Beranda blog Halaman 1375

Bupati Nina Dampingi Wamensos Tinjau Operasi Katarak di RSUD Indramayu

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Indramayu Nina Agustina mendampingi Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, melakukan kunjungan ke RSUD Indramayu untuk meninjau pelaksanaan operasi katarak dalam rangka bakti sosial yang digelar oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia (Perdami), Kamis (5/12/24).

Kunjungan tersebut dilaksanakan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan operasi katarak yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu, terutama lansia, yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak.

Diketahui, dalam bakti sosial kali ini, 127 orang lansia penderita katarak yang merupakan hasil pendataan dari masing-masing puskesmas di seluruh kecamatan di Kabupaten Indramayu telah berhasil dioperasi setelah melalui pemeriksaan awal.

Dalam sambutannya, Agus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Indramayu, yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan operasi katarak tersebut dapat berlangsung dengan lancar.

Menurutnya, kolaborasi serta sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya merupakan hal yang harus terus ditingkatkan.

Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang rentan dalam hal kesehatan dan ekonomi, agar dapat diberikan bantuan dan diberdayakan secara optimal.

“Jadi kami ke sini mewakili Bapak Menteri Sosial melaksanakan perintah Presiden, yaitu membuat masyarakat tertawa dan tersenyum bahagia. Yang kedua, pesan Bapak Presiden adalah kita harus bersinergi agar rakyat bisa sejahtera. Dan hari ini kita sudah membuktikan bahwa Kemensos bersama RSUD, Perdami, dan Pemkab Indramayu berkolaborasi serta bersinergi dalam membantu masyarakat yang terkena katarak,” ungkap Wakil Menteri Sosial.

Agus juga berpesan kepada penerima manfaat operasi katarak untuk terus menjaga kesehatan dan mengikuti arahan tenaga medis, terutama saat proses penyembuhan, sehingga dapat kembali sehat dan melaksanakan aktivitas seperti biasa.

Selain itu, Wakil Menteri Sosial juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bupati Indramayu Nina Agustina bersama jajarannya di Pemkab Indramayu dalam memberikan bantuan dan dukungan, terutama merelokasi warga yang terdampak banjir rob dengan memberikan rumah subsidi di tempat yang baru.

Sementara itu, Bupati Nina menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Ia berharap kolaborasi dan sinergi yang selama ini telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat sejahtera.

Dalam kesempatan tersebut, dilaksanakan juga secara simbolis pemberian nutrisi bagi para penerima manfaat operasi katarak oleh Wakil Menteri Sosial RI.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Evaluasi Temuan BPK, Herman Khaeron Tekankan Tata Kelola Korporasi Jasa Marga

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menegaskan pentingnya penyelesaian terhadap temuan-temuan kuantitatif yang ditemukan dalam audit BPK RI di ruas Tol Kunciran-Cengkareng, Kota Tangerang, Banten. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi hasil temuan BPK yang menunjukkan adanya sejumlah masalah signifikan dalam pengelolaan infrastruktur tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga.

Herman Khaeron mengungkapkan, dalam audit uji petik yang dilakukan di tiga titik jalan tol, ditemukan sembilan temuan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

“Temuan-temuan ini bersifat kuantitatif, yang berarti bahwa perlu ada penyelesaian yang juga bersifat kuantitatif. Dalam tiga titik saja sudah ada banyak temuan, apalagi jika uji petik dilakukan di lebih banyak titik,” ujarnya kepada Parlementaria di Kantor Jasa Marga Tol Kunciran, Tangerang, Banten, Rabu (4/12/24).

Herman Khaeron menjelaskan bahwa temuan-temuan tersebut, meskipun tidak menyeluruh, memberikan gambaran tentang adanya kekurangan dalam pengelolaan yang harus segera diperbaiki. Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga memahami beban tugas PT Jasa Marga dalam percepatan infrastruktur yang diberikan oleh Pemerintah semestinya terdapat tata kelola sebagai pedoman untuk menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG).

