Beranda blog Halaman 1377

Daftar Rekayasa Lalu Lintas untuk Lembang hingga Puncak

Korps Lalu Lintas (Korlantas) telah berkoordinasi dengan pengelola tempat wisata dan pemerintah daerah untuk menyediakan lahan parkir yang memadai. Hal ini untuk mengatasi potensi kemacetan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Yang pertama, terkait dengan area parkir. Karena biasanya wisata ini tidak menyiapkan parkir yang memadai. Sehingga parkir di bahu jalan dan sebagainya ini kita koordinasikan dengan pemerintah daerah, dengan pengelola wisata untuk menyiapkan area parkir yang memadai,” ujar Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan kepada wartawan, Senin 9 Desember 2024.

Aan melanjutkan, pihaknya juga telah menganalisis tempat wisata mana saja yang menjadi favorit para pengunjung. Terutama di daerah Jawa dan Sumatera yang masuk dalam daerah berpotensi terjadi kenaikan wisatawan.

“Ini saya sudah menginventarisir tempat-tempat wisata yang menjadi favorit, baik itu di Jawa maupun di Sumatera, di tempat lain. Ini kita sudah mengarahkan para korlantas untuk koordinasi dengan seluruh stakeholder,” ujarnya.

Adapun, untuk rekayasa lalu lintas di sekitar tempat wisata, lanjut Aan, sifatnya akan menyesuaikan dengan peningkatan arus volume kendaraan menuju tempat wisata tersebut.

“Kemudian, apabila terjadi peningkatan arus volume yang menuju tempat wisata, kita akan melakukan rekayasa lalu lintas. Ini sudah kita siapkan, sudah kita latihkan, simulasikan,” ucap Aan.

“Contoh untuk Lembang, kemudian Puncak, Malonggong, kemudian Kelonengan di Jawa Tengah. Ini sudah kita siapkan untuk rekayasa lalu lintasnya,” imbuh dia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Wali Kota Sukabumi Resmikan Dua Kawasan Terpadu dan Kolam Retensi Pengendali Banjir

Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, meresmikan beberapa hasil pembangunan dalam Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke – 79 Tingkat Kota Sukabumi yang diadakan pada 9 Desember 2024 di Kawasan Tematik Wisata (Tawa Kita) Sukuraga Kelurahan Sukakarya.

Peringatan ini dihadiri pula diantaranya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Setiyowati, beserta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi, Sony Hermanto.

Adapun hasil pembangunan yang diresmikan adalah kawasan terpadu yang merupakan revitalisasi kawasan kumuh yaitu Kawasan Tawa Kita Sukuraga dan Kawasan Bunga Untukmu atau Budidayakan Sungai Tuntaskan Kawasan Kumuh di Kelurahan Subang Jaya. Selain itu diresmikan pula kolam retensi pengendali banjir di Terminal KH. Ahmad Sanusi.

Baca juga : Upaya Tanggap Darurat Kementerian PU Hadapi Banjir dan Longsor Sukabumi

Penjabat Wali Kota mengatakan bahwa selain revitalisasi kawasan kumuh serta pembangunan kolam retensi, Pemerintah Kota Sukabumi melalui DPUTR tahun ini juga melakukan beberapa pembangunan lainnya seperti pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) Individual dan komunal, perbaikan rumah tidak layak huni serta rumah terdampak bencana. Seluruh pembangunan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Sukabumi.

Pada kesempatan tersebut ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada dua orang warga yakni Mila Nurmilawati dan Hayati Nursari yang telah menghibahkan tanahnya sehingga revitalisasi kawasan kumuh di dua kelurahan bisa berjalan sesuai rencana. Ia pun mengharapkan peringatan ini menjadi momentum bagi jajaran DPUTR agar tetap memiliki motivasi tinggi untuk menghadirkan infrastruktur yang lebih baik di Kota Sukabumi.

“Ini bagian dari tugas DPUTR untuk membangun infrastruktur, ini juga (hasil) kerja keras. Tetap semangat, bergotong royong untuk membangun Kota Sukabumi yang lebih baik,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Karawang Serahkan Bantuan Alat Penunjang Produksi Bagi UMKM

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyerahkan secara simbolis bantuan alat penunjang produksi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2024 yang bertempat di Plaza Pemda, Senin (9/12/24).

Penyerahan dilakukan oleh bupati Karawang H. Aep Syaepuloh didampingi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Karawang Arif Bijaksana dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang Dindin Rachmady.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan kepada 23 penerima. Adapun alat yang diserahkan kepada para pelaku UMKM itu diantaranya pelaku UMKM yang bergerak di sektor tata boga, warung, jahit, pertanian, pengolahan minyak, pengolahan sabun dan lain-lain.

