Beranda blog Halaman 1365

Hadiri HUT Ke-25 DWP Sumsel, Pj Gubernur Ingatkan Anggota  DWP Sumsel Bijak Gunakan Medsos

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, S.H., M.S.E, bersama Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumsel, Melza Elen Setiadi, menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 DWP Sumsel yang berlangsung di Aula Gedung DWP Sumsel, Jalan Rajawali Palembang, Rabu (11/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Elen Setiadi menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas pencapaian DWP Sumsel di usia ke-25. Ia menyebutkan bahwa peringatan ulang tahun ini bukan hanya seremonial, tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap peran ibu dalam mendukung tugas suami dan pemerintahan.

“Membantu tugas suami adalah bagian penting dalam memajukan provinsi Sumatera Selatan dan keluarga-keluarga di Sumatera Selatan, terutama di tengah tantangan global dan kemajuan teknologi digital informasi,” ujar Elen.

Elen juga menekankan pentingnya bijaksana dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital yang dapat membawa manfaat atau bahaya tergantung pada penggunaannya. Ia mendorong ibu-ibu di DWP Sumsel untuk memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan ekonomi positif dan meminta dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Melza Elen Setiadi, di sisi lain, menjelaskan bahwa tema HUT ke-25 DWP, “Penguatan Pondasi Transformasi Organisasi DWP Menuju Indonesia Emas 2045”, sangat relevan dengan tantangan dan peluang saat ini.

Ia menyatakan bahwa DWP telah membuktikan eksistensinya sebagai organisasi yang tidak hanya mendukung kesejahteraan anggotanya, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. “Transformasi organisasi bukan sekadar perubahan bentuk, tetapi penguatan nilai-nilai kebersamaan, profesionalisme, dan inovasi dalam tubuh organisasi,” ujarnya.

Melza juga memberikan apresiasi tinggi kepada pengurus dan anggota DWP yang telah bekerja keras dalam menyukseskan peringatan HUT ke-25 DWP. “Semoga semangat kebersamaan yang tercipta hari ini menjadi inspirasi untuk masa depan yang lebih baik,” harap Melza.

Pada acara tersebut, dilaksanakan pemotongan tumpeng dan sesi foto bersama. Turut hadir Ketua DWP Sumsel Desy Kasnayati Edward, para Ketua Organisasi Wanita Sumsel, Penasehat DWP se-Sumsel, Ketua DWP se-Sumsel, sesepuh DWP Sumsel, dan Kepala OPD Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama BUMN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama BUMN pada Selasa (10/12/24) malam di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid ini membahas inisiasi dan rencana terkait penyelesaian konflik dan isu strategis BUMN yang berkaitan dengan ranah Kementerian ATR/BPN.

“Kita ini dapat tugas dari Pak Presiden untuk mengatasi hal prioritas yang ada tiga hal, pertama adalah penyelesaian konflik tanah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kedua, juga diminta menyelesaikan masalah konflik dan sengketa tanah yang melibatkan BUMN. Lalu, yang ketiga itu sengketa dan konflik tanah yang melibatkan TNI/POLRI,” jelas Menteri Nusron.

Dalam upaya penanganan ini, Menteri Nusron telah melakukan pertemuan dengan lembaga terkait untuk konsolidasi penyelesaian masalah. “Kita sudah datang ke Mabes TNI, dan akan kita selesaikan satu per satu. Begitu juga terkait persoalan dengan BUMN, sudah ditangani, namun dalam kegiatan ini mungkin ada masukan yang bisa ditambahkan,” jelas Menteri Nusron.

Kepada jajaran Kementerian ATR/BPN, ia meminta agar fokus menyelesaikan persoalan ini dengan akurat, akuntabel, dan prudent dengan berdasarkan risk management yang terukur. Terlebih lagi jika ini terkait kegiatan strategis yang berhubungan dengan swasembada energi yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Di dalam Asta Cita Pak Prabowo itu ada swasembada energi. Kalau itu menyangkut swasembada energi, saya minta kepada Bapak-bapak Dirjen nanti kalau ada permohonan dari BUMN yang sifatnya strategis yang menyangkut swasembada energi, swasembada pangan, hilirisasi, sejak dokumen dinyatakan lengkap, sudah bisa ditangani. Jangan sampai kita dianggap menghambat, namun tetap dengan langkah yang akurat, akuntabel, prudent dan berbasis pada risk management,” tegas Menteri Nusron.

Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf yang hadir dalam pertemuan ini menyambut baik langkah penanganan yang dilakukan antara Kementerian ATR/BPN untuk ranah BUMN. “Terima kasih karena telah difasilitasi terkait beberapa persoalan BUMN yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN,” tuturnya.

Aminudin Ma’ruf mengaku telah melakukan pemetaan terkait persoalan yang juga berhubungan dengan Kementerian ATR/BPN, salah satunya soal kedaulatan energi yang menjadi bahasan dalam Rapat Paripurna awal Desember lalu. Sebagai upaya penanganan isu strategis bersama BUMN, ke depannya akan dilakukan beberapa tahap pertemuan sesuai dengan klasifikasi jenis BUMN yang ada.

Adapun hadir dalam pertemuan kali ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan dari jajaran BUMN.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kapolri Bakal Kerahkan Sumber Daya untuk Capai Misi Asta Cita Prabowo

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan komitmen Polri untuk mendukung penuh misi Asta Cita Presiden Prabowo subianto.

Ia memastikan akan mengerahkan segala sumber daya untuk tercapainya misi tersebut. Komitmen itu disampaikan saat membuka Apel Kasatwil Polri 2024.

“Guna menghadapi dinamika tantangan yang semakin kompleks, Polri terus meningkatkan kapasitas sebagai organisasi modern yang responsif dan adaptif agar mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta penegakkan hukum yang berkeadilan sesuai harapan masyarakat,” ujar Kapolri, Rabu (11/12/24).

Baca juga: Kapolri Dorong Perluasan Peraturan untuk Pembekuan Aset Bandar Narkoba

Kapolri menyampaikan institusinya juga berkomitmen mengerahkan sumber daya menjaga stabilitas kamtibmas. Selain itu, dia juga berkomitmen mensukseskan misi Asta Cita Prabowo Subianto.

“Polri berkomitmen akan mengerahkan segala sumber daya untuk menjaga stabilitas kamtibmas dan mendukung penuh misi Asta Cita guna mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Kapolri.

Tak lupa, Kapolri mendoakan Presiden Prabowo selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam memimpin Indonesia. Ia meminta arahan Presiden Prabowo untuk jajarannya.

“Semoga Bapak Presiden senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya kami siap menerima direktif dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan kami tindak lanjuti sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan,” ujar Presiden Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Sugito Siap Tindaklanjuti Arahan Presiden Prabowo

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Sugito turut menghadiri kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (10/12/2024) di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Hadir bersama Menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, dan para Kepala Daerah lainnya acara ini langsung dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto yang dampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Beberapa hal menjadi penekanan Presiden sebelum menyerahkan DIPA dan TKD 2025.

Dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur Sugito menyatakan siap untuk menindaklanjuti yang menjadi arahan Presiden Prabowo, terkhusus efisiensi anggaran dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Babel.

Baca juga: Pj Gubernur Sugito Paparkan Capaian Kinerja Triwulan I Pimpin Kep Babel

“Tentunya kita akan menyiapkan diri untuk menindaklanjuti arahan bapak Presiden, baik itu berkenaan dengan efisiensi anggaran hingga menyukseskan program pemerintah pusat meliputi swasembada, ketahanan pangan, inflasi, makanan gratis, hingga digitalisasi dan transparansi,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo tak menampik bahwa tantangan ke depan semakin tak menentu, oleh sebabnya APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas keberlanjutan dengan kehati-hatian, sebagai bentuk kewaspadaan.

“Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara pro dan hati-hati, serta terencana dengan baik,” katanya.

Di samping itu, ia mengarahkan agar ada peningkatan efisiensi terhadap belanja negara di semua bidang sebagai upaya mengurangi pemborosan.

“Kita sekarang dalam rangka waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu. Sekali lagi saya tekankan kita harus hemat, kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Ini tekad saya,” sebutnya.

Termasuk kepada pimpinan yang ada di daerah, tegas Prabowo, agar pemerintah pusat dan pemerintah di daerah harus sejalan demi kepentingan rakyat. Kurangi hal-hal yang bersifat seremoni, bersifat terlalu banyak kajian seminar dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah secara langsung.

“Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat dan hal-hal yang tidak produktif,” kata Presiden Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana, Al Haris: Pemerintah Harus Cepat Tanggap dan Responsif

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi Al Haris pimpin pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Basah tahun 2024, bertempat di Lapangan Kantor Gubernur Jambi, Rabu (11/12/24) pagi.

Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang terlibat, beserta seluruh peserta Apel Kesiapsiagaan.

“Apel Kesiapsiagaan ini dilaksanakan sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga curah hujan ekstrim di Provinsi Jambi,” ujarnya.

Gubernur Al Haris juga menuturkan bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan terkait upaya preventif penanggulangan bencana.

“Waktu di Istana, Bapak Presiden memberikan beberapa arahan terkait upaya preventif penanggulangan bencana. Beliau meminta Pemerintah Daerah untuk cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi masyarakat, Pemerintah diminta responsif dalam memberikan bantuan terhadap bencana, serta meminta untuk melaporkan dan berkoordinasi dengan baik,” tuturnya.

Dalam sesi wawancaranya dengan para awak media, Gubernur Al Haris mengungkapkan, momen Apel Kesiapsiagaan ini dilakukan guna memastikan kesiapan peralatan, personil, serta komunikasi dalam situasi siaga.

“Paradigma penanggulangan bencana dewasa ini sudah berubah dari responsif, yang menitikberatkan penanganan kini bergeser menjadi upaya preventif atau pencegahan. Guna mendukung paradigma tersebut, Pemerintah Provinsi telah mempersiapkan Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Bencana Hidrometeorologi Basah, yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, POLRI, Dunia Usaha, Unsur Media, dan Akademisi,” pungkas Gubernur Al Haris.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Langkah Pemprov Sumut Menuju Pemerintahan Modern dan Informatif

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyampaikan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam menghadirkan keterbukaan informasi publik. Tak heran, berkat komitmen tersebut maka Sumut berhasil meraih urutan kelima nasional dalam pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

Terctat pada tahun 2024 ini, nilai IKIP Sumut berada pada angka 82,07 atau naik 2,40 poin dari tahun sebelumnya, yaitu 79,67. Sumut menduduki urutan kelima setelah Provinsi Jawa Barat (85,22), Jawa Timur (83, 83), Kalimantan Timur (82, 25), dan Sulawesi Tengah (82, 16).

Menurut Fatoni, dengan capaian IKIP tahun ini mampu menjadi gambaran keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam upaya menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik. Tak hanya itu, prestasi tersebut juga menjadi gambaran kekompakan para stakeholer untuk menghadirkan pemerintahan yang baik.

Baca juga: Pj Gubernur Fatoni Luncurkan Tanda Perayaan Natal se-Sumut

“Kita sangat berkomitmen untuk wujudkan Pemerintahan Daerah yang baik. Utamanya, pemerintahan yang transparan. Kita semua kompak. Baik OPD, Komisi Informasi Provinsi, badan publik lainnya, untuk terus belajar dan berupaya dalam membuka akses yang mudah bagi publik mendapat informasi, ” ucap Fatoni usai acara pemberian Penghargaan Komisi Informasi Sumut Award Tahun 2024 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Sumut, Senin (9/12/2024).

Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan sebuah kewajiban pemerintah yang harus dilakukan guna memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga sebagai pondasi yang penting bagi negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, transparan, dan akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan.

“Keterbukaan informasi publik juga dapat berperan sebagai alat untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan tugas aparat pemerintahan. Keterbukaan informasi publik bukan sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan yang harus dijunjung tinggi,” ujar Fatoni.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus memberikan dukungan terhadap keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik dinilai sangat penting agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi yang telah bekerja selama ini, bekerja sama yang cukup baik, sehingga bersama-sama membangun pemerintahan yang terbuka dan akuntabel,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KI Sumut Abdul Harris Nasution dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan badan publik yang terbuka dan inovatif dalam pelayanan informasi, guna mewujudkan good government.

“Tata kelola informasi tentu dilakukan dengan baik supaya masyarakat bisa tenang dan tidak panik karena memang kalau tidak dilakukan bisa terjadi miss informasi. Tata kelola sangat penting, KI Sumut melakukan penilaian atau pelaksanaan keterbukaan infromasi publik yang dilakukan oleh badan publik,” ujarnya.

