Beranda blog Halaman 1368

Lelang Rampasan, KPK Sumbang Rp17 Miliar untuk Keuangan Negara

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Pada rangkaian perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar lelang online yang menawarkan 134 barang rampasan negara, yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (10/12).

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, menjelaskan bahwa barang rampasan negara merupakan aset negara yang berasal dari barang bukti yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

Mungki menambahkan bahwa sebelum barang rampasan dijual atau dilelang, salah satu tahapan pentingnya adalah penetapan harga dasar atau harga limit lelang. Penetapan harga ini didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh tim penilai yang kompeten, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

“Optimalisasi pengelolaan barang rampasan sangat penting dalam upaya pemulihan aset dari tindak pidana korupsi. Kami memastikan nilai aset tetap terjaga sehingga potensi penerimaan negara dapat memberikan manfaat yang lebih besar,” ungkap Mungki.

Untuk mencapai hasil optimal, Mungki menekankan pentingnya sinergi antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan barang rampasan, seperti menjaga nilai barang, menghemat biaya, dan transparansi dalam pengelolaannya kepada masyarakat.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, Rina Yulia, juga menyoroti perkembangan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan kekayaan negara. Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan lelang ini turut menyumbang pendapatan negara bukan pajak (PNBP) melalui bea lelang.

“Antusiasme peserta sangat tinggi, terbukti dengan 487 peserta yang telah terdaftar hingga 9 Desember 2024,” katanya.

Lelang dilakukan menggunakan mekanisme open bidding, yang memungkinkan peserta untuk mengajukan penawaran harga secara terbuka dan melihat penawaran lain secara online.

Lelang ini melibatkan 134 aset rampasan dari 12 perkara tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang yang dilelang termasuk aset tidak bergerak seperti rumah, apartemen, dan kontrakan dengan total nilai Rp79,18 miliar. Pada sesi pertama, dua unit rumah susun terjual dengan harga sesuai nilai wajar Rp598,3 juta.

Pada sesi kedua, sejumlah kendaraan terjual, antara lain mobil Lexus LX3.5 V6 yang terjual dengan harga Rp1,575 miliar, Jeep Wrangler Rubicon seharga Rp1,406 miliar, dan beberapa mobil serta sepeda motor lainnya, seperti Harley Davidson dan BMW, yang juga laku terjual dengan harga bervariasi.

Secara keseluruhan, dari 70 lot barang yang dilelang pada sesi kedua, sebanyak 63 lot berhasil terjual. Pada sesi ketiga, 14 lot barang terjual dengan total nilai Rp1,447 miliar. Dengan demikian, total barang yang terjual mencapai 77 lot dengan nilai total Rp17,011 miliar.

Selain lelang online, KPK juga menggelar pameran barang rampasan dan sitaan hasil tindak pidana korupsi. Sebanyak 11 barang rampasan dipamerkan, termasuk mobil Toyota Lexus, Jeep Wrangler Rubicon, Mercedes Benz, sepeda motor Harley Davidson, Triumph, dan beberapa tas mewah. Pameran ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengembalikan keuangan negara melalui proses pemulihan aset dari kasus korupsi yang mereka tangani, salah satunya adalah motor gede (moge) yang dirampas dari terpidana kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Wali Kota Bogor Inspeksi Proyek Pembangunan SMP Negeri 22 dan 23, Optimis Selesai Tepat Waktu

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, melakukan inspeksi terhadap dua proyek pembangunan sekolah terpadu baru di Kota Bogor, yaitu SMP Negeri 22 dan SMP Negeri 23. SMP Negeri 22 terletak di Kecamatan Bogor Timur, sementara SMP Negeri 23 berada di Kecamatan Bogor Utara.

Dari hasil inspeksi, progress pembangunan fisik kedua sekolah tersebut sudah mencapai 98 persen.

“Saya fokus pada bulan Desember untuk mengecek berbagai proyek APBD yang ada di OPD, untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan,” ujar Hery di sela-sela inspeksi, Senin (9/12/2024) sore.

Hery menekankan pentingnya memastikan pembangunan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Berdasarkan inspeksi lapangan, ia merasa optimis bahwa pembangunan kedua sekolah tersebut akan selesai tepat waktu.

“Untuk SMP Negeri 22 dan SD Duta Pakuan, tahap pertama pembangunan SMP ini, berdasarkan laporan progres, telah mencapai 95 persen. Secara keseluruhan, pembangunan fisiknya hampir mencapai 98 persen, sesuai dengan laporan administrasi,” jelas Hery.

