Beranda blog Halaman 1366

Sri Mulyani Serukan Perang Melawan Korupsi

Penulis
Syifa
-

Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada Senin (9/12) kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurutnya ini menjadi momen yang tepat untuk terus menumbuhkan integritas dan menolak korupsi dengan tegas.

“Mari jadikan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia kali ini sebagai momen untuk terus menumbuhkan integritas, tolak korupsi dengan tegas,” ujar Menkeu Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati.

Menurutnya, korupsi merupakan ancaman serius karena dampak destruktif yang ditimbulkannya luar biasa bagi pembangunan, keadilan, dan juga kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, penguatan budaya antikorupsi perlu terus dilakukan dengan dukungan dari seluruh pihak, baik dari pemerintah, maupun masyarakat.

Ia mengutip laporan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dalam Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 bahwa penanganan kasus korupsi sepanjang 2020-2024 telah berhasil memulihkan kerugian negara sebesar Rp2,49 triliun. Khusus tahun 2024 sendiri, pemulihan aset yang berhasil dilakukan adalah sebesar Rp677,59 miliar.

“Ini menjadi komitmen bersama bahwa setiap kerugian negara akibat korupsi harus dikembalikan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,” tegas Menteri Keuangan.

Untuk itu, ia mengajak segenap lapisan masyarakat untuk meneguhkan kembali komitmen dalam pemberantasan korupsi demi tercapainya visi Indonesia Maju. “Teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia Maju!” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Tunjukkan Empati Mendalam pada Korban Kekerasan Seksual di Lombok

Penulis
Syifa
-

Gerak cepat Kementerian Sosial sebagai wujud tagline ‘Selalu Ada’ merespon masalah sosial, termasuk terhadap para korban kekerasan seksual dari Agus yang viral beberapa hari ini.

“Saya hadir di sini bukan karena kasus ini viral. Tapi terkait kunjungan di sini dan ingin memastikan hak-hak para korban bisa terpenuhi dengan baik, ” ujar Gus Mensos Saifullah Yusuf di Mapolda NTB, Senin (9/12).

Keseriusan Gusmen terhadap korban tindakan kekerasan seksual dengan menyiapkan layanan dan intervensi dari Sentra Paramita di Mataram. Selain itu, melakukan pertemuan terbatas dan terutup dengan sebagian korban di Universitas Mataram untuk memastikan layanan Kemensos.

Baca juga: Mensos Beri Dukungan untuk Korban Kekerasan Seksual Pria Disabilitas di NTB

Psikolog Sentra Paramita, Nora Devi Irianjani menyatakan pihaknya segera mengasesmen para korban, terutama ada yang masih di bawah umur. “Dari sekian korban yang sudah melapor Polisi, ada mahasiswi, karyawan dan pelajar putus sekolah. Juga, tidak menutup kemungkinan terus bertambah korban-korban yang lainnya, ” ujar Nora.

Sesuai dengan SOP, usai dilakukan asesmen akan ditempatkan di Sentra untuk mendapatkan penanganan trauma selama 3 bulan hingga 1 tahun. “Layanan pertama pemulihan trauma, karena masing-masing korban berberda seberapa dalam traumanya. Terlebih ada korban yang masih di bawah umur, dan juga ada korban pada tahun 2022, ” katanya.

Para korban juga akan diterapi psikososial yang didampingi oleh psikolog, pekerja sosial, perawat dan penyuluh sosial dengan beragam media seperti spiritual, edukasi, lomba-lomba menarik, olahraga dan vokasional. Dari jumlah korban yang cukup banyak, mereka terperdaya oleh kondisi fisik pelaku yang disabilitas yang menimbulkan iba dan empati korban.

“Kondisi korban itu asertif tidak enakan, sebenarnya nolak karena iba pada pelaku yang disabilitas, sehingga dengan ngobrol mendalam pelaku punya senjata untuk melakukan kekerasan seksual tersebut, ” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

UMP Papua 2025 Disepakati Naik 6,5 Persen Jadi Rp4,28 Juta

Penulis
Syifa
-

Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua tahun 2025 telah disepakati naik 6,5 persen. Kesepakatan itu antara Pemprov Papua dengan dewan pengupahan di wilayah setempat dan akan segera ditetapkan serta diumumkan oleh Gubernur Papua.

