Beranda blog Halaman 1348

Pj Wali Kota Banda Aceh Tinjau Fasilitas Sekolah

Sejak dilantik 12 Desember lalu, Pj Wali Kota Banda Aceh Almuniza Kamal terus melakukan sejumlah inovasi. Tak hanya meningkatkan pelayanan publik, namun juga fokus terhadap dunia pendidikan.

Hal itu mengemuka, saat Almuniza Kamal mengunjungi SMPN 1 dan SDN 7 Banda Aceh, pada Selasa, (17/12/2024).

Sekolah yang pertama didatangi yaitu SMPN 1 Banda Aceh. Almuniza tiba sekitar pukul 08.00 WIB. Ia mengenakan pakaian dinas harian (PDH). Kedatangannya langsung disambut oleh sejumlah guru yang sebelumnya telah menunggu dengan berbaris di depan.

Almuniza dan guru-guru di SMPN 1 itu pun tampak mengobrol. Sementara puluhan siswa sekolah itu kemudian mengerubungi Almuniza untuk bersalaman.

Kunjungan orang nomor satu di Banda Aceh tersebut bertujuan mendengar keluh kesah guru dan siswa serta memantau kondisi fasilitas yang ada di sekolah tersebut.

“Setelah kita meninjau sejumlah fasilitas, semuanya terlihat baik dan bersih, kita berharap fasilitas ini senantiasa dijaga, mengenai beberapa fasilitas yang belum ada, nanti kita akan sesuaikan pembangunannya di tahun depan,” kata Almuniza.

Pj wali kota juga mengapresiasi prestasi yang diraih oleh SMPN 1 Banda Aceh selama ini, ini membuktikan semua pihak terus bekerjasama untuk memberikan yang terbaik.

“Atas nama pribadi dan Pemko Banda Aceh kami sampaikan terimakasih kepada para guru dan pihak lainnya yang terus senantiasa melimpahkan tenaga dan pikiran untuk sejumlah prestasi ini,” kata Almuniza.

Kepada siswa SMPN 1, Pj wali kota juga menitipkan sejumlah pesan dan motivasi agar senantiasa belajar dengan tekun dan menghindarkan hal hal negatif di era digitalisasi.

“Belajarlah dengan tekun, karena untuk menjadi hebat dibutuhkan ketekunan, dan bijaklah dalam menggunakan smartphone, karena ponsel pintar tersebut tidak hanya menawarkan hal positif namun juga negatif,” pesan Almuniza.

Almuniza Kamal juga mengunjungi sekolah yang pernah menjadi tempatnya menimba ilmu yakni SDN 7 Banda Aceh, selain bernostalgia dengan para guru, Kadisbudpar Aceh tersebut juga menintip sejumlah pesan dan motivasi untuk murid-murid di sekolah tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Lamongan Bentuk Satgas Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama jajaran forkopimda dan akademisi membentuk satgas swasembada pangan yang dijuluki Sego Boran (sinergi dan kolaborasi untuk negeri) untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program asta cita presiden.

“Ini momen penting yang akan kita gunakan sebagai langkah bersama menuju asta cita yaitu suawsembada pangan. Kita tetap berkomitmen, tetap mendukung, dan tetap bekerja dengan kerja-kerja yang lebih baik,” tutur Pak Yes dalam Rapat koordinasi satgas swasembada pangan di Wilayah Kabupaten Lamongan, Selasa (17/12/2024), di Lapangan Jotosanur Lamongan.

Berdasarkan data BPS Lamongan hingga bulan November 2024, Kabupaten Lamongan dengan luas lahan panen 130 ha, jumlah produksi padinya mencapai 776,96 ribu ton. Hal ini kembali menempatkan Kabupaten Lamongan menjadi peringkat pertama di tingkat Provinsi Jawa Timur.

“Artinya sampai saat ini kita masih menjadi harapan untuk lumbung pangan nasional maupun Jatim,” tambah Pak Yes.

Kata Pak Yes, ada 3 (tiga) komoditas yang difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan yaitu, padi dengan luas lahan 154.815 ha di 27 kecamatan, jagung dengan luas lahan 57.425 ha di 15 kecamatan, dan kedelai 3.672 ha di 8 kecamatan.

