Beranda blog Halaman 1372

Pj Gubernur NTB Serukan Dukungan untuk Produk Lokal dalam ITE Begawe Fest

Penulis
Syifa
-

Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin menghadiri Malam Puncak acara ITE Begawe Fest yang merupakan salah satu rangkaian dari Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi NTB ke – 66, yang berlangsung di Halaman NTB Mall dan Islamic Center Mataram (8/12/2024).

Dalam sambutannya, PJ Gubernur NTB mengatakan bahwa kegiatan ITE BEGAWE Fest merupakan ajang pameran dan hiburan untuk memperkokoh ekosistem ekonomi lokal berbasis potensi daerah, teknologi dan kreativitas.

“Alhamdulillah kehadiran ITE Begawe Fest menghadirkan beragam inovasi dan kolaborasi, sebanyak 30 IKM NTB menghadirkan produk lokal terbaik, Berbagai lomba – lomba kreatif dan banyaknya hiburan seni budaya yang tekah dipersembahkan,” ungkapnya.

Baca juga: Pj Gubernur NTB Ingatkan ASN Harus Netral dan Setia pada Negara

Ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mencintai dan mendukung berbagai produk – produk lokal NTB. “Mari kita bersama – sama mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata Indonesia, dan memperkuat sinergi antar pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.

Disamping itu, PJ Gubernur NTB bersama Ibu Dirjen IKMA Kemenperin Reni Yanita, Ibu Ketua DPRD NTB Isvie Rupaeda, Ibu Kajati Enen Saribanon dan Wakapolda NTB Ruslan Aspan meninjau stand para pelaku UMKM yang memamerkan berbagai produk unggulan khas daerah di event iTE Begawe Fest.

“Saya senang melihat banyak UMKM kita yang sekarang sudah naik kelas dan semakin berkembang. Bahkan sudah banyak juga yang bisa melakukan ekspor, Keren,”ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jumlah Desa Sangat Tertinggal di Aceh Terus Berkurang

Penulis
Syifa
-

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut jumlah desa atau gampong dengan status sangat tertinggal di provinsi paling barat Indonesia itu terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir, dan ditargetkan Aceh terbebas dari status tersebut pada 2025.

Penurunan tersebut berdasarkan data indeks desa membangun (IDM), yang merupakan salah satu pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan pembangunan desa di Indonesia. “Di Aceh khususnya, tentunya kita bersyukur setiap tahunnya ada pengurangan status gampong sangat tertinggal,” Kepala DPMG Aceh, T. Aznal Zahri.

Ia menjelaskan, tujuan dari pembangunan gampong berdasarkan amanat undang-undang desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan desa melalui peningkatan kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.

Baca juga: Pj Bupati Aceh Besar Dukung Regulasi Perlindungan Pekerja Migran

Hal tersebut, kata Aznal, dapat terpenuhi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

“Dalam meningkatkan pembangunan gampong ini terdapat tantangan, salah satunya tantangan di Aceh adalah terdapat gampong sangat tertinggal berjumlah 33 gampong dan gampong tertinggal sebanyak 593 gampong,” ujarnya.

Ia menambahkan, jumlah gampong sangat tertinggal tersebut jauh berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, jumlah status gampong sangat tertinggal di Aceh sebanyak 193 gampong. Kemudian pada 2022 berkurang menjadi 77 gampong, selanjutnya berkurang menjadi 49 gampong pada 2023, dan survei terakhir dilakukan pada Juli 2024 tercatat berjumlah 33 gampong.

Jumlah gampong sangat tertinggal ini tersebar di beberapa kabupaten/kota, di antaranya 14 gampong di Aceh Utara, dua gampong di Aceh Timur, lima gampong di Aceh Singkil, dan dua gampong di Aceh Selatan. Kemudian ada tiga gampong di Aceh Tenggara, dua gampong di Pidie Jaya, satu gampong di Bener Meriah, dua gampong di Aceh Jaya, satu gampong di Aceh Barat, dan satu gampong di Kota Subulussalam.

Menyikapi data itu, DPMG Aceh juga telah melaksanakan rapat koordinasi gampong tertinggal dengan mengundang seluruh kepada desa (keuchik) dan unsur pemerintah daerah untuk mencari akar permasalahan yang menyebabkan lambatnya perubahan status gampong.

