Beranda blog Halaman 1367

Sektor Pendidikan dan Kesehatan Masih Jadi Prioritas APBN 2025

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2025. Kondisi ini berbeda dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat dan India yang menjadikan sektor pertahanan memegang alokasi terbesar dalam APBN.

“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” ungkap Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (10/12).

Selain itu, Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Namun, menurut Presiden, pendidikan dan kesehatan tetap akan menjadi pilar utama untuk terhindar dari kemiskinan.

“Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,” jelas Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berkeadilan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah merumuskan langkah-langkah untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat dirasakan secara adil dan merata.

“Ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia. Jadi waktu saya hadir di G20, itu tema dunia memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo meyakini Pemerintah akan dapat menjalankan semua prioritas yang direncanakan termasuk terkait pendidikan dan kesehatan, dengan menggunakan strategi yang tepat. Terkait dengan efisiensi penggunaan anggaran, Presiden juga mengingatkan pentingnya prioritas dalam pengajuan anggaran dari daerah maupun Kementerian/Lembaga (K/L).

“Tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah atau dari K/L bisa kita penuhi tahun ini. Tetapi saya percaya dengan strategi kita, di saat-saat mendatang terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara sudah rencanakan,” pungkas Presiden Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Targetkan Penerimaan Negara Rp3.005,1 Triliun di APBN 2025

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan target penerimaan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Target ambisius ini diharapkan mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan perpajakan akan menjadi penyumbang terbesar, yaitu mencapai Rp2.490,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksikan mencapai Rp513,6 triliun, dan hibah sebesar Rp0,6 triliun.

“Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) akan mencapai Rp513,6 triliun dan hibah sebesar Rp0,6 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024).

Baca juga: Presiden Prabowo Apresiasi Program Inflasi Pj Gubernur Sumsel

Naiknya target pendapatan negara ini disebabkan adanya indikasi kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi Rp513,64 triliun dari sebelumnya Rp505,38 triliun pada 2024.

Di sisi lain, belanja negara dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun. Anggaran ini mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Menurut Sri Mulyani, berbagai program unggulan pemerintahan Prabowo telah diakomodasi dalam APBN 2025. Program prioritas meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

Dari total belanja di APBN 2025, Sri Mulyani mengungkapkan belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi di dalam APBN 2025.

“Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita. Untuk kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun, dan ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun,” katanya.

Salah satu program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Program ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah, khususnya di desa-desa.

“Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi,” ujar Sri Mulyani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ingat! Tak Ada Diskon Tol Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2025

Jasa Marga, perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang jalan tol, mengumumkan tidak akan memberikan diskon tarif tol selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Pengumuman ini penting bagi para pengendara yang berencana melintasi jalan tol di akhir tahun, karena mereka diimbau memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi.

Direktur Utama Jasa Marga, Subakti Syukur, menjelaskan keputusan tersebut didasarkan pada kebutuhan pembiayaan yang signifikan untuk pelebaran Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) serta operasional jalan tol fungsional.

“Tadi lebih dari 120 km jalan tol yang difungsionalkan, itu perlu biaya juga untuk memfungsionalkan, sehingga untuk Natal-Tahun Baru kali ini kita tidak memberikan diskon, karena untuk biaya memfungsionalkan ini juga cukup besar. Disamping itu trafiknya sebenarnya juga tidak sebanyak kalau Lebaran,” jelas Subakti saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/12), diberitakan Antara.

Subakti, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), menyebutkan bahwa diskon tarif tol biasanya dipertimbangkan saat Lebaran. Namun, sebelum memutuskan hal tersebut, diskusi dengan ATI menjadi langkah awal yang harus dilakukan.

Sementara itu, Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, menyampaikan bahwa penerapan diskon tarif tol memerlukan kesepakatan antara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan merupakan inisiatif masing-masing pihak. Dengan demikian, ada kemungkinan beberapa BUJT memberikan diskon, sementara lainnya tidak.