“Karena kami paham bahwa dalam percepatan infrastruktur yang ada, ada banyak yang semestinya tata kelola ini betul-betul menjadi pedoman, menjadi guidance menuju kepada good corporate governance. Tetapi kemudian memang harus ada percepatan-percepatan, misalkan untuk pembelian tanah, pembelian lahan, ada yang harus dibeli dulu oleh perusahaan, yang itu tidak masuk di dalam business plan, yang itu tidak masuk dalam perencanaan,” tutur Herman Khaeron.

Dalam upaya menanggapi hal ini, BAKN pun berkomitmen untuk terus menampung serta mendalami temuan-temuan tersebut dan mencari solusi yang tepat. Terutama untuk permasalahan temuan yang berulang yang ditemukan di beberapa lokasi.

“Kalau berulang di setiap lokasi, di setiap tempat ya kami berarti ini harus ada revisi ataupun tinjauan terhadap tata kelola korporasi. Nah oleh karena itulah kami coba mendalami hari ini dan kami mendapatkan informasi lebih banyak, lebih komprehensif. Tentu ke depan seperti apa akan ditindaklanjutinya kami nanti akan tentukan dalam rapat internal bersama dengan seluruh anggota dan Pimpinan BAKN,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Firman Soebagyo Ingatkan Pentingnya Bimbingan Teknis dan Alokasi Anggaran untuk Petani Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menekankan pentingnya peran bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani di Indonesia. Walaupun, ia mengapresiasi semangat pemerintah untuk membangun sektor pertanian, akan tetapi dirinya juga mengingatkan agar pemerintah konsisten mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan swasembada pangan.

Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Rabu (12/04/24).

“Hal-hal yang terkait dengan konsistensi daripada pemerintah bahwa anggaran untuk sektor pertanian itu masih jauh daripada apa yang kita harapkan karena memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun apalagi kalau saya melihat secara secara tidak mendalam, karena kami belum mendapatkan laporan laporan penurunan terhadap masalah kualitas dan kemudian juga anggarannya ini juga harusnya menjadi perhatian kita bersama,” ujar Firman Soebagyo.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan keprihatinannya terhadap data usia petani di Indonesia terkini. Jika tidak ada antisipasi, sebutnya, dikhawatirkan tidak ada generasi penerus muda yang akan bertani.

“Kita memiliki 30 juta lebih petani, yang selalu kami sampaikan bahwa petani kita ini 70 persen adalah petani kolonial atau usia dirata 60 tahun keatas, bahkan milenialnya itu jauh lebih rendah dibandingkan petani kolonialnya,” ungkapnya.

Di sisi lain, Firman Soebagyo juga menekankan perlunya re-evaluasi program pendampingan petani oleh TNI dan Polri untuk meningkatkan keterlibatan mereka tanpa menggeser peran utama petani.

“Harapan kami dengan keterlibatan daripada TNI dan Polri ini hendaknya juga perlu dilakukan Re-evaluasi agar 70 persen atau dari 30 juta ini, petani ini ditempatkan di depan, sedangkan TNI Polri ini adalah untuk memberikan pendampingan pendampingan karena tingkat disiplin yang ditingkatkan dan juga kemampuannya ditingkatkan. Oleh karena itu di dalam postur anggaran ini, bimbingan teknis itu menjadi hal penting,” terang Firman Soebagyo.

Selain itu, Firman Soebagyo menekankan pentingnya pengembangan SDM sebagai dasar keberhasilan sektor pertanian. Mengutip pandangan almarhum Prof. BJ Habibie dan Menteri Pendidikan Tinggi Prof. Stella, ia menyampaikan bahwa kemajuan negara sangat bergantung pada kualitas SDM.