Hal serupa juga terjadi di SMP Negeri 23, di mana pembangunan hampir selesai, dengan fokus pada tahap finishing yang membutuhkan ketelitian dan percepatan.

Hery menegaskan bahwa pihak kontraktor harus bekerja lebih keras untuk menyelesaikan pekerjaan, termasuk beberapa tahapan finishing yang tidak tercantum dalam kontrak.

Pekerjaan lanskap dan pertamanan direncanakan akan dianggarkan pada tahun 2025 atau 2026 mendatang.

“Berdasarkan laporan yang ada, kami optimis pembangunan dapat selesai bulan ini sesuai dengan kontrak. Untuk peresmiannya, kemungkinan akan ada soft launching, sementara operasional sekolah baru dimulai sekitar pertengahan 2025 karena masih banyak persiapan yang harus dilakukan,” kata Hery.

Hal ini disebabkan karena meubelair dan peralatan pembelajaran lainnya baru akan dianggarkan pada tahun 2025. Setelah pembangunan SMP selesai, sementara waktu fasilitas tersebut akan digunakan oleh siswa SD.

“Anggaran sebesar Rp 19 miliar untuk SD Duta Pakuan sudah direncanakan pada tahun 2025. Saat ini, SDN Duta Pakuan masih menumpang di Bantar Kemang, dan nantinya akan dipindahkan sementara ke lantai bawah bangunan ini,” tambah Hery.

Kedua sekolah ini diperkirakan dapat menampung sekitar 250 siswa. Kehadiran sekolah baru ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fasilitas pendidikan di Kota Bogor, khususnya untuk tingkat SMP.

“Dengan adanya sekolah ini, diharapkan dapat mengurangi masalah zonasi. Setiap tahunnya, sekitar 256 siswa dapat diterima di sini, yang tentunya akan meringankan masalah kekurangan ruang kelas SMP, terutama jika aturan zonasi masih diberlakukan,” pungkas Hery.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Beri Dukungan untuk Korban Kekerasan Seksual Pria Disabilitas di NTB

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Mensos berdialog dengan para korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pria penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertemuan berlangsung di Universitas Mataram, Senin (9/12/2024).

Dalam dialog dengan empat korban kekerasan seksual di Universitas Mataram, para korban menyampaikan keinginan agar proses hukum terus berjalan dan kasus ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Mensos menyatakan dukungan penuh terhadap permintaan tersebut.

“Para korban siap memberikan kesaksian. Ini bentuk keberanian yang patut diapresiasi agar kekerasan seksual tidak terulang lagi,” kata Gus Mensos.

Baca juga: Gus Mensos Instruksikan Jajarannya Respons Cepat Longsor di Padang Lawas

Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan seorang penyandang disabilitas sebagai tersangka. Gus Mensos menekankan bahwa semua korban kekerasan, termasuk anak-anak dan perempuan, harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. “Kita tidak boleh abai. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Mensos menegaskan komitmennya untuk memastikan semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan pendampingan yang layak. “Kami mendengarkan langsung dari kedua belah pihak, baik korban maupun tersangka, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan adil,” ujar Gus Ipul.

Walikota Pasuruan periode 2021-2024 ini juga mengapresiasi kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, Komisi Disabilitas Daerah, LSM, serta relawan medis dan hukum. Menurutnya, sinergi ini penting untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan keadilan.

Sebelum berdialog dengan para korban, Gus Mensos juga bertemu dengan tersangka I Wayan Agus Suartama (IWAS) yang merupakan penyandang disabilitas fisik. Ia menyatakan pentingnya memperhatikan aspek disabilitas dalam penanganan hukum. “Kita harus memastikan prosedur hukum yang inklusif dan ramah disabilitas, tanpa mengabaikan hak-hak korban,” ujar Menteri Sosial.

Kunjungan ini diharapkan membawa langkah konkret untuk mencegah kekerasan seksual di masa depan dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak, tanpa memandang kondisi fisik atau status sosial.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Sumsel Raih Perhatian Nasional Berkat Program Pengendalian Inflasi

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka implementasi sosialisasi kebijakan Upah Minimum tahun 2025 serta pengendalian Inflasi di daerah tahun 2024, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang di Ikuti oleh Pemerintah Daerah se-Indonesia secara Virtua Jakarta,(9/12/2024).

Dalam arahannya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara terang-terangan memuji program pengendalian inflasi yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi. Pujian tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 dirangkaikan dengan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum tahun 2025.