“Dari Hutama Karya saya kira diskon tarif tol juga sama, seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur Utama Jasa Marga tadi. Jadi diskon ini perlu kesepakatan bersama dengan ATI,” ujar Direktur Hutama Karya Budi Harto.

Salah satu alasan utama BUJT menerapkan diskon tarif jalan tol adalah untuk mengurangi kemacetan di gerbang tol. Kementerian Perhubungan telah menyampaikan potensi pergerakan masyarakat saat libur Nataru mencapai 110,67 juta orang.

Pilihan moda transportasi diprediksi kendaraan pribadi sebesar hingga 53,78 persen atau 59,52 juta unit, yang terdiri dari 39,2 juta mobil dan 19,6 juta motor. Sisanya menggunakan bus, kereta api, pesawat dan kapal penyeberangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Emas Antam Naik Rp17.000, Ini Daftar Harga Terbarunya

Harga emas Antam pada Rabu (tanggal pemantauan) mencatatkan kenaikan signifikan sebesar Rp17.000 per gram dibandingkan hari sebelumnya. Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam kini berada di angka Rp1.534.000 per gram, naik dari Rp1.517.000 per gram.

Selain itu, harga jual kembali (buyback) emas batangan tercatat sebesar Rp1.384.000 per gram. Namun, perlu diingat bahwa transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017.

Kebijakan Pajak pada Transaksi Emas Batangan

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nilai transaksi lebih dari Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Besaran PPh ini adalah 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP. Pajak ini langsung dipotong dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Sementara itu, untuk pembelian emas batangan, terdapat PPh Pasal 22 sebesar 0,45 persen bagi pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian emas batangan juga disertai dengan bukti potong pajak.

Daftar Harga Emas Batangan Antam

Berikut adalah harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia pada Rabu:

  • 0,5 gram: Rp817.000
  • 1 gram: Rp1.534.000
  • 2 gram: Rp3.008.000
  • 3 gram: Rp4.487.000
  • 5 gram: Rp7.445.000
  • 10 gram: Rp14.835.000
  • 25 gram: Rp36.962.000
  • 50 gram: Rp73.845.000
  • 100 gram: Rp147.612.000
  • 250 gram: Rp368.765.000
  • 500 gram: Rp737.320.000
  • 1.000 gram: Rp1.474.600.000

Kesimpulan

Kenaikan harga emas Antam ini menunjukkan tren positif di pasar logam mulia, menjadikannya pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat. Namun, calon pembeli dan penjual diimbau untuk memperhatikan kebijakan pajak yang berlaku agar dapat mengelola transaksi dengan lebih bijak. Selalu pantau harga emas secara berkala melalui laman resmi Logam Mulia untuk mendapatkan informasi terkini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini 11 Desember 2024

Bagi masyarakat DKI Jakarta yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyediakan layanan SIM keliling di lima lokasi strategis. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperbarui dokumen wajib bagi pengendara.

Lokasi dan Jadwal Layanan SIM Keliling

Layanan SIM keliling diadakan di berbagai titik di Jakarta, sehingga masyarakat dapat memilih lokasi terdekat dari rumah. Berikut adalah lokasi dan jadwal layanan SIM keliling yang tersedia pada Rabu, 11 Desember 2024:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung, pukul 08.00-14.00 WIB.
  • Jakarta Utara: LTC Glodok, pukul 08.00-14.00 WIB.
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata, pukul 08.00-14.00 WIB.
  • Jakarta Barat: Mall Citraland, pukul 08.00-14.00 WIB.
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng, pukul 08.00-14.00 WIB.

Biaya dan Persyaratan Perpanjangan SIM

Untuk memperpanjang SIM, masyarakat perlu menyiapkan dokumen dan biaya sesuai dengan ketentuan. Berikut rincian biaya perpanjangan SIM berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016:

  • Perpanjangan SIM A: Rp80.000
  • Perpanjangan SIM C: Rp75.000
  • Tes Psikologi: Rp37.500
  • Asuransi: Rp50.000 (opsional)

Persyaratan yang harus dibawa:

  1. Fotokopi KTP yang masih berlaku.
  2. Fotokopi SIM lama dan SIM asli.
  3. Bukti cek kesehatan.
  4. Bukti tes psikologi.