“Untuk menuju sebuah keberhasilan program yang unggul atau program daripada negara itu harus didasari dengan kemampuan kekuatan kita sumber daya manusia. Oleh karenanya, bimbingan teknis itu menjadi bagian penting dalam rangka untuk meningkatkan sumber dana manusia petani kita ini yang tentunya harus kita sepakati dalam rapat hari ini.” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

DPR Tegaskan Kenaikan PPN 12 Persen Hanya untuk Komoditas Selektif

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada tahun 2025 hanya untuk komoditas selektif. Hal itu ditegaskan perwakilan DPR RI usai menemui Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka membahas polemik kenaikan PPN tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan PPN 12 persen di 2025 secara selektif yang dimaksud ialah PPN hanya diterapkan untuk komoditas, baik yang berasal dari dalam negeri maupun komoditas impor yang terkategori barang mewah.

“Untuk PPN 12 persen akan dikenakan hanya pada barang-barang mewah, jadi (penerapannya) secara selektif,” kata Sufmi Dasco memberikan pernyataan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, (5/12/24).

Pertemuan secara khusus dilakukan bersama Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan itu menghasilkan keputusan bahwa penerapan PPN 12 persen akan berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku yakni 1 Januari 2025.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menjelaskan barang-barang mewah yang dimaksud merupakan komoditas seperti apartemen mewah, rumah mewah, hingga mobil mewah.

Dalam momen pemberian pernyataan pers itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan bahwa mekanisme penerapan PPN 12 persen itu tidak akan menyasar komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.

“Pemerintah hanya memberikan beban ke konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku,” kata Misbakhun.

Selain kebutuhan pokok, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyebutkan bahwa layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan pemerintah bagi masyarakat juga tidak akan dikenakan tarif PPN 12 persen pada tahun depan.

“Masyarakat tetap mengikuti ketentuan pembayaran PPN 11 persen yang saat ini berlaku sejak 1 April 2022,” jelasnya.

Ketua Komisi XI DPR RI itu meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap penerapan PPN 12 persen akan berdampak pada kebutuhan sehari-hari, karena hanya golongan masyarakat pembeli barang mewah yang dikenakan pajak tersebut.

“Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum dan jasa pemerintahan tidak dikenakan PPN. Itu yang bisa kami sampaikan dengan Bapak Presiden,” tutup Misbakhun.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menko Pratikno Soroti Peran Penting Lansia dalam Dinamika Silver Society

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno, menyoroti peran strategis silver society atau masyarakat lansia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kebutuhan lansia, yang dikenal sebagai silver economy.

Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Pensiunan Indonesia di Kantor BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/24).

Mewakili Presiden Prabowo Subianto, Menko Pratikno menekankan bahwa silver society bukan hanya tantangan demografi, tetapi juga peluang besar pembangunan ekonomi. Ia mengungkapkan bahwa lansia memiliki kebutuhan yang khas yang bisa mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi.

Menko Pratikno menjelaskan bahwa silver economy, lansia dengan kebutuhan spesifiknya, memicu pertumbuhan di berbagai sektor seperti layanan kesehatan, teknologi ramah usia, dan pariwisata berkelanjutan.

“Dalam silver economy, kebutuhan lansia yang spesifik, seperti alat bantu kesehatan, terapi rehabilitasi, dan layanan publik yang ramah lansia, membuka potensi besar bagi investasi dan inovasi,” ujar Menko Pratikno.

Selain itu, Menko Pratikno menekankan bahwa lansia juga berperan aktif memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan bangsa.

“Lansia memiliki pengalaman dan jejaring yang kuat. Mereka bukan hanya pengguna layanan, tetapi juga berperan aktif mendukung pembangunan melalui berbagai kontribusi mereka,” tambahnya.

Silver economy bisa terealisasi dengan baik saat kita merespon kebutuhan dan mengoptimalkan peran penduduk lansia dalam pembangunan negara.