Selama ini, menurut Aznal, sebagian masyarakat masih beranggapan apabila status gampong sangat tertinggal atau tertinggal maka akan memungkinkan penambahan dana desa, namun apabila status gampong meningkat lebih baik maka alokasi Dana Desa akan menurun, sehingga banyak perangkat gampong tidak meningkatkan status gampong.

Hal tersebut, kata Aznal, adalah kesalahpahaman sehingga menyebabkan status gampong di Aceh lamban dalam dalam meningkatkan status gampong. Padahal dengan meningkat status gampong maka pemerintah akan memberikan penghargaan kepada gampong.

“Untuk itu mari bersama untuk bersinergi meningkatkan status gampong yang masih sangat tertinggal menjadi gampong berkembang atau maju bahkan menjadi gampong yang mandiri,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sri Mulyani Gelar Pertemuan dengan Presiden IsDB dan Menkeu Arab Saudi

Penulis
Syifa
-

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Saudi Arabia pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar pertemuan dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser dan Menteri Keuangan Saudi Arabia, Mohammed Al-Jadaan secara terpisah.

Pada agenda pertemuan dengan Presiden IsDB, Menkeu Sri Mulyani membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB, serta arah dan kerangka strategis operasi IsDB untuk 10 tahun ke depan.

“Kami membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB, dan arah dan kerangka strategis operasi IsDB 10 tahun kedepan. Presiden Al Jasser mengharapkan kehadiran saya dalam pertemuan di Madinah awal tahun 2025 untuk membahas kerangka strategis IsDB ke depan,” ujar Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati pada Senin (9/12).

Baca juga: Sri Mulyani Dorong OJK untuk Inovasi dan Adaptasi di Sektor Keuangan

Di pertemuan ini, Presiden Al Jasser juga menjelaskan reformasi dalam operasi, bisnis model, dan instrumen serta pricing keuangan IsDB. “Ini penting agar anggota IsDB terutama mereka yang masih dalam status low income dan tantangan pembangunan sangat besar serta keuangan negara sangat terbatas,” tambah Sri Mulyani.

Menteri Keuangan juga mendorong agar diversifikasi staf dan manajemen IsDB terutama dari Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ketiga di IsDB bisa terus ditingkatkan. “Ini tantangan bagi profesional asal Indonesia agar bisa aktif dan maju berkarir di lembaga internasional, untuk menjaga kepentingan Indonesia dan ikut aktif dalam kiprah dan kancah proses pembangunan di seluruh pelosok dunia,” ucapnya.

Sementara itu, dalam agenda pertemuan dengan Menkeu Saudi Arabia, Menkeu Sri Mulyani membahas tantangan global seperti pengelolaan keuangan negara, termasuk anggaran, kebijakan fiskal, serta reformasi dan transformasi pajak – bea cukai di Arab Saudi.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu Al-Jadaan memberikan buku bertajuk “Saudi Arabia a Story of Transformation – Vision 2030”. “Banyak kesamaan dan banyak pelajaran penting dapat dipetik,” tutup Sri Mulyani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Plt Gubernur Bengkulu Ajak Seluruh Pihak Bersatu Berantas Korupsi

Penulis
Syifa
-

Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu, untuk memperkuat langkah nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor.

Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk bersatu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Menurutnya, Hakordia harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan pembenahan menyeluruh demi perubahan ke arah yang lebih baik.

Baca juga : Plt Gubernur Bengkulu Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan bagi Kesehatan

“Kita perlu melakukan pembenahan secara serius. Saya, sebagai Plt Gubernur Bengkulu, ingin menjadikan Hakordia ini sebagai momentum penting untuk memperkuat upaya menekan angka korupsi di Bengkulu,” ujar Rosjonsyah seusai mengikuti puncak peringatan Hakordia 2024 secara daring dari Ruang Kerja Wakil Gubernur Bengkulu, Senin (9/12).

Rosjonsyah juga menyoroti kondisi MCP (Monitoring Center for Prevention) Bengkulu yang masih berada di angka 72, jauh dari standar ideal KPK sebesar 90.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa posisi Bengkulu saat ini berada dalam zona merah terkait dugaan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan komitmen bersama untuk segera memperbaiki situasi ini.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Budi Gunawan, menyampaikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan.