Cara Memperpanjang SIM di Layanan SIM Keliling

Berikut langkah-langkah untuk memperpanjang masa berlaku SIM melalui layanan SIM keliling:

  1. Pendaftaran: Datang ke lokasi SIM keliling dan lakukan pendaftaran.
  2. Pengisian Formulir: Isi formulir yang diberikan oleh petugas dengan data diri lengkap. Disarankan membawa alat tulis sendiri.
  3. Pengumpulan Formulir: Serahkan formulir yang sudah diisi kepada petugas.
  4. Antrean: Tunggu hingga nama Anda dipanggil.
  5. Tes Kesehatan: Ikuti tes kesehatan di mobil layanan.
  6. Pengambilan Foto: Lakukan sesi foto untuk memperbarui data SIM.
  7. Pengambilan SIM: Setelah semua proses selesai, SIM akan dicetak dan diserahkan kepada Anda.

Perhatian Penting

Masa berlaku SIM yang sudah habis tidak dapat diperpanjang melalui layanan ini. Pemilik SIM tersebut harus mengajukan permohonan pembuatan SIM baru di lokasi yang ditentukan oleh kepolisian.

Selain itu, pengendara yang tidak memiliki SIM atau memiliki SIM dengan masa berlaku yang sudah habis dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Sanksi tersebut berupa pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda hingga Rp250.000.

Dengan adanya layanan SIM keliling ini, masyarakat diharapkan dapat memperbarui SIM dengan lebih mudah dan cepat, sehingga tetap mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prediksi Cuaca Jakarta Hari Ini: Berawan Tebal dan Hujan Ringan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Jakarta sepanjang hari ini didominasi oleh kondisi berawan tebal hingga hujan ringan. Informasi ini disampaikan melalui laman resmi BMKG.

Pagi Hari: Dominasi Berawan Tebal Pada pagi hari, wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara diprediksi akan mengalami cuaca berawan tebal. Sementara itu, Jakarta Selatan berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Siang Hari: Cuaca Stabil dengan Pola Berawan Memasuki siang, kondisi berawan tebal masih akan menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Hujan ringan diperkirakan kembali terjadi di wilayah Jakarta Selatan.

Sore Hari: Hujan Ringan Meluas Pada sore hari, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan melanda hampir seluruh wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Hanya Kepulauan Seribu yang diprediksi tetap berawan tebal.

Malam Hari: Hujan dan Berawan Tebal Di malam hari, BMKG memperkirakan cuaca berawan tebal menyelimuti wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Hujan ringan diprediksi akan kembali mengguyur Jakarta Selatan.

Kondisi Suhu dan Kelembapan Secara umum, suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara berada di rentang 70 hingga 92 persen, memberikan suasana yang cukup lembap bagi warga ibu kota.

Dengan prediksi ini, warga Jakarta diimbau untuk mempersiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan, terutama bagi mereka yang beraktivitas di luar ruangan. Informasi terbaru mengenai prakiraan cuaca dapat diakses melalui situs resmi BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Sumsel Terima DIPA dan Alokasi Dana Transfer Daerah 2025 dari Presiden Prabowo

SuaraPemerintah.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, S.H., M.S.E., menerima langsung Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 Provinsi Sumsel. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024) siang.

Untuk Tahun Anggaran 2025, alokasi dana transfer ke daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumsel mencapai Rp33.625.365.208, dengan rincian sebagai berikut: Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp11.120.569.873, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp14.005.309.593, DAK Fisik Rp927.044.685, DAK Non Fisik Rp5.009.757.410, Dana Desa Rp2.495.224.098, dan Insentif Fiskal Rp67.459.549.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara efektif untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dengan prinsip kehati-hatian. Presiden juga mengingatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan penghematan, serta mengurangi pemborosan dalam penggunaan APBN 2025.