Pemerintah terus berusaha mewujudkan lansia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat sesuai Stranas Kelanjutusiaan dengan kolaborasi bersama multipihak. Pemerintah tidak hanya melakukan pemberdayaan, namun juga upaya perlindungan lansia.

“Strategi ini sudah dituangkan dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Pemerintah akan terus berkoordinasi untuk memastikan pelaksanaan program yang mendukung lansia, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun lingkungan yang inklusif,” jelas Menko Pratikno.

Agenda Rakernas ini menjadi momentum untuk membahas peran lansia dalam masyarakat, termasuk melalui organisasi seperti Persatuan Pensiunan Indonesia, yang menurut Menko Pratikno, memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam membangun bangsa.

“Silver society bukan sekadar statistik. Mereka adalah pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia ke depan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Diskominfo Kaltim Turut Hadir dalam Kegiatan Kolaborasi RRI News

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Diskominfo Kaltim aktif mendukung upaya penguatan informasi publik melalui kehadirannya dalam kegiatan kolaborasi RRI News dengan Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Jumat(6/12/24) di Hotel Menara Peninsula Palmerah, Jakarta.

LPP RRI menggandeng Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk bekerja sama dalam hal optimalisasi publikasi pemberitaan di masing-masing daerah. Langkah ini dilakukan sebagai optimalisasi RRI News, serta bentuk dukungan RRI terhadap publikasi kegiatan di pemerintah daerah (pemda).

Dalam kegiatan ini, turut hadir Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan (IKP dan Kehumasan) Diskominfo Provinsi Kaltim, Irene Yuriantini mewakili Kadis Kominfo Provinsi Kaltim, Sekda Kota Balikpapan, Sekda Kota Samarinda, Sekda Kab. Penajam Paser Utara, Kadis Kominfo Kab. Mahakam Hulu, Kadis Kominfo Kab. Kutai Timur, Asisten 1 Setda Kab. Kutai Barat, Kabid IKP Kominfo Kab. Paser dan Kabid IKP Kominfo Kota Bontang.

Kegiatan ini diisi dengan diskusi panel yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan juga perfomance dari Cak Lontong, Gisella dan Jacky Radio Star 23.

Diskominfo Kaltim berharap kegiatan ini dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam penyebaran informasi publik. Dengan dukungan media seperti RRI News, pemerintah daerah yakin dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dengan informasi yang bermanfaat.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata bagaimana sinergi antara pemerintah dan media dapat mendukung pembangunan informasi yang inklusif dan berbasis data.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bansos Bedah Rumah di Jinato, Disorot Warga, Kadissos Selayar Berikan Pencerahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Desas desus penyaluran bantuan sosial (bansos) bedah rumah yang dipertanyakan warga di pesisir Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, dijawab Kepala Dinas Sosial Kabupaten Selayar, Hj. Satmawati, S. Sos., M. AP.

Satmawati mengutarakan, anggaran bantuan bedah rumah sengaja dititipkan kepada pemerintah desa untuk dibelanjakan keperluan bahan baku pembangunan rumah keluarga penerima manfaat (KPM).

Tindakan tersebut kata dia dilakukan, untuk memastikan dan meminimalisir potensi penyalahgunaan bantuan sosial bedah rumah.

“Selama ini, banyak temuan dan pengalaman di lapangan, bansos bedah rumah disalahgunakan untuk membeli perabot rumah tangga, seperti sofa, dll”.

“Oleh karenanya, anggaran bedah rumah sengaja dititipkan ke pemerintah desa untuk memastikan kegiatan penyaluran bansos bedah rumah betul betul selesai dan tepat sasaran”.

Sebelum menitipkan anggaran ke pemerintah desa, dinas sosial tetap melakukan pendampingan dalam proses penghitungan dan pembuatan rancangan anggaran biaya (RAB) yang menghadirkan langsung masyarakat, selaku keluarga penerima manfaat (KPM).