” Tadi juga dari Provinsi Sumatera Selatan ya, bagus itu langkah langkahnya yang mereka ambil (Program GPISS, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumsel). Nanti Saya minta print out dari langkah-langkah yang mereka ambil. Saya kira gerakan serentak itu bener dan saya kira ini sesuatu yang baik dan sesuai arah besar kita gerakan tanam serentak,” ujar Presiden Prabowo menanggapi paparan singkat Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi.

Baca juga: Pj Gubernur Sumsel Rakor Pencegahan Korupsi dalam Penganggaran APBD

Ia menegaskan bahwa negara Indonesia secara geografis letak dan kondisinya berbeda-beda sehingga butuh kebijakan yang berbeda pula dan tidak bisa secara terus menerus ketergantungan dengan negara lain.

“Kunci daripada masa depan kita adalah swasembada pangan, Sekarang kalo saya lihat komponen inflasi secara terus menerus seperti bawang merah, bawang putih, Kita tidak boleh tergantung dengan negara lain untuk masalah pangan, mari kita kerahkan segala kekuatan, saya yakin bisa”ungkapnya

Sementara itu Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi menyampaikan dalam proses pengendalian Inflasi ada beberapa langkah yang dilakukan secara masif di Sumsel salah satunya ialah Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Sumsel (GPISS).

“Gerakan itu kami lakukan secara serentak seluruh Kab/kota di Sumsel seperti gerakan serentak menanam cabe, Operasi pasar murah serentak yang bekerja sama dengan semua pihak termasuk BUMN dan BUMD, untuk itu pengendalian Inflasi dapat kami kendalikan namun pertumbuhan ekonomi stabil”ungkapnya

Turut hadir Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli, S.T., M.T., PH.D, Sekda Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra dan para Gubernur, Bupati/walikota se-Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Magelang Tinjau Lokasi Kebakaran Pabrik PT AAM

Penulis
Syifa
-

Musibah kebakaran yang terjadi di pabrik garmen PT Anugerah Abadi Magelang (AMM), Desa Girirejo, Tempuran pada Minggu (8/12/2024), memicu keprihatinan mendalam. Penjabat (Pj) Bupati Magelang, Sepyo Achanto meninjau lokasi kebakaran untuk memastikan langkah penanganan, Senin (9/12/2024).

Sepyo Achanto memastikan bahwa Pemkab Magelang akan memberikan dukungan penuh kepada perusahaan untuk menangani dampak kebakaran tersebut.

Sepyo menyoroti dampak besar insiden ini terhadap ribuan karyawan yang menggantungkan hidup mereka pada pabrik tersebut.

Baca juga: BPBD Magelang Ajak Masyarakat Antisipasi Kekeringan

“Ada sekitar 2.700 pekerja yang hidupnya bergantung di sini. Ini menjadi kekhawatiran kita bersama, apalagi pemerintah terus berupaya mengurangi pengangguran. Kita harus pikirkan solusinya bersama,” ujar Sepyo di lokasi.

Ia menyampaikan, dirinya telah berkomunikasi dengan Direktur PT AAM, Lee Myung Ho, agar segera menyelesaikan persoalan yang ada dan merancang langkah-langkah untuk kembali bangkit.

“Pak Lee tadi juga sudah berbicara dengan pekerjanya, memberikan semangat agar mereka tidak putus asa dan terus berharap ke depan ada pemulihan,” lanjutnya.

Sepyo berharap pihak manajemen pabrik dapat segera menemukan solusi dan memulai proses pemulihan agar operasional dapat kembali berjalan.

“Ini bukan hanya tentang bangunan yang terbakar, tetapi juga tentang masa depan ribuan keluarga. Pemkab Magelang siap membantu jika diperlukan,” tegasnya.

Sepyo berharap, dengan upaya bersama antara pemerintah, manajemen pabrik, dan aparat keamanan diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan.

Menurut Kepala UPT Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, Edy Priyanta, kebakaran yang terjadi menghanguskan lebih dari 70 persen area pabrik.

“Bangunan, mesin produksi, dan material sebagian besar habis terbakar. Untungnya, gudang di bagian belakang masih bisa diselamatkan,” ujar Edy.

Ia menambahkan, meski api berhasil dipadamkan pada Minggu pukul 17.00 WIB, beberapa titik api kembali muncul. Hingga Senin pagi, proses pendinginan masih dilakukan untuk memastikan keamanan di sekitar lokasi.