“Kita harus waspada menghadapi tantangan ekonomi yang tidak menentu di masa depan. Oleh karena itu, kita harus mengikat erat sabuk-sabuk kita. Saya berharap semua pihak, terutama pimpinan di K/L/D, dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat sampai kepada yang membutuhkan,” pesan Presiden.

Prabowo juga menyatakan bahwa tidak semua program pengajuan dari pemerintah daerah akan disetujui untuk dilaksanakan pada tahun depan. Hal ini dikarenakan adanya program prioritas yang harus dijalankan terlebih dahulu, sesuai dengan visi dan misi pemerintah.

“Dalam meningkatkan efisiensi, tentunya ada prioritas, sehingga tidak semua pengajuan dari daerah atau K/L bisa kita penuhi tahun ini,” ujar Prabowo.

Namun, Presiden optimis bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan mampu menjalankan semua program prioritas yang telah direncanakan. “Saya percaya dengan strategi kita, di saat-saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang sudah direncanakan,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa APBN adalah instrumen penting yang menentukan kemajuan bangsa dan melindungi masyarakat serta perekonomian dalam menghadapi berbagai gejolak dan krisis. “Oleh karena itu, kesehatan, kredibilitas, dan sustainabilitas APBN harus dijaga agar tidak menjadi sumber masalah,” tandasnya.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Tuban Raih STBM Award 2024 Kategori Pratama, Apresiasi Komitmen Kesehatan Lingkungan

SuaraPemerintah.ID – Pemerintah Kabupaten Tuban menerima penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award 2024 untuk kategori Pratama. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., pada acara Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 dan Penganugerahan STBM Award 2024, yang berlangsung pada Selasa (10/12/2024) di Hotel St. Regis, Jakarta.

Wamenkes RI, Dante Saksono, menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang sehat secara holistik dan berkelanjutan. Proses penilaian melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengusulan, bedah dokumen, verifikasi lanjutan, peninjauan lapangan, hingga penetapan.

Dante Saksono menambahkan bahwa penghargaan ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi kepala daerah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, perusahaan, komunitas, dan masyarakat sangat dibutuhkan.

Wamenkes juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sanitasi yang bersih dan sehat, sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif untuk mencegah penyakit. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan angka kejadian penyakit akibat sanitasi yang buruk dapat menurun, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045.

Setelah menerima penghargaan, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat Kabupaten Tuban. Penghargaan tersebut juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menindaklanjuti arahan Wamenkes, Pemkab Tuban berkomitmen untuk lebih intensif berkolaborasi dengan komunitas dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat akan terus digalakkan, mulai dari tingkat rumah tangga hingga lembaga pendidikan.

“Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya promotif dan preventif kesehatan,” ujar Bupati Tuban yang akrab disapa Mas Lindra.

Ia menambahkan bahwa hasil penilaian STBM ini akan menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja di bidang kesehatan.

Pemkab Tuban juga terus mendorong inovasi dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di Kabupaten Tuban agar dapat memberikan pelayanan kesehatan berkualitas. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang merata di seluruh Kabupaten Tuban. “Harapannya, derajat kesehatan masyarakat Tuban akan meningkat, seiring dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi salah satu program prioritas Pemkab Tuban,” tambahnya.

Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Tuban, Esti Surahmi, menjelaskan bahwa sebelum penghargaan ini diberikan, Tim Verifikator STBM Award 2024 telah melakukan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi, seperti Desa Semanding, Bank Sampah Baturetno, TPS3R Desa Mandirejo, dan IPAL Komunal di Kelurahan Karangsari, yang merupakan bagian dari program STBM di Kabupaten Tuban.

Esti Surahmi menambahkan bahwa penilaian STBM Award ini didasarkan pada lima pilar utama, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pengelolaan Air Minum/Makanan Rumah Tangga, dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenag dan Kemendes Sepakat Kolaborasi Bangun Masyarakat Desa

Kementerian Agama atau Kemenag sepakat berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk membangun masyarakat desa.

Hal ini tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara dua Kementerian tersebut terkait dengan sinergi tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat desa. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Desa Yandri Susanto di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (9/12/2024). Turut hadir, Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i dan Wakil Menteri Desa A. Riza Patria.