Sementara itu, Dandim 0812 Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, mengatakan, Kodim Lamongan saat ini tengah mengembangkan “Pertanian Megilan” di Lapangan Jotosanur Tikung Lamongan yang menjadi demplot pengembangan ketahanan pangan.

Dalam komples tersebut dikembangkangkan tanaman padi dengan bibit unggul, tanaman sorgum, kolam ikan bioflog, green house, kandang kambing dan sapi, keramba ikan, pembibitan tanaman, tanaman cabai, tanaman jagung, kangkung, dan jati.

Untuk memaksimalkan demplot di Jotosanur Kodim Lamongan membudidayakan berbagai jenis tanaman dengan pupuk organik, serta nutrisi, enzim, dan pestisida alami. Tidak hanya itu, pengembangan ketahanan pangan juga dikembangkan di demplot koramil dan demplot rawa.

Dandim Ketut Wira berharap, program program ketahanan pangan di demplot rawa menjadi salah satu alternatif pemanfatan lahan ditengah masifnya peralihan lahan pertanian menjadi pemukiman.

“Kita buat saja kelompok tani rawa di 5000 ha seperti di kelompok tani hutan perhutani. Sehingga tidak terjadi konflik. Dan hanya boleh dimanfatkan untuk pertanian, tapi kepemilikan milik pemerintah jadi kita berikan surat izin, kalau melakukan kesalahan kita juga harus tindak tegas,” ujarnya.

Kepala Dinas PU. Sumber Daya Air Kab Lamongan Gunadi, merespon akan mengkoordinasikan hal tersebut ditingkat provinsi dan nasional sesuai status kepemilikan.

Sedangkan, Kepala Dinas Petanian Kabupaten Lamongan Moch Wahyudi menyebut, masyarakat Pucuk yang telah mengantongi izin dari pemerintah daerah memanfatkan lahan rawa menjadi pertanian wijen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menlu Sugiono Serahterimakan 6 Objek Diduga Cagar Budaya ke Menteri Kebudayaan

Warisan budaya Indonesia akhirnya kembali lagi ke pangkuan ibu pertiwi secara resmi pada tanggal 13 Desember 2024. Sebanyak 6 (enam) Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) diserahterimakan oleh Menteri Luar Negeri, Sugiono kepada Menteri Kebudayaan, Fadli Zon di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri. Acara serah terima disaksikan oleh Direktur Jenderal informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri dan Direktur Pelindungan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan.

ODCB tersebut terdiri dari 5 arca perunggu dan 1 relief batu, berhasil dipulangkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York, hasil kerja sama dengan District Attorney of New York (DANY). Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia untuk melindungi warisan budaya serta memperkuat kerja sama internasional.

“Keenam ODCB ini merupakan barang – barang sejarah bernilaibudaya tinggi, jauh lebih tinggi dibanding nilai nominalnya. Kedepannya, Kemlu melalui kantor – kantor Perwakilan RI di luar negeri akan terus berupaya untuk membawa kembali artefak Indonesia yang bertebaran di seluruh dunia”, ucap Menlu Sugiono pada sambutannya.

Dengan diserahkannya keenam artefak kepada Kemenbud, barang tersebut akan dibawa ke Museum Nasional untuk dikaji lebih lanjut.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menambahkan, “Penyerahan ODCB hari ini dapat dipandang sebagai kick off kerja sama kolaborasi Kemlu dan Kemenbud di tahun – tahun yang akan datang.”

Pengembalian ODCB ini menegaskan dedikasi Indonesia dalam mengklaim hak milik bangsa dan melestarikan aset sejarah dan budaya untuk generasi yang akan datang

Kementerian Luar Negeri, melalui seluruh Perwakilan RI di dunia, bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, akan terus mendukung dan mendorong repatriasi warisan budaya untuk kembali ke Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pekan Ini Pemko Pekanbaru Uji Coba Makan Bergizi di Sejumlah Sekolah

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Kamis (19/12/2024) ini dijadwalkan kembali menggelar uji coba makan bergizi di 2 sekolah tingkat Taman Kanak-kanak (TK), 4 sekolah dasar negeri dan 3 posyandu.