Ia menegaskan pentingnya upaya pemberantasan korupsi yang menyeluruh, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Pemberantasan korupsi harus dilakukan mulai dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa atau kelurahan. Saya juga mengimbau seluruh aparat penegak hukum untuk tegas dalam menjalankan tugasnya. Jika korupsi berhasil diberantas, dampaknya akan sangat positif bagi perkembangan ekonomi bangsa,” ungkap Budi Gunawan saat membuka peringatan Hakordia 2024.

Melalui peringatan Hakordia ini, diharapkan seluruh wilayah, termasuk Bengkulu, dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, demi masa depan yang lebih baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

UMP DKI Jakarta 2025 Bakal Ditetapkan 11 Desember 2024

Penulis
Syifa
-

Besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 telah diterbitkan sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan rapat dengan Dewan Pengupahan Daerah.

“Setelah Permenaker ini terbit, kami langsung berkoordinasi. Hari ini rapat Dewan Pengupahan Provinsi, besok tanggal 10 akan disampaikan ke Pj Gubernur. UMP ditetapkan paling lambat 11 Desember 2024 oleh Pj Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi,” ujar Hari, Senin (9/12).

Dikatakan Hari, akan ada pembahasan mengenai upah sektoral dan UMP dalam rapat dimaksud untuk memastikan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor tetap terjaga.

Hari menekankan pentingnya memastikan kenaikan UMP ini selaras dengan kebutuhan pekerja dan keberlangsungan usaha.

“Kami akan mendetailkan implementasi kenaikan 6,5 persen sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diatur dalam Permenaker,” katanya.

Ia menambahkan, kenaikan UMP ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli pekerja sekaligus menjaga daya saing usaha di Jakarta.

“Dengan langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong perekonomian daerah,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi VIII DPR RI Salurkan Bantuan Rp369 Miliar di Jawa Barat

Penulis
Syifa
-

Komisi VIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Barat untuk memantau pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang dilakukan di wilayah ini. Acara yang berlangsung di BBPPKS Lembang, Bandung, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, dan dihadiri oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan, Rachmat Koesnadi, serta Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Iyan Kusmadiana.

Dalam kunjungan ini, bantuan sosial senilai total Rp369.193.047.319 disalurkan untuk masyarakat di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Total bantuan untuk Kota Bandung mencapai Rp139.871.522.440, sedangkan Kabupaten Bandung Barat menerima Rp229.321.524.879.

Bantuan tersebut berupa program sembako, program keluarga harapan (PKH), bantuan untuk yatim, piatu, dan yatim piatu, program permakanan bagi lansia dan disabilitas, bantuan alat bantu aksesibilitas, bantuan ATENSI untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan nutrisi, kewirausahaan, serta lumbung sosial, bantuan penanggulangan bencana di Kecamatan Cisarua dan Parongpong, dan bantuan kearifan lokal.

Baca juga: DPR Tegaskan Kenaikan PPN 12 Persen Hanya untuk Komoditas Selektif

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan pentingnya percepatan pengentasan kemiskinan, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Kami bersama Kementerian Sosial terus mendorong agar pendataan penerima manfaat semakin ditingkatkan, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif,” ungkapnya.

Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan, Rachmat Koesnadi, menyampaikan harapannya agar bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. “Melalui penyaluran bantuan ini, besar harapan kami agar penerima manfaat dapat memperoleh hak-haknya secara optimal,” ujarnya.

Salah satu penerima manfaat, Lilis Julaeha, seorang penyandang disabilitas fisik yang menerima bantuan usaha warungan, turut menyampaikan rasa terima kasihnya. “Saya sangat berterima kasih kepada Kementerian Sosial atas bantuan ini. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi saya dan keluarga,” tuturnya.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus sebagai bentuk keberpihakan kepada kelompok rentan di Jawa Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bobby Nasution Ajak Masyarakat Bersatu Pasca Pilkada untuk Pembangunan Medan

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengajak masyarakat untuk kembali bersatu pasca pemilihan kepala daerah. Perbedaan pilihan dalam pertarungan politik wajar dan setelah pertarungan selesai, maka semua pihak harus kembali bersama-sama mendukung pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan Bobby Nasution pada kegiatan “Silaturahmi Kebangsaan Pemuda Muhamadiyah Sumut”, Minggu (8/12) sore di Hotel Danau Toba Medan. Hadir dalam perhelatan itu antara lain Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Najih Prasetyo, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumut, Muhammad Syarief Lubis, dan tampak pula Wakil Wali Kota Binjai terpilih, Hasanul Jihadi.