Menurut Menag Nasaruddin, kerja sama yang akan dilakukan Kemenag bersama Kementerian Desa PDTT sangat strategis. “Bahwa kehadiran Pa Yandri (Mendes) di sini sangat memberikan banyak manfaat. Kita tahu saat ini yang terjadi bukan lagi desa menyerbu kota, tapi kota menyerbu desa. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia,” ungkap Menag Nasaruddin.

Pergerakan ini, lanjut Menag, menunjukkan bahwa letak sumber daya saat ini banyak terdapat di pedesaan. Bukan hanya sumber daya alam tapi juga sumber daya manusia. “Karenanya, memberdayakan masyarakat desa juga perlu menjadi perhatian,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kolaborasi yang akan dilakukan oleh Kemenag dan Kemendes dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. “Pa Yandri datang, sangat membantu Kemenag. Kita tahu bahwa anggaran untuk Kemendes cukup besar sementara pembaginya tidak banyak, sehingga dapat membantu Kemenag untuk dapat menjalankan program,” kata Menag.

“Sementara kami punya modal sosial yang cukup besar, yaitu tokoh-tokoh agama. Kita tahu, bahwa peran tokoh ini memiliki andil yang besar untuk menyukseskan berbagai program pemerintah,” imbuhnya.

Sementara itu Mendes Yandri Susanto berharap kolaborasi dengan Kemenag dapat menyokong pembangunan sumber daya manusia desa. “Kita tahu saat ini masyarakat di desa juga mengalami tantangan yang tidak mudah. Di desa banyak masyarakatnya terlibat judi online, belum lagi anak mudanya banyak terlibat kenakalan remaja. Ada juga desa-desa yang kami temui, rumah ibadahnya kosong, kehidupan keberagamaannya tidak berjalan semestinya,” papar Mendes Yandri.

“Kami ingin desa-desa itu, apa pun agamanya, apa pun warna kulitnya, itu bisa kita bangun juga jiwanya. Karenanya kolaborasi dengan Kemenag menjadi hal yang harus kami lakukan,” lanjutnya.

Apalagi, lanjut Yandri, masyarakat desa juga menjadi bagian dari stakeholder layanan Kemenag. “Jemaah haji paling banyak berasal dari desa. Madrasah dan pesantren, itu juga paling banyak berada di desa,” ungkap Yandri.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sekda Edward Candra: Peran DWP Penting Sukseskan Program Pemerintah

SuaraPemerintah.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Drs. H. Edward Candra, MH, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) V Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumsel di Griya Agung Palembang pada Selasa (10/12/2024).

Dalam sambutannya, Sekda Edward Candra menyampaikan bahwa Musda kali ini merupakan momen penting untuk mengevaluasi kinerja organisasi, merumuskan langkah-langkah strategis, dan menyusun program yang mendukung visi besar Dharma Wanita Persatuan dalam pembangunan bangsa.

“Saya mengapresiasi terselenggaranya Musyawarah Daerah ini yang mengusung tema ‘Penguatan Fondasi Transformasi Organisasi DWP Menuju Indonesia Emas 2025’, yang mencerminkan komitmen untuk menjadikan DWP lebih kuat, modern, dan berdaya saing,” ujarnya.

Edward menegaskan bahwa DWP memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga.

“Dharma Wanita Persatuan harus terus menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan perempuan, khususnya di lingkungan ASN. Program-program yang disusun harus dapat menjawab tantangan zaman, seperti pengembangan ekonomi kreatif, pendidikan, dan kesehatan, yang sejalan dengan agenda pembangunan daerah dan nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Sumsel, Hj. Desy Kasnayanti Edward, dalam laporannya mengungkapkan bahwa Musda DWP tingkat provinsi kali ini mengangkat tema “Penguatan Fondasi Transformasi Organisasi DWP Menuju Indonesia Emas 2045.” Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung DWP, termasuk Penasehat DWP, pemerintah daerah, serta seluruh anggota yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program kerja organisasi.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News