Beranda blog Halaman 1383

Jadwal SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Sabtu 7 Desember 2024

Jika masa berlaku SIM Anda hampir habis, manfaatkan layanan SIM keliling hari ini, Sabtu, 7 Desember 2024. Layanan ini tersedia di beberapa lokasi di Jakarta, cocok untuk Anda yang ingin mengurus perpanjangan SIM tanpa harus ke kantor Satpas.

Catatan Penting: Wajib BPJS Kesehatan Mulai 2024
Perlu diingat, mulai 1 Juli 2024, perpanjangan atau pembuatan SIM di beberapa wilayah, termasuk Jakarta, mengharuskan Anda sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Aturan ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023, yang merevisi ketentuan sebelumnya. Jadi, pastikan Anda mempersiapkan persyaratan ini untuk kelancaran proses administrasi!

Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Jakarta Hari Ini
Layanan SIM keliling di Jakarta beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB dan hanya melayani perpanjangan SIM A dan C. Jika masa berlaku SIM Anda sudah habis, perpanjang segera, karena jika terlambat, Anda harus mengurus seperti pembuatan SIM baru.

Berikut lokasi SIM keliling di Jakarta hari ini:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Barat: Mall Citraland
  • Jakarta Utara: LTC Glodok
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Biaya Perpanjangan SIM
Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016, berikut rincian biaya perpanjangan:

  • SIM A: Rp 80.000
  • SIM C: Rp 75.000

Persyaratan Perpanjangan SIM
Agar proses berjalan lancar, siapkan dokumen berikut:

  1. Fotokopi KTP yang masih berlaku
  2. Fotokopi SIM lama dan SIM asli
  3. Bukti cek kesehatan
  4. Bukti tes psikologi

Proses Perpanjangan di SIM Keliling

  1. Daftar dan isi formulir yang disediakan. Disarankan membawa alat tulis sendiri.
  2. Serahkan formulir kepada petugas dan tunggu antrean.
  3. Ikuti tes kesehatan di mobil layanan.
  4. Lanjutkan ke proses foto SIM.
  5. Tunggu hingga SIM Anda selesai dicetak.

Layanan SIM Keliling: Praktis dan Efisien
Dengan layanan ini, Anda bisa memperpanjang SIM lebih mudah tanpa antre panjang seperti di kantor Satpas. Jadi, manfaatkan layanan SIM keliling terdekat di wilayah Anda hari ini!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Emas Antam Turun Rp6.000, Intip Update Terbarunya di Sini!

Harga emas batangan Antam kembali turun, Sobat Logam Mulia! Dilansir dari laman resmi Logam Mulia pada Sabtu (7/12), harga emas per gram kini berada di angka Rp1.508.000, mengalami penurunan sebesar Rp6.000 dibandingkan hari sebelumnya.

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas juga ikut terkoreksi menjadi Rp1.356.000 per gram. Namun, perlu diingat, transaksi buyback dikenakan potongan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni PMK No. 34/PMK.10/2017.

Pajak pada Transaksi Emas

Untuk penjualan emas batangan dengan nominal di atas Rp10 juta, berlaku PPh 22 sebesar:

  • 1,5% bagi pemegang NPWP
  • 3% bagi yang tidak memiliki NPWP

Potongan pajak ini langsung dikurangi dari total nilai buyback, sehingga pembeli tidak perlu repot mengurusnya.

Tidak hanya itu, pembelian emas batangan pun dikenakan pajak PPh 22 sebesar:

  • 0,45% untuk pemegang NPWP
  • 0,9% untuk non-NPWP

Pembeli juga akan mendapatkan bukti potong PPh 22 sebagai tanda transaksi resmi.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Berikut adalah rincian harga emas Antam per pecahan:

  • 0,5 gram: Rp804.000
  • 1 gram: Rp1.508.000
  • 2 gram: Rp2.956.000
  • 3 gram: Rp4.409.000
  • 5 gram: Rp7.315.000
  • 10 gram: Rp14.575.000
  • 25 gram: Rp36.312.000
  • 50 gram: Rp72.545.000
  • 100 gram: Rp145.012.000
  • 250 gram: Rp362.265.000
  • 500 gram: Rp724.320.000
  • 1.000 gram: Rp1.448.600.000

Harga-harga ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan dinamika pasar. Jadi, pastikan Anda selalu memantau laman Logam Mulia untuk update terbaru, ya!