HRD PT AAM, Agus Maisur Alfian, menyampaikan bahwa seluruh karyawan diliburkan hingga waktu yang belum ditentukan. Langkah ini diambil untuk mendukung investigasi internal maupun eksternal terkait kebakaran.

“Kami masih mendalami banyak aspek, dari penyebab kebakaran hingga estimasi kerugian. Untuk nilai kerugian, kami belum bisa memastikan karena melibatkan bangunan, mesin, dan material. Sebagian pakaian yang terkena dampak kebakaran ini bahkan rencananya diekspor ke Amerika,” ungkap Agus.

Sementara itu, Kapolresta Magelang, Kombes Pol Mustofa, mengungkapkan bahwa tim dari Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Jawa Tengah akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) begitu proses pendinginan selesai.

“Masih ada titik panas yang memerlukan pendinginan. Setelah itu, Labfor akan bekerja untuk mengungkap penyebab kebakaran ini. Kami tidak ingin berspekulasi, apakah korsleting listrik atau penyebab lain, semuanya akan dipastikan dari hasil investigasi,” jelas Mustofa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Zainal Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Presiden Prabowo

Penulis
Syifa
-

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) membahas Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual (daring), dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (9/12) pagi.

Dalam menekan laju inflasi daerah, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk segera membangun Swasembada Pangan di daerahnya masing – masing.

“Kuncinya adalah swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh, swasembada nasional iya, swasembada di pulau pulau besar, hingga swasembada di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan,” kata Presiden Prabowo.

Baca juga: Gubernur Kaltara Dorong Kolaborasi Multi-Sektor Demi Kelestarian Lingkungan

Menurut Presiden Prabowo, distribusi pangan yang terlalu panjang menjadi salah satu faktor penyebab tingginya inflasi di Indonesia. Bahkan kebutuhan seperti bawang putih dan bawang merah tidak diproduksi sendiri, beberapa daerah hanya mengandalkan impor.

“Saya berharap di setiap desa harus ada lumbung pangan, saya yakin kita akan mampu mencapai itu,” tegasnya.

Usai mengikuti rakor, Gubernur Zainal mengatakan akan melaksanakan arahan Presiden Prabowo seperti peningkatan pariwisata, kebersihan kota dan penataan penempatan baliho agar tertata rapi dan baik.

“Terkait arahan Bapak Presiden dalam rakor pengendalian inflasi hari ini, akan segera menindaklanjutinya,” ucap Gubernur Zainal

Terkait rakor ini, Gubernur Zainal akan memastikan arahan Presiden Prabowo bisa dijalankan dengan baik, serta menjadi atensi penting untuk dilaksanakan di pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gelar Wayang Kulit, Pj Walikota Madiun Tuai Pujian dari Penjual Es Teh

Penulis
Syifa
-

Pagelaran wayang kulit dengan lakon Sirnaning Angkara Murka menjadi puncak peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-53, Hari Ulang Tahun PGRI ke-79, dan Hari Guru Nasional 2024 di Kota Madiun, Sabtu (7/12/2024). Acara yang digelar di Pahlawan Business Center ini tidak hanya memukau lebih dari 2.000 pecinta budaya tradisional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Dipimpin oleh dalang ternama asal Kabupaten Blitar, Ki Anom Dwijokangko, pagelaran ini berhasil menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menghilangkan sifat angkara murka untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan pelawak legendaris Abah Kirun serta grup hiburan Cak Percil CS menambah daya tarik acara, menciptakan suasana penuh tawa dan keakraban di tengah masyarakat yang hadir.

Penjabat (Pj) Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kabakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, menyampaikan bahwa pagelaran ini memiliki makna yang mendalam, terutama sebagai momentum untuk mempererat persatuan pasca Pemilukada serentak 2024.

Baca juga : Pj Bupati Madiun Paparkan RAPBD 2025, Pendapatan Capai Rp2 Triliun

“Budaya seperti ini adalah media yang efektif untuk menyatukan masyarakat dan mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga kerukunan serta menjunjung nilai-nilai luhur bangsa,” ujarnya.

Eddy juga menyoroti dampak positif terhadap ekonomi kerakyatan dari acara tersebut. Ratusan pedagang, termasuk penjual kopi, es teh, dan makanan tradisional, terlihat ramai melayani pengunjung yang memadati lokasi.

“Acara ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Ini sesuai dengan visi kami untuk menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan,” tambahnya.