Terdapat sejumlah penilaian dalam keterbukaan informasi publik yakni Informatif, Menuju Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif. Harris mengatakan, kegiatan informasi dan penilaian tata kelola informasi publik pada prinsipnya diwujdukan kembali pada penyediaan dan pemberian data informasi publik dengan pendekatan open data. Hal ini, katanya, sebagai bagian ikhitar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas pelayanan pemerintah.

Penilaian keterbukaan infromasi publik diberikan kepada badan publik seperti pemerintah desa, lembaga vertikal, Kementerian Agama se-Sumut, BUMD, penyelenggara Pemilu, OPD se-Sumut, dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Magelang Ingatkan OPD untuk Hindari Potensi Kerugian Negara

Penulis
Syifa
-

Pj Bupati Magelang, Sepyo Achanto, menegaskan pentingnya pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) secara normatif dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjaga ketertiban di Kabupaten Magelang.

Hal ini disampaikan Sepyo saat menghadiri rapat koordinasi bidang hukum bertema “Penguatan Sinergitas Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Bidang Hukum di Grand Artos Hotel, Senin (9/12/2024).

Rapat tersebut dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Magelang. Sepyo menjelaskan kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang hukum, sekaligus mendorong reformasi hukum di tingkat daerah.

Baca juga: Pj Bupati Magelang Tinjau Lokasi Kebakaran Pabrik PT AAM

Dalam arahannya, Sepyo mengingatkan pentingnya penegakan peraturan daerah (Perda) yang didukung oleh produk hukum yang lebih operasional, yaitu Perbup.

“Penegakan Perda ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Karena itu, saya minta semua OPD melaksanakan Perbup sesuai dengan ketentuan yang ada,” pesan Sepyo.

Ia menekankan bahwa Perbup harus dilaksanakan secara normatif, yakni sesuai aturan dan tanpa penyimpangan. Sepyo juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah menghindari tindakan yang dapat berpotensi merugikan negara atau mencabut hak seseorang, baik disengaja maupun tidak.

Sepyo berharap kegiatan ini mampu memperkuat kolaborasi antara OPD dan pemangku kepentingan di bidang hukum.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memahami perannya dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari masalah hukum,” tegasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memantapkan komitmen perangkat daerah dalam membangun Kabupaten Magelang yang tertib hukum dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, Ratna Yulianty, dalam laporannya menyampaikan rapat ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam menyusun produk hukum daerah yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab perangkat daerah dalam menyusun laporan terkait pelaksanaan evaluasi Perda,” kata Ratna.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukungan Penuh Pj. Bupati Ugas untuk 10 Proyek Strategis 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi Penetapan 10 Proyek Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, Senin (9/12/2024) di pringgitan dalam rumah dinas Bupati Probolinggo.

Acara tersebut dihadiri oleh Pj. Bupati Probolinggo H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si dan Pj. Sekda Kabupaten Probolinggo H. Heri Sulistyanto, beserta Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo Saniwar.

Rakor diikuti oleh Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rakor membahas tentang Penetapan 10 Proyek Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 mendatang.

Baca juga: Pemkab-DPRD Probolinggo Mulai Bahas Ranperda RPJPD 2025-2045

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria DS menyampaikan, bahwa usulan-usulan yang dijelaskan, akan disetujui dan ditetapkan dengan keputusan Pj. Bupati Probolinggo tentang proyek strategis tahun 2025.

Pj. Bupati Ugas menjelaskan, Proyek Strategis Kabupaten Probolinggo di tahun 2025 nantinya akan dilakukan pendampingan oleh tim, semuanya diawali dengan perencanaan pelaksanaan dan juga dilakukan pemantauan sampai dengan proyek selesai.

“Usaha atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau meraih suatu hasil yang diinginkan Proyek Strategis Daerah (PSD) harus terlaksana dengan baik dan lancar serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nantinya. Dengan Proyek Strategis Daerah (PSD) ini nantinya dapat mengcover visi misi Bupati terpilih,” terang Pj. Bupati Ugas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkomdigi Desak Himbara Blokir Rekening Terkait Judi Online

Penulis
Syifa
-

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya peran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam memberantas judi online di Indonesia. Dalam pertemuan strategis bersama Wakil Menteri BUMN dan para pemimpin perusahaan BUMN, Meutya menyerukan langkah tegas berupa pemblokiran rekening bank yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online.