Dua TK yang akan dijadikan lokasi uji coba makan bergizi nanti yakni TK Pertiwi Pekanbaru dan TK Aisyah Bustanul Athfal 1 Pekanbaru. Kemudian 4 SD di antaranya SDN 13, SDN 14, SDN 05 dan SDN 27.

Sementara untuk 3 posyandu yakni Posyandu Pembela Keluarga, Posyandu Perempuan Teladan dan Posyandu Pekerti Yang Terbilang.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Pekanbaru H Maisisco S.Sos M.Si menyebutkan, makan bergizi yang akan diuji coba di sejumlah sekolah dan posyandu nanti merupakan kerjasama antara Pemko Pekanbaru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Total penerima manfaat dalam simulasi program makan bergizi nanti berjumlah 1.094 murid,” ungkapnya, Selasa (17/12/2024).

Disampaikan Maisisco, pada Senin (16/12/2024) pihaknya telah melakukan rapat persiapan pelaksanaan makan bergizi tersebut bersama Dinas Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Riau, perwakilan Dinas Pendidikan Pekanbaru dan Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI).

“Dalam rapat kemarin yang berlangsung di ruang Satgas Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, kita melakukan pembahasan terkait teknis pelaksanaan pendistribusian makan bergizi ke sekolah, posyandu dan taman-kanak-kanak yang menjadi tujuan program,” ucapnya.

Dengan uji coba nanti, lanjut Maisisco, tentunya akan semakin mematangkan persiapan Kota Pekanbaru untuk menjalankan program makan bergizi mulai awal Januari 2025 mendatang.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak terkait pelaksanaan program makan siang gratis bisa terus berkolaborasi sehingga program ini tidak hanya diukur dari sukses pelaksanaan pemberian makan bergizi, namun juga sukses dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya UMKM dan petani.

“Karena kita tak ingin program ini hanya sekadar sukses dalam pemberian makan bergizi saja, tapi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, harus mampu juga menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat di daerah khususnya pelaku UMKM dan petani,” ucapnya.

Maisisco meminta supaya nantinya UMKM kuliner yang digandeng bukanlah UMKM yang didatangkan dari luar daerah, melainkan benar-benar UMKM lokal.

Begitu juga bahan baku yang digunakan, hendaknya memang berasal dari apa yang ditanam dan dijual petani dan pelaku usaha di Pekanbaru. Sehingga nantinya, program ini bisa membawa perputaran roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan UMKM dan petani di Pekanbaru.

”Kita mintakan supaya pangan lokal dijadikan prioritas. Kita di Pekanbaru punya usaha pertanian, ada petani, ada kelompok wanita tani, ada usaha hortikultura dan lainnya yang bisa mensupport kelancaran program makan bergizi ini. Saya minta, teman-teman di BGN nantinya memperhatikan potensi mereka,” tutup Maisisco.

Sementara itu, Kabid Katahanan Pangan DPTPH Provinsi Riau Wiwik Suryani menambahkan, simulasi yang dilaksanakan merupakan bentuk support dari Pemprov Riau agar program pemberian makanan bergizi bisa berjalan dengan baik.

”Kebetulan, saat ini tim dari Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pekanbaru sudah terbentuk, dan Pemprov Riau mendukung supaya pelaksanaan program ini nantinya bisa berjalan lancar, maka kita mengajak untuk melakukan uji coba,” terang dia.

Simulasi ini, kata dia, akan dilaksanakan di titik-titik yang akan dijadikan titik layanan SPPG di Pekanbaru.

“Apa yang kita lakukan ini sifatnya membantu. Dengan pelaksanaan uji coba ini kita harapkan pada Januari 2025 yang akan datang, sudah tidak ada lagi kendala yang dihadapi dan permasalahannya sudah bisa terpetakan,” harap Wiwik.

UMK Riau 2025 Naik 6,5 Persen: Dumai Tertinggi dengan Rp4,1 Juta

Pemerintah Provinsi Riau, bersama Dewan Pengupahan telah menyepakati kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dengan kenaikan sebesar 6,5 persen, dan Upah Minimun Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Kota Dumai, menjadi daerah terbesar membayarkan UMK kepada pekerja yang berada di Kota Dumai yakni sebesar Rp4.118.659. Dan Kabupaten Bengkalis tertinggi kedua untuk UMK yakni sebesar Rp3.933.620, sedangkan ketiga tertinggi UMK Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp3.703.206.