Investasi emas tetap menjadi pilihan cerdas untuk menjaga nilai kekayaan, tetapi jangan lupa pertimbangkan faktor pajak dan kebutuhan Anda sebelum bertransaksi. Happy investing!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Pangan Hari Ini 7 Desenmber: Bawang, Cabai Naik

Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pada Sabtu pagi (7/12). Berdasarkan data Panel Harga Bapanas pukul 08.30 WIB, beberapa kebutuhan pokok mengalami lonjakan harga di tingkat pedagang eceran secara nasional.

Salah satu komoditas yang mencuri perhatian adalah bawang putih bonggol, yang naik sebesar Rp1.300 menjadi Rp43.200 per kilogram (kg). Begitu pula dengan bawang merah yang melonjak 3,25 persen atau Rp1.280, menjadi Rp40.720 per kg.

Kenaikan Harga Beras
Harga beras juga menunjukkan tren naik. Beras premium naik 0,78 persen atau Rp120 menjadi Rp15.520 per kg, sementara beras medium naik 0,30 persen atau Rp40 menjadi Rp13.500 per kg. Meski begitu, beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog justru turun 0,32 persen atau Rp40 menjadi Rp12.460 per kg.

Cabai Merah dan Rawit Ikut Naik
Komoditas cabai merah keriting mencatat kenaikan 3,67 persen atau Rp1.120 menjadi Rp31.640 per kg, disusul cabai rawit merah yang naik 2,86 persen atau Rp1.110 menjadi Rp39.960 per kg.

Daging Sapi Turun, Ayam Ras dan Telur Naik
Meski harga daging sapi murni turun 2,15 persen atau Rp2.900 menjadi Rp131.700 per kg, harga daging ayam ras justru naik 1,73 persen atau Rp630 menjadi Rp37.130 per kg. Tak ketinggalan, telur ayam ras juga ikut naik 1,40 persen atau Rp400 menjadi Rp28.890 per kg.

Minyak Goreng dan Gula Konsumsi
Minyak goreng kemasan sederhana mengalami kenaikan 0,92 persen atau Rp170 menjadi Rp18.710 per kg. Namun, harga minyak goreng curah justru turun 0,64 persen atau Rp110 menjadi Rp17.200 per kg. Gula konsumsi naik tipis 0,33 persen atau Rp60, kini dibanderol Rp18.010 per kg.

Harga Komoditas Lain
Komoditas lain seperti kedelai biji kering impor stabil di Rp10.480 per kg, sedangkan tepung terigu curah bertahan di Rp10.130 per kg. Namun, jagung di tingkat peternak turun 3,48 persen atau Rp210 menjadi Rp5.820 per kg.

Harga Ikan Beragam
Untuk hasil laut, ikan kembung naik 0,89 persen atau Rp330 menjadi Rp37.520 per kg. Sebaliknya, harga ikan tongkol turun 1,53 persen atau Rp480 menjadi Rp30.980 per kg, sementara ikan bandeng mencatat penurunan terbesar, yakni 3,74 persen atau Rp1.250 menjadi Rp32.160 per kg.

Kenaikan harga ini menjadi perhatian khusus menjelang momen libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah diharapkan terus memantau situasi agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjangkau.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rintik Hujan Basahi Sebagian Jakarta Hari Ini 7 Desember

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di Jakarta sepanjang hari ini, Sabtu (7/12), didominasi oleh awan tebal dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah.