“Hasil perhitungan UMP Papua sudah diterima dan sudah ditetapkan menjadi hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua pada tanggal 6 Desember 2024,” terang Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua Robert Eddy Purwoko di Jayapura, Selasa (10/12/2024).

Dijelaskan, dengan kenaikan sebesar 6,5 persen tahun 2025, maka UMP Papua yang sebelumnya Rp 4.024.270 naik menjadi Rp 4.285,850. Dimana secara persentase jika dirupiahkan kenaikannya sebesar 261.578.

Sementara untuk upah minimun sektoral di Papua 2025 sebesar Rp 4.307.280 atau kenaikan sebesar Rp21.429 (0,5 persen).

Eddy menambahkan, kenaikan UMP Papua 2025 nantinya akan diumumkan secara resmi oleh Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong.

Kenaikan UMP mulai berlaku pada 1 Januari 2025 di seluruh kabupaten/kota se-Papua.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16/2024 tentang Pengupahan.

Permenaker tersebut menyatakan bahwa UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 naik sebesar 6,5 persen dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj. Bupati Garut Ingatkan Batas Anggaran Operasional Perumda Tirta Intan

Penulis
Syifa
-

Pj. Bupati Garut, Barnas Adjidin menghadiri acara Pengesahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Intan Tahun Anggaran 2025. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Senin (9/12/2024).

Barnas menegaskan bahwa meskipun pencapaian di tahun 2024 menunjukkan peningkatan, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri.

Ia berharap kinerja Perumda Tirta Intan dapat lebih optimal di tahun 2025.

Barnas menambahkan, dalam RKA Perumda Tirta Intan Tahun 2025, pihaknya akan membagi anggaran ke dalam dua kelompok besar, di antaranya anggaran untuk pelayanan dan operasional. Ia menekankan agar anggaran pelayanan lebih besar dibandingkan operasional.

“Tentu pelayanan itu jauh lebih besar daripada operasional. Jadi operasional juga harus dibatasi tidak boleh lebih dari 30 persen,” ujar Barnas.

Direktur Utama Perumda Tirta Intan, Aja Rowikarim menambahkan pihaknya telah menyusun beberapa program strategis dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025.

Salah satu program utama adalah penambahan cakupan pelayanan pelanggan.

“Mudah-mudahan tahun 2025 kita bisa mencapai angka minimal 2000 pelanggan untuk di tahun 2025 ini,” ucap Aja Rowikarim.

Selain itu, Aja menyebutkan bahwa optimalisasi infrastruktur akan menjadi fokus utama. Ia berkomitmen untuk memastikan 61.500 pelanggan yang sudah ada saat ini dapat menerima aliran air minimal selama 20-22 jam per hari.

“Kami juga akan merehabilitasi beberapa infrastruktur agar aliran air terus berjalan dengan baik untuk masyarakat Kabupaten Garut,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Teguh Tinjau Posko Pengungsian Kebakaran di Kebon Kosong

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mendatangi posko pengungsian penyintas kebakaran di SDN 09 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/12) pagi.

Kedatangan Teguh untuk melihat kondisi penyintas kebakaran serta memastikan para penyintas yang sementara menempati tenda maupun ruang kelas SDN 09 Kebon Kosong mendapatkan penanganan dan pelayanan terbaik.

Di hadapan para penyintas kebakaran, Teguh menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa warga RT 02 – 09/RW 05, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran.

“Diduga kebakaran ini bermula dari salah satu rumah yang mengalami korsleting listrik sehingga mengakibatkan 200 rumah ludes terbakar. Perangkat di jajaran Pemprov DKI berusaha bergerak secepat mungkin untuk memastikan penanganan dan pelayanan terbaik kepada penyintas kebakaran,” ujar Teguh Setyabudi di lokasi pengungsian sementara.

Ia mengungkapkan, penanganan di lapangan dilakukan berkoordinasi melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga terkait.