Selanjutnya, Kota Pekanbaru sebesar Rp3.675.937,97, Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp3.579.380,61. UMK Kabupaten Kampar sebesar Rp3.634.593,72, Kabupaten Siak sebesar Rp3.691.216,25, Kabupaten Pelalawan sebesar Rp3.616.057,35. UMK Kabupaten Kuansing sebesar Rp3.692.796,76, dan Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp3.548.818,47.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Boby Rahmat, mengatakan, untuk UMK Kabupaten Kota telah ditetapkan oleh Bupati dan Walikota untuk 10 daerah. Dan ada dua daerah yang menetapkan UMK disamakan dengan UMP sebesar Rp3.508.776,22.

“Kota Dumai tertinggi UMK mencapai 4 juta lebih, dan dua daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Meranti menyamakan UMK dengan Provinsi sebesar Rp3.508.776,22. Sedangkan 10 Kabupaten Kota lainnya sudah disetujui Bupati dan Walikotanya, sekarang sedang diharmonisasi di Biro Hukum,” ujar Boby Rahmat, Selasa (17/12).

Sebelumnya diberitakan, Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2025 sebesar Rp3.508.776,22. UMP ini mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan tersebut sesuai keputusan Gubernur Riau nomor 3724/12/2024 yaitu tentang upah minimum Provinsi Riau. Dan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan UMP Tahun 2025.

“Inilah kesepakatan yang kita hasilkan di Dewan Pengupahan Provinsi Riau, yangmana hari Senin kemarin juga kami sudah melaporkan kepada Bapak Pj Gubernur Riau dan telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur Riau,” kata Boby Rahmat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jawa Tengah Alokasikan Rp105 Triliun Lebih, Target Kinerja APBN Dipertajam

Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah.

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada para pimpinan instansi vertikal dan Bupati/ Wali Kota se-Jawa Tengah, di Gradhika Bhakti Praja, Senin (16/12/2024).

DIPA tersebut dialokasikan kepada 1.103 kuasa pengguna anggaran (KPA) 46 Kementerian Lembaga (K/L) yang ada di Jateng. Sedangkan buku alokasi Transfer ke Daerah untuk Provinsi Jawa Tengah, 29 kabupaten dan 6 kota di Jateng.

Total APBN 2025 yang dialokasikan untuk Jawa Tengah sebesar Rp105,72 triliun. Terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp35,31 triliun, dan belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp70,41 triliun.

Nana Sudjana menjelaskan, penyerahan DIPA dan TKD tahun 2025 ini penanda pemerintah sudah siap untuk menyongsong kegiatan atau program, yang sudah direncanakan untuk 2025.

Dia berharap, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengah, bisa segera melaksanakan anggaran dari awal tahun. Misalnya, kegiatan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pangan.

“Khususnya program yang menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah,” kata Nana, di sela acara.

Ditambahkan, dengan penyerahan secara digital tersebut, seluruh anggaran, baik DIPA maupun TKD, sudah langsung masuk ke seluruh kuasa pengguna anggaran. Dia berharap, pengelolaan DIPA dan TKD berjalan efisien dan efektif, sehingga optimal dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya mengatakan, alokasi APBN untuk Provinsi Jawa Tengah pada 2025 sebesar Rp105,72 triliun. Dari jumlah itu, porsi untuk TKD sebesar 66,60 persen.

Sesuai arahan dari Presiden, alokasi belanja Kementerian/Lembaga diutamakan untuk anggaran bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.

Selain itu, juga untuk program unggulan 2025, meliputi makan begizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintergrasi, serta lumbung pangan daerah dan desa.

Secara umum, lanjut Bayu, realisasi kinerja APBN di Provinsi Jawa Tengah pada 2024, telah melebihi target dari pemerintah pusat. Realisasi belanja kementerian/lembaga di Jawa Tengah mencapai 83,87 persen dari pagu. Realisasi belanja TKD di Jawa Tengah mencapai 97,97 persen dari pagu.