Dilansir dari laman resmi BMKG, pada pagi hari, langit berawan tebal akan menyelimuti seluruh wilayah Jakarta, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, hingga Kepulauan Seribu.

Siang Hari: Hujan Ringan di Selatan dan Timur Jakarta
Memasuki siang, hujan ringan diperkirakan turun di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara itu, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu masih berada di bawah naungan awan tebal.

Sore Hari: Pola Cuaca Tetap Sama
Pada sore hari, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan tetap berawan tebal. Namun, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat akan kembali diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Malam Hari: Berawan Tebal Menyelimuti Jakarta
Di malam hari, cuaca berawan tebal diprakirakan merata di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu.

Suhu dan Kelembapan
Suhu udara hari ini cukup sejuk, berkisar antara 24-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di angka 72-98 persen, menciptakan suasana yang cukup nyaman meski hujan ringan melanda.

Warga Jakarta diimbau untuk membawa payung atau jas hujan saat bepergian, terutama bagi yang berada di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Tetap waspada dan pantau informasi terbaru dari BMKG untuk aktivitas harian yang lebih nyaman

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Saksikan Penandatanganan PKS Kantah dengan PCNU di Jabar, Menteri Nusron Dorong Sertipikasi Tanah Wakaf

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyampaikan urgensi percepatan sertipikasi tanah wakaf. Menurutnya, sertipikasi diperlukan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf, mencegah sengketa dan konflik tanah wakaf, serta memaksimalkan pemanfaatan tanah wakaf demi kemaslahatan umat.

“Memang (sertipikasi tanah wakaf, red) ini dianjurkan, jadi kalau ada pesantren yang belum bersertipikat langsung didaftarkan saja sehingga tidak ada konflik,” ucap Menteri Nusron usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 25 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di wilayah terkait, yang berlangsung di Kantor PWNU Jawa Barat, Bandung, Kamis (05/12/2024).

Menteri Nusron mengungkapkan, dalam tujuh tahun terakhir telah dilakukan percepatan legalisasi aset melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Adapun tanah yang terdaftar meliputi tanah masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat, tanah instansi, tanah BUMN/D/korporasi, dan tanah wakaf termasuk rumah ibadah. “Sekarang menuju 120 juta bidang tanah terdaftar, ini terus kita lanjutkan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PWNU Jabar, Juhadi Muhamad menyatakan kerja sama ini sebagai tanda sinergi antara pemerintah dan NU semakin kuat. Ia berharap, dengan penguatan sinergi dapat menyelesaikan permasalahan terkait aset NU yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) di Jawa Barat.

“Mudah-mudahan kerja sama ini ke depan bisa dimaksimalkan sehingga apa yang menjadi PR bisa diselesaikan. Ini tergantung bagaimana kita memaksimalkan kinerja di masing-masing antara NU dan Kantah,” ujar Juhadi Muhamad.

Untuk diketahui, kerja sama yang dilakukan kali ini antara lain terkait percepatan layanan pertanahan dan sertipikasi tanah wakaf milik perkumpulan NU. Penandatanganan PKS ini diwakili oleh empat Kepala Kantah, yakni Kepala Kantah Kabupaten Bogor I dan II, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Bandung dengan masing-masing Kepala PCNU.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron juga menyerahkan tiga sertipikat tanah wakaf yang diperuntukan bagi rumah ibadah dan yayasan pendidikan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Nina Dampingi Wamensos Tinjau Operasi Katarak di RSUD Indramayu

Bupati Indramayu Nina Agustina mendampingi Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, melakukan kunjungan ke RSUD Indramayu untuk meninjau pelaksanaan operasi katarak dalam rangka bakti sosial yang digelar oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia (Perdami), Kamis (5/12/24).

Kunjungan tersebut dilaksanakan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan operasi katarak yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu, terutama lansia, yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak.