Penyerahan bantuan alat penunjang tersebut merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM Kabupaten Karawang dan diharapkan dengan adanya bantuan alat penunjang produksi UMKM mampu meningkatkan mutu dan kualitas produk sehingga bisa bersaing di pasaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Pastikan Siap Kolaborasi dengan Parlemen Tiongkok

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto menerima audiensi Delegasi Parlemen Tiongkok yang dipimpin Fan Xiaojun, Anggota Komite Tetap Parlemen Tiongkok, dan Wakil Ketua Komisi Pertanian & Urusan Pedesaan, Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (NPC) di Ruang Rapat Menteri, Senin (9/11/2024).

Dalam pertemuan itu, Mendes Yandri menyambut terbuka kedatangan delegasi Parlemen Tiongkok tersebut dan berharap bakal lahir kerja sama atau kolaborasi menguntungkan antara Indonesia dan Tiongkok yang bisa dirasakan langsung oleh Desa.

“Kami sampaikan saat ini sekitar 3.000 Desa belum dialiri listrik, sekitar 26.000 desa belum miliki sinyal dan banyak desa belum punya infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri berharap kolaborasi itu nantinya bisa memberi efek positif dan bisa maksimal potensi yang dimiliki oleh sekitar 75 ribu desa di Indonesia.

Mendes Yandri mencontohkan potensi yang dimiliki Desa Ngoran yang sukses ekspor Kendang Jembe ke Tiongkok senilai Rp18 Miliar.

“Kami buka peluang kolaborasi sebesar-besarnya karena potensi yang dimiliki desa di Indonesia cukup banyak seperti wisata, perikanan dan agriculture,” kata Mantan Wakil Ketua MPR ini

Mendes Yandri pun persilahkan Delegasi Parlemen Tiongkok untuk menentukan Desa Binaan baik 1.000 atau 2.000 Desa. Kemendes siap memfasilitasi dan bekerja sama.

Mendes Yandri pun menyinggung soal potensi Kopi Luwak yang dimiliki oleh Desa di Kutai Timur yang baru saja dikunjunginya. Tiongkok pun bisa bekerja sama untuk ekspor karena kopi yang dihasilkan enak dan harum.

Pokoknya tidak salah jika Tiongkok mengajak Desa untuk bekerja sama karena potensinya luar biasa. Kami siap mengajak Parlemen Tiongkok untuk mengunjungi desa yang bakal kerja sama dengan Tiongkok.

“Bahkan jika Tiongkok untuk kerja sama sama segera diformalkan, kami pun telah siap untuk itu,” kata Mendes Yandri.

Sementara itu, Fan Xiaojun mengatakan jika pihaknya visi dalam bidang pertanian dan perdesaan di tiongkok. Pihaknya pun mengawasi kebijakan Pemerintah di bidang Pertanian dan Desa.

“Kami secara periodik bakal dengarkan hasil atau pelaksanaan kebijakan pemerintahan,” kata Fan Xiaojun

Fan Xiaojun memuji jika tanah di Indonesia sangat subur hingga sangat bagus mengembangkan pertanian.

Fan Xiaojun menilai Indonesia dan Tiongkok adalah negara dengan pasar yang besar dan terus berkembang, termasuk Kelapa Sawit Indonesia miliki pangsa pasar hingga 61 persen.

Fan Xiaojun berharap kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok semakin erat karena memang kedua Pemimpin Negara telah bertemu dan menyepakati sejumlah hal seperti di bidang Pertanian dan Perikanan.

Turut mendamping Mendes, Wakil Menteri Desa PDT Ariza Patria, Sekjen Taufik Madjid, Staf Khusus Fahad Attamimi dan M Afif Zamroni, Irjen Teguh, Dirjen PPDT FX Nugroho Setijo Nagoro dan Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDT.

Sementara itu, Delegasi dari Tiongkok, Wang Xiaoming dan Hong Tianyun yang Anggota Komite Pertanian & Urusan Pedesaan, NPC, RRT. Lin Yuanfeng, Wakil Direktur Jenderal Departemen Penelitian Komite Pertanian & Urusan Pedesaan, NPC, RRT dan Guan Chongyong, Direktur Kantor Legislasi Komite Pertanian & Urusan Pedesaan, NPC, RRT. Selain itu, Perwakilan Kedutaan Besar Tiongkok Zhou Kan, Menteri di Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Republik Indonesia dan Geng Jianzhong, Sekretaris Pertama di Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Republik Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wali Kota Makassar: Mari Sambut Natal dengan Banyak Harapan!

