Beranda blog Halaman 1364

Wamen PPPA: Gubernur Al Haris Peduli Terhadap Kasus Kekerasan Anak-Perempuan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Wamen PPPA Veronica Tan menyampaikan bahwa dalam kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jambi ditanggapi serius oleh pemerintah Jambi dibawah kepemimpinan Gubernur Jambi Al Haris.

Dia juga mengaku pemda Jambi juga sangat serius melakukan upaya-upaya baik dalam menurunkan angka kekerasan anak dan perempuan terutama dengan hadirnya desa ramah anak yang berada di Mendalo Darat Muaro Jambi.

Veronica Tan mendorong terus agar kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jambi bisa menurun. Dia meminta agar pemda bisa terus memberikan edukasi penting ke masyarakat demi mengurangi angka kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Iya inilah kita butuh yang namanya edukasi ke masyarakat, karena edukasi itu penting dalam mengurangi angka kekerasan anak dan perempuan di Jambi,” kata Veronica di sela kunjungan tugasnya di Jambi, Rabu (11/12/24).

Edukasi itu, berupa strategi dalam memberikan pendidikan anti kekerasan untuk anak usia dini dan lainnya. Selanjutnya edukasi buat perempuan itu seperti memberikan pemahaman soal apa saja bentuk-bentuk kekerasan jika menjadi korban, serta menjamin keamanan dan keselamatan perempuan dengan cara meningkatkan layanan pengaduan.

“Disini saya lihat bapak Gubernur nya sangat memperhatikan sekali soal kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Maka dari itu, mengenai soal ini sekali lagi, penting yang namanya edukasi,” ujar Veronica.

Tidak hanya itu saja, demi menurunkan angka kekerasan anak dan perempuan di Jambi, Veronica juga ingin pula antara UPTD dan pihak Kementerian bersama Bareskrim bisa bekerja dengan baik dalam menurunkan angka kekerasan ini.

“Apalagi kita dari Kementerian juga sudah lakukan MOU dengan pihak Bareskrim. Tinggal bagaimana lagi antara daerahnya dengan Polisi di daerah-daerah,” terang Veronica.

Bahkan, sejak masuk kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran dengan menjabat sebagai Wamen PPPA, Veronica Tan akan terus membenahi soal kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan disetiap Provinsi termasuk di Jambi.

“Yang penting soal kasus kekerasan terhadap anak akan terus kita benahi, termasuk di Jambi,” ucap dia.

Sementara, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan sangat berterimakasih atas kehadiran Wamen PPPA ini. Dia berharap agar soal kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jambi juga bisa menurun dengan cara Langkah-langkah yang tepat.

Selaku orang nomor satu di Jambi, Al Haris juga menegaskan setiap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan harus dapat ditanggapi serius supaya bisa menjadi efek jera.

“Jadi ini yang harus terus jadi PR bagi kita semua. Untuk pelayanan laporan juga mesti ditingkatkan, lalu soal edukasi yang diharapkan oleh buk Wamen juga harus kita jalankan agar peran serta seluruh sektor berjalan. Yang pasti persoalan kekerasan anak dan perempuan harus terintegrasi dari hulu ke hilir,” ucap Al Haris.

Diketahui, kunjungan kerja Wamen PPPA Veronica Tan di Jambi itu pertama menghadiri rangkaian kegiatan menjelang hari ibu pada 22 Desember nanti di Ev Garden Kota Jambi. lalu mengunjungi desa ramah anak dan perempuan di Desa Mendalo Darat Muaro Jambi

Di desa itu, Veronica melihat sanggar batik kemudian perpustakaan serta galeri-galeri oleh-oleh daerah Jambi. Di akhir kunker di Jambi, Wamen PPPA juga berkunjung ke UPTD PPPA Jambi untuk sekedar memberikan masukan soal peningkatan pelayanan disana.

Selama kunker di Jambi, Wamen PPPA itu didampingi langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris, kemudian Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Hesti Haris beserta OPD terkait di Pemerintah Provinsi Jambi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kementerian ATR/BPN Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi untuk 12 Kantor Pertanahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 12 Kantor Pertanahan (Kantah). Penganugerahan atas capaian ini berlangsung dalam kegiatan Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024, di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menyatakan, predikat WBK yang diterima tahun ini merupakan bagian dari komitmen pimpinan beserta jajaran di pusat maupun daerah. Kementerian ATR/BPN terus mendorong seluruh Kantah untuk memperbaiki layanan dan fasilitas bagi masyarakat.