Diketahui, dalam bakti sosial kali ini, 127 orang lansia penderita katarak yang merupakan hasil pendataan dari masing-masing puskesmas di seluruh kecamatan di Kabupaten Indramayu telah berhasil dioperasi setelah melalui pemeriksaan awal.

Dalam sambutannya, Agus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Indramayu, yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan operasi katarak tersebut dapat berlangsung dengan lancar.

Menurutnya, kolaborasi serta sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya merupakan hal yang harus terus ditingkatkan.

Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang rentan dalam hal kesehatan dan ekonomi, agar dapat diberikan bantuan dan diberdayakan secara optimal.

“Jadi kami ke sini mewakili Bapak Menteri Sosial melaksanakan perintah Presiden, yaitu membuat masyarakat tertawa dan tersenyum bahagia. Yang kedua, pesan Bapak Presiden adalah kita harus bersinergi agar rakyat bisa sejahtera. Dan hari ini kita sudah membuktikan bahwa Kemensos bersama RSUD, Perdami, dan Pemkab Indramayu berkolaborasi serta bersinergi dalam membantu masyarakat yang terkena katarak,” ungkap Wakil Menteri Sosial.

Agus juga berpesan kepada penerima manfaat operasi katarak untuk terus menjaga kesehatan dan mengikuti arahan tenaga medis, terutama saat proses penyembuhan, sehingga dapat kembali sehat dan melaksanakan aktivitas seperti biasa.

Selain itu, Wakil Menteri Sosial juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bupati Indramayu Nina Agustina bersama jajarannya di Pemkab Indramayu dalam memberikan bantuan dan dukungan, terutama merelokasi warga yang terdampak banjir rob dengan memberikan rumah subsidi di tempat yang baru.

Sementara itu, Bupati Nina menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Ia berharap kolaborasi dan sinergi yang selama ini telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat sejahtera.

Dalam kesempatan tersebut, dilaksanakan juga secara simbolis pemberian nutrisi bagi para penerima manfaat operasi katarak oleh Wakil Menteri Sosial RI.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Evaluasi Temuan BPK, Herman Khaeron Tekankan Tata Kelola Korporasi Jasa Marga

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menegaskan pentingnya penyelesaian terhadap temuan-temuan kuantitatif yang ditemukan dalam audit BPK RI di ruas Tol Kunciran-Cengkareng, Kota Tangerang, Banten. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi hasil temuan BPK yang menunjukkan adanya sejumlah masalah signifikan dalam pengelolaan infrastruktur tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga.

Herman Khaeron mengungkapkan, dalam audit uji petik yang dilakukan di tiga titik jalan tol, ditemukan sembilan temuan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

“Temuan-temuan ini bersifat kuantitatif, yang berarti bahwa perlu ada penyelesaian yang juga bersifat kuantitatif. Dalam tiga titik saja sudah ada banyak temuan, apalagi jika uji petik dilakukan di lebih banyak titik,” ujarnya kepada Parlementaria di Kantor Jasa Marga Tol Kunciran, Tangerang, Banten, Rabu (4/12/24).

Herman Khaeron menjelaskan bahwa temuan-temuan tersebut, meskipun tidak menyeluruh, memberikan gambaran tentang adanya kekurangan dalam pengelolaan yang harus segera diperbaiki. Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga memahami beban tugas PT Jasa Marga dalam percepatan infrastruktur yang diberikan oleh Pemerintah semestinya terdapat tata kelola sebagai pedoman untuk menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG).

“Karena kami paham bahwa dalam percepatan infrastruktur yang ada, ada banyak yang semestinya tata kelola ini betul-betul menjadi pedoman, menjadi guidance menuju kepada good corporate governance. Tetapi kemudian memang harus ada percepatan-percepatan, misalkan untuk pembelian tanah, pembelian lahan, ada yang harus dibeli dulu oleh perusahaan, yang itu tidak masuk di dalam business plan, yang itu tidak masuk dalam perencanaan,” tutur Herman Khaeron.