Saat ini, tiga posko pengungsian sudah didirikan di sekitar lokasi kebakaran yaitu di SDN 09 Kebon Kosong, Masjid Al Ikhsan dan Lapangan Yusuf Hamka. Posko kesehatan juga telah didirikan dengan dukungan tim medis, Ambulans Gawat Darurat Puskesmas dan PMI.

Berbagai bantuan juga telah disalurkan di antaranya, penyediaan makanan siap saji sebanyak tiga kali sehari, perlengkapan kebutuhan dasar bagi penyintas kebakaran dan sebagainya.

“Kami juga memastikan kebutuhan pendidikan anak-anak yang terdampak termasuk seragam dan perlengkapan sekolah, alat kebersihan dan kebutuhan lainnya akan disesuaikan bagi kebutuhan penyintas kebakaran,” ungkapnya.

Ia menuturkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta juga telah membuka posko layanan untuk membantu penyintas kebakaran mengurus pergantian berbagai dokumen kependudukan yang hilang atau terbakar seperti KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, akte lahir dan lainnya.

“Pemprov DKI berkomitmen bersama pihak terkait berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penyintas kebakaran di Kebon Kosong,” tuturnya.

Ia menegaskan, Pemprov DKI akan berkoordinasi bersama lembaga dan kementerian terkait dalam penanganan di lokasi bekas kebakaran lantaran tidak semua lahan yang terdampak kebakaran tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah.

“Saya belum mengambil keputusan, tapi sempat berdiskusi dengan beberapa warga untuk relokasi ke rusun. Sementara bantuan yang diberikan kepada penyintas kebakaran sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Sekadar diketahui, sebelumnya diberitakan sekitar 200 rumah di RT 02 – 09/RW 05, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, ludes terbakar, pada Selasa (10/12) siang. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik salah satu rumah hingga menyebabkan sebanyak 600 Kepala Keluarga (KK) atau 1.800 jiwa kehilangan tempat tinggal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penutupan PPPJ Angkatan 81 Gelombang II 2024, Jaksa Agung Ingatkan Jaksa untuk Junjung Tinggi Norma di Masyarakat

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin, secara resmi menutup Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXI (81) Gelombang II Tahun 2024 berjumlah 275 peserta, yang dilaksanakan di Badan Diklat Kejaksaan RI, Rabu 11 Desember 2024.

Dalam amanatnya, Jaksa Agung menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan pelaksanaan PPPJ dan mengucapkan selamat kepada Para Jaksa yang baru dilantik atas pencapaian yang telah diraih. Jaksa Agung juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Badan Diklat, pengajar, dan widyaiswara yang telah mencurahkan dedikasi dan kerja keras untuk mencetak generasi jaksa yang berkualitas.

Jaksa Agung menegaskan pentingnya menjaga rasa syukur, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Jaksa Agung juga mengingatkan Para Jaksa yang baru dilantik untuk:

  • Menghormati keberagaman lokal di mana pun mereka ditugaskan, sembari menjunjung nilai Tri Krama Adhyaksa.
  • Beradaptasi dengan teknologi modern, termasuk kecerdasan buatan, untuk mendukung profesionalisme tanpa melupakan nilai-nilai etis dan hati nurani.
  • Menjaga pola hidup sederhana, menghindari gaya hidup hedonis, serta menjadi teladan di masyarakat.

“Penegakan hukum tidak hanya tentang kepatuhan terhadap norma, tetapi juga harus menyentuh rasa keadilan masyarakat. Jadilah penegak hukum yang humanis dan berdedikasi,” pesan Jaksa Agung.

Tak hanya itu, Jaksa Agung juga menegaskan komitmen institusi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan manajemen karir yang berbasis prestasi. Ia mendorong Para Jaksa untuk terus mengasah kemampuan analitis, intelektual, dan karakter agar siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

Dalam penutupan, Jaksa Agung mengingatkan bahwa hidup adalah pembelajaran berkelanjutan, dan sebagai penegak hukum, jaksa bertanggung jawab tidak hanya kepada institusi tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

“Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal dan kesempatan, dan orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal dan kesempatan adalah orang yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa,” tutup Jaksa Agung. (K.3.3.1)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sah! UMP DKI Jakarta 2025 Naik 6,5% Jadi Rp5,3 Juta

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar Rp5.396.761. Jumlah tersebut naik 6,5 persen dari besaran upah tahun sebelumnya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya telah menetapkan besaran UMP 2025 sesuai aturan yang berlaku.

“Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan UMP 2025 menetapkan formula kenaikan upah sekitar 6,5 persen,” ujar Teguh Setyabudi, saat menyambangi lokasi pengungsian penyintas kebakaran di SDN 09 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Dikatakan Teguh, mengacu pada Permenaker Nomor 16 tahun 2025, UMP DKI Jakarta tahun 2025, naik menjadi Rp5.396.761.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga telah menggelar rapat bersama dengan berbagai pihak pada tanggal 9 dan 10 Desember 2024 untuk membahas besaran kenaikan UMP tahun 2025.

“Saya telah menandatangani Keputusan Gubernur DKI Jakarta perihal UMP tahun 2025 dari hasil rapat yang membahas formula kenaikan upah yang tertuang di dalam Permenaker,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jatim Terima DIPA dan TKD 2025

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, bersama Kementerian, Lembaga Negara, dan para Gubernur se-Indonesia menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara digital. Penyerahan DIPA dan TKD digital ini dilakukan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

Selain penyerahan DIPA dan TKD untuk TA 2025, Presiden Prabowo juga meluncurkan katalog elektronik versi 6.0, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem e-Purchasing atau sistem pengadaan elektronik pemerintah dengan memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dalam transaksi atau belanja pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Adhy Karyono menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan segera mengambil langkah cepat untuk merealisasikan arahan Presiden dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran demi mendukung pembangunan menuju Indonesia maju, makmur, dan Indonesia Emas 2045. “Semua kebijakan dan program yang dilaksanakan Pemprov Jatim akan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kami akan segera mempercepat optimalisasi penggunaan anggaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional,” ujar Adhy.

Adhy menambahkan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional pada 2025 akan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan. “Semua sektor ini akan menjadi dasar bagi Pemprov Jatim dan DPRD Jatim dalam menyusun program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim,” tambahnya.

Anggaran APBD Jatim untuk tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 29,9 triliun rupiah akan difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan Jawa Timur pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jatim 2025, yang berfokus pada “Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.”

Adhy menegaskan bahwa delapan arah kebijakan prioritas pembangunan Jawa Timur, di antaranya meliputi pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan pelayanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM. Selain itu, pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah terpadu, pembangunan karakter masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi juga menjadi fokus utama.

“Seluruh anggaran yang kita belanjakan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan dalam pelayanan, serta penurunan kemiskinan dan pengangguran. Semoga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kuota dan Jadwal Pendaftaran SNPMB 2025 yang Perlu Diketahui

Penulis
Syifa
-

Pada Rabu, 11 Desember 2024, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 resmi diluncurkan melalui konferensi pers yang digelar oleh panitia pelaksana. Tahun ini, SNPMB hadir dengan prinsip FETALA, yang mengutamakan sistem yang Fleksibel, Efisien, Transparan, Adil, Larangan Berkonflik, dan Akuntabel, untuk memastikan proses seleksi yang lebih terbuka dan profesional.

Tiga Jalur Utama SNPMB 2025

Terdapat tiga jalur utama dalam SNPMB 2025, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri. Setiap jalur memiliki kuota yang berbeda sesuai dengan jenis Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang bersangkutan.

Kuota untuk Setiap Jalur

  1. SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi):
    • PTN BLU dan PTN Satker: Minimum 20%
    • PTN Berbadan Hukum: Minimum 20%
  2. SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes):
    • PTN BLU dan PTN Satker: Minimum 40%
    • PTN Berbadan Hukum: Minimum 30%
  3. Seleksi Mandiri:
    • PTN BLU dan PTN Satker: Maksimum 30%
    • PTN Berbadan Hukum: Maksimum 50%

Pengumuman dan Registrasi Akun SNPMB

Seperti tahun sebelumnya, sekolah dan siswa wajib memiliki akun SNPMB untuk mendaftar di SNBP dan SNBT 2025. Jika sekolah sudah memiliki akun SNPMB, mereka tidak perlu membuat akun baru. Namun, siswa lulusan gap year harus membuat akun baru.