Salah satu pedagang, Siti Kurniasih, mengaku senang dengan keramaian acara ini. “Alhamdulillah, malam ini jualan saya laris manis. Pagelaran seperti ini benar-benar membawa berkah bagi kami para pedagang,” ungkapnya.

Selain menonjolkan seni tradisional, pagelaran ini juga menjadi ajang silaturahmi antarkomunitas di Kota Madiun. Kehadiran berbagai kalangan, mulai dari pelajar, guru, pegawai negeri, hingga masyarakat umum, menunjukkan semangat gotong-royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Lakon Sirnaning Angkara Murka yang diangkat dalam pagelaran ini membawa pesan penting tentang kemenangan kebenaran atas kejahatan. Nilai-nilai yang disampaikan melalui wayang kulit ini sejalan dengan semangat peringatan HUT Korpri, HUT PGRI, dan Hari Guru Nasional, yaitu menguatkan peran pelayanan dan pendidikan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berintegritas.

Acara ditutup dengan antusiasme tinggi dari penonton yang memberikan apresiasi kepada para seniman dan dalang. Dengan suksesnya pagelaran ini, Pj Wali Kota Madiun berharap seni budaya tradisional akan terus dilestarikan dan dijadikan sebagai sarana untuk mempererat persatuan di tengah masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tuban Resmikan Desa Sukorejo Menjadi Desa Wisata Budaya, Destinasi Unggulan Kearifan Lokal

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Pemerintah Kabupaten Tuban terus berupaya mengoptimalkan potensi daerahnya untuk menjadi destinasi wisata unggulan. Salah satunya adalah Desa Sukorejo, yang kaya akan kesenian dan budaya luhur yang menjadi bagian dari kearifan lokal Kabupaten Tuban.

Pada Senin (9/12/2024), Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., bersama dengan Forkopimda Kabupaten Tuban meresmikan Desa Sukorejo sebagai Desa Wisata Budaya. Desa yang terletak di Kecamatan Parengan ini menjadi Desa Wisata Budaya pertama di Kabupaten Tuban dan diharapkan dapat menjadi destinasi wisata unggulan yang berbasis pada kearifan lokal.

Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudporapar) Kabupaten Tuban bersama Pemerintah Desa Sukorejo berlangsung dengan meriah. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, pelaku usaha lokal, serta jajaran Pemkab Tuban.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan bahwa peluncuran Desa Wisata Budaya Sukorejo merupakan langkah besar dalam memperkenalkan kekayaan tradisi dan potensi lokal desa ke tingkat nasional. Desa Wisata Budaya Sukorejo menawarkan pengalaman budaya yang autentik, seperti pertunjukan seni, pencak silat, kuliner khas, dan kerajinan lokal yang unik.

Bupati Tuban juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Desa Sukorejo yang telah berhasil mengembangkan potensi lokal melalui semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektoral. “Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana kearifan lokal, kreativitas, dan sinergi masyarakat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya. Pemkab Tuban berencana untuk mendorong desa-desa lain dengan potensi kearifan lokal serupa untuk menjadi Desa Wisata berikutnya.

Aditya Halindra Faridzky menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat kebanggaan dan rasa cinta terhadap budaya luhur Kabupaten Tuban. Ia berharap generasi muda dapat terus melestarikan budaya di lingkungan masing-masing, sehingga budaya luhur yang merupakan jati diri bangsa dapat terus berkembang dan menjadi karakter bagi generasi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen untuk mendukung pengembangan desa wisata melalui program pelatihan, promosi, dan penyediaan infrastruktur. Diharapkan Desa Wisata Budaya Sukorejo dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa serta meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Tuban di tingkat nasional.

Kepala Desa Sukorejo, Wiwik Hartatik, SE., mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan Pemkab Tuban dalam pengembangan potensi desa. “Dengan peresmian ini, kami berharap Desa Wisata Budaya Sukorejo dapat menjadi destinasi unggulan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat kami,” ungkapnya.

Wiwik Hartatik juga menjelaskan bahwa Desa Wisata Budaya Sukorejo menawarkan berbagai pengalaman wisata berbasis kearifan lokal, seperti kesenian Sandur, karawitan, sinden, dan reog. Selain itu, penginapan yang dikelola oleh warga desa juga disediakan untuk para pengunjung yang ingin menikmati suasana desa.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Apresiasi Program Inflasi Pj Gubernur Sumsel

Penulis
Alfan Godit
-

Palembang – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto secara terbuka memberikan apresiasi terhadap program pengendalian inflasi yang dijalankan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, SH, M.S.E. Pujian tersebut disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 yang digelar secara virtual, sekaligus sosialisasi kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 oleh Kemendagri, pada Senin (9/12/2024) pagi.