Dalam upaya menanggapi hal ini, BAKN pun berkomitmen untuk terus menampung serta mendalami temuan-temuan tersebut dan mencari solusi yang tepat. Terutama untuk permasalahan temuan yang berulang yang ditemukan di beberapa lokasi.

“Kalau berulang di setiap lokasi, di setiap tempat ya kami berarti ini harus ada revisi ataupun tinjauan terhadap tata kelola korporasi. Nah oleh karena itulah kami coba mendalami hari ini dan kami mendapatkan informasi lebih banyak, lebih komprehensif. Tentu ke depan seperti apa akan ditindaklanjutinya kami nanti akan tentukan dalam rapat internal bersama dengan seluruh anggota dan Pimpinan BAKN,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Firman Soebagyo Ingatkan Pentingnya Bimbingan Teknis dan Alokasi Anggaran untuk Petani Indonesia

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menekankan pentingnya peran bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani di Indonesia. Walaupun, ia mengapresiasi semangat pemerintah untuk membangun sektor pertanian, akan tetapi dirinya juga mengingatkan agar pemerintah konsisten mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan swasembada pangan.

Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Rabu (12/04/24).

“Hal-hal yang terkait dengan konsistensi daripada pemerintah bahwa anggaran untuk sektor pertanian itu masih jauh daripada apa yang kita harapkan karena memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun apalagi kalau saya melihat secara secara tidak mendalam, karena kami belum mendapatkan laporan laporan penurunan terhadap masalah kualitas dan kemudian juga anggarannya ini juga harusnya menjadi perhatian kita bersama,” ujar Firman Soebagyo.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan keprihatinannya terhadap data usia petani di Indonesia terkini. Jika tidak ada antisipasi, sebutnya, dikhawatirkan tidak ada generasi penerus muda yang akan bertani.

“Kita memiliki 30 juta lebih petani, yang selalu kami sampaikan bahwa petani kita ini 70 persen adalah petani kolonial atau usia dirata 60 tahun keatas, bahkan milenialnya itu jauh lebih rendah dibandingkan petani kolonialnya,” ungkapnya.

Di sisi lain, Firman Soebagyo juga menekankan perlunya re-evaluasi program pendampingan petani oleh TNI dan Polri untuk meningkatkan keterlibatan mereka tanpa menggeser peran utama petani.

“Harapan kami dengan keterlibatan daripada TNI dan Polri ini hendaknya juga perlu dilakukan Re-evaluasi agar 70 persen atau dari 30 juta ini, petani ini ditempatkan di depan, sedangkan TNI Polri ini adalah untuk memberikan pendampingan pendampingan karena tingkat disiplin yang ditingkatkan dan juga kemampuannya ditingkatkan. Oleh karena itu di dalam postur anggaran ini, bimbingan teknis itu menjadi hal penting,” terang Firman Soebagyo.

Selain itu, Firman Soebagyo menekankan pentingnya pengembangan SDM sebagai dasar keberhasilan sektor pertanian. Mengutip pandangan almarhum Prof. BJ Habibie dan Menteri Pendidikan Tinggi Prof. Stella, ia menyampaikan bahwa kemajuan negara sangat bergantung pada kualitas SDM.

“Untuk menuju sebuah keberhasilan program yang unggul atau program daripada negara itu harus didasari dengan kemampuan kekuatan kita sumber daya manusia. Oleh karenanya, bimbingan teknis itu menjadi bagian penting dalam rangka untuk meningkatkan sumber dana manusia petani kita ini yang tentunya harus kita sepakati dalam rapat hari ini.” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

DPR Tegaskan Kenaikan PPN 12 Persen Hanya untuk Komoditas Selektif

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada tahun 2025 hanya untuk komoditas selektif. Hal itu ditegaskan perwakilan DPR RI usai menemui Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka membahas polemik kenaikan PPN tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan PPN 12 persen di 2025 secara selektif yang dimaksud ialah PPN hanya diterapkan untuk komoditas, baik yang berasal dari dalam negeri maupun komoditas impor yang terkategori barang mewah.