Untuk mendaftar dan membuat akun, bisa langsung mengakses portal SNPMB.

Jadwal Pendaftaran SNBP dan SNBT 2025

Jadwal SNBP 2025:

  • Pengumuman kuota sekolah: 28 Desember 2024
  • Registrasi akun SNPMB sekolah: 6-31 Januari 2025
  • Registrasi akun SNPMB siswa: 13 Januari – 18 Februari 2025 (SNBP) dan 13 Januari – 27 Maret 2025 (SNBT)
  • Pengisian PDSS: 6-31 Januari 2025
  • Pendaftaran SNBP: 4-18 Februari 2025
  • Pengumuman hasil SNBP: 18 Maret 2025
  • Masa unduh kartu peserta SNBP: 4 Februari – 30 April 2025

Jadwal SNBT 2025:

  • Registrasi akun siswa: 13 Januari – 27 Maret 2025
  • Pendaftaran UTBK-SNBT: 11-27 Maret 2025
  • Pelaksanaan UTBK: 23 April – 3 Mei 2025
  • Pengumuman hasil SNBT: 28 Mei 2025
  • Masa unduh sertifikat UTBK: 3 Juni – 31 Juli 2025

Ketentuan Siswa Eligible SNBP 2025

Ada beberapa ketentuan untuk siswa yang eligible untuk mengikuti SNBP 2025, yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah:

  1. Akreditasi A: 40% terbaik di sekolah
  2. Akreditasi B: 25% terbaik di sekolah
  3. Akreditasi C dan lainnya: 5% terbaik di sekolah

Selain itu, ada juga tambahan kuota untuk sekolah yang menggunakan e-rapor dalam mengisi PDSS, yang akan memperoleh tambahan kuota 5% untuk siswa eligible.

Jadi, bagi siswa dan sekolah yang ingin mengikuti SNPMB 2025, segera siapkan akun dan penuhi persyaratan yang ada. Jangan sampai ketinggalan informasi penting!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot dan KPA Kota Bogor Perkuat Komitmen Tangani HIV/AIDS

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 Desember, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan sosialisasi HIV/AIDS tingkat Kota Bogor di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, pada Selasa (10/12/2024).

Dengan tema ‘Hak Setara untuk Semua, Bersama Kita Bisa’, acara ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS, menghapus stigma dan diskriminasi, serta memperkuat komitmen bersama dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Eko Prabowo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang hadir mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk menekan angka kasus HIV/AIDS di Kota Bogor.

“Melalui kegiatan ini, kita terus berupaya memperkuat sistem pelayanan yang inklusif dan efektif, dengan harapan kasus HIV/AIDS dapat menurun secara signifikan,” ujar Eko saat membacakan sambutan Pj Wali Kota Bogor.

Eko juga menyoroti pentingnya kolaborasi pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media, untuk mencapai target Ending AIDS 2030 di Kota Bogor.

“Target utama kita adalah pencegahan dini dan sosialisasi masif, terutama kepada anak-anak muda, sebagai kelompok yang menghadapi tantangan besar di masa depan,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, mengungkapkan bahwa edukasi untuk remaja menjadi prioritas utama pada tahun ini. Hingga Oktober 2024, tercatat 338 kasus HIV dan 123 kasus AIDS di Kota Bogor.

Meskipun jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kasus pada kelompok remaja yang menjadi perhatian serius.”Peningkatan kasus pada remaja menjadi fokus kami. Oleh karena itu, kami menggencarkan edukasi dan promosi kesehatan, termasuk melalui talkshow yang diikuti oleh siswa dari 60 SLTA se-Kota Bogor seperti hari ini,” ujarnya.

Retno menambahkan, pencegahan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan generasi muda Kota Bogor memiliki pemahaman yang baik tentang HIV/AIDS serta mampu mengambil langkah preventif untuk melindungi diri mereka.

Kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kepedulian masyarakat, terutama generasi muda, terhadap isu HIV/AIDS. Dengan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, KPAK, masyarakat, dan komunitas pegiat HIV/AIDS, Kota Bogor optimis dapat mencapai target zero new cases dan Ending AIDS pada tahun 2030.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3651,3661,367...4,945Halaman 1,366 dari 4,945