“Kita mendorong semua Kantah membuat inovasi-inovasi layanan, mempermudah layanan kepada masyarakat, dan meningkatkan sarana prasarana di kantor. Kemudian, Inspektorat Jenderal juga melakukan penilaian internal, dari 27 Kantah yang kita usulkan, 12 yang disepakati oleh Menteri PAN-RB,” ujar Sekjen Kementerian ATR/BPN usai kegiatan.

Predikat WBK diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Erwan Agus Purwanto kepada 12 Kantah. Ke-12 Kantah tersebut meliputi Kantah Kota Mojokerto, Kantah Kota Probolinggo, Kantah Kota Kediri, Kantah Kota Pekalongan, Kantah Kabupaten Kendal, Kantah Kabupaten Temanggung, Kantah Kota Palopo, Kantah Kota Bukittinggi, Kantah Kabupaten Tojo Una-Una, Kantah Kota Cilegon, Kantah Kota Kulon Progo, dan Kantah Kabupaten Lampung Selatan.

Secara keseluruhan dari tahun 2018 hingga 2024, Kementerian ATR/BPN telah meraih total 51 predikat WBK dan 4 predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada 2025, Suyus Windayana menargetkan kurang lebih 50 Kantah untuk mendapatkan predikat tersebut.

“Zona Integritas menjadi bagian dari program strategis internal kita. Tahun depan kita akan kejar karena ini komitmen seluruh pimpinan, Kepala Kantah, Kepala Seksi, dan staf di lapangan, bagaimana kemudahan layanan kepada masyarakat adalah bagian dari perubahan yang kita lakukan,” papar Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Elijas B. Tjahajadi; Sekretaris Inspektorat Jenderal, Niken Wulandari; dan Inspektur Wilayah II, Dwi Budi Martono. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri PAN-RB, Rini Widyantini dan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda; serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dan Bahtra Banong.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tiga Unit Kerja BNN Raih Penghargaan WBK 2024

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional atau BNN kembali membuktikan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dalam ajang Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12), BNN berhasil meraih penghargaan untuk tiga unit kerja.

Penghargaan WBK diberikan kepada Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, BNN Kota Denpasar, dan BNN Kabupaten Purbalingga. Prestasi ini menjadi bukti nyata keberhasilan BNN dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi serta membangun sistem kerja yang berintegritas, efektif, dan inovatif.

Penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen yang berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan pelayanan publik, sebagai bagian dari upaya mendukung Indonesia bersih narkoba dan korupsi.

Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, seperti transparansi, inovasi layanan, dan keberhasilan dalam mencegah praktik korupsi. Ketiga unit kerja BNN dinilai berhasil memenuhi kriteria tersebut dengan sangat baik.

“Penganugerahan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ini merupakan bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang berhasil menciptakan lingkungan kerja bebas korupsi. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta transparan,” ujar MenPAN-RB.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi unit kerja lain, baik di lingkungan BNN maupun instansi pemerintah lainnya, untuk terus mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kolaborasi BNN dan DPR, Buktikan Komitmen Dalam P4GN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNN RI Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., didampingi Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama BNN menghadiri Sosialisasi dan Pengukuhan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Sekretariat Jenderal DPR RI, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Jakarta Pusat, pada Jumat lalu (6/12).

Sekretaris Jenderal DPR RI, Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., mengungkapkan bahwa aksi P4GN ini merupakan bagian dari upaya besar bangsa Indonesia dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di tanah air, khususnya di lingkungan Setjen DPR RI.

Adapun aksi P4GN yang gencar dilakukan oleh DPR RI adalah dengan memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai, sebagai bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya narkotika serta dampak penyalahgunaannya dengan menekankan pada pentingnya tindakan preventif.

“Kami percaya dengan kerja sama erat antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan BNN, masyarakat dan seluruh pihak terkait, Kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba,” ujarnya.

Sebagai wujud komitmen aksi program P4GN, sejak tahun 2018 sampai s.d. 2024 Setjen DPR RI bersama BNN telah melaksanakan berbagai kegiatan secara rutin berupa penyediaan informasi dan sosialisasi bahaya narkotika, memasukkan kurikulum bahaya narkotika kepada Calon Aparatur Sipil Negara (PNS/PPPK), serta screening melalui tes urine kepada seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPR RI.

“Selain itu, Kami juga berkomitmen untuk memberikan sanksi berat kepada pegawai maupun pejabat di lingkungan Setjen DPR RI yang terindikasi menyalahgunakan narkotika,” lanjut Indra Iskandar.