“Untuk Desa Jinato, anggaran dititipkan kepada kepala desa yang nota benenya memiliki fasilitas armada kapal untuk membeli dan mengangkut bahan baku dari daratan ibukota kabupaten ke Jinato”.

“Dengan demikian, keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi perlu mengeluarkan biaya pengiriman dan pengangkutan bahan baku dari ibukota kabupaten, ke Jinato. Hingga nilai bantuannya, tetap utuh sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)”.

Satmawati memastikan, dalam pekan ini seluruh bentuk kebutuhan bahan baku bedah rumah akan tiba di Jinato, termasuk seribu lima ratus lembar seng, berikut, kurang lebih seribu zak semen, pungkasnya, via sambungan saluran telefon, Jum’at, (6/12) siang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pj Gubernur Sugito Paparkan Capaian Kinerja Triwulan I Pimpin Kep Babel

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Sugito sampaikan laporan kinerja selama triwulan I dirinya diamanahkan untuk memimpin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di hadapan Tim Evaluator yang dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Kastorius Sinaga di Inspektorat Jendral Kemendagri RI Kamis, (5/12/2024).

Pj. Gubernur Sugito yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Kep. Babel) serta Kepala Perangkat Daerah menyampaikan paparan yang melingkup indikator kinerja Kepala Daerah antara lain terkait inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran, kesehatan, layanan publik, perizinan hingga PILKADA.

“Terima kasih atas kesempatan ini, izin kami menyampaikan terkait beberapa perkembangan di Kep. Babel paska PILKADA maupun isu-isu terkait dengan urusan pemerintahan umum maupun pemerintah daerah,” ujarnya mengawali paparan.

Baca juga: Pj Gubernur Sugito Babel Sampaikan Nota Keuangan RAPBD TA 2025

Poin pertama yang disampaikan Sugito yakni terkait inflasi dimana Kep. Bangka Belitung bertengger sebagai provinsi dengan inflasi terendah secara nasional.

“Alhamdullilah untuk Kep. Babel terendah secara nasional (y-on-y) yakni di angka 0,22 %. Capaian ini bukan hasil perorangan tetapi capaian dari kolaborasi semua pihak termasuk dukungan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Kegiatan aksi sebagai upaya menekan tingginya laju inflasi dipaparkan Sugito dengan melakukan kegiatan Gerakan Pangan Murah di beberapa titik. Kemudian Ketapang Bergema sebagai upaya kolaborasi, memanfaatkan lahan tidur untuk ketersediaan pangan hingga membuat kebijakan terkait kelancaran aktivitas distribusi melalui darat, laut, dan udara.

Begitupun prevalensi stunting di Kep. Babel dikatakannya saat ini berada di bawah rata rata Nasional yakni 20,6. Dimana secara nasional berada diangka 21,5.

“Sama halnya dengan penurunan kemiskinan ekstrim, Kep. Babel ini menempati urutan terbaik ke-3 nasional dengan angka 0,24 pada tahun 2023,” tuturnya.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kep. Babel juga disampaikannya terus ditingkatkan. Jika beberapa waktu lalu masyarakat harus dirujuk ke luar daerah untuk memperoleh pelayanan radiotherapi. Kini tidak perlu karena di RSUD Soekarno Hatta sudah tersedia dan dapat dinikmati oleh pasien peserta BPJS.

Terakhir dari keseluruhan poin-poin tersebut, Sugito menuturkan beberapa program unggulan mulai dari Ketapang Bergema dalam upaya menuju swasembada pangan, mengandeng perguruan tinggi dalam melaksanakan pembangunan desa, kemudian program MATA RANTING (Makan Telor Antisipasi Resiko Anak Stunting).