“Proyeksi belanja negara sampai akhir tahun sebesar 97,75 persen, proyeksi belanja kementerian/lembaga 96,46 persen, dan proyeksi belanja TKD 99,03 persen,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Wali Kota Sukabumi Luncurkan Program Paling Kurindu

Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, meluncurkan Program Paling Kurindu atau Penurunan Angka Prevalensi Stunting Melalui Pengembangan Kawasan Urban Farming Pangan Terpadu.

Peluncuran tersebut dilaksanakan pada 17 Desember 2024 di Kelompok Tani Silih Asih Kampung Cipanengah Girang RT 4 RW 21 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong.

Dalam sambutannya Penjabat Wali Kota menyampaikan bahwa program ini merupakan pengembangan dari program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang menjadi salah satu upaya pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) untuk mencegah dan menangani stunting.

Program ini menjadi solusi alternatif dalam penyediaan pangan keluarga, karena dengan pemanfaatan pekarangan rumah, warga bisa memenuhi kebutuhan protein nabati dan hewani.

“Mudah – mudahan dengan program ini dapat terwujud zero new stunting, jadi keluarga yang punya anak kecil, gizinya terpenuhi.” Jelasnya

Sedangkan Analis Kebijakan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan DKP3, Tendi Sutendi, menjelaskan bahwa dalam program ini dilaksanakan dengan basis kelompok dengan menggabungkan pertanian, perikanan dan peternakan dalam satu kawasan. Ia menambahkan pada kesempatan tersebut diserahkan pula bibit tanaman dan benih ikan lele.

“Program ini awalnya P2L, karena P2L hanya sayuran dan buah – buahan, kita kembangkan karena (penanganan) stunting itu butuh protein hewani juga melalui ternak ayam petelur. Paling Kurindu itu kawasan terpadu yaitu pertanian, perikanan dan peternakan ada semuanya, basisnya kelompok.” Pungkasnya

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Adopsi Teknologi Baru Rumah Tangga Sasaran Capai 80%, Program TEKAD Siap Lanjutkan Pembangunan Ekonomi Desa di Indonesia Timur

Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau TEKAD, hasil kolaborasi Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD), menunjukkan dampak signifikan bagi pembangunan ekonomi desa di Indonesia Timur.

Menurut hasil Outcome Survey oleh Lembaga Independen dari Universitas Brawijaya, rumah tangga sasaran yang mengadopsi teknologi dan praktik baru dalam pengolahan tanah, penggunaan benih unggul, dan metode panen mencapai tingkat penerapan 80% hingga 99%.

“Secara keseluruhan, sektor pertanian menunjukkan adopsi yang paling luas dan berkelanjutan. sebagian besar rumah tangga mengadopsi teknologi atau praktik seperti pengolahan tanah, penggunaan benih unggul, dan panen.” ujar M. Fachri, Project Manager (PM) sekaligus Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Senin (16/12/2024).

Selain adopsi teknologi baru, tingkat partisipasi masyarakat sasaran dalam program TEKAD juga sangat tinggi. Sebanyak 81,13% responden menyatakan telah menerima informasi tentang TEKAD, dan 73,75% aktif terlibat dalam berbagai kegiatan program.

“Partisipasi aktif sebesar 73,75% menjadi bukti bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui program TEKAD, tetapi juga tergerak untuk berkontribusi langsung,”ujarnya.

Dengan hasil ini, Fachri menegaskan Program TEKAD akan terus berfokus pada keberlanjutan pembangunan ekonomi di Indonesia timur. Perencanaan jangka panjang yang melibatkan masyarakat akan menjadi prioritas untuk memastikan pembangunan desa yang inklusif dan berdaya saing. Selain itu, capaian di tahun 2024 ini, akan dijadikan dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih baik di tahun 2025.

Untuk diketahui, Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) adalah program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Program TEKAD bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi rumah tangga perdesaan melalui pengembangan mata pencaharian atau usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan di 25 (dua puluh lima) Kabupaten yang ada di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BPBD Kota Bengkulu, Pantai Jakat Bengkulu Ditutup Sementara Akibat Gelombang Tinggi

BENGKULU – Salah satu destinasi wisata di Kota Bengkulu yang biasanya ramai dikunjungi oleh masyarakat pada akhir pekan, Pantai Jakat, kini tengah menghadapi kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Gelombang tinggi akibat cuaca ekstrem menyebabkan pantai tersebut sedang dalam kondisi pasang.