Ini merupakan bukti nyata bahwa Setjen DPR RI sangat aktif dan berkomitmen kuat dalam mendukung upaya pemerintah dalam P4GN guna mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

Senada dengan Sekjen DPR RI, Kepala BNN RI mengungkapkan bahwa BNN telah mempunyai komitmen bersama untuk melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika berupa pemeriksaan urine secara rutin sebagai bentuk intervensi kognitif agar dapat menimbulkan kesadaran.

“Saya berharap tanpa pemeriksaan urine pun yang dilakukan secara rutin, para pegawai di lingkungam Setjen DPR RI ini sudah bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, sudah bisa menyatakan tidak pada narkoba, sudah bisa memberikan informasi kepada petugas penegak hukum ada temannya menggunakan narkoba,” ujar Marthinus Hukom.

Kepala BNN RI juga memberikan apresiasi kepada Setjen DPR RI yang telah memasukkan kurikulum tentang bahaya penyalahgunaan narkotika kepada para Calon Aparatur Sipil Negara serta memberikan sanksi tegas kepada pegawainya yang kedapatan memakai narkoba.

Mengakhiri kegiatan, Kepala BNN RI memberikan piagam penghargaan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI atas komitmennya dalam upaya mewujudkan Indonesia Bersinar.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, BNN Gelar Ikrar Petani Tebu Anti Narkoba

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional atau BNN memberikan piagam penghargaan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada Dirut PT PG Rajawali II Jatitujuh, Pj. Bupati Majalengka, Bupati Indramayu, Ketua MUI Jawa Barat, Kuwu Desa Tunggul Payung, Kuwu Desa Amis, dan Kuwu Desa Tugu.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala BNN RI Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., dalam kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat pada Lingkungan Masyarakat yang dilaksanakan di PT PG Rajawali II Jatitujuh, Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (10/12).

Pada kesempatan tersebut, BNN juga melaksanakan pembacaan Ikrar Petani Tebu Anti Narkoba sebagai janji moral untuk menolak narkoba dan segala bentuk ancamannya. Kegiatan ini dihadiri oleh 250 petani tebu yang berasal dari Desa Amis, Desa Tugu, Desa Tunggul Payung, dan Desa Sumber Wetan.

Kepala BNN RI mengungkapkan bahwa Ikrar Petani Tebu Anti Narkoba yang difasilitasi oleh PT PG Rajawali II Jatitujuh ini merupakan momentum luar biasa untuk membuktikan bahwa dunia usaha seperti PT PG Rajawali II memiliki komitmen berkolaborasi dengan BNN dalam membangun kesadaran kepada para pegawainya akan isu narkotika yang semakin mengkhawatirkan.

Kegiatan ini juga sejalan dengan program Asta Cita, di mana butir ketujuh Asta Cita yang berbunyi memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkotika. “Adapun komitmen Kita pada pagi hari ini telah mendukung dan mengaplikasikan yang telah dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Kepala BNN RI.

“Karena Kita ketahui bahwa pengedar, pengguna narkoba adalah tindakan kriminal dan sangat merusak termasuk merusak kualitas manusia, kualitas masyarakat, dan pada akhirnya merusak kualitas bangsa”, ungkapnya lebih lanjut.

Pada kesempatan yang sama, mewakili Direktur Utama PT PG Rajawali II Jatitujuh, Direktur Keuangan dan Pendukung Bisnis PT PG Rajawali II Jatitujuh, Warsim, mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai tindak lanjut kolaborasi yang telah terjalin antara PT PG Rajawali II dengan BNN guna menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya di wilayah Cirebon, Indramayu, dan Majalengka.

Kolaborasi ini merupakan salah satu upaya implementasi di bidang P4GN guna meningkatan kesadaran, kepedulian, dan kemandirian petani tebu untuk terus produktif serta meningkatkan kesadaran pola hidup sehat tanpa narkoba.

“Kami melihat dan menyadari bahwa BNN telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat secara holistik, di mana Kita diberikan pengetahuan, keterampilan serta akses yang dibutuhkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa,” ujar Warsim.

Atas komitmennya di bidang P4GN, Kepala BNN RI memberikan apresiasi kepada para petani tebu dan mantan penyalahguna narkotika yang telah memiliki kesadaran serta berubah haluan dari keterikatan, dari cengkeraman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, untuk mewujudkan insan yang berkualitas.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BNN Evaluasi Program IBN untuk Perangi Narkoba

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional atau BNN melalui Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi tengah gencar mengevaluasi program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang telah berjalan sepanjang tahun 2024. Program yang melibatkan 418 unit IBM di seluruh Indonesia ini bertujuan untuk menjangkau penyalahguna narkoba melalui pendekatan komunitas.