“Kami di Kementerian Komunikasi dan Digital terus memblokir situs judi online secara berkala. Namun, akses terhadap rekening bank yang digunakan juga perlu diawasi ketat,” ungkap Meutya.

Ia menjelaskan bahwa pemblokiran rekening bank akan memberikan efek jera yang signifikan bagi bandar judi online, berbeda dengan situs yang mudah dibuat ulang dalam waktu singkat.

“Kalau rekeningnya yang diblokir, pengurusannya akan jauh lebih sulit karena harus melalui pihak bank. Ini salah satu kunci untuk menekan angka transaksi judi online,” jelasnya.

Menkomdigi juga menyatakan komitmennya untuk terus membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, dalam memberantas judi online. Salah satunya, Menteri Meutya meminta agar ada alert system dari bank ketika terjadi aktivitas atau transaksi yang tidak wajar.

“Kami harap Himbara dan BUMN lainnya memiliki komitmen kuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman judi online,” tegasnya.

Selain itu, Menkomdigi juga mendorong Operator Selular seperti Telkomsel untuk melakukan perbaikan tata kelola terhadap jumlah kepemilikan sim card berdasarkan NIK melalui registrasi sim card.

Pertemuan ini dihadiri Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Dony Oskaria, serta pimpinan Telkom, Telkomsel, Bank BRI, Peruri, dan KCIC. Meutya didampingi oleh Plt Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Ismail dan Plt Direktur Jenderal Ekosistem Digital Wayan Toni Supriyanto.

Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Menkomdigi optimis langkah-langkah tegas ini akan mampu menekan dampak negatif perjudian online di tengah masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Plt Gubernur Kalsel Ingatkan Pentingnya Jaga Keharmonisan dalam Keberagaman

Penulis
Syifa
-

Pelaksana Tugas Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan di tengah keberagaman, hal ini disampaikan kepada masyarakat Banua pada peringatan Hari Jadi (Harjad) Kabupaten Tapin ke-59, di Ruang Terbuka Publik kawasan Rantau Baru, Selasa (10/12/2024).

“Perbedaan adalah anugerah, bukan penghalang untuk maju, mari kita bersama-sama membangun Tapin dengan semangat gotong royong, saling menghormati, dan mengedepankan kepentingan bersama, tidak ada satupun komponen masyarakat yang boleh merasa terlepas dari tanggung jawab pembangunan,” sebut dalam sambutannya.

Muhidin didampingi oleh istri, Fathul Jannah mengikuti seluruh rangkaian peringatan Harjad ini yang diawali dengan seremonial peringatan, kemudian makan kue bersama masyarakat, hingga membuka Tapin Expo 2024 dan mengunjungi stan-stan SKPD di bundaran siring Kota Rantau.

Baca juga: Plt Gubernur Kalsel Pastikan Kenaikan Gaji Tenaga Honorer Disesuaikan UMP 2025

Di usia ke-59, merupakan kematangan dan penuh pengalaman dan penuh harapan bagi Kabupaten Tapin, Ia kembali mengingatkan jika pemerintah, swasta, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Tapin memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda pembangunan.

Tema Harjad tahun ini, yaitu ‘Menuju Tapin yang Lebih Inovatif dan Harmonis dalam Keberagaman’, ini memiliki relevansi dengan perjalanan dan cita-cita pembangunan Kabupaten Tapin, inovasi merupakan syarat mutlak dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

“Di era globalisasi seperti saat ini, kemampuan berinovasi menjadi kunci utama daya saing dan keberlanjutan pembangunan, sementara itu, keharmonisan dalam keberagaman menjadi fondasi kekuatan sejati masyarakat Tapin, keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada bukanlah penghalang, melainkan modal sosial untuk membangun Tapin yang semakin maju dan sejahtera,” lanjutnya.

Momentum Harjad ini yang juga bertepatan dengan usainya Pilkada serentak, Muhidin menyebutkan kiranya kepala daerah yang terpilih yakni Yamani – Juanda dapat meneruskan pembangunan di Tapin, begitupun dirinya sebagai calon Gubernur Kalsel terpilih akan siap bersinergi dengan seluruh daerah, termasuk Tapin.

“Semoga bapak Yamani dapat membangun atau menambah kawasan terbuka yang bermanfaat bagi masyarakat, tentunya juga terkait dengan infrastruktur kiranya dapat ditingkatkan dan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3641,3651,366...4,945Halaman 1,365 dari 4,945