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghadiri Perayaan Natal Bersama Klasis Makassar di Balai Prajurit Jend M Jusuf, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (6/12) malam.

Di hadapan jemaat, Danny Pomanto mengaku senang dan bahagia berada di tengah-tengah masyarakat Toraja. Apalagi, dirinya mempunyai hubungan dekat dengan masyarakat Toraja.

Kedekatan emosional Danny Pomanto dengan masyarakat Toraja juga dibuktikan dengan gelar yang ia dapatkan yaitu “Lunte Sanda Silalong” pada awal Oktober 2024, lalu.

Baca juga: Pjs Wali Kota Makassar Pimpin Rakor Persiapan Menghadapi Musim Hujan

Gelar tersebut mempunyai makna pemimpin teladan dan berani memperjuangkan rakyat demi kemakmuran suatu daerah.

“Natal bagi saya spesial secara pribadi, apalagi tahun ini saya sudah keliling Toraja. Bahkan di Toraja saya dapat gelar sendiri,” ungkap Danny Pomanto.

Momentum Perayaan Natal tahun ini menjadi sangat spesial dengan adanya pemimpin baru. Mulai dari hadirnya Presiden Indonesia yang baru yakni Prabowo Subianto.

Termasuk pemimpin baru di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kota Makassar pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Banyak harapan di sini. Insyaallah kita punya Gubernur baru, wali kota baru. Kita sambut natal dengan begiru banyak harapan, baik bagi Indonesia, Sulsel, maupun Kota Makassar,” ucapnya.

Memasuki musim penghujan, ia juga mengajak seluruh jemaat untuk mendoakan Makassar agar terbebas dari marabahaya.

Danny Pomanto juga berharap agar Perayaan Natal tahun ini dijadikan momentum untuk memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan emisi karbon di Kota Makassar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Semarang Sediakan Rp5 Miliar Pinjaman Modal UMKM

Pemerintah Kabupaten Semarang terus berkomitmen untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Salah satunya, dengan menyediakan dana pinjaman khusus, yang dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM.

Hal itu disampaikan Bupati Semarang Ngesti Nugraha, pada pengundian hadiah Tamades PT BPR BKK Ungaran, di pendapa rumah dinas bupati setempat, Sabtu (7/12/2024). Menurutnya, para pelaku UMKM dapat mengambil pinjaman berbunga rendah, yakni 5 persen per tahun itu. Diharapkan, usaha mereka akan lebih meningkat dan terhindar dari jeratan rentenir.

“Kita sediakan dana pinjaman berbunga rendah tanpa agunan, senilai Rp5 miliar di PT BPR BKK Ungaran,” ungkap bupati.

Pada kesempatan itu, bupati mengimbau jajaran manajemen PT BPR BKK, untuk mengoptimalkan penyaluran pinjaman khusus itu.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, July Emmylia mengingatkan, jajaran direksi BPR BKK Ungaran, untuk memegang teguh fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Sehingga, peran menjalin kerja sama yang baik dengan pelaku UMKM harus terus dilaksanakan.

Dikatakan, inovasi pelayanan diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan dan loyalitas nasabah, karena saat ini banyak lembaga kompetitor. Dia juga mengajak warga, untuk mewaspadai penipuan berkedok pinjaman online, yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, bertransaksi di lembaga perbankan berbadan hukum akan menjamin keamanan uang nasabah.

“Salah satunya adalah PT BPR BKK Ungaran, yang 51 persen modalnya dari Pemprov Jateng dan 49 persen dari Pemkab Semarang. Jadi dijamin aman,” terangnya.

Direktur Utama PT BPR BKK Ungaran, Budi Santosa menyampaikan, sampai November 2024, pihaknya telah menyalurkan kredit atau pinjaman kepada masyarakat senilai Rp344 miliar, dengan nasabah lebih dari 3.500 orang. Dari jumlah itu, lebih dari separuh atau 76 persen adalah nasabah pelaku UMKM, dengan kredit produktif.

“Penyaluran kredit ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi masih berjalan baik,” tandasnya.