Dalam evaluasi yang dilakukan hingga akhir tahun ini, BNN tidak hanya mengukur jumlah unit IBM yang aktif, tetapi juga dampak yang diberikan program ini terhadap masyarakat. Fokus utama evaluasi adalah pada peningkatan upaya pemulihan penyalahguna narkoba, penguatan resiliensi keluarga, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

“Kami ingin melihat sejauh mana IBM dapat memberikan dampak nyata dalam mengatasi masalah narkoba di tingkat komunitas. Selain itu, Kami juga ingin memastikan bahwa IBM menjadi alternatif rujukan layanan rehabilitasi yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Direktur PLRKM BNN, dr. Amrita Devi, Sp. KJ., M.Si., usai membuka kegiatan Evaluasi Operasionalisasi Unit IBM, di Harper Hotel, Cawang, Jakarta Timur, pada Senin (9/12).

Hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa sekitar 100 unit IBM telah mencapai tahap perkembangan yang signifikan. Namun, BNN masih terus menghimpun data untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja seluruh unit IBM.

Salah satu temuan menarik dari evaluasi ini adalah potensi IBM sebagai layanan rehabilitasi alternatif. Dengan pendekatan yang lebih singkat dan berbasis komunitas, IBM dinilai mampu menjangkau kelompok penyalahguna narkoba yang belum pernah mengakses layanan rehabilitasi formal.

BNN berharap melalui evaluasi ini, program IBM dapat terus ditingkatkan kualitasnya. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain:
•Inovasi Program: Mengembangkan program-program baru yang lebih kreatif dan inovatif untuk menarik minat masyarakat.
•Peningkatan Kapasitas: Melakukan pelatihan dan pembinaan bagi para petugas IBM agar lebih profesional.
•Kolaborasi: Memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.

“Kami optimis bahwa dengan dukungan semua pihak, program IBM dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi masalah narkoba di Indonesia,” tutup Direktur PLRKM BNN.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pusat Plasma Nutfah Nasional Dukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pusat Plasma Nutfah Nasional telah mulai pembangunannya sejak groundbreaking pada Selasa (15/10/2024). Pusat Plasma Nutfah Nasional yang terletak di Kelurahan Mentawir, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki luas 93,2 Ha dengan pembangunan fisik sebesar 2,02% (2,04 Ha) dari luas total.

Pusat Plasma Nutfah Nasional ini merupakan salah satu upaya pengelolaan keanekaragaman hayati jangka panjang yakni melalui pengelolaan plasma nutfah atau pengelolaan sumber daya genetik.

Indonesia secara berkelanjutan terus melakukan tindakan korektif yang berbeda namun saling terkait. Pertama, mengurangi risiko kepunahan, khususnya untuk flagship species yang berstatus terancam punah. Kedua, mempertahankan dan memulihkan keanekaragaman genetik dengan menjaga keanekaragaman dan kemurnian genetik spesies. Ketiga, mengelola secara intensif interaksi manusia-satwa liar dengan tujuan living in harmony with nature.

Pusat Plasma Nutfah diyakini memiliki berbagai manfaat jangka panjang, antara lain pelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian, mendukung ketahanan pangan dan membantu menghadapi perubahan iklim serta tantangan dalam pertanian. Selain itu, menjadi sumber penting bagi penelitian ilmiah, memungkinkan pengembangan varietas baru yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang ekstrem.

Pusat Plasma Nutfah juga berkontribusi pada restorasi ekosistem yang terdegradasi dengan menyediakan bahan genetik untuk pemulihan spesies yang terancam punah. Fungsi lainnya yaitu sebagai tempat edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati. Secara keseluruhan, pusat plasma nutfah berperan penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kehidupan di masa depan.

Isu konservasi juga menjadi concern Norwegia dalam kerja sama dengan Indonesia. Oleh karena itu groundbreaking Pusat Plasma Nutfah Nasional secara khusus mengundang Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.

Dalam sambutannya, Dubes Ruth menyampaikan apresiasi pembangunan IKN yang disertai dengan upaya perlindungan hutan dan sumber daya alam. Melalui pembangunan plasma nutfah nasional yang saya yakin akan sangat berguna untuk melestarikan kekayaan biodiversitas di Indonesia.