“Untuk PPN 12 persen akan dikenakan hanya pada barang-barang mewah, jadi (penerapannya) secara selektif,” kata Sufmi Dasco memberikan pernyataan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, (5/12/24).

Pertemuan secara khusus dilakukan bersama Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan itu menghasilkan keputusan bahwa penerapan PPN 12 persen akan berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku yakni 1 Januari 2025.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menjelaskan barang-barang mewah yang dimaksud merupakan komoditas seperti apartemen mewah, rumah mewah, hingga mobil mewah.

Dalam momen pemberian pernyataan pers itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan bahwa mekanisme penerapan PPN 12 persen itu tidak akan menyasar komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.

“Pemerintah hanya memberikan beban ke konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku,” kata Misbakhun.

Selain kebutuhan pokok, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyebutkan bahwa layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan pemerintah bagi masyarakat juga tidak akan dikenakan tarif PPN 12 persen pada tahun depan.

“Masyarakat tetap mengikuti ketentuan pembayaran PPN 11 persen yang saat ini berlaku sejak 1 April 2022,” jelasnya.

Ketua Komisi XI DPR RI itu meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap penerapan PPN 12 persen akan berdampak pada kebutuhan sehari-hari, karena hanya golongan masyarakat pembeli barang mewah yang dikenakan pajak tersebut.

“Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum dan jasa pemerintahan tidak dikenakan PPN. Itu yang bisa kami sampaikan dengan Bapak Presiden,” tutup Misbakhun.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menko Pratikno Soroti Peran Penting Lansia dalam Dinamika Silver Society

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno, menyoroti peran strategis silver society atau masyarakat lansia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kebutuhan lansia, yang dikenal sebagai silver economy.

Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Pensiunan Indonesia di Kantor BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/24).

Mewakili Presiden Prabowo Subianto, Menko Pratikno menekankan bahwa silver society bukan hanya tantangan demografi, tetapi juga peluang besar pembangunan ekonomi. Ia mengungkapkan bahwa lansia memiliki kebutuhan yang khas yang bisa mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi.

Menko Pratikno menjelaskan bahwa silver economy, lansia dengan kebutuhan spesifiknya, memicu pertumbuhan di berbagai sektor seperti layanan kesehatan, teknologi ramah usia, dan pariwisata berkelanjutan.

“Dalam silver economy, kebutuhan lansia yang spesifik, seperti alat bantu kesehatan, terapi rehabilitasi, dan layanan publik yang ramah lansia, membuka potensi besar bagi investasi dan inovasi,” ujar Menko Pratikno.

Selain itu, Menko Pratikno menekankan bahwa lansia juga berperan aktif memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan bangsa.

“Lansia memiliki pengalaman dan jejaring yang kuat. Mereka bukan hanya pengguna layanan, tetapi juga berperan aktif mendukung pembangunan melalui berbagai kontribusi mereka,” tambahnya.

Silver economy bisa terealisasi dengan baik saat kita merespon kebutuhan dan mengoptimalkan peran penduduk lansia dalam pembangunan negara.

Pemerintah terus berusaha mewujudkan lansia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat sesuai Stranas Kelanjutusiaan dengan kolaborasi bersama multipihak. Pemerintah tidak hanya melakukan pemberdayaan, namun juga upaya perlindungan lansia.

“Strategi ini sudah dituangkan dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Pemerintah akan terus berkoordinasi untuk memastikan pelaksanaan program yang mendukung lansia, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun lingkungan yang inklusif,” jelas Menko Pratikno.

Agenda Rakernas ini menjadi momentum untuk membahas peran lansia dalam masyarakat, termasuk melalui organisasi seperti Persatuan Pensiunan Indonesia, yang menurut Menko Pratikno, memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam membangun bangsa.

“Silver society bukan sekadar statistik. Mereka adalah pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia ke depan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News