Di hadapan anggota Pemuda Muhammadiyah Sumut itu, Bobby Nasution mengemukakan tiga hal yang dapat dilakukan untuk merajut kembali persatuan pasca pilkada. “Ini untuk internal Pemuda Muhammadiyah. Pertama adalah saling memaafkan,” ujarnya.

Baca juga: Pemko Medan Dukung Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Kurangi Polusi Udara

Bobby Nasution yang merupakan kandidat yang memperoleh suara tertinggi dalam Pilkada Sumut baru-baru ini, mengatakan dalam kontestasi politik tentu akan terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan rasa tidak senang. Karena itu, tindakan meminta maupun memberi maaf diperlukan.

Hal kedua yang dapat dilakukan pasca pilkada, lanjut Bobby Nasution, adalah berterima kasih. “Apapun itu kita berterima kasih kepada seluruh gerakan, dukungan, dan doa. Terima kasih juga harus disampaikan kepada masyarakat, termasuk yang berbeda pilihan. Perbedaan pilihan itu wajar.”

Terakhir, hal yang bisa mempersatukan pasca pilkada adalah sama-sama meminta tolonng.. “Pemenang harus meminta tolong kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pemangku kepenting, kepada seluruh parpol, komunitas, organisasi-organisasi, termasuk belum satu barisan, semua harus sama-sama bekerja kembali untuk tujuan yang lebih besar.”

Sebelumnya Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumut, Muhammad Syarief secara terbuka mengatakan, dalam Pilkada Sumut 2024 ini, Pemuda Muhammadiyah secara konsisten mendukung dan ikut berjuang untuk memenangkan pasangan Bobby-Surya.

Dia menekankan, pertimbangan utama Pemuda Muhammadiyah mendukung pasangan Bobby-Surya karena Bobby Nasution merupakan satu-satunya kandidat di Pilkada Sumut yang merupakan produk sekolah Muhammadiyah.

“Dukungan ini sebagai bentuk keberpihakan kita kepada produk usaha amaliyah Muhammadiyah,” ujarnya disambut tepukan tangan para anggota Pemuda Muhammadiyah yang menghadiri kegiatan itu.

Dia juga mengatakan, pilkada sudah selesai. Saatnya masyakat memberikan dukungan kepada pemenang untuk menjalankan visi, misi dan program pembangunan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati Hari Ibu ke-69, BKOW Provinsi Jambi Gelar Aksi Sosial

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-69 Badan Koordinasi Organsasi Wanita (BKOW) Provinsi Jambi menggelar rangkaian kegiatan yang salah satunya adalah anjangsana ke sekolah-sekolah yang disertai gerakan bakti sosial dengan memberi bantuan kepada kepada anak-anak yang membutuhkan, diantaranya adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Mukhlisin yang beralamat di Jalan Sersan Muslim RT. 07, Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dan TK Trisula Perwari Jambi di Jalan Maria Walanda Maramis No.5, Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Senin (09/12/24).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana Hari Ibu yang juga sekaligus Ketua Dharma Wanita Provinsi Jambi, Hj.Iin Kurniasih Sudirman. Tampak hadir pula perwakilan organisasi Kejaksaan Tinggi Jambi, dan para pengurus BKOW dan Dharma Wanita. Selain itu anak-anak dan majelis guru tampak antusias dan penuh sukacita menerima bingkisan yang diberikan.

Dalam sambutan dan arahannya Hj. Iin Kurniasih Sudirman menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah dalam memberikan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak.

“Hari ini kami datang dari BKOW Provinsi Jambi melakukan anjangsana dalam rangkaian Hari Ibu, sebelum itu kita juga melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah bakti sosial ke makam pahlawan,” ujar Iin Kurniasih.