Modal sendiri PT BPR BKK, lanjutnya, meningkat Rp7 miliar dibandingkan tahun lalu, menjadi Rp54 miliar. Laba tahun berjalan sampai November 2024 tercatat Rp9,68 miliar. Sedangkan total aset yang dimiliki mencapai Rp435 miliar. Kondisi ini menjadikannya sebagai Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dengan aset terbesar di Kabupaten Semarang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur NTB Serukan Dukungan untuk Produk Lokal dalam ITE Begawe Fest

Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin menghadiri Malam Puncak acara ITE Begawe Fest yang merupakan salah satu rangkaian dari Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi NTB ke – 66, yang berlangsung di Halaman NTB Mall dan Islamic Center Mataram (8/12/2024).

Dalam sambutannya, PJ Gubernur NTB mengatakan bahwa kegiatan ITE BEGAWE Fest merupakan ajang pameran dan hiburan untuk memperkokoh ekosistem ekonomi lokal berbasis potensi daerah, teknologi dan kreativitas.

“Alhamdulillah kehadiran ITE Begawe Fest menghadirkan beragam inovasi dan kolaborasi, sebanyak 30 IKM NTB menghadirkan produk lokal terbaik, Berbagai lomba – lomba kreatif dan banyaknya hiburan seni budaya yang tekah dipersembahkan,” ungkapnya.

Baca juga: Pj Gubernur NTB Ingatkan ASN Harus Netral dan Setia pada Negara

Ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mencintai dan mendukung berbagai produk – produk lokal NTB. “Mari kita bersama – sama mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata Indonesia, dan memperkuat sinergi antar pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.

Disamping itu, PJ Gubernur NTB bersama Ibu Dirjen IKMA Kemenperin Reni Yanita, Ibu Ketua DPRD NTB Isvie Rupaeda, Ibu Kajati Enen Saribanon dan Wakapolda NTB Ruslan Aspan meninjau stand para pelaku UMKM yang memamerkan berbagai produk unggulan khas daerah di event iTE Begawe Fest.

“Saya senang melihat banyak UMKM kita yang sekarang sudah naik kelas dan semakin berkembang. Bahkan sudah banyak juga yang bisa melakukan ekspor, Keren,”ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jumlah Desa Sangat Tertinggal di Aceh Terus Berkurang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut jumlah desa atau gampong dengan status sangat tertinggal di provinsi paling barat Indonesia itu terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir, dan ditargetkan Aceh terbebas dari status tersebut pada 2025.

Penurunan tersebut berdasarkan data indeks desa membangun (IDM), yang merupakan salah satu pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan pembangunan desa di Indonesia. “Di Aceh khususnya, tentunya kita bersyukur setiap tahunnya ada pengurangan status gampong sangat tertinggal,” Kepala DPMG Aceh, T. Aznal Zahri.

Ia menjelaskan, tujuan dari pembangunan gampong berdasarkan amanat undang-undang desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan desa melalui peningkatan kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.

Baca juga: Pj Bupati Aceh Besar Dukung Regulasi Perlindungan Pekerja Migran

Hal tersebut, kata Aznal, dapat terpenuhi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

“Dalam meningkatkan pembangunan gampong ini terdapat tantangan, salah satunya tantangan di Aceh adalah terdapat gampong sangat tertinggal berjumlah 33 gampong dan gampong tertinggal sebanyak 593 gampong,” ujarnya.

Ia menambahkan, jumlah gampong sangat tertinggal tersebut jauh berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, jumlah status gampong sangat tertinggal di Aceh sebanyak 193 gampong. Kemudian pada 2022 berkurang menjadi 77 gampong, selanjutnya berkurang menjadi 49 gampong pada 2023, dan survei terakhir dilakukan pada Juli 2024 tercatat berjumlah 33 gampong.

Jumlah gampong sangat tertinggal ini tersebar di beberapa kabupaten/kota, di antaranya 14 gampong di Aceh Utara, dua gampong di Aceh Timur, lima gampong di Aceh Singkil, dan dua gampong di Aceh Selatan. Kemudian ada tiga gampong di Aceh Tenggara, dua gampong di Pidie Jaya, satu gampong di Bener Meriah, dua gampong di Aceh Jaya, satu gampong di Aceh Barat, dan satu gampong di Kota Subulussalam.

Menyikapi data itu, DPMG Aceh juga telah melaksanakan rapat koordinasi gampong tertinggal dengan mengundang seluruh kepada desa (keuchik) dan unsur pemerintah daerah untuk mencari akar permasalahan yang menyebabkan lambatnya perubahan status gampong.

Selama ini, menurut Aznal, sebagian masyarakat masih beranggapan apabila status gampong sangat tertinggal atau tertinggal maka akan memungkinkan penambahan dana desa, namun apabila status gampong meningkat lebih baik maka alokasi Dana Desa akan menurun, sehingga banyak perangkat gampong tidak meningkatkan status gampong.