Lebih lanjut, Dubes Ruth mengatakan Norwegia memiliki lembaga serupa, namanya Svalbard Global Seed Vault, yang menyimpan koleksi benih dari seluruh dunia, dan bertindak untuk melestarikan keanekaragaman hayati global di bidang pertanian, serta melindungi berbagai macam benih tanaman pangan.

Indonesia dan Norwegia telah membangun kolaborasi yang efektif dalam pengendalian iklim khususnya sektor hutan dan lahan. Melalui kebijakan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Dubes Ruth yakin Indonesia dapat terus menjadi pemimpin dunia dalam upaya penurunan emisi khususnya dari perlindungan hutan tropis.

“Pelestarian biodiversitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya ini,” katanya.

Pembangunan Pusat Plasma Nutfah Nasional ini dibagi menjadi 4 zona yaitu Zona A (Kawasan Utama, terdiri dari: Biobank, Seedbank, Hub Center, dan Kantor Pendukung), Zona B (Perkampungan Tradisional), Zona C (Kawasan Wisata Edukasi dan Rekreasi), dan Zona D (Kawasan Pendukung Untuk Aktivitas Publik).

Pendekatan teknologi dalam upaya konservasi juga terus dikembangkan, misalnya Assisted Reproductive Technology (ART) dan Biobank, yang pengembangannya dilakukan melalui Kerjasama KLHK dengan IPB, tepatnya di Sekolah Kedokteran Hewan IPB. Pusat ART dan Biobank Nasional ini sangat mendukung dan relevan dengan Pusat Plasma Nutfah Nasional di Mentawir.

Pusat ART dan Biobank di SKH IPB dapat mendukung material koleksi Biobank Fauna dan menjadi media kerjasama para ahli ART dan Biobank nasional dan internasional, dalam pengembangan metoda dan teknologi terkini serta untuk preservasi material biologi dan genetik satwa terancam punah Indonesia yang mutakhir. Pada akhirnya berkontribusi terhadap pencegahan kepunahan spesies satwa di Indonesia melalui preservasi materinya di Pusat Plasma Nutfah Nasional di Mentawir.

Begitu juga halnya dengan pengembangan teknologi Seed Bank yang terus dikembangkan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) tepatnya di Fakultas Kehutanan, UGM.

Pembangunan Pusat Plasma Nutfah Nasional di IKN diharapkan dapat berperan sebagai wadah untuk koleksi plasma nutfah Indonesia, wahana edukasi, dan riset kehati Indonesia, center of excellence aplikasi teknologi reproduksi, menjadi hub training dan kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan ART, Biobank, Seed Bank, serta sebagai pusat data dan informasi plasma nutfah Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Dishub DKI Jakarta Gelar Workshop Penguatan Kualitas SDM Penguji Kendaraan Bermotor

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam upaya menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat, terutama yang melibatkan kendaraan bermotor di jalan, Dishub DKI Jakarta bekerjasama dg Kementerian Perhubungan RI, dan Asosiasi Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) menggelar Workshop Keselamatan Transportasi Jalan dan menerapkan sistem BLUe Full Cycle dalam layanan uji Kir.

Acara workshop ini dibuka oleh Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin liputo, dan Launching system Blue Full cycle di oleh Kasubdit uji berkala Kemenhub RI (Bp.Tarma), serta workshop untuk penguji di isi oleh Kepala Pusbin Jabatan Fungsional Kemenhub RI (Bp.Wasis) yg mensosialisasikan pentingnya Peningkatan kualitas SDM Penguji, didukung beberapa narasumber profesional dari KNKT, BRIN, Badan Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Kemenhub RI serta Profesional dari tenaga ahli asosiasi penguji kendaraan Bermotor Indonesia.

Dalam sambutanya Kepala Dishub DKI Jakarta menyampaikan sesuai pilar ke 3 dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Transportasi LLAJ setiap insan perhubungan mempunyai tugas pokok mewujudkan Kendaraan yg berkeselamatan kegiatan workshop keselamatan merupakan bagian dari rencana aksi sesuai amanah ketentuan perpres 1 tahun 2022.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada 10-11 Desember 2024, dan diikuti oleh sekitar 150 peserta yang merupakan penguji kendaraan bermotor DKI Jakarta dan dari seluruh Indonesia.

Acara ini dibuka secara resmi dibuka dengan Pemotongan pita ini menjadi simbol dimulainya penerapan sistem Pengujian berbasis Blue Full cycle.

Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pengujian kendaraan bermotor guna memastikan setiap kendaraan yang beroperasi di jalan memenuhi standar keselamatan yang ketat.

Menurut Kepala UP.PKB Jagakarsa (Fatchuri) sistem BLUe Full Cycle diperkenalkan sebagai system baru yang merupakan program single data kendaraan yg sama terintegrasi dari hulu hingga hilir dari lahirnya prototype (uji tipe) kendaraan sd uji berkala, yg prosesnya melalui system BLUe yg saat ini diterapkan pada 5 wilayah pengujian kendaraan bermotor DKI jakarta secara bertahap di tahun 2024.

Pada hari pertama, peserta workshop mendapatkan materi dari tiga narasumber utama. Ahmad Wildan, ATD, seorang ahli keselamatan transportasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi RI, membahas kegagalan wiring system pada bus serta potensi kegagalan fungsi sistem rem untuk cara memeriksa dan mengenali untuk mencegah kecelakaan di jalan. Narasumber kedua, Sunarto Kaleg dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, memberikan wawasan tentang pengujian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Narasumber ketiga, Arjani Hia Putra, ATD,selaku dewan pakar asosiasi IPKBI yang juga Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan provinsi Dishub Jatim, menjelaskan persyaratan teknis keselamatan terkait kendaraan heavy duty trailer.

Selain sesi teori, peserta juga mengikuti praktik langsung di lapangan.

Pada workshop ini panitia mempersiapkan berbagai jenis kendaraan yg sdh berusia lebih 5 tahun untuk di lakukan pengujian praktek dari mulai Kendaraan listrik sd kendaraan B3 tangki BBM, Kendaraan Bus berbasis Full airbrake dan Air over hidraulik (AOH),
Kegiatan acara ini ditutup oleh Kepala UP.PKB jagakarsa (Fatchuri) dan resume dibacakan oleh moderator muslim akbar dari asosiasi penguji kendaraan bermotor indonesia (IPKBI) hasil resume kegiatan selama dua hari kpd peserta pengetahuan yg didapatkan dalam workshop untuk harapanya untuk dpt diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari hari para petugas uji dan mensosialisasikan kepada pemilik kendaraan serta pengemudi untuk senantiada menjaga kendaraan tetap prima sebagai wujud keselamatan yg merupakan tanggung jawab bersama.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Persemaian Bibit Skala Besar Siap Dukung RHL

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Persemaian Liang Anggang (PLA) di Kalimantan Selatan, bersamaan dengan 4 (empat) persemaian skala besar lainnya, yaitu Persemaian Labuan Bajo (NTT), Persemaian Mandalika (NTB), Persemaian Likupang (Sulawesi Utara) dan Persemaian Toba (Sumatera Utara), telah diresmikan operasionalnya pada Senin, (14/10/2024).

Kelima persemaian tersebut menyusul Persemaian Modern Rumpin, Jawa barat dan Persemaian Mentawir di IKN untuk mendukung Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang telah mengalami proses evolutif, terutama dalam hal pendekatan target dari yang awalnya berdasarkan jumlah bibit yang berhasil ditanam, menjadi jumlah luasan areal yang berhasil di tanami.

Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya saat itu meresmikan 5 Persemaian bersama dengan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.

Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa merehabilitasi lahan dengan penanaman pohon harus jelas hasilnya dan diukur dari luasan penanaman tersebut, bukan hanya menanam 1 juta atau 1 milyar pohon. “Harus jelas dan ada realisasi konkrit tentang berapa luas hasil yang telah ditanam dan yang akan dicapai pemulihannya hasil dari penanaman pohon,” ungkap Siti Nurbaya pada peresmian tersebut.

Ia pun menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman sejak 2015-2016 hingga 2022-2023, maka terbukti bahwa pertimbangan perlunya kejelasan luasan areal yang berhasil ditanam merupakan pendekatan cukup tepat.

“Gambaran yang dihasilkan dari monitoring hutan dan deforestasi tahun 2022- 2023 menurut Ditjen PKTL, sudah bisa terlihat pada citra satelit bahwa muncul hutan-hutan baru dari hasil penanaman pohon atau RHL setelah lebih kurang 5-6 tahun penanaman” jelas Siti Nurbaya.

