Pj Gubernur Sumsel Terima DIPA dan Alokasi Dana Transfer Daerah 2025 dari Presiden Prabowo

SuaraPemerintah.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, S.H., M.S.E., menerima langsung Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 Provinsi Sumsel. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024) siang.

Untuk Tahun Anggaran 2025, alokasi dana transfer ke daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumsel mencapai Rp33.625.365.208, dengan rincian sebagai berikut: Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp11.120.569.873, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp14.005.309.593, DAK Fisik Rp927.044.685, DAK Non Fisik Rp5.009.757.410, Dana Desa Rp2.495.224.098, dan Insentif Fiskal Rp67.459.549.

- Advertisement -

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara efektif untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dengan prinsip kehati-hatian. Presiden juga mengingatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan penghematan, serta mengurangi pemborosan dalam penggunaan APBN 2025.

“Kita harus waspada menghadapi tantangan ekonomi yang tidak menentu di masa depan. Oleh karena itu, kita harus mengikat erat sabuk-sabuk kita. Saya berharap semua pihak, terutama pimpinan di K/L/D, dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat sampai kepada yang membutuhkan,” pesan Presiden.

Prabowo juga menyatakan bahwa tidak semua program pengajuan dari pemerintah daerah akan disetujui untuk dilaksanakan pada tahun depan. Hal ini dikarenakan adanya program prioritas yang harus dijalankan terlebih dahulu, sesuai dengan visi dan misi pemerintah.

“Dalam meningkatkan efisiensi, tentunya ada prioritas, sehingga tidak semua pengajuan dari daerah atau K/L bisa kita penuhi tahun ini,” ujar Prabowo.

Namun, Presiden optimis bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan mampu menjalankan semua program prioritas yang telah direncanakan. “Saya percaya dengan strategi kita, di saat-saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang sudah direncanakan,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa APBN adalah instrumen penting yang menentukan kemajuan bangsa dan melindungi masyarakat serta perekonomian dalam menghadapi berbagai gejolak dan krisis. “Oleh karena itu, kesehatan, kredibilitas, dan sustainabilitas APBN harus dijaga agar tidak menjadi sumber masalah,” tandasnya.(red)