Hal tersebut, kata Aznal, adalah kesalahpahaman sehingga menyebabkan status gampong di Aceh lamban dalam dalam meningkatkan status gampong. Padahal dengan meningkat status gampong maka pemerintah akan memberikan penghargaan kepada gampong.

“Untuk itu mari bersama untuk bersinergi meningkatkan status gampong yang masih sangat tertinggal menjadi gampong berkembang atau maju bahkan menjadi gampong yang mandiri,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sri Mulyani Gelar Pertemuan dengan Presiden IsDB dan Menkeu Arab Saudi

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Saudi Arabia pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar pertemuan dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser dan Menteri Keuangan Saudi Arabia, Mohammed Al-Jadaan secara terpisah.

Pada agenda pertemuan dengan Presiden IsDB, Menkeu Sri Mulyani membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB, serta arah dan kerangka strategis operasi IsDB untuk 10 tahun ke depan.

“Kami membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB, dan arah dan kerangka strategis operasi IsDB 10 tahun kedepan. Presiden Al Jasser mengharapkan kehadiran saya dalam pertemuan di Madinah awal tahun 2025 untuk membahas kerangka strategis IsDB ke depan,” ujar Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati pada Senin (9/12).

Baca juga: Sri Mulyani Dorong OJK untuk Inovasi dan Adaptasi di Sektor Keuangan

Di pertemuan ini, Presiden Al Jasser juga menjelaskan reformasi dalam operasi, bisnis model, dan instrumen serta pricing keuangan IsDB. “Ini penting agar anggota IsDB terutama mereka yang masih dalam status low income dan tantangan pembangunan sangat besar serta keuangan negara sangat terbatas,” tambah Sri Mulyani.

Menteri Keuangan juga mendorong agar diversifikasi staf dan manajemen IsDB terutama dari Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ketiga di IsDB bisa terus ditingkatkan. “Ini tantangan bagi profesional asal Indonesia agar bisa aktif dan maju berkarir di lembaga internasional, untuk menjaga kepentingan Indonesia dan ikut aktif dalam kiprah dan kancah proses pembangunan di seluruh pelosok dunia,” ucapnya.

Sementara itu, dalam agenda pertemuan dengan Menkeu Saudi Arabia, Menkeu Sri Mulyani membahas tantangan global seperti pengelolaan keuangan negara, termasuk anggaran, kebijakan fiskal, serta reformasi dan transformasi pajak – bea cukai di Arab Saudi.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu Al-Jadaan memberikan buku bertajuk “Saudi Arabia a Story of Transformation – Vision 2030”. “Banyak kesamaan dan banyak pelajaran penting dapat dipetik,” tutup Sri Mulyani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Plt Gubernur Bengkulu Ajak Seluruh Pihak Bersatu Berantas Korupsi

Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu, untuk memperkuat langkah nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor.

Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk bersatu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Menurutnya, Hakordia harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan pembenahan menyeluruh demi perubahan ke arah yang lebih baik.

Baca juga : Plt Gubernur Bengkulu Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan bagi Kesehatan

“Kita perlu melakukan pembenahan secara serius. Saya, sebagai Plt Gubernur Bengkulu, ingin menjadikan Hakordia ini sebagai momentum penting untuk memperkuat upaya menekan angka korupsi di Bengkulu,” ujar Rosjonsyah seusai mengikuti puncak peringatan Hakordia 2024 secara daring dari Ruang Kerja Wakil Gubernur Bengkulu, Senin (9/12).

Rosjonsyah juga menyoroti kondisi MCP (Monitoring Center for Prevention) Bengkulu yang masih berada di angka 72, jauh dari standar ideal KPK sebesar 90.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa posisi Bengkulu saat ini berada dalam zona merah terkait dugaan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan komitmen bersama untuk segera memperbaiki situasi ini.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Budi Gunawan, menyampaikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan.

Ia menegaskan pentingnya upaya pemberantasan korupsi yang menyeluruh, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Pemberantasan korupsi harus dilakukan mulai dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa atau kelurahan. Saya juga mengimbau seluruh aparat penegak hukum untuk tegas dalam menjalankan tugasnya. Jika korupsi berhasil diberantas, dampaknya akan sangat positif bagi perkembangan ekonomi bangsa,” ungkap Budi Gunawan saat membuka peringatan Hakordia 2024.

Melalui peringatan Hakordia ini, diharapkan seluruh wilayah, termasuk Bengkulu, dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, demi masa depan yang lebih baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News