Selanjutnya kerja kolaborasi multipihak merupakan langkah yang didorong oleh Pemerintah dalam kerja RHL ini. Pembangunan persemaian skala besar Liang Anggang (PLA) ini merupakan pembangunan menggunakan langkah kolaborasi dengan skema Skema Public-Private Partnership (PPP). Dengan kolaborasi ini PLA dibangun melalui kerjasama KLHK dengan Kementerian PUPR Ditjen Sumber Data Air (BWS Kalimantan III) untuk penyediaan airnya, dan PT. Adaro Energy Indonesia untuk konstruksi areal produksinya.

“Sudah saatnya dilakukan pola kerja public private partnership dan seyogyanya bisa dibangun di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan Indonesia yang pulih dan menjadi baik lingkungannya. Dan atensi ini menjadi concern global bahwa kerja-kerja pelestarian alam merupakan kerja penting juga dalam tanggung jawab dunia usaha atau private sector,” ungkap Siti Nurbaya.

Pembangunan Persemaian Skala Besar merupakan paradigma baru dari pelajaran sangat berharga, yaitu kombinasi kerja antara pola pembibitan banyak jenis bibit atau pohon yang biasa dilakukan pemerintah melalui Persemaian Permanen, dikombinasikan dengan pembibitan skala sangat besar, dengan puluhan hingga juta bibit dengan pola monokultur yang biasa diterapkan oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

“Pemerintah belajar dari perusahaan-perusahaan besar HTI tentang ini. Dengan demikian kita mendapatkan pola yang baru yaitu dengan skala besar dan dari berbagai jenis tanaman, dalam pola kerja public private partnerships, dimana sarana dasar disiapkan oleh pemerintah melalui KLHK dan KemenPUPR dan sarana produksi bibit dibangun oleh dunia usaha, seperti yang kita lihat saat ini. Sarana produksi seperti bangunan untuk mother plat, untuk germination house, aclimatisation area dan open growth area, hingga tanaman siap didistribusikan,” jelas Siti Nurbaya.

Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari proses perencanaan, distribusi, hingga monitoring bibitnya. Bibit dari PLA diharapkan dapat mempercepat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah pengelolaan BPDAS Barito baik yang dilakukan oleh Kementerian LHK maupun yang dilakukan pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik peresmian PLA. Dengan keberadaan PLA maka dapat mendukung Gerakan Revolusi Hijau yang diprogramkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan untuk memulihkan lahan melalui rehabilitasi lahan dan hutan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat sangat mendukung pembangunan PLA karena akan membantu mensukseskan program Gerakan Revolusi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan, juga mendukung target pengurangan emisi yang tercantum dalam target NDC Indonesia yang salah satunya diwujudkan melalui Program Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ujar Sekretaris Daerah Kalsel.

Pemerintah mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan pemulihan lingkungan, termasuk upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan atau reforestasi, serta berkaitan sangat erat dengan langkah-langkah Indonesia dalam merespon kondisi global (dengan isu pokok dan paling popular, yaitu berkaitan dengan sustainability, biodiversity dan sirkuler ekonomi juga dalam orientasi carbon offset.

Pada konteks ini, Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi yang menunjukkan ambisi aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis. Salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting untuk mencapai hal tersebut yaitu penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang lebih masif dan terstruktur.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak perubahan iklim, salah satunya melalui produksi bibit di persemaian skala besar dengan melibatkan perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan, yang memiliki kepedulian dan komitmen untuk turut serta dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan nasional.

Upaya penyediaan bibit secara besar-besaran melalui pembangunan persemaian skala besar, juga untuk terus mendorong perbaikan lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya pada lahan-lahan kritis, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, waduk/bendungan, dan daerah-daerah tangkapan air pada semua tipe ekosistem.

“Sebagaimana komitmen-komitmen yang selalu disampaikan pada berbagai forum global/multilateral, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata, untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Persemaian Skala Besar ini adalah salah satu wujud konkretnya,” tutur Siti Nurbaya.

Pembangunan persemaian merupakan bagian dari kerja aksi mitigasi iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon/tanaman serta meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat umum atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya kegiatan penanaman pohon.

Saat ini, selain Persemaian Liang Anggang, KLHK memiliki 7 (tujuh) persemaian skala besar lainnya yang sudah beroperasi, yaitu (1) Pusat Persemaian Mentawir – IKN (2) Pusat Persemaian Rumpin – Jawa Barat, (3) Pusat Persemaian Toba – Sumatera Utara, (4) Persemaian Mangrove Bali, (5) Pusat Persemaian Likupang – Sulawesi Utara, (6) Pusat Persemaian Labuan Bajo – Nusa Tenggara Timur, (7) Pusat Persemaian Mandalika – Nusa Tenggara Barat.

