya Cilacap ini dengan menampilkan berbagai multiproduk, seperti kuliner, fesyen, otomotif, property, serta berbagai produk kreatif lainnya,” bebernya.

Sebagai informasi, Pemkab Cilacap akan menggelar Cilacap Night Carnival pada 30-31 Desember 2024, sebagai rangkaian dari Pekan Raya Cilacap. Tepat pada 31 Desember 2024, akan ada pesta kembang api di lokasi yang sama, sebagai acara perayaan malam pergantian tahun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bandung Akan Fokus pada 3 Prioritas Utama di 2025

Menjelang pergantian tahun, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk fokus pada 3 prioritas utama pada tahun 2025 mendatang. Ketiganya yaitu pendidikan, transportasi, dan perairan untuk mendukung kehidupan warga Kota Bandung yang lebih baik.

“Infrastruktur perkotaan menjadi tanggung jawab utama pemerintah. Salah satunya adalah transportasi massal yang sesuai dengan program pemerintah pusat. Kita juga harus mempersiapkan sistem pendukungnya, seperti feeder transportasi, agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal,” ujar Penjabat Wali Kota Bandung A. Koswara di Balai Kota Bandung, Senin (30/12/2024).

Selain transportasi, sektor perairan, baik air bersih maupun air kotor, juga menjadi perhatian serius.

Baca juga: Pemkot Bandung Maksimalkan Potensi Lahan Dukung Swasembada Pangan

Koswara menegaskan pentingnya peningkatan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandung secara menyeluruh.

Dalam hal pengelolaan sampah, Koswara mengapresiasi pola yang telah diterapkan, meskipun masih ada kekurangan. Salah satunya keberadaan Kawasan Bebas Sampah (KBS) yang baru mencapai 25 persen dari target.

“Kita harus memperbanyak Kawasan Bebas Sampah di tingkat RW. Langkah ini tidak hanya mengurangi volume sampah tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” katanya.

Di akhir tahun 2024, Koswara juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Meskipun beberapa hari terakhir cuaca cukup baik, perubahan mendadak tetap harus diantisipasi.

“Hati-hati dengan cuaca ekstrem. Hal terpenting adalah kita selalu siap siaga menghadapi segala kemungkinan,” imbau Koswara.

Koswara berharap, dengan prioritas pada infrastruktur dan kesadaran lingkungan, tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh kemajuan bagi Kota Bandung dan warganya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Zainal Berkomitmen pada RPJMN 2025-2029 untuk Kesejahteraan Rakyat

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin (30/12/2024).

Acara ini dibuka langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dan dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, para ketua lembaga, para menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, sekretaris daerah serta kepala Bappeda se-Indonesia.

Musrenbangnas merupakan bagian dari proses arah kebijakan pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan serta sebagai upaya memaksimalkan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: Gubernur Zainal Beri Bantuan ke Korban Bencana Longsor dan Kebakaran

Presiden Prabowo dalam arahannya mengatakan pentingnya perencanaan dalam pembangunan nasional berbasis ekonomi Pancasila, yang merupakan perpaduan antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan, yang mengutamakan asas kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945.

““Pendiri-pendiri negara ini menganut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar azas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab, pemerintah dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus jadi pelopor, pemerintah harus jadi pengelola, pemerintah harus me-manage ekonomi, pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia,” ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Ia meminta seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara konkret dan realistis guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Rakyat saya yakin akan sabar, rakyat kita rakyat yang baik, mereka mengerti siapa yang di atas jalan yang benar, siapa yang tidak di atas jalan yang benar. Jadi marilah kita berbuat yang terbaik dalam arti perencanaan ini kiita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret,” ucap Presiden.

Dalam Musrenbangnas Tahun 2024 ini, Gubernur Zainal didampingi Plt. Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Bertius, S.Hut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Didukung Stakeholder Semua Level, Mendes Yandri Optimis Target Ketahanan Pangan 2027 Tercapai

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto semakin optimis target Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan pada tahun 2027 tercapai. Pasalnya tidak terbatas pada K/L terkait yang turut andil dalam merealisasikannya, namun juga dibantu stakeholder baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga level desa.

“Kami mohon kepada para bupati dan camat se-Jawa Tengah mohon 2025 fokus pada ketahanan pangan melalui badan usaha milik desa dibantu pendamping desa. Karena desa di Jawa Tengah paling banyak, maka jika semua desa ini berhasil maka swasembada pangan semakin cepat kita capai,” papar Mendes Yandri saat Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Gradhika Bakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (31/12/24).

Selain kontribusi para stakeholder, keyakinan Mendes Yandri ini juga dilatarbelakangi Permendes Nomor 2 Tahun 2025 yang disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 20 persen dari total dana desa diperuntukkan ketahanan pangan. Desa diwajibkan memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perputaran uang di desa.

“Kita pastikan dana desa ada jejaknya tidak seperti yang lalu-lalu sekali pakai hilang. Memanfaatkan bumdes, nanti modal bumdes dari tahun ke tahun semakin besar dan desa bisa dapat banyak penghasilan,” tambah Mendes Yandri pada rapat terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tersebut.

Dalam kesempatan ini, Menko Zulhas mengajak setiap menteri, bupati/walikota, dan Gubernur Jawa Tengah untuk terlibat dalam mewujudkan swasembada pangan ini.

Kerja sama yang baik, katanya akan memudahkan Indonesia menjadi negara maju selambat-lambatnya pada 2045 yang diawali dengan kemampuan negara untuk memenuhi setiap kebutuhan pangan hingga energi. Tidak hanya itu, seluruh gabah dan jagung hasil panen para petani yang tidak diserap pasar akan dibeli pemerintah dengan harga yang menguntungkan.

“Presiden memerintah menteri-menterinya jangan cengeng, jangan minderan, jangan pesimis. Yakin dulu usaha dulu maka kami putuskan kita tidak impor lagi. Mulai besok berlaku tidak impor beras, gula, jagung, garam,” tutur Menko Zulhas dengan optimis.

Sekadar informasi, rapat terbatas ini bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh K/L terkait beserta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan terwujud Presiden Prabowo Subianto pada 2027. Kerja sama dan kolaborasi yang kuat antarpihak tersebut diyakini dapat mewujudkan tidak hanya Indonesia bebas dari impor semua bahan pangan, namun juga tercapainya swasembada energi serta hilirisasi, program prioritas pemerintah saat ini.

Beberapa hal yang dibahas yakni jaringan irigasi Jawa Tengah, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk MBG, perbaikan budidaya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular sampah dan limbah, dan rehabilitasi mangrove dan silvofishery.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News