“Ada beberapa sekolah yang kita kunjungi, hari ini ada dua yaitu Madrasah Ibtidaiyah Al-Mukhlisin dan TK Trisula Perwari Jambi membantu memberikan bingkisan makanan sehat kepada anak-anak yang kami nilai sangat membutuhkan, dan ini merupakan sumbangan dari 62 organisasi wanita dan di MI ini kami serahkan 143 bingkisan dan di TK sekitar 40 bingkisan,” tambahnya.

“Harapan kami dari bantuan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak, membantu para orang tua dan tentunya membantu pemerintah dalam program ketahanan pangan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

IPM Kaltim 2024 Meningkat di Semua Dimensi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2024 mengalami peningkatan di semua dimensi, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

IPM Kaltim tahun 2024 tercatat sebesar 78,79, naik 0,59 poin atau 0,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 78,20.

“Selama 2020–2024, IPM Kaltim rata-rata meningkat sebesar 0,93 persen per tahun,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, Yusniar Juliana, dalam keterangan resminya belum lama ini.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,94 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Yusniar menyebutkan harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 14,02 menjadi 14,03 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,03 tahun, dari 9,99 tahun menjadi 10,02 tahun pada tahun 2024.

Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat Rp591 ribu (4,48 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret. lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 4,03 persen per tahun.

Pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kaltim cukup bervariasi. Sejak tahun 2023, status pembangunan manusia di seluruh kabupaten telah berstatus “Tinggi” dan seluruh kota telah berstatus “Sangat Tinggi”.

Pembangunan manusia dengan status “Tinggi” (70 ≤ IPM < 80) dicapai oleh tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Berau (77,17), Kabupaten Kutai Kartanegara (76,57), Kabupaten Kutai Timur (75,90), Kabupaten Paser (75,13), Kabupaten Penajam Paser Utara (74,94), Kabupaten Kutai Barat (74,76) dan Kabupaten Mahakam Ulu (70,79).

Sementara itu, pembangunan manusia dengan status “Sangat Tinggi” (IPM ≥ 80) dicapai oleh tiga kota, yaitu Kota Samarinda dengan nilai IPM yang tertinggi sebesar 83,11, kemudian diikuti oleh Kota Balikpapan (82,62) dan Kota Bontang (82,49).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hakordia 2024, Menag Tegaskan Komitmen Bersih dari Praktik Korupsi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya untuk membersihkan Kementerian Agama dari praktik korupsi. Hal ini ia ungkap dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Juang Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kementerian Agama adalah yang pertama datang ke KPK untuk meminta pendampingan. Tujuannya, agar seluruh kegiatan Kementerian Agama yang sangat besar ini terus diawasi, terutama dalam pelaksanaan ibadah haji dan penyelenggaraan pendidikan, yang memang menyerap dana paling banyak,” ujar Menag, Senin (9/12/24).

Lebih lanjut, Menag menegaskan bahwa Kemenag tidak hanya memulai dengan komitmen antikorupsi, tetapi juga konsisten menjaganya hingga akhir. Ia menyebut, Kementerian Agama bahkan telah mengembalikan pemberian yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak gratifikasi

“KPK mengapresiasi langkah Kementerian Agama, yang menjadi kementerian pertama melakukan ini, serta konsistensi kami untuk menjaga integritas, tidak hanya di awal, tetapi hingga akhir,” tambahnya.

Menag juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran, termasuk jika melibatkan dirinya, harus diproses sesuai hukum. “Kami tegaskan, siapa pun yang melanggar, harus diselesaikan melalui proses hukum, termasuk jika Menteri Agama sendiri yang melanggar,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan pentingnya momentum Hakordia 2024 dengan tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju.” Menurutnya, tema ini dimaksudkan untuk menguatkan langkah bersama menuju Indonesia Emas 2045.

“KPK terus mendorong pencegahan korupsi melalui pemeriksaan LHKPN, perbaikan sistem di berbagai sektor, dan Survei Penilaian Integritas di instansi pusat maupun daerah,” ungkap Nawawi.

“Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan tanpa henti. Mari jadikan Indonesia negara yang sulit bagi para pelaku korupsi, menuju negeri yang bersih, adil, dan bermartabat,” tegasnya.

Ia menuturkan, Momentum Hakordia 2024 diharapkan menjadi tonggak perubahan yang mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan budaya antikorupsi yang kuat, demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,3711,3721,373...4,945Halaman 1,372 dari 4,945