“Semua persemaian skala besar yang sudah beroperasi saat ini, memiliki kapasitas produksi 5 juta s.d. 15 juta bibit per tahun,” terang Siti Nurbaya.

Pada pembangunan PLA, juga sebagian menggunakan dana dari Kerjasama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang mendukung target aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

“Saya juga ingin menegaskan langkah-langkah selanjutnya bahwa proses evolutionary ini masih akan terus berlangsung, dan terutama pada konteks aksi mitigasi iklim melalui RHL dengan didahului oleh persemaian untuk menyediakan tanaman. Langkah lanjut yang akan berkembang atau mau tidak mau harus dikembangkan dalam nexus iklim dan hutan, climate and forest, yaitu berkenaan dengan sistem distribusi bibit, supervisi dan monitoring pertanaman, reward kredit karbon dengan aksi mitigasi iklim, pengembangan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat. Itu semua akan menghasilkan kredit karbon yang berkualitas tinggi dengan kerja-kerja simultan aksi iklim yang berkualitas (partisipatif, regulatif, sistematis, multiplier) serta kredit karbon dengan environmental high integrity (transparent, accuracy, completeness, comparability dan consistency),” pungkas Siti.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Duta Besar Norwegia Apresiasi Aksi Iklim Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin, melakukan penanaman bersama dan berdialog dengan lima Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kalimantan Selatan, Senin, (14/10/24).

Dalam dialog tersebut masyarakat KTH menginginkan agar program-program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) khusus di Kalimantan Selatan terus ditingkatkan.

RHL di Kalimantan Selatan ini didukung oleh Program Kerjasama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang diimplementasikan melalui kegiatan FOLU Norway Contribution Phase One atau FOLU NC-1. Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar 38,19 Milyar dengan target penanaman seluas 1.724 Ha.

Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya yang juga merupakan inisiator FOLU Net Sink 2030 mengungkapkan jika pelaksanaan RHL di Kalimantan Selatan menunjukan hasil yang menggembirakan. Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam RHL juga dinilai baik dan mengesankan.

“Saya semakin yakin kalau Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang terbaik dalam hal rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon. Untuk selanjutnya Result Based Contribution (RBC) Phase 2 ke Provinsi Kalimantan Selatan perlu terus didukung,” ujar Siti Nurbaya.

Dukungan Pemerintah Norwegia kepada Pemerintah Indonesia disebabkan karena prestasi Pemerintah Indonesia yang berhasil menurunkan deforestasi secara signifikan menyebabkan menurunnya emisi karbon. Upaya ini diganjar dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Norwegia melalui Program Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi karbon di Indonesia kedepannya.

Duta Besar Rut Krüger mengapresiasi upaya masyarakat yang tergabung dalam KTH untuk melakukan RHL di wilayahnya masing-masing. Ia terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan anggota KTH Berkah Sulasih di Sungai Arfat, yang bersama dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan mampu mengimplementasikan program RHL dengan hasil yang baik.

“Kami menyadari pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung upaya penurunan emisi melalui rehabilitasi lahan. Semangat dan kerjasama yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini, menunjukkan komitmen dan partisipasi aktif bersama dalam upaya pengendalian dan penanggulangan perubahan iklim,” ujar Dubes Rut.

Sebagai informasi, KTH Berkah Sulasih terletak di Desa Sungai Arfat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan RHL dilokasi tersebut dilakukan dengan pola agroforestry ditargetkan seluas 70 Ha.

Progress kegiatan agroforestry di wilayah KTH Berkah Sulasih tersebut telah mencakup 70 ha dalam persiapan lahan, sehingga sudah siap tanam – sudah dibersihkan dan sebagian sudah dipasang ajir. Pengadaan bibit sudah selesai.

Lahan RHL tersebut merupakan milik masyarakat dimana KTH Berkat Sulasih telah berkomitmen untuk melaksanakan penanaman agroforestri dengan jenis tanaman buah antara lain durian, petai, jengkol dan alpukat.

Kelembagaan KTH sudah terbentuk dengan nama KTH Berkat Sulasih dengan anggota masyarakat umum berjumlah 50 orang campuran antara warga asli lokal dan warga pendatang dengan komposisi warga asli sekitar 20% dan 80% adalah warga pendatang dengan keikutsertaan kaum perempuan dalam kelompok adalah 16 orang dari total jumlah kelompok 50 orang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,3631,3641,365...4,945Halaman 1,364 dari 4,945