“Langkah yang diambil oleh Provinsi Sumatera Selatan sangat baik, terutama Program Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumsel. Saya minta untuk diberikan print out langkah-langkah yang telah mereka tempuh. Gerakan serentak ini sangat tepat dan sesuai dengan arah kebijakan besar kita, yaitu gerakan tanam serentak,” ungkap Presiden Prabowo menanggapi paparan singkat dari Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi.

Selain memberikan penghargaan atas upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumsel, Presiden Prabowo juga memberikan beberapa arahan penting dalam rapat tersebut. Ia menekankan perlunya keterlibatan semua Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah dalam fokus bersama pada pengendalian inflasi serta peningkatan produksi, dengan penekanan pada swasembada pangan nasional.

“Swasembada pangan harus dipahami secara luas, tidak hanya tingkat nasional, tetapi juga di tingkat kabupaten hingga kecamatan. Ini adalah nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita, dimana setiap desa harus memiliki lumbung pangan. Ini adalah strategi besar kita, apakah tercapai dalam waktu cepat atau lambat, itu tergantung pada upaya kita,” jelas Presiden Prabowo.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, dalam pemaparannya, menjelaskan bahwa selain berhasil mengendalikan inflasi, Provinsi Sumsel juga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Untuk pengendalian inflasi, Pemprov Sumsel melaksanakan berbagai langkah melalui Program Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel, yang fokus pada penguatan pasokan dan distribusi bahan pangan.

Beberapa langkah konkret yang dilakukan meliputi Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah Serentak di 45 titik yang tersebar di 17 kabupaten/kota, serta perjanjian kerjasama antar daerah penghasil. Selain itu, ada pula Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School dan Office, serta operasi pasar murah serentak yang bersinergi dengan BUMN/BUMD, swasta, perbankan, TNI, dan Polri. Pemprov Sumsel juga menjalin kerjasama dengan Bulog Kanwil Sumsel dan koperasi untuk menyalurkan beras dalam program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan komoditas pangan lainnya.

“Kami juga memantau harga dan stok pangan, serta mendukung penyediaan pangan dengan melibatkan Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya dalam pemanfaatan lahan. Selain itu, kami melakukan peningkatan lahan sawah, sidak pasar, dan pengecekan gudang,” ujar Elen Setiadi.

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa rapat ini tidak hanya membahas perkembangan inflasi daerah, tetapi juga arahan kebijakan Upah Minimum Tahun 2025. Sebelumnya, telah dilakukan rapat terbatas dengan Presiden untuk membahas hal ini, dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh kepala daerah sesuai dengan regulasi masing-masing guna menciptakan keseimbangan antara pengusaha dan buruh.

Sekretaris Daerah Sumsel, Drs. H. Edward Candra, MH, juga turut hadir dalam rapat virtual ini melalui sambungan Zoom dari Griya Agung Palembang.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Plt Gubernur Kalsel Pastikan Kenaikan Gaji Tenaga Honorer Disesuaikan UMP 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan perubahan skema gaji bagi tenaga honorer tahun 2025 sesuai dengan aturan.

Sebebelumnya Plt Gubernur Kalsel, Muhidin, menjanjikan gaji honorer sebesar Rp3,1 juta per bulan saat masa kampanye di Pilkada Serentak 2024.

Sekarang rencana itu akan disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 menjadi Rp3,3 juta per bulan.

Keputusan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan UMP Kalsel 2025 sebesar 6,5 persen. Berdasarkan catatan UMP Kalsel akan meningkat sebesar Rp213.382, dari semula Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194 per bulan.

Langkah penyesuaian gaji ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi kebijakan tersebut agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja,” kata Muhidin saat cofee Morning, bersama jajaran SKPD lingkup Pemprov Kalsel, di kebun Raya Banua, Senin (9/12/2024).

Ia menegaskan kalau memang diperlukan, penambahan tenaga honor atau kontrak masih diperkenankan. Namun tetap harus melalui proses. Agar orang yang dipilih nanti berkompeten di bidangnya.

“Kalau perlu dilakukan pengawasan disiplin kerja. Jangan sampai mereka tidak turun bekerja, tetapi tetap menerima gaji,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3671,3681,369...4,945Halaman 1,368 dari 4,945