Sugito dalam evaluasi kinerjanya juga menyampaikan laporan terkait sinergitas seluruh pihak dalam pelaksanaan PILKADA di Kep. Babel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menpora Upayakan Fasilitas Olahraga Tersedia di Setiap Sekolah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengupayakan pemenuhan fasilitas olahraga tersedia pada setiap sekolah di Indonesia. Sebagaimana disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Guru Olahraga Nasional (Igornas) 2024 di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Kamis (5/12) malam.

Kata Menpora, Presiden Prabowo menginginkan fasilitas olahraga tersedia pada setiap sekolah negeri. Keinginan tersebut juga ditegaskan kembali saat rapat tingkat menteri yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terkait Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Rabu (4/12) di Graha Kemenpora.

Dijelaskan, dari 439 ribu sekolah di Indonesia, tercatat tidak sampai 12 persen yang memiliki fasilitas olahraga. Karenanya Presiden Prabowo melalui DBON mengharapkan angkanya bisa digenjot mencapai di atas 50 persen.

“Ini yang dalam rapat Desain Besar Olahraga Nasional kita kemarin sudah dibahas, bagaimana bisa mencapai minimal di atas 50 persen. Agar generasi muda, siswa dan siswi sehat,” kata Menpora.

Target tersebut, sambung Menpora Dito, merupakan fokus Presiden RI Prabowo Subianto. Bahkan sebelum pelantikan presiden, dilakukan persiapan, sinkronisasi, dan transisi dengan outputnya instruksi presiden (Inpres) untuk sekolah dengan tahap awal SD dan SMP.

“Inilah yang kita perjuangkan. Minimal sekolah harus memiliki lapangan, lapangannya apa nanti didiskusikan. Yang penting fasilitas olahraga,” tegas Menpora Dito.

Menurut Menpora, peningkatan infrastruktur olahraga ini merupakan satu dari tiga poin krusial yang dibahas dalam rapat tingkat menteri. Dua poin lainnya yaitu perihal kurikulum khusus olahraga yang diharapkan bisa segera diformulasikan dan perhatian akan kesejahteraan guru olahraga.

“Itu adalah tiga poin utama yang harus diperjuangkan. Walaupun semua ini dalam tahap perjuangan di mana koordinasi dan juga advokasi lintas sektornya sangat banyak, tetapi saya yakin dengan komitmen Pak Presiden dan saya juga berkomitmen kita harus menyukseskan,” urai Menpora Dito.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Beri Dukungan Pembangunan Tiga Juta Rumah, Menteri Nusron Alokasikan 79 Ribu Hektare Tanah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan, salah satunya penyediaan tanah bagi program Pmbangunan Tiga Juta Rumah. Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 79 ribu hektare tanah yang terindikasi telantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

“Potensi tanah telantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Nusron Wahid saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI), di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (05/12/2024).

Selain terkait penyediaan tanah, ia mengaku telah mengidentifikasi sedikitnya enam aspek di bidang pertanahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait pembangunan rumah serta permukiman. Identifikasi tersebut ia lakukan juga dalam rangka mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

“Penyediaan tanah, sertipikasi tanah, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red), LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi, red), Hak Tanggungan, dan Roya, ini yang berhubungan dengan pengembang dan konsumennya langsung,” terang Menteri ATR/Kepala BPN.

Sehubungan dengan aspek PKKPR, Menteri Nusron mengimbau agar para pelaku usaha dalam sektor properti mengecek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing daerah. Hal ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di setiap wilayah.

“Tolong dicek karena belum semua wilayah ada Rencana Tata Ruang (RTR)-nya. Saat ini kita baru ada 553 RDTR, padahal kita targetnya 2.000. Untuk itu, kami sudah janjian dengan Menteri Dalam Negeri supaya kepala daerah terpilih nanti menyusun RDTR karena itu akan memudahkan dunia usaha,” ungkap Nusron Wahid.

Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

“Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu,” jelas Menteri Nusron.

Tak kalah penting, Menteri Nusron juga menyatakan terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar. “Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,3741,3751,376...4,945Halaman 1,375 dari 4,945