Berdasarkan pengamatan pada hari Sabtu dan Minggu (14-15 Desember), pantai ini terlihat sepi dan bahkan tidak ada pengunjung sama sekali. Hanya beberapa warga yang tinggal di sekitar pantai tampak duduk-duduk di depan rumah mereka.

Kondisi serupa juga terjadi di Pantai Panjang dan kawasan Pasir Putih. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk tidak berenang di sepanjang pantai, termasuk Pantai Jakat.

“Kami mengimbau agar masyarakat yang mengunjungi pantai tidak mandi, termasuk di Pantai Jakat, karena saat ini gelombang laut sedang tinggi. Meskipun selama ini Pantai Jakat aman untuk berenang, kali ini situasinya berbeda. Dengan kondisi pasang dan ombak yang tinggi, lebih baik menunda aktivitas mandi di sana,” ujar Kepala BPBD Kota Bengkulu, Will Hopi.

Will menambahkan, demi menjaga keselamatan, masyarakat diharapkan untuk mematuhi imbauan ini, terutama di Pantai Panjang. “Hindari mandi di sepanjang pantai selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Ditambah, menurut BMKG, cuaca diperkirakan semakin ekstrem mulai 20 Desember hingga awal tahun 2025, dengan air laut yang diprediksi akan semakin pasang.”

Selain imbauan, BPBD Kota Bengkulu juga berencana mendirikan posko di beberapa titik pantai. “Kami akan mendirikan posko di pantai, meski papan peringatan larangan mandi akan dipasang oleh pihak Polresta. Petugas kami juga akan berkeliling dengan pengeras suara untuk memberikan himbauan kepada pengunjung pada tanggal 24 Desember,” jelas Will.

Terkait dengan ombak yang tinggi di Pantai Jakat, seorang warga setempat, Nurhidayah (56), mengatakan bahwa ombak laut bahkan lebih tinggi pada malam hari. “Sejak dua minggu terakhir, air laut pasang terus, makanya pengunjung sepi. Malam hari, ombaknya sampai ke rumah kami,” ungkap Nurhidayah, yang sehari-harinya berjualan kelapa muda dan menyewakan ban.(*)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kadis Kominfo Kaltim Raih Penghargaan Tokoh Penggerak Keterbukaan Pers dan Literasi Digital

Kadis Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai Tokoh Penggerak Keterbukaan Pers dan Literasi Digital dalam ajang JMSI Kaltim Award 2024.

Acara penganugerahan tersebut berlangsung pada Senin (16/12) di Samarinda, dihadiri oleh sejumlah tokoh pers, pemerintah, dan masyarakat setempat.

Penghargaan ini diberikan oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Faisal dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan meningkatkan literasi digital di provinsi tersebut.

Kadiskominfo Kaltim yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Diskominfo se-Indonesia juga dianggap sebagai figur inspiratif yang konsisten mendukung ekosistem pers yang sehat dan memberdayakan masyarakat melalui program-program literasi digital.

Ditemui usai acara, Kadis Kominfo Kaltim mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas penghargaan ini.

“Terima Kasih untuk JMSI yang sudah memberikan apresiasi. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi saya. Untuk Kaltim, terutama pers” ungkap Kadis Kominfo Kaltim.

Selama menjabat sebagai Kadis Kominfo Kaltim, Faisal dikenal peduli terhadap pers, penyiaran kaltim, aktif menginisiasi berbagai program dan kecakapan digital, kampanye anti hoaks, serta platform keterbukaan informasi berbasis teknologi.

Dirinya turut mengapresiasi JMSI karena berhasil menghadirkan Menteri HAM Natalius Pigai. Diharapkan, hal ini dapat dipertahankan dan menjadi tradisi setiap tahunnya di kegiatan baik Rakernas maupun kegiatan JMSI lainnya.

Upaya ini tentunya menjadikan Kalimantan Timur salah satu provinsi terdepan dalam keterbukaan pers hingga implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Penghargaan ini diharapkan pula memotivasi berbagai pihak untuk terus mendorong keterbukaan informasi dan literasi digital. Komitmen tersebut menjadi langkah penting dalam menjadikan Kaltim lebih transparan, inovatif, dan siap menghadapi tantangan era digital.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News